Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop dan UKM memasuki usia yang ke-11. Di hari jadinya ini, 18 Agustus sebelas tahun lalu, tercatat sejak 2008-2017, LPDB telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp More »

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim B Trans TV dan Tim B LPDB berhasil merebut Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja 2017 yang diselenggarakan Forum Wartawan Koperasi [Forwakop]. Kedua tim itu berhasil menyisihkan 24 tim media More »

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi luar biasa menarik di bidang pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Di bidang pariwisata ada Pulau Derawan, Maratua, Tanjung Batu, Pelabuhan Cermin dan More »

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga adalah oleh-oleh asli Batam, yang menawarkan makanan sehat dan bergizi, karena terbuat dari sari buah naga merah yang sangat mudah di jumpai di kota Batam. Selain nikmat, Cake More »

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) akan menggelar turnamen tenis meja 2017 memperebutkan Piala Menteri Koperasi dan UKM  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Gedung SMESCO Indonesia,  Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017) pukul 08.00 – selesai. Ketentuan turnamen tenis meja adalah pesertanya More »

 

Category Archives: Ekonomi

Kemenkop UKM Ajak Koperasi Bersatu Bentuk BUMK Perumahan

Kementerian Koperasi dan UKM mengajak koperasi yang bergerak di bidang perumahan bersatu membentuk Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK) Perumahan. Dengan membentuk badan ini diyakini koperasi bisa mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Nah kalau satu-satu begini bisa bermanfaat, baik tapi prosesnya lama. Jadi kami harapkan koperasi ini bersatu membentuk BUMK Perumahan,” imbuh Sekretaris Kemenkop Agus Muharram di sela acara penyerahan rumah layak huni gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Serang, Kamis (3/8/2017).

Sebagaimana diketahui berdasarkan dana Online Data System (ODS) per Juli 2017 kelompok koperasi yang bergerak di dalam usaha perumahan sebanyak 155 unit, yang sudah bersertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 49 unit.

Agus mengatakan koperasi nantinya bisa secara swadaya menghimpun dana melalui BUMK Perumahan yang dibentuk, baik yang berasal dari anggota koperasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) baik dari perusahaan swasta maupun PKBL, serta melalui bantuan pemerintah.

“Yang mengelola koperasi (BUMK) ditangani secara manajemen modern. Banyak koperasi yang membangun rumah cuma belum bersatu. Mari bersatu membentuk BUMK perumahan se Indonesia,” lanjut Agus.

Menurut Agus, pembangunan koperasi melalui jalur koperasi ini sangat penting artinya, karena sifat koperasi yang non profit, mengedepankan kepentingan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja gotong royong akan dapat mendorong bagi terwujudnya konsep hunian yang lebih manusiawi.

1 unit rumah layak huni gratis yang diserahkan secara simbolik oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah itu dibangun oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dari 6 unit yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Serang atau dari total 36 unit yang telah dibangun se-Provinsi Banten.

“Sepantasnya kita semua berterima kasih kepada jajaran pengurus dan pengelola koperasi ini yang telah menjalankan kegiatan sosial untuk anggotanya dan masyarakat yang tidak berpendapatan tetap dan kurang beruntung secara ekonomi,” ungkap Agus.

Dalam kesempatan itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan selain pengangguran, kemiskinan juga menjadi masalah utama di Serang, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 12.700 rumah. Inilah yang akan menjadi prioritas utamanya dalam lima tahun ke depan.

“Target maksimal setiap tahun menyelesaikan 2 ribu rumah. Tapi ini masih berat, dari berbagai pihak kami akses, Kementerian PUPR, Kemensos, Pemprop Banten, CSR BJB, dan PMS,” ujar Ratu Tatu.

Karena itu, atas nama pemerintah daerah, Ratu Tatu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kopsyah BMI dan kepada stakeholders yang ada karena telah membantu menyediakan rumah layak huni gratis di wilayah Kabupaten Serang.

“Kopsyah BMI telah menunjukan prestasi yang membanggakan terutama sebagai koperasi masyarakat yang berbasis syariah dan termasuk koperasi besar di Provinsi Banten,” tukas dia.

Ratu Tatu menuturkan partisipasi aktif Kopsyah BMI ini menunjukan contoh yang baik dan sejalan dengan harapan dan dorongan Pemkab Serang, juga harapan lembaga gerakan koperasi agar gerakan koperasi di daerah harus menciptakan hubungan dan kemitraan yang kuat dan konstruktif.

“Ucapan terima kasih saya agar bantuan sosial rumah layak huni gratis ini dapat dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Semoga nanti memberikan manfaat bagi masyarakat kecil,” tuturnya.

Penyediaan rumah layak huni gratis ini sebagai bagian dari kegiatan sosial sekaligus sebagai bentuk kepedulian Kopsyah BMI untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tidak berpendapatan tetap dan kurang beruntung secara ekonomi.

“Sudah 2 kita bangun untuk non anggota dan 4 lagi untuk non anggota. Ini sebagai bentuk kepedulian kita untuk kemaslahatan bersama,” ujar Presiden Direktur Kopsyah BMI Kumarudin Batubara.

Koperasi yang memiliki lebih dari 130 ribu anggota se-Banten dan 562 orang karyawan ini telah menyediakan dana Rp 3,7 miliar untuk kegiatan sosial, diantaranya penyediaan rumah layak huni gratis, program pembiayaan sanitasi dan air bersih, serta usaha mikro tanpa agunan sebesar Rp 55-60 miliar.

“Saya yakin kalau koperasi dikelola secara benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” tukas dia.

Turut hadir dalam acara penyerahan rumah layak huni gratis milik Kopsyah BMI ini, diantarnya Deputi bidang Restrukturisasi Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, Kadiskop dan Perdagangan Kabupaten Serang, serta puluhan anggota Kopsyah BMI.

Koperasi dan UKM diarahkan Dukung Kemandirian Industri Otomotif

Meski potensinya besar dan tersebar dibanyak tempat, namun sebagian besar Koperasi dan UKM yang bergerak industri komponen otomotif,  masih menghadapi permasalahan seperti permodalan, kapasitas SDM, iklim usaha, akses pemasaran.

Di sisi lain  bisnis otomotif dan industri pendukungnya seperti komponen otomotif saat ini mengalami peningkatan cukup baik, dan prospek bisnis otomotif dimasa mendatang juga masih sangat bagus.

“Karena itu  Koperasi dan UKM bidang komponen otomotif, kita genjot kapasitasnya bahkan kita siapkan untuk mendukung kemandirian industri otomotif nasional yang berdaya saing,” ungkap  I Wayan Dipta,Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran-Kemenkop dan UKM, usai membuka “Temu Bisnis Perluasan Kerjasama Koperasi dan UKM dibidang Industri Komponen Otomotif” Rabu (2/8), di Bekasi.

Menurut ia, guna mewujudkan komitmen tersebut dibutuhkan strategi dan upaya yang terencana, terpadu lintas sektor, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan Koperasi dan UKM bidang industri komponen otomotif.  Karena itu dalam temu bisnis Kemenkop dan UKM bekerjasama dengan Kantor PPN/Bappenas, Departemen Perindustrian, Institut Otomotif Indonesia (IOI), Bakrie Autopart dan Toyota.

Selain di Kab Bekasi dan Kab Karawang (Jabar), sentra Koperasi dan UKM di bidang komponen otomotif juga terdapat Kabupaten Klaten dan Kab Tegal (Jawa Tengah), Kab Sukabumi (Jabar) Jogjakarta dan Kab Sidoarjo (Jatim).  Sedang koperasi dan UKM di bidang komponen otomotif ini antara lain,  Ikapeksi (Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia),  Kopik Pulogadung,  Apek ( Asosiasi Pengusaha Enginering Karawang), Asosiasi UKM Pendukung Industri, Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) Jakarta, PIKKO (perkumpulan induatri kecil.menengah Komponen Indonesia) Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang.

“Di acara ini juga dihadirkan CEO bidang otomotif dari APM (Agen Pemegang Merek) yang beroperasi di Indonesia guna memberikan gambaran tentang anatomi bisnis komponen otomotif yang ketat dengan aspek kualitas sehingga IKM tidak saja paham, juga bisa memberikan wawasan yang lebih utuh,” kata I Wayan Dipta.

Belum Terintegrasi

President Institut Otomotif Indonesia (IOI) I Made Dana Tangkas menilai, perkembangan industri komponen di Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan permintaan (demand) yang masih cukup tinggi, mengingat populasi kendaraan di dalam negeri yang cukup banyak.

“Indonesia kini menjadi pasar otomotif  terbesar di Asia Tenggara dengan penjualan 1,05 juta di 2016, mengalahkan Thailand yang 800 ribu dan Malaysia yang 600 ribu. Industri komponen kita termasuk didalamnya koperasi dan UKM, belum bisa optimal menggarap pasar yang besar itu antara lain karena belum adanya integrasi atau belum terpadunya  antara sesama pelaku di bdang komponen otomotif ini, “ujarnya.

Made mengakui, 95 persen pasar industri otomotif dan turunannya masih didominasi Jepang, sisanya oleh Eropa, Korea dan AS. “Namun bukan berarti Koperasi dan UKM bidang komponen otomotif tidak bisa berperan.

” Mereka sudah mampu menghasilkan komponen Tier 1 maupun Tier 2, untuk memasok industri besar seperti Toyota dan Honda. Namun ke depan, mereka juga akan kita rangkul untuk mendukung industri otomotif di pedesaan, dimana kita sekarang sedang merintis pembuatan angkutan pedesaan,” tambahnya

Untuk itu ia menyarankan senra industri UKM berhimpun dalam satu wadah organisasi khususnya koperasi, sehingga memiliki bargaining lebih dan skala yang lebih besar dibanding harus berjuang sendiri.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta menjanjikan memberikan kemudahan dalam proses perijinan  pendirian koperasi maupun sertifikat merek. “Kita siap membantu UKM bidang komponen otomotif yang akan membentuk koperasi, dan nanti nya diarahkan bisa memasok bahan baku ke industri besar di otomotif,” katanya.

Direktur Bidang Pengembangan UKM dan Koperasi Kantor PPN/Bappenas, Dading Gunadi menilai,  keberadaan Koperasi dalam satu sentra industri bukan hanya sekedar alat mengurai ketimpangan di pedesaan namun juga akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap bergeraknya roda perekonomian  di daerah tersebut.

Minimalisir Resiko Kredit, Kemenkop Dorong Koperasi Gunakan SID

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong koperasi menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) guna meminimalisir resiko kredit. Sampai saat ini hanya ada 3 koperasi yang tergabung atau menjadi anggota SID, yakni Kospin Jasa di Pekalongan, Obor Mas Maumere NTT dan Sahabat Mitra Sejati di Jakarta.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo mengatakan manfaat SID ini sangat penting baik bagi anggota maupun koperasi bahkan bagi pemerintah dan masyarakat. Misalnya bagi anggota koperasi kualitas kredit akan terjamin, serta reputasi pinjaman dalam akses pinjaman dari lembaga pemberi kredit.

Sedangkan bagi koperasi manfaatnya sebagai informasi pendukung dalam analisa pinjaman, mempermudah pengambilan keputusan persetujuan pinjaman koperasi serta efisiensi penyaluran pinjaman koperasi.

“Bagi pemerintah terciptanya industri perkreditan yang sehat serta memperluas akses pembiayaan ppada pelaku usaha mikro,” kata Braman melalui siaran pers, Selasa (1/8/2017).

Disampaikan pula apabila koperasi di Indonesia bisa memanfaatkan SID akan diberikan kemudahan dalam mengakses pinjaman ke lembaga pengelolahan Dana Bergulir (LPDB).

Untuk diketahui usaha simpan pinjam saat ini sudah tercatat sebanyak 110.189 unit dan jumlah anggota 20,8 juta orang. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 65,57 triliun dan aset Rp 86,81 triliun.

Produk UKM Indonesia Diminati Buyer London

Kementerian Koperasi dan UKM kembali berpartisipasi pada  Indonesia Weekend 2017, 22 -23 Juli di London yang merupakan ajang promosi wisata, kuliner, musik, fashion dan seni budaya Indonesia.

Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Bangga Indonesia dan didukung oleh KBRI London serta sejumlah Kementerian/pemerintah daerah seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 10 UKM Indonesia dari sektor fashion dan aksesoris, antara lain   M Joint Leather dari DI Yogyakarta, Gee Batik dari Yogyakarta, RBC dari Garut Jawa Barat, Kravasia dari Jakarta, Trans Ritelindo dari Jakarta, Amin Sejati Perkasa Muda dari Jawa Timur, Putra Kurnia Jewellery dari NTB, Batik Kartini dari Jakarta, MIRC dari Jakarta, dan Nailah Collection dari Tasikmalaya Jawa Barat.

“Indonesia memiliki potensi sebagai salah satu pusat mode dunia. Saya berharap partisipasi UKM Indonesia dapat menembus pasar Inggris dan Eropa pada umumnya,” ujar I Wayan Dipta, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM.

Data perdagangan menunjukkan bahwa ekspor fashion menunjukkan kenaikan sebesar 8,15 persen dengan nilai ekspor mencapai 4,57 miliar dollar AS. Hingga Mei 2016, nilai ekspor fashion ndonesia mencapai 1,7 miliar dollar AS, dengan negara tujuan ekspor terutama ke USA, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Australia, Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Belgia, dan China

Pada saat pembukaan Indonesia Weekend 2017 yang terletak di area tujuan wisata favorit di London, Potters Field Park, Wayan Dipta, mengungkapkan rasa bangga serta penghargaan atas upaya seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan acara yang mempromosikan produk-produk UKM Indonesia di pasar Inggris dan Eropa pada umumnya.

Diharapkan acara tersebut tidak hanya menarik minat pengunjung untuk membeli beragam produk UKM Indonesia yang sangat menakjubkan namun juga bisa merespon permintaan buyer dan pasar Inggris secara spesifik.

Sementara Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Herustiati menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM sangat mendukung acara Indonesia Weekend 2017 karena berhasil dalam mempromosikan produk UKM Indonesia langsung kepada end users atau konsumen.

Pada kegiatan pre event Indonesia Weekend 2017 telah diadakan Business Networking yang diselenggarakan atas kerjasama KBRI London dan Kementerian Koperasi dan UKM. Melalui acara tersebut, para pengusaha UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM berkesempatan dapat memamerkan produk-produknya dan dipertemukan dengan sejumlah buyer di London. Beberapa buyer retailer terkemuka yang diundang hadir pada acara dimaksud diantaranya adalah dari Primark, Marks and Spencer, dan lain sebagainya.

Koperasi Mulai Diakui sebagai Penggerak Pembangunan

Untuk pertama kalinya Kementerian PPN/Bappenas memberikan penganugerahan penghargaan kepada Koperasi Penggerak Pembangunan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Koperasi  ke 70 yang telah dilaksanakan di Makassar pada (12/7) lalu.

Penghargaan ini diberikan pada Senin (31/7) di kantor Kementerian PPN/ Bappenas di Jakarta, dengan dihadiri oleh ratusan orang perwakilan dari 11 koperasi yang menerima penghargaan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, didampingi Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram. Turut hadir dalam acara itu Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, I Wayan dipta, dan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Yuana Sutyowati serta Ketua harian Dekopin Agung Sudjatmoko.

“Saya memberikan apresiasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, karena untuk pertama kalinya, peran koperasi sebagai salah satu penggerak pembangunan, diakui oleh lembaga yanag kredibel ini,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram.

Diakui, meski kontribusinya relatif masih kecil 3,99% dari PDB, namun diyakini kontribusi itu akan semakin meningkat seiring dengan reformasi total yang kini dijalankan Kementrian Koperasi dan UKM, yang mencakup rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi.

Modernisasi koperasi yang dikelola secara korporasi juga tengah dilakukan sehingga nantinya koperasi akan memanfaatkan IT dan tiada hari tanpa transaksi. Program itu masih diperkuat dengan digalakkannya GKN (Gerakan Kewirausahaan Nasional) dimana dalam tiga tahun tingkat kewirausahaan di Indonesia sudah meningkat dari 1,67% menjadi 3,1%.

Tiga Kategori

Sementara itu Menteri PPN/kepala Bappenas mengatakan, penghargaan pada Koperasi Pnggerak Pembangunan, ditujukan kepada koperasi yang ikut berkontribusi dalam pengembangan ekspor, pembangunan intrastruktur dan Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola sacara profesional, menjangkau kelompok marginal dan memiliki inovasi dalam literasi keuangan. Selain itu ada penghargaan khusus kepada koperasi sekunder, dipusat dan daerah yang dinilai juga memberikan kontribusi pada pembangunan.

“Dalam pembangunan nasional koperasi diarahkan sebagai penggerak pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan diantaranya melalui kontribusi ekspor dan pembangunan infrastruktur Nasional dan literasi keuangan. Akhirnya terpilihlah 11 koperasi yang kami nilai berhak dan layak mendapatkan penghargaan ini.

“Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 saya berharap koperasi dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan,” tutup Bambang.

Berikut 11 koperasi penerima penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan

1. Kategori Koperasi Berorientasi Ekspor
a. Koperasi  Baitul Qiradh Baburrayyan, dari Kab Aceh Tengah, Aceh.
b. Koperasi  Industri kerajinan rakyat Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.
c. Koperasi  Serba Usaha Jatirogo, Kab Kulonprogo, DIY.

2. Kategori Koperasi  Membangun Infrastruktur
a. Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) Kab Gresik Jawa Timur.
b. Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) DKI Jakarta.

3. Kategori Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) dengan Pengelolaan Profesional
a. Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), Kab Tangerang, Banten
b. Koperasi Kredit/CU (Credit Union) Lantang Topi, Kab Sanggau, Kalimantan Barat
c. Koperasi kredit Obor Mas, Kab Sikka, NTT
d. koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Bina Umat Sejahtera, Kab Rembang Jawa Tengah.

4. Penghargaan Khusus KoperasiSekunder yang Berkontribusi dalam Pembangunan
a. Kopelindo (Koperasi pegawai dan pensiunan Bulog seluruh Indonesia)
b. Puskud (Pusat Koperasi Unit Desa) Jawa Timur.

Kemenkop UKM Dukung Uji Materi UU Kementerian Negara

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan siap mendukung langkah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Iya tentu kita suport-lah. Itu kan hasil Kongres Koperasi III di Makassar, jadi ya kita harus dukung,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram di sela acara Temu Alumni Lulusan SMAN Serang, di Serang, Banten, Sabtu (29/7/2017).

Uji materi terhadap UU Kemeneg menjadi sebuah keharusan untuk memperkuat struktur dan menambah kewenangan kementerian. Karena itu, Kongres Koperasi III di Makassar yang dimotori oleh gerakan koperasi belum lama ini merekomendasikan amandemen UU Kemeneg.

Amandemen itu dilakukan dengan maksud supaya Kemenkop UKM dikembalikan pada fungsi kementerian teknis atau perubahan status dari level 3 ke level 2.

Dekopin sebagai wujud dari gerakan koperasi selain harus mengajukan uji materi, disarankan juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak seperti ke Kementerian PANRB, Kemenko Perekonomian, maupun Presiden Joko Widodo.

“Dengan diberikan kewenangan lebih, Menteri Koperasi seperti itu dia bisa mempercepat, mengawasi perkembangan sektor-sektor yang dikelola oleh koperasi,” kata Agus.

Di tempat terpisah, Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring mengatakan sebagai komitmen untuk mewujudkan koperasi sebagai pilar negara dipandang perlu perubahan status Kemenkop UKM menjadi kementerian teknis.

“Status di level 3 itu sudah kurang pas, kewenangannya akan terbelenggu melihat kebetuhan banyak yang dituntut oleh gerakan koperasi. Ini hamabtan yang dilihat pada saat kongres sehingga diusulkan diangkat status menjadi kementerian di level 2,” ujar Meliadi.

Dengan hanya berada pada level 3, kementerian merasa tidak power full dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di daerah, karena terbentur dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Kita berusaha kombinasikan alternatif yang baik, kita jalan terus untuk disempuranakan supaya pembinaan koperasi ditingkatkan. Untuk itu kita bisa memacu upaya kita,” tandasnya.

Meliadi mengapresiasi atas gagasan Dekopin melalui gerakan koperasinya yang telah menginisiasi perubahan koperasi melalui Kongres Makassar. Sebab kongres tersebut sebagai momentum untuk melalukan koreksi total atas pembangunan koperasi selama ini.

“Namun tidak mudah mewujudkannya tetapi akan mudah jika ada sinergi antara gerakan, masyarakat dan pemerintah membangun koperasi dengan orientasi yang lebih baik,” tukas dia.

Ketua Harian Dekopin, Agung Sudjatmoko menegaskan tidak adil apabila Kemenkop UKM hanya dimasukan ke level 3. Sebab hal ini akan membuat kementerian tidak mendapatkan prioritas pembangunan.

“Bahkan koperasi seakan terpinggirkan karena kesalahan menterjemahkan konstitusi,” ungkap Agung.

Kemenkop Dorong UKM Disabilitas Naik Kelas

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementrian Koperasi dan UKM Prakoso BS menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki persamaan hak yang sama dalam berwirausaha di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya kembali menggelar program rutin berupa pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UKM penyandang disabilitas. “Mereka sudah memiliki unit usaha yang berkembang. Dengan pelatihan ini diharapkan mereka akan naik kelas dari usaha mikro ke kecil”, kata Prakoso dalam rilisnya pada acara Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyandang Disabilitas, di Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu malam (26/7).

Di acara yang dipadati puluhan penyandang disabilitas dari Bandung, Bogor, Karawang, Indramayu, Purwakarta, dan Banjar (Jawa Barat), Prakoso mengatakan, pelatihan yang diberikan diantaranya perkoperasian, manajemen usaha, laporan keuangan, kemasan, pengurusan perizinan, pemasaran, dan sebagainya. “Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok strategis memang sesuai kebutuhan mereka. Bagi yang belum memiliki usaha, akan kita motivasi untuk mulai berwirausaha agar mampu hidup mandiri”, kata Prakoso.

Salah satu peserta, Hasan Basri, yang juga sebagai Ketua Himpunan Disabilitas Indonesia (HDI) Kota Bogor, mengatakan, dari total anggota HDI Kota Bogor yang mencapai 1000 orang, 20% diantaranya sudah dianggap berhasil dalam berwirausaha. “Rata-rata anggota kami bergelut di bidang usaha menjahit, kerajinan tangan, produsen tas, perbengkelan, batik, hingga sablon”, kata Hasan yang kehilangan kedua tangannya saat kecelakaan tegangan tinggi listrik pada 2006.

Hasan menjelaskan bahwa pelatihan kewirausahaan ini disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Diantaranya, tunarungu, tuna daksa (polio, fisik), tuna grahita (keterbelakangan mental), dan tunanetra. “Tujuan kami mengikuti pelatihan ini adalah ingin menimba ilmu kewirausahaan secara baik dan benar. Karena, selama ini kami memiliki unit usaha yang lahir secara otodidak. Kami ingin hidup mandiri seperti layaknya yang lain”, imbuh Hasan.

Hasan yang memiliki usaha produksi tas wanita di Tajur, Bogor, dengan merek HS Collection, mengungkapkan bahwa ilmu yang didapat dari pelatihan ini nantinya akan ditularkan ke seluruh aggota HDI Kota Bogor. “Ilmu ini juga akan kami gunakan untuk melatih keterampilan bagi penyandang disabilitas di daerah lain, bekerjasama dengan Dinas Sosial pemda setempat. Selain itu, kami juga terus memotivasi penyandang disabilitas untum termotivasi dan berani menekuni dunia usaha. Kesulitan awal kami adalah memacu rasa percaya diri para penyandang disabilitas. Alhamdulillah, perlahan namun pasti, mereka kini mampu hidup mandiri dengan penuh rasa percaya diri”, tandas Hasan lagi.

Hasan pun berharap agar pemerintah terus meningkatkan porsi dan kuota pelatihan bagi penyandang disabilitas. “Ke depan, kami membutuhkan pelatihan khusus untuk usaha sablon. Karena, kami sudah memiliki lengkap alat sablon dari seorang donatur, namun belum bisa mengoperasikannya”, ungkap Hasan.

Sedangkan peserta pelatihan lainnya, Agus Ruyadi asal Bogor yang tidak memiliki kaki secara sempurna, mengatakan bahwa dirinya baru menekuni usaha budidaya dan pengolahan obat herbal dari buah dan daun Tin sejak Februari 2017 ini, dengan merek Teteh Tin. “Di dalam kandungan buah Tin terdapat mineral dan vitamin yang sangat berguna bagi tubuh kita. Dan juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti hipertensi, jantung koroner, diabetes, dan sebagainya. Memang, di Indonesia belum banyak masyarakat yang mengkonsumsinya. Tapi, saya yakin ke depan ini merupakan bisnis yang potensial. Pasalnya, California Fig-s Advisory sudah melansir kandungan nutrisi buah Tin ke seluruh dunia”, kata Agus.

Oleh karena itu, Agus berharap, pemerintah bisa memfasilitasi usahanya dalam pengurusan perizinan, hak cipta, merek, juga label halal dari MUI, bagi produknya. “Di pelatihan ini juga saya ingin mendapatkan pelajaran mengenai manajemen usaha yang sesungguhnya. Saya juga ingin memahami dan menguasai ilmu pemasaran secara online. Sehingga, saya bisa memperluas pangsa pasar bagi produk yang saya buat”, pungkas Agus.

Indonesia Pavilion Ikut Ramaikan Handmade Korea Summer 2017

Untuk pertama kalinya Indonesia berpartisipasi dalam pameran Handmade Korea Summer 2017 yang diselenggarakan di Samseongdong COEX, Seoul 20-23 July 2017. Selain Kementerian Koperasi dan UKM, event ini juga didukung oleh Pemerintah Kota Bandung, Atase Pardagangan di Kedutaan Besar RI di Seoul, ITPC Busan dan juga Pemerintahan Kabupaten Jembrana, Bali.

Indonesia Pavilion Ikut Ramaikan Handmade Korea Summer 2017

Untuk pertama kalinya Indonesia berpartisipasi dalam pameran Handmade Korea Summer 2017 yang diselenggarakan di Samseongdong COEX, Seoul 20-23 July 2017. Selain Kementerian Koperasi dan UKM, event ini juga didukung oleh Pemerintah Kota Bandung, Atase Pardagangan di Kedutaan Besar RI di Seoul, ITPC Busan dan juga Pemerintahan Kabupaten Jembrana, Bali.

Baru 10 PLUT KUMKM Berbentuk Lembaga UPTD

Terkait status kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, dari 49 PLUT KUMKM yang sudah beroperasi, baru 10 buah yang sudah memiliki bentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sementara yang dalam proses pembentukan UPTD sebanyak 14 PLUT KUMKM dan satu PLUT KUMKM dalam proses pembentukan kelembagaan BLUD. Sedangkan 24 PLUT KUMKM belum melakukan proses pembentukan kelembagaan. Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, pada acara koordinasi optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM, di Jakarta, Selasa (25/7).