Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop dan UKM memasuki usia yang ke-11. Di hari jadinya ini, 18 Agustus sebelas tahun lalu, tercatat sejak 2008-2017, LPDB telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp More »

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim B Trans TV dan Tim B LPDB berhasil merebut Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja 2017 yang diselenggarakan Forum Wartawan Koperasi [Forwakop]. Kedua tim itu berhasil menyisihkan 24 tim media More »

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi luar biasa menarik di bidang pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Di bidang pariwisata ada Pulau Derawan, Maratua, Tanjung Batu, Pelabuhan Cermin dan More »

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga adalah oleh-oleh asli Batam, yang menawarkan makanan sehat dan bergizi, karena terbuat dari sari buah naga merah yang sangat mudah di jumpai di kota Batam. Selain nikmat, Cake More »

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) akan menggelar turnamen tenis meja 2017 memperebutkan Piala Menteri Koperasi dan UKM  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Gedung SMESCO Indonesia,  Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017) pukul 08.00 – selesai. Ketentuan turnamen tenis meja adalah pesertanya More »

 

Category Archives: Ekonomi

Menkop UKM: LOTTE Jangan Buka Gerai Hingga ke Desa

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga langkah kerjasama strategis yang dilakukan ritel moderen LOTTE Grosir dengan beberapa koperasi di sektor distribusi produk berkualitas di pasar-pasar lokal. “Saya tidak mau LOTTE membuka gerai hingga ke desa-desa, karena hal itu akan mematikan warung-warung ritel milik rakyat. Tentu saja warung-warung itu tidak akan mampu bersaing dengan usaha besar. Saya apreasiasi LOTTE Grosir yang mensuplai produk ke warung-warung dengan harga pabrik”, kata Puspayoga pada acara kerjasama retail KUKM dengan LOTTE Grosir di Jakarta, Senin (17/7).
Tujuan kerjasama tersebut untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha KUKM. Beberapa koperasi yang melakukan kerjasama tersebut adalah Koperasi Primer Abdi Bahari, Koperasi Universitas Mercu Buana, Koperasi Mata Hati Srikandi, Koperasi Krama Bali, dan Konsorsium Usaha Koperasi Karawang.
Di acara yang dihadiri Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM I Wayan Dipta dan Dirut LLP Ahmad Zabadi, Menkop Puspayoga pun mendukung langkah LOTTE Grosir yang juga melakukan proses pendampingan bagi warung-warung milik rakyat. “Pendampingan itu sangat penting karena bisa mengarahkan warung-warung milik rakyat untuk menjual barang yang dibutuhkan masyarakat konsumennya. Jadi, para warung akan mengisi warungnya dengan barang yang memang laku untuk dijual”, imbuh Puspayoga lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional LOTTE Grosir Komaruzaman menambahkan bahwa pihaknya akan mengajarkan manajemen pengeloaan ritel yang baik dan benar kepada koperasi yang menjadi mitra usahanya. “Jadi, kita menggandeng koperasi tak hanya kerjasama di bidang distribusi barang saja, melainkan juga pendampingan dan pelatihan”, kata Komaruzaman.
Menurut Komaruzaman, usaha ritel koperasi itu sudah memiliki costumer base sebagai target pasarnya. “Bayangkan saja, jumlah anggota koperasi itu bisa sekaligus sebagai konsumen. Dengan dasar itu, bila bisnis ritel koperasi fokus saja pada apa yang dibutuhkan anggotanya, maka bisnis ritel koperasi akan bisa maju pesat. Koperasi harus melakukab survei ke anggotanya untuk mengetahui apa yang dibutuhkannya. Selain itu, koperasi juga harus bisa meningkatkan pelayanannya. Apalagi, saat ini kita sudah masuk ke zaman digital, bisnis e-commerce”, tukas Komaruzaman.
Pasalnya, di tengah persaingan ketat di bisnis ritel, pelaku usaha ritel termasuk koperasi harus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya.

Menkop Puspayoga Apresiasi  dan Siap Kawal Hasil  Kongres Koperasi ke-3

Menkop dan UKM Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil Kongres Koperasi ke -3 di Makassar.

“Biasanya kalau disuruh menutup acara, peserta tinggal separuh. Namun dalam Kongres Koperasi ke 3 ini tidak, hampir seluruh peserta hadir, ini menunjukkan semangat yang tinggi para pegiat koperasi dalam mensukseskan kongres ini, ” kata Puspayoga, saat menutup pagelaran Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, Jum’at (14/7/2017).
Menkop mengatakan  Kongres Koperasi ke -3 berupa yang menghasilkan 5 deklarasi Makassar dan 17 rekomendasi, telah meletakkan sebuah dasar dan menjadi triggger (pemacu) dimana koperasi pada nantinya akan bisa sejajar dengan BUMN dan swasta.
Menurut Puspayoga, butir -butir deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Koperasi, diantaranya, memodernisasi koperasi dengan memanfaatkan IT, revitalisasi KUD sampai konsolidasi usaha yang secara vertikal itu, benar- benar merupakan hal yang realistis yang dibutuhkan gerakan koperasi untuk secepatnya bangkit menuju cita-cita menjadi  pilar perekonomian nasional.
” Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” harapnya.
Harapan itu, menurut Menkop bukannya tanpa dasar, jika merujuk pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang disumbangkan  koperasi yang  mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Jika pada akhir 2013, kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDB masih 1,71 persen, pada 2016 sudah meningkat menjadi 3,99 persen.
” Itu semua tidak akan terjadi tanpa dukungan dari  pegiat gerakan  koperasi. Kami  di Kementrian memang punya kebijakan namun tidak memiliki kewenangan, tanpa gerakan koperasi di lapangan, kami bukan apa-apa,”  aku Menkop.
Naikkan PDB Koperasi
Menkop menjanjikan, deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan Kongres Koperasi ke-3 ini secepatnya akan diserahkan ke Presiden.
” Saya bersama Dekopin siap mengawal deklarasi dan rekomendasi Kongres Koperasi ini,” janji Puspayoga.
Menkop menilai,  butir-butir rekomendasi dan deklarasi Kongres Koperasi ke -3, jika diimplementasikan akan mampu meningkatkan lagi kontribusi koperasi terhadap PDB.
” Seperti saya katakan tadi, butir-butir rekomendasi kongres sangat realistis jika dikaiitkan dengan gerakann koperasi yang belum bisa berkembang secara optimal,” katanya.
Meski PDB koperasi meningkat, namun masih harus berbenah lagi untuk bisa mengejar PDB koperasi yang sudah tinggi di sejumlah negara, ada yang 15 persen, 20 persen bahkan ada negara yang koperasi memberikann kontribusi 60 persen PDB.
Menkop mencontohkan   salah satu hambatan koperasi adalah soal perpajakan (yang juga  masuk dalam rekomendasi hasil Kongres Koperasi)  dimana  koperasi masih dikenakan pajak ganda. Misalnya soal Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana sebelum dibagi sudah dikenakan pajak, demikian juga setelah dibagi ke anggota, masih dikenakan pajak juga.
” Saya pernah belajar koperasi di Jepang, NTUC Singapura yang malah membebaskan pajak pada koperasi,” katanya.
Karena  itu, jika koperasi dituntut memberikan kontribusi yang lebih besar lagi  terhadap PDB, maka butir-butir rekomendasi maupun deklarasi Kongres Koperasi ke-3 ini harus diperhatikan dan diimplementasikan.
Makasar 15 Juli 2016

Humas Kementerian Koperasi dan UKM

Puspayoga Apresiasi  dan Siap Kawal Hasil  Kongres Koperasi ke-

Menkop dan UKM Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil Kongres Koperasi ke -3 di Makassar.

“Biasanya kalau disuruh menutup acara, peserta tinggal separuh. Namun dalam Kongres Koperasi ke 3 ini tidak, hampir seluruh peserta hadir, ini menunjukkan semangat yang tinggi para pegiat koperasi dalam mensukseskan kongres ini, ” kata Puspayoga, saat menutup pagelaran Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, Jum’at (14/7/2017).

Menkop mengatakan  Kongres Koperasi ke -3 berupa yang menghasilkan 5 deklarasi Makassar dan 17 rekomendasi, telah meletakkan sebuah dasar dan menjadi triggger (pemacu) dimana koperasi pada nantinya akan bisa sejajar dengan BUMN dan swasta.

Menurut Puspayoga, butir -butir deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Koperasi, diantaranya, memodernisasi koperasi dengan memanfaatkan IT, revitalisasi KUD sampai konsolidasi usaha yang secara vertikal itu, benar- benar merupakan hal yang realistis yang dibutuhkan gerakan koperasi untuk secepatnya bangkit menuju cita-cita menjadi  pilar perekonomian nasional.

” Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” harapnya.

Harapan itu, menurut Menkop bukannya tanpa dasar, jika merujuk pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang disumbangkan  koperasi yang  mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Jika pada akhir 2013, kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDB masih 1,71 persen, pada 2016 sudah meningkat menjadi 3,99 persen.

” Itu semua tidak akan terjadi tanpa dukungan dari  pegiat gerakan  koperasi. Kami  di Kementrian memang punya kebijakan namun tidak memiliki kewenangan, tanpa gerakan koperasi di lapangan, kami bukan apa-apa,”  aku Menkop.

Naikkan PDB Koperasi

Menkop menjanjikan, deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan Kongres Koperasi ke-3 ini secepatnya akan diserahkan ke Presiden.

” Saya bersama Dekopin siap mengawal deklarasi dan rekomendasi Kongres Koperasi ini,” janji Puspayoga.

Menkop menilai,  butir-butir rekomendasi dan deklarasi Kongres Koperasi ke -3, jika diimplementasikan akan mampu meningkatkan lagi kontribusi koperasi terhadap PDB.

” Seperti saya katakan tadi, butir-butir rekomendasi kongres sangat realistis jika dikaiitkan dengan gerakann koperasi yang belum bisa berkembang secara optimal,” katanya.

Meski PDB koperasi meningkat, namun masih harus berbenah lagi untuk bisa mengejar PDB koperasi yang sudah tinggi di sejumlah negara, ada yang 15 persen, 20 persen bahkan ada negara yang koperasi memberikann kontribusi 60 persen PDB.

Menkop mencontohkan   salah satu hambatan koperasi adalah soal perpajakan (yang juga  masuk dalam rekomendasi hasil Kongres Koperasi)  dimana  koperasi masih dikenakan pajak ganda. Misalnya soal Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana sebelum dibagi sudah dikenakan pajak, demikian juga setelah dibagi ke anggota, masih dikenakan pajak juga.

” Saya pernah belajar koperasi di Jepang, NTUC Singapura yang malah membebaskan pajak pada koperasi,” katanya.

Karena  itu, jika koperasi dituntut memberikan kontribusi yang lebih besar lagi  terhadap PDB, maka Menkop dan UKM Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil Kongres Koperasi ke -3 di Makassar.

“Biasanya kalau disuruh menutup acara, peserta tinggal separuh. Namun dalam Kongres Koperasi ke 3 ini tidak, hampir seluruh peserta hadir, ini menunjukkan semangat yang tinggi para pegiat koperasi dalam mensukseskan kongres ini, ” kata Puspayoga, saat menutup pagelaran Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, Jum’at (14/7/2017).

Menkop mengatakan  Kongres Koperasi ke -3 berupa yang menghasilkan 5 deklarasi Makassar dan 17 rekomendasi, telah meletakkan sebuah dasar dan menjadi triggger (pemacu) dimana koperasi pada nantinya akan bisa sejajar dengan BUMN dan swasta.

Menurut Puspayoga, butir -butir deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Koperasi, diantaranya, memodernisasi koperasi dengan memanfaatkan IT, revitalisasi KUD sampai konsolidasi usaha yang secara vertikal itu, benar- benar merupakan hal yang realistis yang dibutuhkan gerakan koperasi untuk secepatnya bangkit menuju cita-cita menjadi  pilar perekonomian nasional.

” Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” harapnya.

Harapan itu, menurut Menkop bukannya tanpa dasar, jika merujuk pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang disumbangkan  koperasi yang  mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Jika pada akhir 2013, kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDB masih 1,71 persen, pada 2016 sudah meningkat menjadi 3,99 persen.

” Itu semua tidak akan terjadi tanpa dukungan dari  pegiat gerakan  koperasi. Kami  di Kementrian memang punya kebijakan namun tidak memiliki kewenangan, tanpa gerakan koperasi di lapangan, kami bukan apa-apa,”  aku Menkop.

Naikkan PDB Koperasi

Menkop menjanjikan, deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan Kongres Koperasi ke-3 ini secepatnya akan diserahkan ke Presiden.

” Saya bersama Dekopin siap mengawal deklarasi dan rekomendasi Kongres Koperasi ini,” janji Puspayoga.

Menkop menilai,  butir-butir rekomendasi dan deklarasi Kongres Koperasi ke -3, jika diimplementasikan akan mampu meningkatkan lagi kontribusi koperasi terhadap PDB.

” Seperti saya katakan tadi, butir-butir rekomendasi kongres sangat realistis jika dikaiitkan dengan gerakann koperasi yang belum bisa berkembang secara optimal,” katanya.

Meski PDB koperasi meningkat, namun masih harus berbenah lagi untuk bisa mengejar PDB koperasi yang sudah tinggi di sejumlah negara, ada yang 15 persen, 20 persen bahkan ada negara yang koperasi memberikann kontribusi 60 persen PDB.

Menkop mencontohkan   salah satu hambatan koperasi adalah soal perpajakan (yang juga  masuk dalam rekomendasi hasil Kongres Koperasi)  dimana  koperasi masih dikenakan pajak ganda. Misalnya soal Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana sebelum dibagi sudah dikenakan pajak, demikian juga setelah dibagi ke anggota, masih dikenakan pajak juga.

” Saya pernah belajar koperasi di Jepang, NTUC Singapura yang malah membebaskan pajak pada koperasi,” katanya.

Karena  itu, jika koperasi dituntut memberikan kontribusi yang lebih besar lagi  terhadap PDB, maka butir-butir rekomendasi maupun deklarasi Kongres Koperasi ke-3 ini harus diperhatikan dan

Menkop dan UKM Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil Kongres Koperasi ke -3 di Makassar.

“Biasanya kalau disuruh menutup acara, peserta tinggal separuh. Namun dalam Kongres Koperasi ke 3 ini tidak, hampir seluruh peserta hadir, ini menunjukkan semangat yang tinggi para pegiat koperasi dalam mensukseskan kongres ini, ” kata Puspayoga, saat menutup pagelaran Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, Jum’at (14/7/2017).

Menkop mengatakan  Kongres Koperasi ke -3 berupa yang menghasilkan 5 deklarasi Makassar dan 17 rekomendasi, telah meletakkan sebuah dasar dan menjadi triggger (pemacu) dimana koperasi pada nantinya akan bisa sejajar dengan BUMN dan swasta.

Menurut Puspayoga, butir -butir deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Koperasi, diantaranya, memodernisasi koperasi dengan memanfaatkan IT, revitalisasi KUD sampai konsolidasi usaha yang secara vertikal itu, benar- benar merupakan hal yang realistis yang dibutuhkan gerakan koperasi untuk secepatnya bangkit menuju cita-cita menjadi  pilar perekonomian nasional.

” Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” harapnya.

Harapan itu, menurut Menkop bukannya tanpa dasar, jika merujuk pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang disumbangkan  koperasi yang  mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Jika pada akhir 2013, kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDB masih 1,71 persen, pada 2016 sudah meningkat menjadi 3,99 persen.

” Itu semua tidak akan terjadi tanpa dukungan dari  pegiat gerakan  koperasi. Kami  di Kementrian memang punya kebijakan namun tidak memiliki kewenangan, tanpa gerakan koperasi di lapangan, kami bukan apa-apa,”  aku Menkop.

Naikkan PDB Koperasi

Menkop menjanjikan, deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan Kongres Koperasi ke-3 ini secepatnya akan diserahkan ke Presiden.

” Saya bersama Dekopin siap mengawal deklarasi dan rekomendasi Kongres Koperasi ini,” janji Puspayoga.

Menkop menilai,  butir-butir rekomendasi dan deklarasi Kongres Koperasi ke -3, jika diimplementasikan akan mampu meningkatkan lagi kontribusi koperasi terhadap PDB.

” Seperti saya katakan tadi, butir-butir rekomendasi kongres sangat realistis jika dikaiitkan dengan gerakann koperasi yang belum bisa berkembang secara optimal,” katanya.

Meski PDB koperasi meningkat, namun masih harus berbenah lagi untuk bisa mengejar PDB koperasi yang sudah tinggi di sejumlah negara, ada yang 15 persen, 20 persen bahkan ada negara yang koperasi memberikann kontribusi 60 persen PDB.

Menkop mencontohkan   salah satu hambatan koperasi adalah soal perpajakan (yang juga  masuk dalam rekomendasi hasil Kongres Koperasi)  dimana  koperasi masih dikenakan pajak ganda. Misalnya soal Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana sebelum dibagi sudah dikenakan pajak, demikian juga setelah dibagi ke anggota, masih dikenakan pajak juga.

” Saya pernah belajar koperasi di Jepang, NTUC Singapura yang malah membebaskan pajak pada koperasi,” katanya.

Karena  itu, jika koperasi dituntut memberikan kontribusi yang lebih besar lagi  terhadap PDB, maka butir-butir rekomendasi maupun deklarasi Kongres Koperasi ke-3 ini harus diperhatikan dan diimplementasikan.

Menkop dan UKM Puspayoga memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil Kongres Koperasi ke -3 di Makassar.

“Biasanya kalau disuruh menutup acara, peserta tinggal separuh. Namun dalam Kongres Koperasi ke 3 ini tidak, hampir seluruh peserta hadir, ini menunjukkan semangat yang tinggi para pegiat koperasi dalam mensukseskan kongres ini, ” kata Puspayoga, saat menutup pagelaran Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, Jum’at (14/7/2017).

Menkop mengatakan  Kongres Koperasi ke -3 berupa yang menghasilkan 5 deklarasi Makassar dan 17 rekomendasi, telah meletakkan sebuah dasar dan menjadi triggger (pemacu) dimana koperasi pada nantinya akan bisa sejajar dengan BUMN dan swasta.

Menurut Puspayoga, butir -butir deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Koperasi, diantaranya, memodernisasi koperasi dengan memanfaatkan IT, revitalisasi KUD sampai konsolidasi usaha yang secara vertikal itu, benar- benar merupakan hal yang realistis yang dibutuhkan gerakan koperasi untuk secepatnya bangkit menuju cita-cita menjadi  pilar perekonomian nasional.

” Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” harapnya.

Harapan itu, menurut Menkop bukannya tanpa dasar, jika merujuk pada pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang disumbangkan  koperasi yang  mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Jika pada akhir 2013, kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDB masih 1,71 persen, pada 2016 sudah meningkat menjadi 3,99 persen.

” Itu semua tidak akan terjadi tanpa dukungan dari  pegiat gerakan  koperasi. Kami  di Kementrian memang punya kebijakan namun tidak memiliki kewenangan, tanpa gerakan koperasi di lapangan, kami bukan apa-apa,”  aku Menkop.

Naikkan PDB Koperasi

Menkop menjanjikan, deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan Kongres Koperasi ke-3 ini secepatnya akan diserahkan ke Presiden.

” Saya bersama Dekopin siap mengawal deklarasi dan rekomendasi Kongres Koperasi ini,” janji Puspayoga.

Menkop menilai,  butir-butir rekomendasi dan deklarasi Kongres Koperasi ke -3, jika diimplementasikan akan mampu meningkatkan lagi kontribusi koperasi terhadap PDB.

” Seperti saya katakan tadi, butir-butir rekomendasi kongres sangat realistis jika dikaiitkan dengan gerakann koperasi yang belum bisa berkembang secara optimal,” katanya.

Meski PDB koperasi meningkat, namun masih harus berbenah lagi untuk bisa mengejar PDB koperasi yang sudah tinggi di sejumlah negara, ada yang 15 persen, 20 persen bahkan ada negara yang koperasi memberikann kontribusi 60 persen PDB.

Menkop mencontohkan   salah satu hambatan koperasi adalah soal perpajakan (yang juga  masuk dalam rekomendasi hasil Kongres Koperasi)  dimana  koperasi masih dikenakan pajak ganda. Misalnya soal Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana sebelum dibagi sudah dikenakan pajak, demikian juga setelah dibagi ke anggota, masih dikenakan pajak juga.

” Saya pernah belajar koperasi di Jepang, NTUC Singapura yang malah membebaskan pajak pada koperasi,” katanya.

Karena  itu, jika koperasi dituntut memberikan kontribusi yang lebih besar lagi  terhadap PDB, maka butir-butir rekomendasi maupun deklarasi Kongres Koperasi ke-3 ini harus diperhatikan dan diimplementasikan.

Peningkatan PDB Koperasi Mendapat Apresiasi

Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi pada 2013 hanya 1,7%. Pada 2016, terjadi kenaikan PDB koperasi menjadi 3,99%.

Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Burhanuddin Abdullah dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko menilai positif terjadinya pertumbuhan PDB koperasi. Lonjakan PDB koperasi tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan dalam aktivitas koperasi.

“Kenaikan PDB koperasi tersebut cukup tinggi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan gerakan koperasi memberikan dampak terhadap pertumbuhan PDB koperasi,” kata Burhanuddin, disela-sela Kongres Koperasi III, Jumat (14/7) di Makassar.

Burhanuddin yang juga Mantan Menko Perekonomian ini menilai Reformasi Koperasi yang digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong perkembangan koperasi secara berkualitas di tanah air. Reformasi Koperasi dinilai memberikan dorongan insentif bagi koperasi yang dikelola secara baik dan memberi sanksi bagi koperasi yang dikelola tidak baik.

“Saya sependapat dengan Menteri Koperasi dan UKM selalu menekankan pada kualitas koperasi, bukan lagi target jumlah koperasi yang hendak dikejar tapi tapi anggota yang mendapat manfaat harus sebanyak-banyaknya,” tegas Burhanuddin yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003- 2008.

Menurutnya, Reformasi Koperasi perlu terus dijalankan sebab melakukan perubahan didalam tubuh koperasi tidak mudah dan butuh waktu lama. Setelah ada penataan kelembagaan barulah melakukan lompatan terhadap pengembangan koperasi mulai dari peningkatan SDM koperasi yang terdidik, penggunaan IT dan pengelolaan koperasi secara professional.

Burhanuddin mengatakan koperasi sebagai soko guru perekonomian harus tetap dipertahankan sebagai cita-cita yang harus diwujudkan. Untuk itu, gerakan koperasi melakukan langkah-langkah untuk mendekatkan pada cita-sita soko guru perekonomian dengan melakukan reformasi dan modernisasi ditubuh koperasi itu sendiri.

Di tempat yang sama, Agung Sudjatmoko juga menyatakan sebagai orang koperasi sangat senang dengan data PDB koperasi mencapai 3,99%. Capaian ini dinilai sebagai lompatan sebab PDB Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN.

“Saya senang ada lompatan pertumbuhan PDB koperasi. Dibandingkn negara ASEAN lainnya Indonesia memang masih tertinggal, tapi ini suatu capaian yang kami apresiasi. Ini menunjukkan dari sisi volume usaha dan keanggotan terjadi kenaikan,” kata Agung.

Menurutnya kinerja koperasi Indonesia ke depan masih dapat ditingkatkan lagi untuk memberi kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja yang baik hanya dapat diraih jika pengelolaan koperasi dilakukan secara professional layaknya sebuah institusi bisnis. Koperasi, disebutnya, harus bisa melakukan diversifikasi layanan, menerapkan manajemen koperasi secara modern, menerapkan IT dan meningkatkan kualitas SDM, serta membangun jejaring.

“Kunci untuk mencapai itu adalah pendidikan dan pelatihan pengelola dan pengurus koperasi. Pengelola dan pengurus harus mengetahui dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan anggota menyadari penuh hak dan kewajibannya,” jelasnya.

Agung menekankan keberhasilan koperasi ke depan tergantung kepada koperasi itu sendiri. Koperasi tidak bisa lagi mengandalkan pemerintah karena koperasi masuk dalam dunia kompetisi.

Hadapi Serbuan Impor, Dekranas – Kemenkop UKM Sinergi Perkuat Tenun Tradisional

Pasar dalam negeri kini tengah digempur tenun dari negara ASEAN, khususnya dari Vietnam, Myanmar dan Filipina.  Ini menjadi tantangan bagi industri tenun tradisional agar tetap produktif dan terjaga kelestariannya sebagai warisan budaya.

“Tenun tradisional harus dipertahankan dari gempuran tenun asing yang mulai banyak masuk ke pasar dalam negeri. Ini sangat penting untuk mempertahankan warisana budaya lokal,” kata Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Bintang Puspayoga, dalam pembukaan Pelatihan Manajemen bagi UMKM,  Senin (10/7) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Untuk itu,  Bintang menegaskan Dekranas dan Kementerian Koperasi dan UKM menjalin sinergi untuk melakukan pelatihan SDM kerajinan tenun tradisional.  Dekranas telah bergerak membina tenun tradisional khususnya di 6 sentra tenun.

Bintang juga meminta agar Dekranas daerah aktif mengembangkan potensi tenun daerah yang dapat bersaing di dalam negeri dan manca negara.   Dia mencontohkan, Sulawesi Selatan memiliki potensi tenun Sengkang yang sudah terkenal. Tenun Sengkang memiliki motif dan bahan baku yang sangat berkualitas sehingga berdaya saing tinggi menghadapi tenun impor dan prospektif untuk dikembangkan.

Bintang mengatakan Dekranas sebagai organisasi nirlaba tempat berhimpunnya penggiat industri kerajinan nasional dan menjadi elemen penggerak industri kerajinan menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah membina dan mengembangkan tradisi dan warisan budaya dalam menghasilkan kerajinan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

“Pengrajin umumnya memiliki keterbatasan modal dan pemasaran, maka diperlukan sinergi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha UMKM pengrajin dalam hal pemasaran, manajemen, permodalan,  peningkatan mutu dan pemanfaatan teknologi,” kata Bintang.

Dalam sinergi ini,  dilakukan dengan menata kembali manajemen usaha UMKM pengrajin untuk mengembangkan produk kerajinan sehingga berdaya saing dan laku di pasaran.

Pemda Harus Dukung Koperasi dan UKM Manfaatkan Pertumbuhan Pariwisata 

Deputi Restrukturisasi Usaha,  Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati mengatakan pariwisata merupakan  sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah saat ini.   Karena itu koperasi dan UKM harus memanfatkan peluang pertumbuhan pariwisata yang sedang terjadi.
Hal itu disampaikan Yuana sebagai pembicara kunci pada acara “Workshop Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pariwisata Daerah” yang di selenggaraan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komwil VI Gorontalo, Kamis (5/7).
“Pemerintah Daerah saatnya meningkatkan pelayanan serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk para wisatawan dan menumbuhkan usaha pariwisata yang berbasis budaya lokal (kearifan lokal),” kata Yuana.
Dia mengemukakan, Pemda perlu melakukan berbagai langkah-langkah untuk mendukung percepatan pertumbuhan pariwisata daerah.  Hal itu dapat dilakukan melalui peraturan daerah yang memudahkan masyarakat untuk mengelola usahanya.
Yuana juga menekankan pentingnya pengembangan perekonomian Pemerintah Daerah sejalan dengan pengembangan budaya masyarakat yang berbasiskan kearifan lokal.
“Pemda memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan masyarakat baik kelompok maupun usaha produktif, antara lain; badan hukum koperasi dan badan usaha yang memiliki aspek legalitas,” tegasnya.
Sinergi dan Kerjasama antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah  menjadi aspek penting sehingga pembangunan pariwisata daerah mendapat dukungan dari berbagai pihak secara terintegrasi.
Dia menegaskan,  Kementerian Koperasi dan UKM mendukung pemerintah daerah melalui peningkatan daya saing koperasi dan UKM.  Dengan demikian koperasi dan UKM mampu berproduksi berdasarkan kualitas, standar yang dibutuhkan oleh konsumen pariwisata.
Kemenkop UKM membuat berbagai kebijakan strategis, antara lain pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan dan Modal Awal (start up capital), pengembangan kemitran usaha antara usaha kecil dan usaha besar, Pendampingan KUMKM melaluui Program PLUT – KUMKM, penguatan dan Akses Permodalan melalui LPDB-KUKM dan KUR, Promosi Produk dan pameran, temu Bisnis, Smesco Rumaku  (LLP-KUKM) dan Stardarisasi produk (HKI) serta memberikan Kemudahan melalui Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
Acara tersebut menghadirkan kisah sukses Bupati Kulon Progo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat atas kerberhasilan dalam Pemberdayaan UMKM melalui Inovasi Pengembangan dan Modelisasi Koperasi Tomira (Toko Milik Rakyat).

Koperasi Diyakini Sebagai Instrumen Efektif Pemerataan Ekonomi

Koperasi diyakini sebagai instrumen paling efektif untuk pemerataan ekonomi baik dalam distribusi pendapatan juga kekayaan.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Selasa.

“Koperasi sebagai konsep keadilan ekonomi sebetulnya bisa jadi instrumen yang efektif yang selesaikan masalah kesenjangan struktural ini,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah ultra diametral dimana setiap pertumbuhan yang terjadi bahkan berkontribusi negatif terhadap pemerataan.

“Ini jelas ada yang salah dalam strategi, bahkan secara ideologis pasti menyimpang dari dasar idiil Pancasila dan konstitusi kita,” katanya.

Ia mencatat saat ini Rasio Gini Indonesia masih bertengger di angka 0,40 dan akumulasi kekayaan dari segelintir elit kaya masih sangat besar.

“Jumlah penduduk kita yang hanya 0,02 persen kuasai total kue ekonomi kita hingga 25 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Sebanyak 1 persen penduduk menguasai asset nasional kita hingga 52,3 persen sesuai data World Bank, 2016,” katanya.

Kalau pemerintah mau serius, kata dia, melalui instrumen koperasi maka masyarakat bukan hanya akan mendapatkan keadilan pendapatan, tapi juga memberikan masyarakat kecil untuk mengkreasi kekayaan.

Dalam istilah ekonomi disebut “economic patron refund”, kata dia, karena dalam konsep koperasi ada sistem bahwa transaksi ekonomi itu akan kembali nilai tambahnya ke masyarakat secara distributif.

“Kemiskinan dan pengangguran dengan sendirinya juga akan menurun kalau kita dapat mengefektifkan koperasi,” katanya.

Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swiss, Swedia, Norwegia, dan Finlandia, bisa menjadi negara yang ekonominya relatif stabil dan menjadi tingkat kesejahteraanya merata karena kontribusi koperasi yang besar terhadap perekonomian mereka.

Menurut dia, ekonomi harus tumbuh, tapi kemiskinan mesti turun, distribusi pendapatan harus semakin merata, daya beli masyarakat di bagian bawah musti terkatrol naik. “Bukan sebaliknya seperti sekarang ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar dalam koordinasi program jangka pendek dan efektif saat ini, pemerintah sebaiknya lakukan reforma agraria dalam bentuk kesatuan kolektif koperasi. “Jangan hanya terkesan bagi-bagi tanah saja. Ini mesti dirombak total,” katanya.

Dalam konsep yang lain, ia menambahkan, pemerintah bisa mewajibkan kepada semua perusahaan BUMN dan konglomerasi swasta yang selama ini menerima banyak manfaat kebijakan pemerintah untuk berkontribusi dalam bentuk penyerahan saham kepada masyarakat minimal 20 persen.

“Kalau perlu, pemerintah buat Koperasi Publik. Separuhnya dimiliki pemerintah dan separuhnya lagi oleh koperasi dan anggota koperasi. Ini terutama untuk salurkan bahan pokok yang selama ini dinikmati monopolinya oleh konglomerat,” katanya.

Selain itu, reformasi total koperasi yang sudah didengungkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM juga harus dilakukan secara lebih serius. Rehabilitasi, reorientasinya koperasi harus dijalankan dengan target yang jelas, kata Suroto.

“Indikatornya pertumbuhan jumlah koperasi menurun, jumlah anggota naik tapi jumlah transaksi ekonomi anggota koperasi meningkat. Harus meningkat signifikan,” ujarnya.

UU Perkoperasian pasca-dibatalkan Mahkamah Konstitusi juga harus segera didorong secepatnya.

“Buat koperasi sebagai pilihan masyarakat untuk berbisnis, jangan hanya untuk kegiatan arisan atau simpan pinjam seperti saat ini. Jadi syarat untuk dirikan koperasi jangan dua puluh orang tapi tiga orang saja cukup,” katanya.

Tingkat Kehadiran Pegawai Kemenkop dan UKM Sangat Baik

Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim tingkat kehadiran pegawai Kemenkop dan UKM pada hari pertama kerja pasca libur lebaran dinilai sangat baik, terbukti dengan persentase kehadiran pegawai yang mencapai 96 persen, atau naik dibanding tahun lalu yang mencapai 94,3 persen.

” Hari ini saya langsung mengadakan sidak dan hampir seluruh pegawai Kemenkop dan UKM masuk dan bekerja kembali seperti biasa,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram, di Jakarta, Senin (3/7).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menpan dan RB yang menganjurkan pegawai tidak cuti setelah lebaran, kecuali sakit atau hal yang tidak bisa ditinggalkan. Juga diperkuat oleh Surat Edaran Sekretaris kemenkop dan UKM yang melarang cuti pegawai pasca lebaran.

Tercatat dari 734 pegawai Kemenkop dan UKM, yang hadir di hari pertama pasca lebaran 698 pegawai. Sisanya, ijin (22 pegawai), cuti (9), sakit (5), dinas luar (1) dan alpa (31). Mereka yang ijin dan cuti, pengajuannya sudah dilakukan sebelum lebaran.

Sementara itu LLP KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran) yang merupakan BLU Kemenkop dan UKM mencatat tingkat kehadiran 100 persen dari pegawainya yang 172 orang, dengan rincian 169 hadir dan 3 teknisi yang tidak masuk sebagai pengganti masa saat lebaran.

Sedangkan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) tingkat kehadiran 96 persen, tercatat dari 301 pegawai, hadir 280, cuti penting (3), cuti bersalin (1), sakit (3), Satpam libur (2) dan alpa (12) .

Meski tingkat kehadiran relatif tinggi, Kemenkop dan UKM juga telah menyiapkan ketentuan sanksi bagi yang tidak masuk tanpa alasan di hari pertama pasca lebaran ini.

Sanksi itu berupa peringatan yang akan berpengaruh pada penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan.

“Alhamdulillah lebaran tahun ini semua berjalan lancar, lalulintas lancar berkat koordinasi yang baik antara Kemenhub, Kepolisian RI dan Kementerian PUPR yang sigap dalam menyiapkan infrastruktur,” kata Agus.

Sementara harga-harga barang dan jasa, relatif stabil, walaupun utk beberapa komoditi ada juga yang mengalami kenaikan, tetapi dalam batas yang wajar atau tidak mengakibatkan gejolak. Ini juga tentu berkat kerjasama yang baik antara Kementerian dan Lembaga terkait khususnya Kemendag, Kementan dan Asosiasi Pengusaha serta masyarakat pelaku UKM dan Koperasi pada umumnya.

Agus menambahkan, mudik juga membawa berkah bagi UKM di daerah yang banyak diserbu pemudik baik itu berupa kuliner, kerajinan, fesyen dan sebagainya. ” Sehingga UKM di daerah bisa tumbuh dan berkembang,” katanya.

Hari UMKM Internasional Lahirkan Konsep “Humane Entrepreneurship”

Puncak peringatan Hari UMKM Internasional yang digelar di Buenos Aires, Argentina, pada 27 Juni 2017 melahirkan konsep dan inti perjuangan yakni kewirausahaan berbasis kemanusiaan atau “Humane Entrepreneurship” (HE).

Presiden ICSB (International Council for Small Business) Indonesia Hermawan Kartajaya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, setelah mengalami proses cukup panjang, konsep HE ini menjadi inti dari hari UMKM Internasional atau UN MSME Day sesuai dengan Keputusan Sidang ICSB pada 30 Juni 2017.

“Di sesi tersebut kami menjelaskan bahwa dengan makin canggihnya teknologi yang makin mendukung Industry 4.0, peranan manusia malah makin dibutuhkan,” kata Hermawan.

Ia sendiri menjadi pembicara mewakili ACSB dalam sesi “Humane Entrepreneurship” di ICSB Conference yang digelar pada 30 Juni 2017 sebagai rangkaian puncak peringatan Hari UMKM Internasional.

Konferensi itu dilaksanakan di San Agustin Auditorium, University Catholic of Argentina (UCA) di Puerto Modero, Buenos Aires.

“Konsep kewirausahaan berbasiskan kemanusiaan ini memadukan dua bagian penting yakni Enterprise Cycle dan Human Cycle yang dimulai oleh Prof Kim Kichan, Immediate Past President ICSB dari Korea sejak dua tahun lalu di 60th ICSB Conferece di Dubai pada Juni 2015,” katanya.

Konsep tersebut kemudian dimatangkan di Kampus MarkPlus Jakarta oleh Hermawan Kartajaya, Dr Jacky Mussry, dan Iwan Setiawan mewakili ICSB Indonesia.

“Dan dideklarasikan pertama kalinya di Jakarta oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga bersama perwakilan ICSB dari negara-negara ASEAN. Tentunya juga bersama Prof Kim Kichan,” katanya.

Hermawan menegaskan konsep itu mendasarkan pemikiran bahwa sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan kalau hanya mengandalkan kapital dan teknologi.

“Tapi, paradoksnya, justru dibutuhkan makin banyak awak perusahaan yang makin produktif, kreatif dan entrepreneurial,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, maka perusahaan akan menjadi sebuah “Entrepreneurial Engine” yang bersifat “sense and response” terhadap lanskap persaingan yang berubah dengan sangat cepat.

“Itulah intisari dari memanusiakan awak perusahaan dengan memberi kesempatan mereka menjadi manusia seutuhnya. Bukan sekadar seperti sebuah ‘sekrup’ dalam sebuah ‘mesin besar’,” katanya.

Kemenkop Terima 88 Usulan Pembangunan PLUT Mandiri

Kementerian Koperasi dan UKM mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk membangun gedung Center for Integrated Services of Smesco atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Mandiri.

Tercatat sejak digulirkan tahun 2017 pemda telah mengajukan sebanyak 88 usulan untuk membangun PLUT-KUMKM Mandiri di daerahnya. Dua sudah dinyatakan memenuhi syarat yakni Kabupaten Anambas Kepulauan Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat.

“Namun yang dapat dipenuhi hanya 2 (unit) gedung PLUT-KUMKM,” ujar Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Sutyowati melalui siaran pers, Senin (19/6/2017).

Pada Tahun Anggaran 2018, Kemenkop UKM akan mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk 5 lokasi PLUT KUMKM Mandiri khusus daerah-daerah strategis guna ditingkatkan kualitas pendampingan KUMKM yang diwadahi PLUT KUMKM.

Mekanisme pengusulan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 02/PER/Dep.4/I/2017 antara lain gubernur/bupati/walikota mengajukan surat permohonan kepada Menteri cq. Deputi Restrukturisasi Usaha.

“Dan status gedung adalah milik pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa,” jelas Yuana.

*PLUT-KUMKM Mandiri Sorong Jadi Model*

Kemenkop UKM mengapresiasi Pemda Papua Barat yang telah mengalokasikan APBD untuk membangunan gedung PLUT-KUMKM di Kabupaten Sorong. Pelaku usaha diharapkan bisa merasakan menfaat atas keberadaan gedung tersebut.

Sekretaris Deputi, Halomoan Tamba mengatakan dengan keterbatasan APBN, Pemda Papua Barat telah melihat bahwa program PLUT-KUMKM adalah alternatif untuk memberdayakan UKM di sekitar Kabupaten Sorong.

“Sehingga Pemda Papua Barat dengan APBD telah membangun sebuah gedung PLUT-KUMKM yang dijadikan gedung PLUT KUMKM Mandiri Kabupaten Sorong,” kata Halomoan.

Gedung PLUT KUMKM Mandiri Kabupaten Sorong, dibangun pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Papua Barat. Saat ini gedung tersebut telah dihibahkan kepada Pemda Kabupaten Sorong.

Halomoan Tamba mengungkapkan bahwa pembangunan gedung PLUT-KUMKM mandiri di Sorong ini bisa menjadi contoh model program bagi provinsi maupun kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Pembangunan PLUT-KUMKM Mandiri yang anggarannya berasal dari APBD hingga 2017 baru ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Sedangkan menggunakan APBN melalui Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 51 unit yang tersebar di beberapa daerah.

Menurut dia, PLUT-KUMKM merupakan solusi terhadap kebutuhan program pendampingan KUMKM di daerah. PLUT-KUMKM ini dilengkapi dengan ruang rapat, ruang konsultasi, ruang workshop maupun ruang pamer.

“Ini berkat sinergitas antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten untuk secara bersama-sama memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Kabupaten Sorong,” tukasnya.

Kemenkop Dorong KWIQ Jadi Model Koperasi Diaspora Indonesia

Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, mendorong Koperasi Warga Indonesia Qatar (KWIQ) menjadi model pengembangan koperasi yang beranggotakan para WNI di luar negeri (diaspora).

Hal itu diungkapkan Meliadi saat dirinya bersama Asisten Deputi Keanggotaan Koperasi, Kemenkop UKM Salekan memberikan pengarahan kepada anggota KWIQ di hotel Intercontanental, Doha, Qatar, Jumat (16/6/2017) waktu setempat.

“Diharapkan dapat dijadikan contoh bagi para diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara,” kata Meliadi.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Meliadi memberikan pengarahan, agar KWIQ dikelola secara profesional, oleh orang-orang yang memiliki kompetensi bidang perkopersian dan bisnis, sehingga usahanya fokus dan dengan system yang baik.

Disampaikan bahwa koperasi menjadi pilihan diaspora Indonesia, karena koperasi dianggap sebagai badan hukum dan badan usaha yang sesuai. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah bahwa koperasi dibangun berdasarkan kekuatan anggota minimal 20 orang.

“Saat ini WNI di Qatar di perkirakan berjumlah sekitar 30.000 orang, dan diharapkan sedikitnya 600 orang bisa menjadi anggota KWIQ secara bertahap,” harapnya.

KWIQ dibentuk pada 26 Juni 2016 oleh komunitas diaspora Indonesia di Qatar dan baru pada bulan Februari 2017 resmi disahkan. Pendirian koperasi ini menjadi sarana untuk mensejahterakan anggota dan rakyat Indonesia pada umumnya serta menjadi “networking dan bridging” bagi pelaku usaha di Indonesia dan Qatar.

Koperasi yang dimotori Indonesian Business Asscociation in Qatar (IBAQ) serta difasilitasi dan didukung KBRI Doha itu menjadi wadah untuk mengintegrasikan komunitas diaspora dan pelaku usaha Indonesia yang memiliki usaha di Qatar.

Core bisnis atau bisnis inti yang dijalankan koperasi ini yakni di bidang usaha jasa (perdagangan/retail, tourism, manpower supply), pariwisata, dan ekspor-impor.

Sebagai langkah awal dimulainya pengembangan usaha retail Meliadi bersama Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi akan meresmikan minimarket baru milik koperasi pada Sabtu, 17 Juni 2017 di Doha.

Duta Besar RI untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi mengapresiasi pembentukan koperasi guna meningkatkan diplomasi ekonomi kedua negara khususnya dalam rangka peringatan hubungan diplomatik RI-Qatar

Menurut Dubes Basri, koperasi harus bermanfaat bagi komunitas diaspora dengan memanfaatkan peluang kebijakan look east policy yang diterapkan Qatar.