BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

lkaambnpb

Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa gedung Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat harus segera difungsikan, karena memang gedung tersebut dibangun untuk LKAAM provinsi Sumatera Barat dan telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2015.

Hal ini disampaikan oleh Ir Harmansyah Dipl SE MM kepada wartawan di kantornya Selasa (12/9/2017) usai menerima rombongan LKAAM provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Dr Sayuti Datuk Rajo Panghulu, dengan didampingi oleh wakil Ketua Umum Ibrani Datuk Rajo Tanso SH MH, wakil Ketua Umum Yul Arnis Dt Maleka Nan Tinggi, Sekum Safri Datuk Mahadirajo dan Ketua Dewan pertimbangan Hasan Basri Datuk majo Indo serta ketua LKAAM kabupaten dan kota se Sumatera Barat dan pengurus lainnya sebanyak 32 orang.

Rombongan ini diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPB Ir Dedy Riswandi MSCE dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ir Harmansyah Dipl SE atas nama BNPB.

“Adanya gedung LKAAM tersebut supaya LKAAM provinsi Sumatera Barat dapat merealisasikan program-programnya yaitu memberdayakan dan pelestarian masyarakat adat dan budaya Minangkabau sekaligus menjadi mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk BNPB,” kata Hermansyah.

Gedung tersebut juga dimanfaatkan sebagai objek wisata di Sumatera Barat yang antara lain membina seni budaya destinasi wisata dan daerah lain, Diklat adat membangun anak Nagari serta sebagai tempat melestarikan budaya adat.

“Selain itu juga diharapkan supaya LKAAM mempunyai income sendiri dari gedung tersebut sehingga dapat membantu pembiayaan program-programnya,” tegas Hermansyah.

Di tempat yang sama Ketua Umum LKAAM Dr Sayuti Datuk Rajo Panghulu berharap, agar gedung itu segera dapat dimanfaatkan secara maksimal, supaya program-program di bidang adat kesenian dan kebudayaan termasuk sosialisasi siaga penanggulangan bencana di masyarakat dapat direalisasikan.

“Kita juga berharap LKAAM dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat pasca terkena bencana,” ujar Sayuti berharap.

Sementara itu wakil Ketua Umum LKAAM Ibrani Datuk Rajo Tianso yakin baik pemerintah pusat (BNPB), maupun Pemda Sumbar sama-sama mempunyai niat yang baik untuk membangun masyarakat adat Minangkabau termasuk dalam hal memfungsikan kantor baru LKAAM Sumbar yang sudah diresmikan penggunaannya pada 2015 lalu itu.

“Apalagi Sumatera Barat sebagai daerah yang mempunyai karakter khusus dengan matrilineal sistemnya dan dalam penjelasan UUD 1945 diakui sebagai daerah yang bersifat istimewa, yakni Nagari Minangkabau,” tegas ahli hukum yang pernah menjadi penasehat hukum KH Abdurrahman Wahid ini.

“Akan tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dituntaskan secara administrasi dan teknis, “untuk itu saya yakin dalam waktu dekat pemanfaatan gedung LKM Sumatera Barat sudah dapat direalisasikan,” harab Ibrani.

Untuk itu selaku wakil Ketua Umum LKAAM ia menghimbau kepada seluruh Ninik Mamak pemangku adat untuk sama-sama berdoa agar kantor baru tersebut dapat segera dioperasionalkan dan program-program LKAAM dalam rangka merealisasikan program-programnya tersebut dapat berjalan dengan baik.

Rombongan LKAAM provinsi Sumatera Barat ini sengaja datang ke BNPB setelah sebelumnya diundang oleh Dr Oesman Sapta Odang Datuk Bandaro Nan Kayo selaku Ketua DPD RI yang juga Ketua Umum gebu Minang.