Akselerasi Diplomasi Ekonomi Indonesia

134 Kepala Perwakilan RI sepakat untuk mengakselerasi diplomasi ekonomi Indonesia. Komitmen ini ditegaskan pada Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) yang menghadirkan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong sebagai pembicara pada hari Selasa (13/02) sore hari di Kantor Kementerian Luar Negeri. Raker Keppri kali ini menyoroti total nilai ekspor Indonesia yang meskipun ada peningkatan nilainya namun masih belum sesuai harapan. Untuk tahun 2017, total nilai ekspor Indonesia berada di angka USD 168,7 miliar, lebih kecil dari Malaysia (USD 211,9 miliar), Thailand ( USD 233,5 miliar), dan bahkan Viet Nam (USD 214 miliar).

Commodity boom yang Indonesia nikmati pada periode sekitar 2010 – 2012 sudah usai. Harga komoditi ekspor berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini menjadi komoditi unggulan Indonesia turun drastis dalam beberapa tahun terakhir” ujar Menteri Perdagangan ketika menjelaskan alasan di balik menurunnya performa ekspor Indonesia.

Alasan lain di balik menurunnya kinerja adalah tertinggalnya Indonesia dalam penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan para mitra dagang. “Dalam tujuh tahun terakhir, kita baru berhasil menyelesaikan satu perjanjian perdagangan bebas, yaitu dengan Chile. Ini sangat mempengaruhi performa ekspor kita. Saat ini ada 10 negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang belum juga selesai” ujar Enggar.

Dijelaskan oleh Enggar bahwa strategi yang akan dijalankan guna mendorong performa ekspor Indonesia didasarkan pada dua aspek, yaitu perluasan pasar tujuan ekspor dan percepatan penyelesaian perundingan perjanjian perdagangan bebas. “Indonesia menargetkan untuk menjadi trade hub untuk kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020. Kita semua harus bekerja keras untuk merealisasikan target ini” Tutup Enggar dalam pidatonya.

Tidak hanya menyoal perdagangan, isu investasi pun menjadi sorotan dalam Raker Keppri. Thomas Lembong menjelaskan bahwa dalam daftar kemudahan berinvestasi yang dirilis oleh Bank Dunia tahun 2018, Indonesia berada di ranking 72, jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia di posisi 24, Thailand di posisi 26, dan bahkan masih tertinggal dari Viet Nam yang berada di posisi 68. “Sebenarnya kita sudah mengalami kemajuan signifikan dalam hal kemudahan mendirikan usaha, di tahun 2017 kita kan berada di posisi 91 dan tahun ini kita ada di posisi 72. Tapi ini belum cukup. Kita harus terus memperbaiki diri”. Ujarnya. Untuk tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp 765 triliun, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 692,8 triliun.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian menyampaikan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kinerja ekspor dan investasi Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan 16 zona industri ke luar pulau Jawa. “Demi pemerataan ekonomi melalui ekspor dan investasi, kami mendorong pembangunan zona-zona industri ke luar pulau Jawa, antara lain, di Kuala Tanjung, Ketapang, Jorong, Morowali, Tanjung Buton, Konawe, dan Bintuni”. Tidak hanya pembangunan zona industri, Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Menurutnya, sejak disahkannya Peraturan Presiden ini, menurutnya nilai investasi naik sebesar 22 persen (year on year).

Ketiganya sepakat bahwa dukungan Kepala Perwakilan untuk meningkatkan performa ekspor, investasi dan pembangunan industri dalam negeri membutuhkan dukungan dari seluruh Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri. Seluruh Kepala Perwakilan pun sepakat untuk memberikan perhatian khusus pada diplomasi ekonomi untuk tahun 2018.