Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop dan UKM memasuki usia yang ke-11. Di hari jadinya ini, 18 Agustus sebelas tahun lalu, tercatat sejak 2008-2017, LPDB telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp More »

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim B Trans TV dan Tim B LPDB berhasil merebut Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja 2017 yang diselenggarakan Forum Wartawan Koperasi [Forwakop]. Kedua tim itu berhasil menyisihkan 24 tim media More »

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi luar biasa menarik di bidang pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Di bidang pariwisata ada Pulau Derawan, Maratua, Tanjung Batu, Pelabuhan Cermin dan More »

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga adalah oleh-oleh asli Batam, yang menawarkan makanan sehat dan bergizi, karena terbuat dari sari buah naga merah yang sangat mudah di jumpai di kota Batam. Selain nikmat, Cake More »

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) akan menggelar turnamen tenis meja 2017 memperebutkan Piala Menteri Koperasi dan UKM  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Gedung SMESCO Indonesia,  Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017) pukul 08.00 – selesai. Ketentuan turnamen tenis meja adalah pesertanya More »

 

Category Archives: Ekonomi

LPDB Kemenkop Dapat Pengalihan Dana Bergulir Rp 887,9 M

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mencatatkan total jumlah dana bergulir yang telah masuk ke rekening lembaga sebesar Rp 887,9 miliar atau baru sebesar 74 persen. Jumlah tersebut berasal dari pengalihan dana bergulir yang sebelumnya telah disalurkan kepada koperasi sejak 2000-2017.

“Kalau saja masih ada yang punya dana bergulir tahun 2000-2007 agar segera dikembalikan ke LPDB,” imbuh Direktur Utama LPDB, Kemas Danial dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan pengalihan dana bergulir tahun 2017 dengan tema “Melalui Pengalihan Dana Bergulir Program Tahun 2000-2007 Kita Tingkatkan Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM” di Denpasar, Bali, Rabu (14/6/2017).

Acara ini turut dihadiri Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo, Direktur Keuangan LPDB Fitri Rinaldi, Asisten Deputi Perlindungan Usaha Kemenkop dan UKM Karimuddin, Perwakilan Dinkop UKM Provinsi, Kabupaten/Kota di Bali, perwakilan perbankan (BSM, Bank Bali, BRI, dan Bukopin), serta 40 pengurus koperasi penerima dana bergulir tahun 2000-2007.

Kemas mengatakan minat pelaku usaha dalam mengakses dana bergulir cukup tinggi. Sementara alokasi dana bergulir tahun 2017 ini hanya sebesar Rp 1,5 triliun, terdiri dari Rp 600 miliar untuk pinjaman syariah dan 900 miliar untuk pinjaman konvensional. Dengan mendapat pengalihan dana dari koperasi itu diperlukan untuk menambah modal LPDB.

“Para peminat cukup besar dengan dana yang terbatas sehingga pengalihan dana ini diperlukan untuk menambah modal kami. Maka selayaknya pelaku koperasi yang sudah kembalikan diberikan apresiasi,” kata Kemas.

Kemenkop UKM melalui Deputi Pembiayaan menyalurkan dana bergulir sejak tahun 2000-2007 kepada sebanyak 12.354 koperasi dan LKM dengan total nilai bantuan sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2008 setelah dilakukan inventarisasi terdapat nilai realisasi bersih dana bergulir yang beredar di seluruh Indonesia sebesar Rp 1,2 triliun.

Sampai saat ini Kemenkop UKM beserta LPDB masih terus mendorong proses pengalihan angsuran dana bergulir koperasi kepada rekening LPDB sesaui anamat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2008.

Dalam upaya percepatan pengalihan dana bergulir, Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop UKM Braman Setyo meminta kepada LPDB supaya mendistribusikan data dana yang telah dialihkan ke rekening lembaga kepada dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah.

Kepada dinas, Braman berharap supaya memfasilitasi proses pengalihan saldo dari rekening koperasi ke rekening LPDB, dalam hal ini jika pengurus koperasi adalah pemilik specimen rekening tersebut diminta agar segera melakukan pemindahbukuan, namun jika pengurus koperasi bukanlah pemilik specimen maka koperasi diminta terlebih dahulu membuat surat kuasa.

Sedangkan untuk bank pelaksana diharapkan mendistribusikan surat kuasa pengalihan ke kantor-kantor cabang di lokasi koperasi peserta program membuka rekening. Juga membantu dinas untuk melakukan proses pemindahbukuan, dimana setelah surat kuasa pengalihan ditandatangani pengurus koperasi, bank pelaksana program melakukan pengalihan dana bergulir ke rekening LPDB.

“Harapan kami dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak, dalam waktu yang tidak terlalu lama semua dana dapat segera kembali ke rekening LPDB,” ujar Braman.

Namun demikian, sebagai bentuk penghargaan kepada koperasi yang telah melunasi dana bergulirnya, Braman berharap kepada LPDB agar dapat memberikan pembiayaan kepada koperasi dimaksud tanpa prosedur yang terlalu rumit, serta proses yang tidak memakan waktu.

“Karena kami yakin masih banyak koperasi yang memerlukan pembiayaan dari LPDB,” pungkas dia.

Pengalihan Dana Bergulir Bali Masih Minim

Direktur Keuangan LPDB Fitri Rinaldi mengemukakan alasan pihaknya memilih Bali sebagai tempat diadakan Rakor, karena provinsi ini masih minim mengalihkan dana bergulir. Dari jumlah dana bergulir yang terealisasi, yakni sebesar Rp 48,6 miliah, namun yang telah dialihkan ke rekening LPDB baru sebesar Rp 24,5 miliar atau sebesar 50 persen.

Menurut Rinaldi, masih banyak dana bergulir yang berada di rekening angsuran pokok atas nama koperasi dan belum dialihkan ke LPDB yakni dari 40 koperasi yang diundang sebagai peserta terdapat potensi dana yang dapat dialihkan ke lembaga kurang lebih sebesar Rp 2,3 miliar.

“Dana bergulir yang telah berada di rekening angsuran pokok atas nama koperasi yang belum dialihkan ke LPDB dapat segera dialihkan ke rekening LPDB,” pintanya.

Kemenkop UKM Gelar Pasar Murah dan Bazaar Ramadan

Kementerian Koperasi dan UKM kembali menggelar tradisi tahunan yaitu Pasar Murah dan Bazaar Ramadan 1438 H di halaman depan dan lobby utama kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (12/6). Acara tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari, dari mulai 12 Juni hingga 14 Juni 2017. “Ini merupakan acara rutin yang biasa diselenggarakan setiap bulan Ramadan. Tujuannya, sebagai sarana berbagi bagi masyarakat sekitar dengan menggelar pasar murah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau”, kata Bintang Puspayoga selaku Ketua Dewan Penasehat Dharma Wanita Kemenkop dan UKM di sela-sela pembukaan acara Pasar Murah dan Bazaar Ramadan 1438 H.

Didampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, dan beberapa pejabat Eselon I Kemenkop UKM, Bintang Puspayoga juga memberikan santunan kepada anak yatim di lingkungan sekitar kantor Kemenkop UKM dan pembagian paket sembako.

Selain menjual kebutuhan pokok (sembako), bazaar ini juga menyajikan aneka kuliner dan juga kue-kue untuk keperluan Idul Fitri. Tak hanya itu, beberapa stan juga menampilkan busana Muslim dengan desain terbaru dan harga terjangkau. Yang menarik lagi, produk makanan olahan yang tampil di acara ini merupakan produk berkualitas dari para UKM di seluruh Indonesia. Sebut saja, Tekwan Bu Tika “Riswan”, Bumbu Pecel Bu Djiman, Frozen Kebab, Joggets Nugget, dan sebagainya.

Usai acara, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta menambahkan bahwa ada penambahan stan dibanding tahun sebelumnya. “Tahun lalu ada sekitar 80 stan, sementara tahun 2017 ini mencapai 130 stan dari produsen, pabrikan, distributor, ritel, dan lain-lain. Bahkan, ada peserta stan dari perusahaan besar seperti Sinarmas, Indomaret, Alfamart, Artha Graha, dan sebagainya”, jelas Wayan.

Selain perusahaan swasta, lanjut Wayan, Bulog, kementrian lain, dan beberapa koperasi besar juga turut serta dalam gelaran acara ini. “Pasar murah ini menyajikan aneka kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar. Misalnya, di sini kita jual daging seharga Rp70 ribu per kilogram”, pungkas Wayan.

Menkop UKM Hadiri  Smesco Ramadan Fest 2017

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga bersama Bintang Puspayoga berkesempatan menghadiri gelaran acara Smesco Ramadan Fest 2017 di Jakarta, Jumat (9/6). Acara yang diselenggarakan selama lima hari, mulai Rabu (7/6) sampai Minggu (11/6) di halaman gedung SMESCO Indonesia dan melalui pemanfaatan ruang display produk di Galeri Indonesia WOW, Paviliun Provinsi dan Rumah Desain, menampilkan produk-produk busana Muslim berkualitas karya anak bangsa.

Selain itu, Didampingi Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram, Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Braman Setyo, Deputi Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, Duta Koperasi dan UKM Dedi Gumelar (Miing), dan Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, Puspayoga juga memberikan  santunan kepada anak-anak yatim dan bantuan sembako murah bagi masyarakat di sekitar Gedung Smesco Jakarta.

Di sela-sela acara, Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa penyelenggaraan acara ini untuk menyemarakan bulan suci Ramadan dengan berbagai event spesial. Bahkan, rangkaian acara tersebut akan mengundang masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat dengan berbagai keunggulan produk koperasi dan UMKM. Tak hanya itu, artis-artis papan atas yang tergabung dalam GaSS (Gabungan Artis dan Seniman Sunda), seperti Melly Goeslow, Lucky Reza, Deswita Maharani, Ira Maya Sopha dan Virnie Ismail juga akan meramaikan acara Smesco Ramadan Festival 2017. “Kami akan memberikan suguhan menarik kepada masyarakat luas sambil menunjukkan berbagai keunggulan produk-produk UKM di Smesco Indonesia. Acara tersebut dimulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB dan akan berlangsung setiap harinya,” ujar Ahmad Zabadi.

Menurut Zabadi, di halaman gedung SMESCO Indonesia akan diisi oleh sajian kuliner khas Nusantara dari 40 UKM yang tergabung dalam Komunitas Bazaar Jakarta. Selain itu, terdapat booth busana muslim dari produk yang didisplay di Rumah Desain dan booth untuk kegiatan lelang baju para Artis GaSS (Gabungan Artis dan Seniman Sunda) serta kegiatan bazaar sembako murah yang disediakan oleh Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Zabadi menambahkan, di area depan Galeri Indonesia WOW dan lobby Exhibition Hall akan diselenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain lomba rampag bedug, lomba group musik nasyid, dan talkshow bertajuk bulan Ramadhan serta sajian musik dan lagu oleh para artis ibu kota. Di sekitar area Exhibition Hall akan disediakan juga area bermain anak-anak (kids playground). Sedangkan di dalam Galeri Indonesia WOW akan dilaksanakan Trunk Show oleh beberapa model yang menggunakan busana muslim karya desainer yang produknya dapat ditemui di Galeri Indonesia WOW dan Rumah Desain.

Menurut Zabadi, pada area display produk di Galeri Indonesia WOW, Paviliun Provinsi, dan Rumah Desain akan menjadi lokasi yang dapat dimanfaatkan oleh para komunitas fotografi Indonesia untuk mengangkat keunikan produk UKM melalui kegiatan lomba fotografi on the Spots. ”Event ini kami harapkan dapat sekaligus menjadi promosi langsung kepada para pengunjung untuk memanfaatkan diskon khusus produk-produk yang di-display di Galeri Indonesia WOW dan Rumah Desain selama bulan Ramadhan.

Secara khusus juga akan dilaksanakan kegiatan fashion show di koridor Exhibition Hall, yang akan diisi oleh para artis yang tergabung dalam GaSS. ”Di antaranya, Melly Goeslow, Lucky Reza, Deswita Maharani, Ira Maya Sopha dan Virnie Ismail,” papar Zabadi.

DPP Perwira Dorong Pembentukan 543 Koperasi Wanita

Dewan Pimpinan  Pusat Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (DPP Perwira) mendorong berdirinya 543 Koperasi Wanita  yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Peresmian 543 Koperasi wanita di Kabupaten Bandung disaksikan oleh
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenkop dan UKM) Agus
Muharram, bersama Ketua DPP Perwira Elza Syarief dan Bupati Bandung
Dadang Muhamad Naser di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (8/6).

Dalam sambutannya dihadapan undangan dan seluruh pengurus Koperasi Wanita se-Kabupaten Bandung, Sesmenkop dan UKM Agus Muharram menyambut baik upaya pendirian 543 Koperasi wanita yang prakarsai oleh DPP Perwira ini.

Menurut Agus pendirian Kopwan ini sebagai wujud upaya meningkatan
perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,khusus keluarga.

Dikatakannya Koperasi wanita yang didirikan ini merupakan Koperasi
wanita yang ada di desa desa di wilayah Kabupaten Bandung, yang dengan
sendirinya juga diharapkan dapat meningkatkan perekononian dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Keberadaan Koperasi wanita  ini sebagai wujud dari ekonomi
kerakyatan yang digerakan secara gotong royong melalui koperasai. Semangat gotong royong inilah yang selalu diingatkan dan diamanatkan olrha Presiden Joko Widodo. Yaitu
usaha bersama-sama atau bergotong royong,dalam meningkatkan
kesejahteraan bersama” ujar Agus.

Masih menurut Agus, mendirikan Koperasi itu lebih mudah ketimbang
menjalankannya. Namun Agus optimis, koperasi yang dikelola wanita biasanya lebih solid, karena wanita umumnya memilki sifat ulet dalam bekerja,  memiliki ketelitian, serta kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan agar koperasi berjalan dengan baik, harus bisa memenuhi sekurang kurangnya tiga syarat yaitu, SDM yang berkualitas dan terampil serta berbudi pekerti atau berprilaku baik, manajemen yang profesional, serta dapat mengikuti dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan tetutama untuk memanfaatkan IT dalam pengelolaan koperasinya.

Sementara itu Ketua DPP Perwira, Elza Syarief megatakan Perwira telah
lama berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kaum wanita.
Perwira membantu kaum wanita untuk bisa mandiri, berwirausaha, guna
meningkatkan kehidupan melalui peningkatan perekonoian keluarga.

“Kalau perekonomian keluarganya bagus, berarti kaum wanita mampu
mensejahterakan keluarganya,’ ujar Elza

Untuk itulah DPP Perwira bersama DPD Perwira Jawa Barat serta Asosiasi
Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung,
berupaya membantu meningkatkan kesejahteranaan kaum wanita di desa,
khususnya di Kabupaten Bandung, dengan mendirikan Koperasi Wanita di setiap desa.

“Kami berterima Kasih Kepada Kemenkop dan UKM yang memfasilitasi akta pendirian seluruh Koperasi wanita ini,” ujar Elza.

Dikatakannya, selain membantu pendirian Koperasi secara online,
Kemenkop dan UKM juga membantu pendanaan pendirian ke akta notaris, melalui Program bantuan dana sebesar Rp 2,5 juta untuk pendirian setiap koperasi.

Lebih lanjut Elza Syarief mengatakan, selain pendirian ratusan koperasi wanita di Kabupan Bandung, pihaknya juga berencana melakukan hal serupa di sejumah daerah lainnya di tanah air.

Sedangkan Bupati Bandung, Dadang M Naser mengatakan, keberadaan koperasi wanita semakin mengokohkan perekonomian di desa-desa di wilayahnya.

Pihaknya berharap dengan berdirinya 543 Koperasi Wanita di Kabupaten
Bandung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dia juga berharap Koperasi wanita yang berdiri di setiap desa untuk bersinergi dengan BUMDes yang ada, karena  akan semakin menguatkan perekonomian desa.

Dalam acara peresmian koperasi
wanita secara simbolis juga dilakukan penyerahan Sertifikat Pendirian
Koperasi Wanita oleh Sesmenkop dan UKM kepada lima perwakilan koperasi yang ada juga diberikan bantuan KUR kepada koperasi yang bersangkutan oleh pihak BRI setempat.

Selain itu juga diserahkan Rekor MURI dari Musium Rekor Indonesia
kepada pihak DPP Perwira, atas rekor jumlah terbanyak pendirian koperasi wanita secara bersamaan.

Kejati Jadi Ujung Tombak LPDB Dalam Penyelesaian Pinjaman KUMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) daerah sebagai unjung tombak dalam penyelesaian pinjaman/utang dengan pelaku KUMKM apabila terjadi suatu wanprestasi. Dengan begitu tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) tentang penanganan permasalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Samarinda, Kaltim, Rabu (7/6/2017). Turut hadir dalam MoU tersebut diantaranya Wakil Kajati Kaltim Yusuf, serta Kadiv Hukum & Humas LPDB Sri Amelia Harimukti.
“Dengan kerja sama ini, jaksa akan menagih supaya uangnya bisa kembali. Banyak yang sudah berhasil sehingga ini akan terus menerus kita lalukan supaya kredit macet ini dapat ditekan,” kata Kemas.
Kemas mengatakan kerja sama dengan Kejati ini sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana bergulir. Sebab LPDB sebagai Badan Layanan Umum dari Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diperkenankan membuka cabang di daerah. Sehingga Kemas merasa perlu menggandeng Kejati sebagai mitra.
“LPDB tidak boleh punya cabang. Sehingga perlu pengawasan keuangan negara melalu Jamdatun, kami melakukan MoU ini sehingga fungsi pengawasan kami optimal,” ujar Kemas.
Kemas menegaskan ada resiko hukum yang ditimbulkan apabila pelaku usaha tidak mengembalikan dana bergulir yang dipinjamkan. Kesalahan yang dibuat secara sengaja atas nama perorangan bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan wanprestasi yang ditimbulkan akibat kegagalan usaha, LPDB masih bisa memberikan toleransi.
“Tapi yang penting dalam hal ini bagaimana kita membina UKM kita ke depan supaya mereka berbisnis dengan benar, sehingga tidak ada unsur-unsur penyalahgunaan dari dana LPDB ini, itu yang perlu kita bina,” tandasnya.
Dalam MoU tersebut kedua belah pihak menyapakati kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Poin-poin tersebut antara lain kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Adanya perjanjian tersebut, LPDB dapat melimpahkan masalah hukum yang dihadapi kepada pihak kejaksaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
“Selain bantuan hukum ada tindakan hukum lain misalnya koperasi itu di bawah pemerintahan daerah bersengketa dengan kita, jaksa tidak boleh berpihak tapi bertindak sebagai mediasi, dan fasilitasi,” jelas Wakil Kajati Kaltim Yusuf.
Ini merupakan MoU yang ke-8 antara LPDB dengan Kejati. Sebelumnya MoU dilakukan LPDB dengan Kejati Sulselbar, Kejati Jatim, Kejati Jateng, Kejati Bengkulu, Kejati Bali, Kejati DIY, dan Kejati Babel.
Yusuf menerangkan tujuan diadakan MoU ini untuk efektifitas, efisien yang terukur dan penguatan sinergitas lembaga negara dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Bantuan perkuatan modal dari LPDB diyakni mampu menggerakan ekonomi daerah asalkan penggunaannya dilakukan secara benar.
“Di tangan kita akan menggerakan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan semakin dekat. Sehingga masyarakat kita bisa bersaing di pasar global terutama ASEAN Economic Community,” tukas dia.
*Dana Bergulir Kaltim*
Pada bagian lain, Dirut LPDB Kemas Danial mengemukakan bahwa bantuan perkuatan modal melalui dana bergulir diharapkan dapat menumbuhkan iklim usaha yang positif di kalangan KUMKM Kaltim. LPDB telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 183,9 miliar kepada 31 mitra di Kaltim.
“Nah ini peran LPDB untuk bantu pelaku KUMKM di Kaltim. Bapak-ibu dari kejaksaan ini juga bisa mengakses kepada kami, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku,” terang Kemas.
Secara nasional, LPDB telah menyalurkan pinjaman kepada 4.270 mitranya sebesar Rp 8,19 triliun pada periode 2008-2017. Adapun tahun ini, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar dialokasikan untuk pinjaman syariah, sedangkan Rp 900 miliar untuk sektor riil.

Kemenkop-UKM Fasilitasi Ribuan UMKM Daftarkan Hak Cipta

Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi sebanyak 2.550 UMKM yang bergerak di berbagai bidang untuk mendapatkan hak cipta bagi kelangsungan usahanya.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga di Jakarta, Selasa.

“Sejak diluncurkan pada 2014 sampai Mei 2017, kami telah memfasilitasi sebanyak 2.550 UMKM yang bergerak di bidang usaha pakaian dan batik, perhiasan dan aksesoris, handycraft, tas dan sepatu, serta songket dan tenun untuk mendapatkan hak cipta,” kata Menteri Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga.

Ia mengatakan, selama ini mereka yang mendapatkan fasilitas hak cipta adalah UMKM yang mampu memproduksi karya seni dan hasil kreativitas yang mencakup seni rupa, seni gambar, seni lukis, seni patung, seni motif, karya rekaman suara, dan komposisi musik.

Menurut Puspayoga, standarisasi dan sertifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk KUMKM baik di pasar internasional dan dalam negeri.

“Hak cipta dan hak merek adalah salah satu bentuk sertifikasi produk yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kekayaan intelektual inilah yang akan menjadi aset yang sangat berharga bagi UMKM dalam berinovasi dan berkreasi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Puspayoga, pemerintah memberi perlindungan terhadap kekayaan intelektual, khususnya terhadap produk-produk yang diperdagangkan.

“Waktu pendaftaran hak cipta yang semula selambat-lambatnya tiga bulan berubah menjadi selambat-lambatnya 11 hari. Bahkan, secara online apabila dokumen lengkap dapat diselesaikan dalam waktu satu hari,” ungkap Puspayoga.

Produk KUMKM yang strategis memiliki daya saing yang diprioritaskan diberi HKI, antara lain, pakaian dan batik, perhiasan dan aksesoris, kerajinan tangan, furniture, tas dan sepatu, serta songket dan tenun.

Sedangkan untuk hak merek produk UMKM diprioritaskan pada produk UMKM yang telah memiliki pasar potensial.

“Sehingga, produk UMKM memiliki perlindungan karena memiliki merek dagang sendiri,” katanya.

Puspayoga menambahkan, sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam rangka meningkatkan promosi dagang produk UMKM, perlu dilakukan fasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual (hak cipta dan hak merek) atas produk dan desain UMKM untuk kegiatan dalam negeri dan luar negeri.

“Penerima fasilitasi hak merek dan hak cipta tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.

Kemenkop-UKM Bentuk Jaringan Konektivitas Koperasi Implementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama denga PT Finnet Indonesia membentuk jaringan konektivitas Koperasi yang diberi nama CashCoop sebagai tindak lanjut amanat Presiden melalui Perpres nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo di Jakarta, Senin, mengatakan koperasi harus mulai merintis jaringan konektivitas antar-koperasi di era digital agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang sudah menerapkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi.
“Sebagai tahap awal kami merintis fasilitas pembayaran elektronik yang dirancang khusus untuk koperasi dan anggota agar transaksi dapat dilakukan dengan mudah, terintegrasi, dan 24 jam. CashCoop juga untuk merangsang koperasi agar dapat meningkatkan layanan kepada anggota berbasis teknologi informasi” kata Braman.
Menurut dia, sudah saatnya koperasi bangkit dan bersinergi sehingga melalui aplikasi CashCoop yang dikembangkan apalagi hal itu sudah bisa mulai diterapkan.
Melalui CashCoop, nantinya ke depan terbuka kemungkinan bagi koperasi untuk bisa terkoneksi dengan jaringan penyedia layanan keuangan perbankan atau nonbank.
CashCoop sendiri merupakan aplikasi digital layanan keuangan yang disediakan Kementerian Koperasi dan UKM untuk koperasi agar bisa mendapatkan akses layanan keuangan dengan fitur payment point online banking (PPOB), dan e-Money yang terintegrasi dengan berbagai macam biller dan layanan transaksi keuangan lainnya.
“Ini tersedia gratis, koperasi hanya perlu melakukan registrasi melalui web www.cashcoop.co.id lalu menginput data registrasi. Koperasi akan mendapatkan SMS notifikasi berupa user dan password lalu tinggal transaksi,” katanya.
Layanan itu juga tersedia untuk aplikasi melalui telepon genggam dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasinya di Google Play yakni CashCoop Mobile.
Menurut Braman, koperasi akan mendapatkan berbagai keuntungan dengan bergabung dalam “platform” Cash Coop.
“Ini caranya mudah, ada sharing pendapatan untuk koperasi dan anggota, transaksi tercatat secara sistem dan akurat, serta harga layanan kompetitif,” katanya.
Braman berpendapat layanan ini dapat digunakan untuk merintis konektivitas koperasi sampai kemudian ke depan bisa terbentuk jaringan yang luas.
“Tidak seketika bisa besar tapi harus mulai dirintis,” katanya.

Menkop UKM: Pemda Harus Mampu Kembangkan ‘UKM Center’

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga meminta agar pemerintah daerah di seluruh Indonesia mampu menyediakan dan memanfaatkan ‘UKM Center’, agar pelaku UKM memiliki sarana pemasaran bagi produk yang dihasilkannya. “Apalagi Sulawesi Utara yang memiliki potensi wisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali. Karena, pariwisata tanpa kehadiran UKM juga akan kering”, kata Puspayoga pada acara pelatihan peningkatan kapasitas SDM KUMKM di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (2/6).

Di acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Rektor Unsrat Prof Dr Ellen Joan Kumaat, dan Deputi Pengembangan SDM Kemenkop UKM Prakoso BS, Menkop menambahkan, agar sebuah destinasi wisata semakin banyak dikunjungi turis, maka semua pihak harus mampu memelihara kearifan budaya lokal. “Hal itu bisa ditunjukkan dengan kehadiran kuliner khas daerah, handicraft, keindahan alam yang dimiliki masing-masing daerah, dan sebagainya. Di sini peran UKM sangat diperlukan”, tukas Puspayoga.

Menurut Menkop, agar UKM di destinasi wisata bisa berjalan sukses juga harus mendapat dukungan penuh dari Pemda setempat. Salah satunya menyangkut hak cipta produk UKM agar tidak dijiplak orang lain. “Pemda harus lebih giat menjaga menjaga hak cipta  produk UKM dan hak merek bagi pelaku kuliner di daerahnya. Di acara ini juga disediakan Klinik Hak Cipta agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin”, tukas Menkop.

Terlebih lagi, lanjut Menkop, pemerintahan Jokowi tengah gencar membangun sektor infrastruktur dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi ongkos produksi, termasuk pelaku UKM. Sedangkan pembangunan sektor pariwisata untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. “Dari dua fokus pembangunan itu mengandung tiga dampak positif, yaitu sosial ekonomi tinggi, sosial budaya tinggi, dan sosial politik tinggi yang berujung akan memperkuat NKRI”, tegas Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Sulut Steven Kandouw meminta mahasiswa dan para peserta pelatihan mulai mengubah mindset dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja dengan mulai merintis menjadi seorang wirausaha. “Harus sudah berorientasi ke enterpreneurship. Di Sulut banyak peluang bagi para wirausaha, terutama di sektor pariwisata kita yang terus berkembang. Peluang untuk menjadi eksportir juga besar dengan adanya jalur kapal Roro dari Bitung ke Filipina”, tandas Steven.

Sedangkan Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof Dr Ellen Joan Kumaat menjelaskan bahwa kewirausahaan bagi mahasiswa di kampusnya bukan sesuatu hal yang baru. Pasalnya, sudah ada mata kuliah kewirausahaan bagi mahasiswa. “Kami terus menumbuhkembangkan spirit wirausaha dan membudayakan kewirausahaan bagi masyarakat kampus. Bahkan, kami memiliki agenda rutin Market Place Expo bagi mahasiswa agar unit-unit usaha mereka semakin berkembang”, papar Prof Ellen.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Prakoso BS menambahkan, salah satu alasan program pelatihan diselenggarakan di wilayah Sulawesi Utara karena wilayah ini merupakan tujuan wisata unggulan yang banyak didatangi turis, terlebih wisatawan mancanegara. “Pelatihan ini diikuti sekitar 500 orang dan akan difokuskan pada kewirausahaan di wilayah destinasi wisata. Karena, bila satu wilayah memiliki destinasi wisata, maka UKM disana akan hidup”, kata Prakoso.

Oleh karena itu, lanjut Prakoso, pihaknya akan concern pada beberapa hal, yaitu pelatihan kewirausahaan, sosialisasi kewirausahaan, standar kompetensi pelaku usaha (pemandu wisata/guide dan homestay), serta pelatihan perkoperasian. “Kita melihat bahwa pusat oleh-oleh khas Sulawesi Utara masih kurang. Sedangkan jumlah turis semakin meningkat dengan banyaknya penerbangan langsung ke Manado. Dengan pelatihan ini diharapkan pusat oleh-oleh dan cenderamata khas Sulut akan lebih terkelola dengan baik”, tandas Prakoso.

Untuk itu, kata Prakoso, para peserta pelatihan akan digodok terkait teknik kemasan produk, hingga cara memasarkan produk. “Para peserta pelatihan akan diberi pemahaman betapa pentingnya kemasan sebuah produk. Sayang bila produknya bagus tapi dengan kemasan seadanya, maka nilai produk tersebut pun akan rendah. Pokoknya, pelatihan seperti ini harus bisa mengangkat dan mengembangkan potensi kearifan budaya lokal, dimana Sulut memiliki banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan”, imbuh dia.

Sedangkan terkait pelatihan perkoperasian, Prakoso berharap bahwa para individu yang sudah memiliki unit usaha itu segera membentuk atau tergabung dalam sebuah wadah koperasi. “Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari berkoperasi. Di koperasi, mereka bisa belajar macam-macam. Diantaranya, bagaimana mengelola usaha secara benar, bagaimana cara menciptakan jaringan pemasaran bagi produknya, hingga bagaimana mendapatkan permodalan bagi pengembangan usaha”, papar Prakoso.

Dia menjelaskan, setelah mendapat pelatihan selama tiga hari, peserta yang bagus bisa mendapatkan akses bantuan permodalan dari Kemenkop UKM lewat program Wirausaha Pemula (WP) dengan maksimal permodalan Rp10 juta melalui pengajuan e-proposal. Sedangkan pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya atau naik kelas, bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dan dana bergulir dari LPDB-KUMKM. “Itulah pentingnya para UKM tergabung dalam sebuah koperasi, sehingga semua itu bisa dijalankan melalui koperasi, termasuk pengadaan bahan baku. Koperasi bisa sinergi dan kerjasama dengan pedesaan, misalnya dalam pengadaan bahan baku ubi yang terkenal di Sulut. Yang pada ujungnya, pengembangan kewirausahaan di Sulut juga bakal memiliki dampak positif bagi perekonomian pedesaan”, pungkas Prakoso.

AFEB – PTM : Pentingnya Membangun Kohesi Sosial Bangsa

Dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya yang terjadi di tanah air saat ini menjadikan keprihatinan bersama seluruh anak bangsa. Terkait dengan hal itu Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau AFEB – PTM, meminta kepada semua pihak – pihak elemen bangsa untuk melakukan intropeksi diri serta membangun  kohesi sosial bangsa yang seolah terkoyak oleh isu-isu primordial terutama berkaitan isu agama, etnis, dan ras.
Ketua AFEB – PTM, Mukhaer Pakkanna dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, bahwa  hulu retaknya kohesi sosial dari studi empiris yang terjadi saat ini lebih dipicu karena faktor ketiadakdilan sosial, termasuk ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, dalam bulan suci Ramadhan ini, AFEB PTM menyampaikan sikap  pertama, perlunya meningkatkan kerjasama sosial dan ekonomi antara anak bangsa tanpa melihat status primordial seseorang atau kelompok. Kerjasama ini harus dalam posisi kesetaraan, keadilan, dan ketebukaan  Ihwal ini sebagai bagian pengejawantahan asas kebersamaan dan gotong royong sesuai pesan imperatif sila ketiga Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Kedua, dalam rangka menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, maka sikap-sikap eksklusif dan saling curiga segera dihentikan. Sikap-sikap ekslusif di ruang publik, pada faktanya banyak “dibajak” dan dikuasai oleh pemilik modal besar dan elite politik. Menjamurnya sentra-sentra perumahan eksklusif sebagai kasus misalnya, telah menggusur lahan warga yang di-back up oleh kekuatan elit politik telah mencederai terbangunnya kohesi sosial.
Bahkan, secara makro kata Mukhaer, lahan publik di Indonesia telah dikuasai pemilik modal raksasa dan asing. Bayangkan 0,2 persen penduduk, menguasai 66 persen aset lahan nasional. Kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi UU No 25 Tahun 2007. Sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Hingga tahun 2016, 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta dan asing. Demikian juga, ada 28 kota baru di Area Metropolitan Jakarta atau Jabodetabek dikuasai tujuh pengembang besar. Termasuk mega-proyek Meikarta Cikarang yang dibangun Grup Lippo disinyalir tidak memiliki izin oleh Pemda Jawa Barat. “Kebijakan-kebijakan yang memproduksi ketidakadilan seperti ini harus segera dienyahkan dalam rangka membangun kohesi sosial. Hentikan segera kebijakan pemberian keistimewaan (privilege) pada kelompok ekonomi dan politik tertentu,”ucapnya.
Kemudian ketiga, dalam rangka membangun kohesi sosial, toleransi harus ditegakkan. Toleransi tidak semata dimaknakan dalam konteks sempit, tapi harus diperluas horisonnya. Tidak semata bagaimana kelompok populasi agama, etnis, dan suku terbesar (mayoritas) harus menghormati dan menghargai kelompok populasi agama, etnis, dan suku minoritas. Pemakanaan toleransi juga harus dikaitkan dengan makna ekonomi, di mana kelompok penguasa ekonomi terbesar (mayoritas) yang selama ini memperoleh privilege harus menghormati kelompok ekonomi yang selama ini termajinalkan oleh sempitnya aksesibilitas ke sumber-sumber daya ekonomi nasional.
Jika ini tidak dilakukan oleh semua elemen bangsa, ekonom Muhammadiyah tersebut menegaskan jangan berharap akan terbangunnya kohensi sosial di negeri ini.

 

8 Kementerian Sepakat Garap Program Desa Migran Produktif

8 (delapan) Kementerian melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). MoU ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien antara para pihak, yang didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung terlaksananya penyelenggaraan program.

Kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara yang hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, antara lain Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menkoinfo Rudiantara, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, Kemenpar Ahman Sya, serta Staf Ahli Menpora Bidang Kerja Sama Kelembagaan Adiati Noerdin.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menjelaskan Desmigratif merupakan terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap TKI, Calon TKI, dan keluarga TKI mulai dari desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Sebagai tahap pertama, pihaknya akan membentuk dan memfasilitasi 400 desa yang dipilih sebagai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

“Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Hanif saat penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Ia melanjutkan bahwa ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).

Kerja sama lainnya yaitu, mendorong peningkatan layanan kesehatan bagi Calon TKI, TKI purna beserta anggota keluarganya, fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan, dan pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan Calon TKI dan TKI Purna serta keluarga TKI sebagai pemandu wisata.

“Saya berharap Nota Kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program Desmigratif melalui program masing masing kementerian yang terkait dan dapat segera diaplikasikan sehingga para CTKI/TKI dapat segera memperoleh manfaat dari kerja sama ini,” kata Hanif.

Penunjukan Desa Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. TKI juga diharapkan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

“TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI (remittence) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif,” ucap Hanif.

Adapun, Menkop dan UKM Puspayoga mengungkapkan bahwa dalam kerja sama tersebut pihaknya akan berperan sebagai yang membantu mendorong usaha dari hasil kerja TKI asal Desmigratif. Dengan adanya entitas bisnis yang lebih kuat dan sistem yang mendukung, lanjutnya, usaha-usaha mandiri yang dibangun akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami di sini untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah agar dapat memiliki orientasi yang lebih panjang dan kuat,” ungkap Puspayoga.

Program Desmigratif merupakan program yang dirancang di desa asal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga TKI dan TKI Purna, mendorong peran aktif Pemerintah Desa pada wilayah asal Tenaga Kerja Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, dan mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural. Program ini juga diharapkan dapat menekan angka TKI non-prosedural.

“Ini baik sekali karena kita bisa melibat mereka bekerja membawa nama bangsa ke luar negeri, tetapi mereka ini perlu mendapat kebaikan dari bangsa kita sendiri,” timpal Menkes Nila F Moeloek.

Untuk diketahui, program Desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dimana telah dibentuk Pilot Project (Proyek Percontohan) Desmigratif di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Pada tahun 2017 rencananya akan dibentuk sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT. Sementara itu, pada tahun 2018 akan dibentuk sebanyak 130 Desa dan pada 2019 sebanyak 150 Desa.