Bagikan sekarang

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Dr H Anwar Usman SH MH berpesan kepada calon advokat yang mengikuti DKPA Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat untuk memantapkan diri menjadi bagian dari penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi. Bahkan Advokat memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dan besar. Advokat dapat terlibat dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, bahkan sampai tingkat banding, kasasi serta Peninjauan Kembali.

“Selamat menjalani dan menikmati profesi advokat, profesi yang mulia seperti hakim, jaksa dan polisi, dalam menjalani profesi niatkanlah ibadah, insya Allah akan menjadi mulia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat,” pesan Ketua MK Anwar Usman saat memberikan materi pada Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) XIV yang diselenggarakan oleh KAI Jawa Barat, sabtu (5/9/2020) di Bandung.

Ia menambahkan, beruntunglah kita bekerja di profesi yang terkait dengan hukum, walaupun profesi hukum penuh dengan fitnah. Anwar mencontohkan, ada penggugat yang gugatannya ditolak, ada praduga hakim ada main. “Seorang hakim tidak bisa memutuskan perkara yang memuaskan semua pihak, karena itu kadang menang dan kadang kalah ya harus diterima dan disikapi dengan bijak,” pinta Anwar.

Ketua MK menegaskan, tidak ada yang boleh mengintervensi MK, yang bisa mengintervensi hanya Allah. Bagi penegak hukum, tugas apapun yang diberikan, membela kebenaran adalah yang utama. Dalam megadili perkara itu harus sesuai fakta yang diajukan di persidangan, bukan isu di luar. “Mengadili perkara itu juga bukan berdasarkan suara-suara sinis di luaran, siapa yang bisa membuktikan itu yang kita jadikan acuan dalam mengadili, dalam setiap mengambil keputusan kami ada 9 Hakim konstitusi, terkadang berbeda pendapat ya itu hal biasa, ada disenting,” jelasnya.

Anwar Usman merasa senang berada di DKPA KAI Jawa Barat, karena bisa sekaligus bereuni dan bernostalgia dengan seniornya, OK Joesli.

Di tempat terpisah, Presiden KAI Siti Jamaliah Lubis mengapresiasi Ketua MK RI yang berkenan memberikan materi pada DKPA KAI Jawa Barat. Ia minta kerjasama ini terus berlanjut dan MK secara berkesinambungan memberikan materi pada setiap DKPA yang diselenggarakan KAI.

“Kita berharap para calon advokat KAI dapat lebih memahami hukum acara di Mahkamah Konstitusi, sehingga ketika beracara di MK dapat secara profesional mengadvokasi kliennya,” harap Mia Lubis, demikian Siti Jamaliah Lubis akrab disapa.

Ia berharap, semoga MK tetap dapat menjaga marwahnya sebagai institusi penegak hukum yang dinilai paling profesional. Kehadiran Ketua MK pada DKPA KAI Jawa Barat ini menurutnya juga bisa dijadikan contoh bagi institusi untuk bekerjasama dengan KAI.

“Ini sebagai salah satu upaya mensosialisasikan konstitusi kepada calon advokat, dimana sosialisasi konstitusi menurut Ketua MK ketika kita beraudiensi, sangat diperlukan di daerah,” papar Mia.

KAI juga mengucapkan terima kasih, karena advokat KAI sudah 2 kali mengikuti Bimtek yang diselenggarakan MK di Pusdiklat MK Puncak-Bogor.

Sebelumnya Ketua DPD KAI Jawa Barat Lukman Chakim SH MH menyampaikan, kehadiran Ketua MK dan memberikan Materi di DKPA KAI Jabar merupakan kehormatan bagi organisasinya, meski sebelumnya juga pernah hadir Hakim Konstitusi memberikan materi di acara serupa, “namun kehadiran langsung RI 9 ini sungguh luar biasa, apalagi disituasi seperti ini,” ungkapnya.

Lukman pun meminta anggotanya untuk tidak minder, terbukti saat DKPA Ketua MK dan rombongan, yaitu staff ahli MK dan kepala Protokol MK sangat mengapresiasi penyambutan KAI dan menghargai upaya panitia dalam menjalankan protokol kesehatan. Para peserta DKPA benar-benar tertib dan pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot.

Sekretaris DPD KAI Jawa Barat menambahkan, ini merupakan DKPA KAI Jawa Barat Angkatan XIV yang diikuti 110 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat. “Beberpa waktu lalu, KAI Jabar juga baru saja mengadakan DKPA XIII di Indramayu berkerja sama dengan FH Univ Wiralodra Indramayu yang diikuti 75 peserta dari daerah Indramayu, cirebon dan kota sekitarnya,” jelas Wijanarko.

DPD KAI Jabar telah membuat terobosan, selain langsung, pemberian materi DKPA juga bisa disaksikan melalui live streaming chanel youtub KAI Jabar. Ini upaya memfasilitasi peserta yang berhalangan hadir namun tetap dapat mengikuti melalui aplikasi digital.

Selain Ketua MK, DKPA juga diisi oleh pemateri antara lain Dr Rudy Gunawan (Bupati Garut yang juga Ketua Dewan Penasehat DPD KAI Jabar), Dr Danrivanto Budhijanto (Dosen Unpad, Dr Firman Turmantara dan lain-lain.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *