Kembalikan Pengelolaan TPI oleh Koperasi, Payung Hukum Perpres Sangat Dinantikan

Kembalikan Pengelolaan TPI oleh Koperasi, Payung Hukum Perpres Sangat Dinantikan

Kementerian Koperasi dan UKM memprioritaskan agar pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kembali dikelola oleh Koperasi Perikanan. Inilah yang menjadi target utama Menkop dan UKM Puspayoga sejak ia menjadi Menteri. More »

Kumpulkan Alumni, MAN Purworejo Gelar Reuni Akbar dan Lustrum

Kumpulkan Alumni, MAN Purworejo Gelar Reuni Akbar dan Lustrum

Alumni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo dari berbagai angkatan yang tergabung dalam Persatuan Alumni Madrasah Aliyah Negeri Purworejo (Palmanep) menggelar Reuni Akbar sekaligus Lustrum 2018. Puncak acara yang digelar di halaman MAN More »

BINUS UNIVERSITY Sebagai Tuan Rumah dalam Kuliah Umum mengenai Uni Eropa

BINUS UNIVERSITY Sebagai Tuan Rumah dalam Kuliah Umum mengenai Uni Eropa

BINUS UNIVERSITY menyelenggarakan kuliah umum mengenai potensi masalah ekonomi, geopolitik, dan sosial seputar masa depan Uni Eropa (UE). Terorganisir bekerjasama dengan Institut Français Indonesia, ceramahnya bertema ‘Eropa 2030: Decline or Birth dan More »

Imlek antara Hari Raya Agama dan Tradisi

Imlek antara Hari Raya Agama dan Tradisi

Sebentar lagi Tahun Baru Imlek (1 Cia Gwee 2569) kelender Imlek, yang bertepatan dengan tanggal 16 Febuari 2018 pada kalender Masehi,   akan dirayakan oleh masyarakat Tiong Hoa secara umum dan meluas, dari More »

Tren Marketplace Diproyeksikan Bakal Surut

Tren Marketplace Diproyeksikan Bakal Surut

Pakar IT Ludo Lustrous memproyeksikan tren marketplace yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir bakal surut dalam 10 tahun ke depan. “Satu dekade lagi akan berkembang sesuatu yang lebih besar dari sekadar More »

 

Category Archives: Ekonomi

LPDB Siap Kucurkan Dana Rp50 M Bagi Koperasi dan UKM Kota Malang

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM siap menyalurkan dana bergulir sebesar Rp50 miliar bagi pelaku Koperasi dan UKM kota Malang. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPDB, Braman Setyo di sela-sela acara sosialisasi akses permodalan Lembaga Pengelola Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (9/2/2018).

Tingkatkan Layanan, LPDB-KUMKM Gandeng Ditjen Dukcapil

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM ) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan memanfaatkan teknologi terkini data jaringan administrasi kependudukan (Adminduk) nasional guna menunjang layanan penyaluran dana bergulir.

Kemenkop dan UKM Nilai Sertifikasi Pengelola Penting untuk Tingkatkan Kinerja KSPPS/USPPS

Kementerian Koperasi dan UKM menilai, regulasi yang mengatur Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), penting bagi pengembangan SDM di Bidang Koperasi dan UKM.

Bisnis Startup Bisa Didorong Menjadi Besar

Menristek dan Dikti M Nasir berharap bisnis Startup di Indonesia bisa tumbuh menjadi besar, hingga mampu pula menjadi industri besar. “Kita sekarang menghadapi tantangan besar di era Revolusi Industri ke-4, bila dulu kita melihat secara fisik tapi kini sudah cyber digital system”, tegas Menristek pada acara National Startup Summit (NSS) 2018 dengan tema Startup for All, di Convention Hall ICE, BSD City, Tangerang, Selasa (6/2).

Kemenkop dan UKM Dukung Wirausaha Muda Kembangkan Potensi Kediri

Kementerian Koperasi dan UKM mendukung pengembangan wirausaha muda dalam upaya menggali potensi ekonomi dan investasi di Kota Kediri, Jatim.

Menteri Puspayoga: Pola Kemitraan Wujudkan Pemerataan Kesejahteraan 

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga melakukan panen perdana kacang tanah bersama Bupati Bojonegoro Suyoto, Direktur PINBAS MUI Azrul Tanjung, Komisaris Garuda Food Group Hartono Atmadja di Desa Alang Kemangi, Kecamatan Dander,  Bojonegoro, Senin (5/2). 

Puspayoga Tegaskan Koperasi Tidak Boleh Dibawa ke Politik Praktis

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menegaskan pihaknya konsisten menjalankan Reformasi Total Koperasi untuk mengejar peningkatan PDB koperasi yang bertujuan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

Salurkan Dana Bergulir, LPDB Gandeng Jamkrida dan BPD

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) berhasil melampaui target pendapatan PNBP yang telah ditetapkan Kementrian Koperasi dan UKM sebesar Rp 163 miliar.

Kemenkop dan UKM Dukung Koperasi Investasi di Infrastruktur

Kementerian Koperasi dan UKM mendukung koperasi ikut sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang potensial dibiayai oleh koperasi.

Pemkab Ponorogo Benahi Sistem Pengelolaaan Dana Bergulir

Guna membenahi sistem pengelolaan dana bergulir untuk peningkatan koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Ponorogo, Pemkab Ponorogo melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB), di pendopo Pringgitan kantor Bupati Ponorogo, Rabu (24/1)

Kegiatan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Ponorogo Drs H Soedjarno, dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri, BPPKAD, Bappeda Litbang, Bagian Administrasi Pemerintah Umum, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat dan beberapa dinas yang terkait dengan pemberdayaan UMKM termasuk juga Kadis Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Menurut Soedjarno, Dana Bergulir sendiri merupakan upaya Pemkab Ponorogo dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Namun berdasarkan pengalaman yang lalu dana bergulir tersebut mandeg, dikarenakan belum dikelola secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pembentukan BLUD DB ini merupakan sesuatu yang baru, karena di Kabupaten Ponorogo baru berdiri BLUD Pelayanan Kesehatan pada tahun 2014, yaitu RSUD dan Puskesmas. Ke depan kami ingin fokus memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat kecil dengan mendirikan BLUD DB tersebut,” ujarnya.

Menurut Wakil Bupati Ponorogo periode 2016-2021 ini, UMKM di Ponorogo sangat maju, variasinya sangat banyak, makanya kehadiran BLUD Dana Bergulir ini sangat diperlukan, karena memang sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di sini menyampaikan keluhan terkait permodalan, yang sampai dengan saat ini masih sulit mereka peroleh.

“Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro sudah pernah berkunjung ke BLUD DB Kab. Malang, hal tersebut sebagai upaya Pemkab Ponorogo yang serius terhadap pembentukan BLUD ini dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM agar semakin berkembang ke depan” jelas Soedjarno.

Dia menegaskan, upaya pertama yang harus dilakukan adalah membuat peraturan bupati, dan ke depannya dapat juga diupayakan untuk menjadi Peraturan Daerah. Setelah sebelumnya terlebih dahulu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan studi banding kepada BLUD yang telah melaksanakan Best Practice.

Optimalkan BLUD

Sementara itu, hadir sebagai narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, Ir. Suprapto, M. Sc. Dia menyampaikan, Sejak 2000 – 2007 Kemenkop dan UKM telah menggelontorkan dana bagi sekitar 12.000 koperasi dengan nilai sebesar 1,4 triliyun.

Di satu sisi koperasi dan UKM sangat merasakan manfaat dari dana tersebut, namun dari sisi lain pengelolaan keuangan dana bergulir ini menjadi permasalahan tersendiri, sehingga terbitlah Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.O5/2008 yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga tidak boleh mengelola dana bergulir secara langsung melainkan harus melalui Badan Layanan Umum (BLU). Hal tersebut-lah yang menjadi alasan utama berdirinya LPDB-KUMKM.

Hal serupa menjadi alasan berdirinya BLUD DB di berbagai daerah, selain kemampuan fiskal di daerah terbatas, sementara kondisi pemerintah pusat minim jumlah personil, yang menyebabkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal.

“Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan LPDB telah bekerja sama dengan perusahaan penjamin pembiayaan baik di tingkat pusat yaitu Jamkrindo maupun di daerah, dalam hal ini PT. Jamkrida, sampai saat ini sudah terdapat 18 Jamkrida, termasuk juga di Jawa Timur. Sehingga terkait keperluan jaminan untuk pembiayaan bisa dicover PT. Jamkrida Jatim sebesar 70%,” paparnya.

Ditambahkannya, pos anggaran dana bergulir tidak lagi sebatas mengandalkan APBD, tetapi juga sudah bisa bekerjasama dengan LPDB-KUMKM yang merupakan BLU dari Kementerian Koperasi dan UKM, sampai dengan saat ini sudah ada 5 BLUD DB yang bekerjasama dengan LPDB. Namun menurutnya yang terbaik adalah Kabupaten Tangerang, sehingga juga direkomendasikan sebagai tempat studi banding.

“Karena Fokus BLUD adalah pelayanan kepada masyarakat, bukannya mencari profit, maka harus mampu mengelola dana bergulir sendiri dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti LPDB-KUMKM dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Jika ini terwujud maka target pemerintah terkait pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil sebesar 25% pada Tahun 2019 dapat terwujud” tutup Suprapto.