2018 Target Penyaluran KUR RP.120 Trilyun

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 31 Desember 2017 telah mencapai sebesar Rp. 95,56 Triliyun atau 89,6% dari target sebesar Rp 106 Triliyun (bunga 9%) yang harus disalurkan dengan jumlah debitur sebanyak 4.408.925 orang melalui 36 Lembaga Keuangan Penyalur KUR pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 Kospin Jasa, Jawa Tengah ditetapkan sebagai penyalur KUR, Kemudian pada tahun 2017 Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (kopdit) Obor Mas, Maumere, NTT juga ditetapkan sebagai penyalur KUR.

Pada tahun 2018 target Penyaluran KUR sebesar Rp.120 Triliun, dengan penurunan suku bunga menjadi 7%. Kementerian Koperasi dan UKM mengakui bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara presentase dari total pagu anggaran tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

Hingga 31 Desember 2017 total KUR yang disalurkan sebesar Rp95,56 triliun atau hanya 89,6 persen dari pagu KUR sebesar Rp106 triliun. Sementara pada realisasi tahun 2016, KUR yang disalurkan sebesar Rp94,4 triliun dari target sebesar Rp100 triliun.

Walaupun penyerapannya secara prosentase lebih rendah, namun Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, mengatakan bahwa total dana yang disalurkan lebih besar tahun 2017. Selain jumlah anggaran dan dana riil yang disalurkan lebih besar, KUR 2017 juga secara debitur lebih banyak dibandingkan jumlah debitur 2016. Pada 2017 kemarin jumlah debiturnya sebanyak 4.408.925 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah debiturnya sebanyak 4.362.599 debitur.

“Kalau tahun 2016 itu prosentase untuk sektor produktif itu kecil dan untuk sektor perdagangan itu lebih menonjol, tapi pada 2017 realisasi di sektor produktif udah 45 persen dari targetnya hanya 40 persen (dari total pagu KUR). Itu yang bikin turun, tapi 89,6 persen itu besar loh,” kata Puspayoga dalam acara “ Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018”, di Jakarta, Jumat (05/01/2018).

Sementara untuk tahun 2018 ini, pemerintah menargetkan realisasi KUR untuk sektor produktif dan sektor perdagangan seimbang yaitu sama – sama 50 persen dari total pagu KUR Rp120 triliun dengan bunga tujuh persen. Dengan memaksa perbankan dan lembaga penyalur KUR untuk meningkatkan menyalurkan ke sektor produksi, hal itu akan mendorong peningkatan value added dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang dikontribusikan dari sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan lainnya.

“Kenapa begitu karena bank selama ini lebih senang kalau dia berikan ke sektor perdagangan lebih aman dalam menyalurkan kreditnya, NPL bisa nol dan resiko kecil, tapi kalau ke produksi harus hati – hati, bisa rugi kalau NPLnya tinggi, ini dari sektor kenyamanan perbankan biasanya, makanya pemerintah itu paksakan tahun ini 50 persen ke perdagangan dan produksi 50 persen,” kata Menkop.

Sementara itu Deputi Bidang Pembiayaan, Yuana Setyowati, menambahkan bahwa dengan mewajibkan penyalur KUR membidik sektor produktif, hal itu memang akan membuat resiko NPL berpotensi naik. Sebab untuk sektor produktif untuk bisa menghasilkan produk yang layak jual atau menghasilkan income membutuhkan waktu yang lama. Sementara dari sektor perdagangan pendapatan dari debitur bisa langsung diperoleh setiap harinya.

“Jadi ini memang beda tantangannya, sebab sektor produktif itu ada faktor alam yang juga mempengaruhi, dan kalau dulu mereka hanya tinggal nongkrong nungguin saja, sekarang meraka harus blusukan mencari debitur,” kata Yuana.

Terkait dengan jumlah lembaga penyalur KUR, Yuana mengatakan untuk tahun 2018 diharapkan akan ada tambahan. Tahun 2017 kemarin tercatat sebanyak 36 lembaga penyalur KUR yang terdiri dari 14 Bank Umum Nasional, 19 Bank Pembangunan Daerah, 2 Lembaga Non Bank dan 1 koperasi. Namun terbaru ada 1 koperasi lagi yang dinyatakan bakal menjadi penyalur KUR yaitu KSP Koperasi Kredit Obor Mas di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya adalah KSP Kospin Jasa Jawa Tengah.

“Ada 18 koperasi yang saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos (menjadi lembaga penyalur KUR), posisinya sekarang masih dalam treasure karena memang otoritas pasti nggak dikita. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus menilai dulu,” pungkasnya.