Ada Apa dengan SP3 HRS?

suhadininja

Langkah Polda Jabar menerbitkan SP3 kasus Habieb Rizik Shihab (HRS), menyita perhatian masyarakat karena tiba-tiba dihentikan. Ada yang menduga penghentian ini tidak lepas dari kaitan pertemuan antara Presiden RI dengan alumni 212 di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum C.Suhadi SH MH menilai secara yuridis perkara HRS adalah perkara pidana yang telah memenuhi unsur, yaitu telah terpenuhinya pasal 1 angka 14 KUHAP, atau telah tercukupi dua alat bukti dari dugaan tindak pidana. “Sehingga pada saat itu dengan telah terpenuhinya dua alat bukti, Polda Jabar telah menetapkan sebagai HRS sebagai tersangka,” katanya, Senin (7/5).

Menurut C Suhadi, dengan ditetapkan tersangka terhadap HRS, apakah ada peran negara untuk menghentikan? Barangkali sulit, karena menurut hukum perkara yang sudah menjadi tersangka tidak dapat dicampuri negara (Presiden) untuk masuk dan mengatur proses hukum di dalamnya. “Setahu saya selain tidak dibenarkan juga ada pelapornya, yakni Sukmawati Soekarno Putri,” tandasnya.

C. Suhadi yang juga Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya menilai apabila si pelopor keberatan terhadap penghentian penyidikan maka akan jadi masalah hukum baru terhadap persoalan ini. Dengan demikian sesuatu yang tidak mungkin ada peran kekuasaan untuk dapat mengeluarkan Sp3.

Dalam kasus kasus pindana umum,  suatu perkara tidak selamanya harus berujung kepada proses pengadilan. Pasalnya, KUHAP dalam kasus kasus tertentu mengenal  Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). “Jadi SP3 bukan barang haram dalam dunia penyidikan di kepolisian dan bukan juga lembaga penyidikan di kepolisian adalah tempat mengeluarkan SP3” ujar pengurus DPN Peradi LMPP ini.

Alasannya banyak kasus kasus pidana umum yang tidak dapat dihentikan penyidikannya sekali pun para pihak tidak saling  menuntut, misalnya kasus pembunuhan (pasal 338 KUHP).