Bagikan sekarang

Indonesia memerlukan sebuah institusi yang mempunyai satu komando dengan banyak fungsi agar tidak tumpang tindih dalam upaya penegakan hukum laut. Ini dilakukan untuk menegakkan eksistensi wilayah perairan dan hukum laut di Indonesia.

“Dalam hal penegakan hukum di laut, khususnya yang berhubungan dengan dokumen dan keselamatan kapal untuk operasional penambangan laut, penanggungjawab yang berwenang adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah naungan Kementerian Perhubungan,” kata Pakar Hukum Maritim Dr Hj Chandra Motik Yusuf SH MSc, saat webinar yang diselenggarakan oleh PT Timah Tbk ‘Timah Operational Series 2’, dengan tema “Memahami hukum maritim: Peluang dan tantangan operasi produksi di laut”, selasa (8/9/2020).

Swasembada ESDM saat ini, imbuhnya, sangat mutlak untuk kedaulatan ESDM di Indonesia hari ini dan kedepannya. Oleh karenanya perlu segera diselesaikan mengenai tumpang tindih peraturan antar sektor dan instansi di laut dengan disusunnya hukum maritim secara komprehensif, agar dapat terus optimal pemberdayaan ESDM di Indonesia.

“Perlu adanya grand desain pembangunan khusus di bidang kemaritiman yang terdiri dari sektor dan aspek pertambangan dan energi, perikanan, pariwisata bahari, industri maritim, operasi laut, operasional maritim, jasa kemaritiman, hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang maritim,” jelas Chandra Motik.

Webinar kali ini dibuka oleh Ari Wibowo selaku Kepala Divisi Keteknikan PT Timah Tbk. dan diikuti oleh kurang lebih 1.200 peserta yang terdiri dari seluruh Divisi terkait PT Timah Tbk., operator kapal wilayah penambangan PT Timah Tbk dan turut pula bergabung Para Owner kapal mitra PT Timah Tbk.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *