Bagikan sekarang

PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM diyakini akan memberi dampak pertumbuhan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM akan tumbuh dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.

“Kami sangat optimis terhadap perkembangan koperasi dan UKM ke depan akan lebih baik dalam meningkatkan kapasitas usahanya maupun daya saing,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kepada wartawan, Selasa (23/2/2021) di Gedung Smesco Jakarta.

Untuk itu pihaknya akan mendorong pemerintah daerah dan dinas-dinas Koperasi dan UKM untuk proaktif membantu meningkatkan kapasitas UMKM. Targetnya dalam pelaksanaan PP ini akan proaktif, misalnya pengaturan kemudahan untuk mendirikan koperasi.

“Kita minta pemerintah daerah lebih proaktif kepada masyarakat untuk membantu pembentukan koperasi sehingga akan tumbuh Koperasi-koperasi baru termasuk juga kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM,” harap Teten.

Teten sudah memerintahkan kepada Deputi untuk membuat SKB, dalam rangka memberi kemudahan kepada UMKM. Ia berhatap kebijakan baru ini bisa meningkatkan omset penjualan UMKM.

Dengan PP ini, sejumlah kemudahan akan diberikan pemerintah, antara lain: kemudahan administrasi dan insentif perpajakan. Pada Pasal 124 ayat (1), UMK akan diberikan kemudahan administrasi perpajakan guna mendukung pengajuan fasilitas pembiayaan oleh UMK yang dimaksud.

UMK juga akan diberi insentif PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang PPh yang berlaku. Hanya saja, kali ini insentif PPh akan diberikan berdasarkan pada basis data tunggal UMKM yang dibuat oleh pemerintah pusat bersama pemda.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *