Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop dan UKM memasuki usia yang ke-11. Di hari jadinya ini, 18 Agustus sebelas tahun lalu, tercatat sejak 2008-2017, LPDB telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp More »

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim B Trans TV dan Tim B LPDB berhasil merebut Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja 2017 yang diselenggarakan Forum Wartawan Koperasi [Forwakop]. Kedua tim itu berhasil menyisihkan 24 tim media More »

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi luar biasa menarik di bidang pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Di bidang pariwisata ada Pulau Derawan, Maratua, Tanjung Batu, Pelabuhan Cermin dan More »

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga adalah oleh-oleh asli Batam, yang menawarkan makanan sehat dan bergizi, karena terbuat dari sari buah naga merah yang sangat mudah di jumpai di kota Batam. Selain nikmat, Cake More »

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) akan menggelar turnamen tenis meja 2017 memperebutkan Piala Menteri Koperasi dan UKM  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Gedung SMESCO Indonesia,  Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017) pukul 08.00 – selesai. Ketentuan turnamen tenis meja adalah pesertanya More »

 

Category Archives: Headline

Kejati Sulselbar Berhasil Tagih Tunggakan Dana Bergulir LPDB KUMKM Rp 64,69 M

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LPDB KUKM)
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LPDB KUKM)

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LPDB KUKM)

Kerjasama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( LPDB-KUMKM ) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar membuahkan hasil menggembirakan. Instansi yang juga dikenal sebagai “pengacara negara” itu berhasil menagih tunggakan kredit macet dari mitra LPDB-KUMKM sebesar Rp 64,694.500 .000 dari outstanding sebesar Rp 142 miliar dalam tempo tiga bulan sejak instansi tersebut menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari LPDB-KUMKM.

Kepala Divisi Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Sri Amelia Harimukti mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kejati Sulselbar beserta jajarannnya. “Kejati telah menunjukkan kerjanya yang sangat profesional dan kami berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan demi tercapainya proses pengembalian kerugian keuangan negara,” ujar Sri Amelia dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (12/7/17).

Upaya konkrit penyelamatan keuangan negara oleh Kejati Sulselbar bersama LPDB-KUMKM adalah menggunakan instrumen perdata, yaitu melakukan penagihan-penagihan kredit macet tersebut terhadap beberapa Koperasi di Sulsel. Hal ini merupakan upaya yang lebih mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara akibat kredit macet yang dilakukan oleh beberapa Koperasi di Sulsel. Seperti diungkapkan Asdatun Kejati Sulselbar Muh Zainal Arif bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar pelaku korupsi/koruptor dijatuhi pidana penjara (detterence effect), akan tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsikan “Kami juga siap memberikan pendapat atau memberikan pendampingan hukum bagi LPDB-KUMKM apabila terjadi perkara perdata atau sengketa di pengadilan,” ujarnya.

Kerja sama LPDB dengan instansi kejaksaan telah dimulai sejak empat tahun lalu, ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (Memorandum of understanding –Mou) antara Direksi LPDB-KUMKM dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN pada tanggal 31 Juli 2013. Hasilnya cukup menggembirakan karena tingkat kredit macet di sejumlah daerah dapat ditekan signifikan. “kerja sama dengan kejaksaan kami perpanjang pada 7 Juli 2016 karena LPDB merasa terbantu dalam bidang penagihan piutang macet, di samping itu citra LPDB kian disegani karena mendapat support kuat dari instansi hukum negara,” tukas Sri Amelia.

Karenanya, sambung Amelia lagi, karena kerja sama dengan pihak kejaksaan dinilai sangat positif, maka untuk selanjutnya LPDB-KUMKM akan meningkatkan kerja sama dengan Kejati di provinsi lainnya. Sejumlah Mou yang telah dilakukan saat ini antara lain dengan Kejati Jawa Timur, Kejati Bali, Kejati Bengkulu, Kejati Bangka Belitung, Kejati Jawa Barat, Kejati DIY, dan Kejati Kalimantan Timur.

Dengan adanya Mou tersebut LPDB-KUMKM telah memberikan surat kuasa khusus kepada pihak Kejaksaan agar dilakukan penagihan-penagihan kepada mitra-mitra LPDB-KUMKM yang mengalami wanprestasi.

Mengenai tunggakan macet di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, Kejati telah melakukan penagihan terhadap 16 koperasi melalui SKK yang diberikan LPDB-KUMKM pada Maret 2017.

Hasilnya cukup menggembirakan karena kejati berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 64,69 miliar; baik berupa uang tunai maupun aset-aset yang telah diserahkan kepada LPDB-KUMKM . Penagihan itu berdasar 8 SKK yang diterima Kejati Sulselbar.

Sri Amelia menambahkan, berdasarkan laporan dari Kejati Sulselbar masih akan banyak lagi mitra-mitra LPDB-KUMKM bermasalah yang akan menyerahkan aset-aset maupun pembayaran tunai kepada LPDB-KUMKM terkait pinjaman yang telah mereka terima.

Bambang Sunaryo Jadikan Gerindra Kendaraan Politik Menuju Walikota Bekasi

HM Bambang Sunaryo SH MH saat mendaftarkan diri menjadi calon Walikota Bekasi di kantor DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Rabu (5/7/2017)
HM Bambang Sunaryo SH MH saat mendaftarkan diri menjadi calon Walikota Bekasi di kantor DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Rabu (5/7/2017)

HM Bambang Sunaryo SH MH saat mendaftarkan diri menjadi calon Walikota Bekasi di kantor DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Rabu (5/7/2017)

HM Bambang sunaryo SH MH secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon walikota Bekasi melalui Partai Gerindra. Kedatangannya ke kantor DPC Gerindra Kota Bekasi pada Rabu (5/7/2017) itu didampingi oleh para pendukung dan simpatisannya, antara lain Ust Ismail Ibrahim (Ketua Forum Silaturahmi Masjid dan Mushola/ FSMM) serta beberapa rekan pengacara dan Keluarga.

Bambang Sunaryo yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bekasi ini maju sebagai calon orang nomor satu di Kota Bekasi dengan mengusung visi Bekasi Kota Maju & Mandiri untuk kesejahteraan serta keadilan seluruh warga.

Ia meyakini, kepemimpinannya akan menjadikan Bekasi dapat menjadi kota Maju & Mandiri. “Banyak misi yang akan kami wujudkan nantinya demi pemerataan warga Kota Bekasi. Kami juga memberikan perhatian pada lingkungan dan sosial yang masih dapat ditingkatkan nantinya,” kata Bambang Sunaryo kepada wartawan di kantor DPC Gerindra Kota Bekasi.

Selain itu, sebagai orang yang berlatar belakang advokat, ia ingin Bekasi menjadi kota yang mampu menjejahterakan masyarakatnya baik di bidang ekonomi maupun keadilan.

“Kita ingin Bekasi menjadi kota mandiri dengan menciptakan lapangan kerja, membangun infrasruktur, serta mengatasi masalah limbah yang selama ini menjadi masalah masyarakat, ” jelasnya.

Pada lima tahun ke depan, Bambang juga ingin membangun birokasi yang baik dan efektif serta menciptakan lingkungan kota Bekasi secara berjenjang dan berkelanjutan melalui perencanaan dengan mengacu pada aspek lingkungan dan sosial.

Bambang Sunaryo sebelum menjadi advokat juga pernah berdinas di Polri. Hingga saat ini ia masih mengajar di Universitas Bhayangkara Bekasi di Fakultas Ekonomi. Selain berpengalaman ketua RW Harapan Baru juga sebagai Ketua Forum RW Duta Telaga Mas. Juga sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Ryadhul Huda Ciangsana Gunung Putri. Saat ini ia juga sebagai Ketua bidang Hukum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) NU.

PKP Indonesia Haris Sudarno-Semuel Samson Menangkan Gugatan di PTUN

Fungsionaris PKP Indonesia pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson, usai memenangi gugatan di PTUN Jakarta,  Rabu (21/6/2017)
Fungsionaris PKP Indonesia pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson, usai memenangi gugatan di PTUN Jakarta,  Rabu (21/6/2017)

Fungsionaris PKP Indonesia pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson, usai memenangi gugatan di PTUN Jakarta, Rabu (21/6/2017)

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro Mengabulkan Gugatan Penggugat PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson dengan membatalkan berlakunya SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017. Majelis juga membatalkan berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016.

SK Menkumham No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 tersebut adalah SK Menkumham tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum AM Hendropriyono. Sementara SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKP Indonesia.

Dengan putusan pembatalan SK Menkumham ini, berarti partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat ini, dimenangkan oleh PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson.

Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT ini majelis menyatakan membatalkan kedua obyek sengketa tersebut. “Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, dalam Pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal surat keputusan penggugat berupa SK Menkumham no. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang pengesahan perubahan AD/ART PKP Indonesia dan SK Menkumham no No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 januari 2017 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PKP Indonesia periode 2016-2021,” kata Roni Erry Saputro saat membacakan putusan, pada Rabu (21/6/2017) di PTUN Jakarta.

Sidang Putusan Perkara PKPI, di PTUN Jakarta

Sidang Putusan Perkara PKPI, di PTUN Jakarta

Majelis juga mewajibkan Menkumham mencabut kedua obyek perkara di atas.

Usai putusan, para kader dan simpatisan PKP Indonesia yang memadati ruangan sidang pun bertepuk tangan dan saling berpelukan pertanda bahagia.

Saat sidang putusan perkara ini juga dihadiri oleh Haris Sudarno dan Semuel Samson serta para pengurus DPN PKP Indonesia. Dalam sidang mereka juga dihadiri oleh kuasa hukumnya Safril Partang, Abd Lukman Hakim dan Ronny Asril.

Sementara Pihak Tergugat Menkumham dihadiri kuasa hukum Imam Muttaqin

Sedangkan dari PKP Indonesia sebagai pihak tergugat II intervensi dihadiri oleh Kuasa hukum dari Hendropriono & Associates.

Usai sidang, kepada wartawan Haris Sudarno menghimbau, dengan adanya putusan ini, agar seluruh kader kembali bersatu, “Saya minta kepada seluruh kader PKP Indonesia agar balik kandang, kembali bersatu dalam rangka menghadapi Pemilu 2019,” pintanya.

Presiden RI: TNI Harus Menyatu Dengan Rakyat

Presiden RI Ir H Joko Widodo
Presiden RI Ir H Joko Widodo

Presiden RI Ir H Joko Widodo

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen pertahanan bangsa dan negara harus menyatu dengan rakyat dan jangan sampai dipisahkan, karena TNI adalah bagian dari rakyat. TNI dan rakyat itu seperti air dan ikan, tak bisa dipisahkan.

 
Hal tersebut disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama ribuan Prajurit dan PNS Mabes TNI dan Angkatan, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, masyarakat dan Anak Yatim Piatu, bertempat Lapangan Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/6/2017).
 
Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa sebagai aparat negara dan prajurit, kita mempunyai tanggung jawab yang besar.  Pada kesempatan ini, Presiden RI Joko Widodo mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa, Tentara Nasional Indonesia hak milik nasional yang selalu utuh dan tidak berubah, yaitu tidak berubah dalam menjaga NKRI dan merawat Pancasila serta menguatkan persatuan dalam bingkai ke-Bhinneka-an.
 
Menyikapi perkembangan dunia global saat ini, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan bahwa tantangan kedepan semakin kompleks, banyak tantangan-tantangan baru bermunculan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dalam kehidupan nyata maupun di dalam dunia digital. “Penyebaran paham terorisme dan perongrong ideologi negara harus dihentikan, jangan sampai mereka membuat jatuhnya korban,” tegasnya.
 
“Untuk itu, saya harap TNI agar terus menumbuhkembangkan mental bela negara, mental persatuan kita dan mental kesatuan bangsa kita,” kata Presiden RI Joko Widodo.
 
Diakhir sambutannya, Presiden RI Joko Widodo meminta TNI untuk membuat  tentram hati rakyat, memupuk toleransi antar umat beragama, persatuan dan pupuk kesatuan kita. “Pada momentum menjelang hari raya Idul Fitri sekarang ini, saya minta TNI memberikan dukungan penuh pada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat menunggu hasil kerja nyata kita, terus tingkatkan kewaspadaan dan profesionalisme kerja kita,” ujarnya.

LLP-KUKM SMESCO Gelar Fashion Show di Rumah Desain

IMG-20170619-WA0024

IMG-20170619-WA0024Suguhan spesial dipersembahkan SMESCO Indonesia pada pekan ketiga bulan Ramadan. Minggu (18/6) para desainer terbaik Indonesia saling memamerkan busana terbaru versi Ramadan dan musim Lebaran. Busana hasil karya desainer tersebut dipamerkan lewat fashion show di rumahnya desainer Indonesia, Rumah Desain, Gedung SME Tower, SMESCO Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Acara yang mengangkat keindahan kain Nusantara dalam balutan busana muslim ini merupakan salah satu upaya Lembaga Layanan Pemasaran dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) untuk menyemarakan bulan Ramadan sekaligus mengenalkan keragaman kain tradisional Indonesia.
Acara dibuka dengan pembacaan kalam Ilahi dan sambutan dari Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Ahmad Zabadi. Menurut Zabadi, acara tersebut sebagai rangkaian SMESCO Ramadhan Fest 2017. Acara tersebut juga mengundang masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat dengan berbagai keunggulan produk koperasi dan UMKM.

Menurut dia, sebanyak 27 desainer tanah air yang bergabung dengan Rumah Desain menampilkan rancangan busana muslim yang mengombinasikan kain tradisional Indonesia dengan desain modern.

Fashion show pertama dibuka oleh karya masterpiece desainer kondang seperti Itang Yunazs, Ida Leman, Raizal Boeyoeng, Jeny Tjahyawati, Dimas Mahendra, dan Ferry Daud.

Di sesi berikutnya ada karya Nieta Handayani yang membawakan koleksi dengan tema Tenun Donggala Sulawesi Tenggara, Ella Eviana Sam dengan karya Java Hola di Kala Senja, Yus Oktavia menampilkan Eksotika Pare-Pare, Ria Indriati dengan Nuansa Mentari di Ujung Madura, Etty Nafis memamerkan Kain Songket Khas Sumbawa, dan sejumlah busana muslim dengan tema yang tak kalah menariknya.

’’Tak hanya fashion show, pengunjung pun disuguhkan lantunan musik Islami dari penyanyi Tony Seno dan tausiyah,’’ ujar Zabadi.

Sebagai penutup acara, Dirut LLP-KUKM Ahmad Zabadi memberikan penghargaan kepada 27 desainer. Menurut Zabadi, penghargaan tersebut merupakan apresiasi LLP-KUKM kepada desainer yang sampai saat ini tetap konsisten mengangkat kain tradisional. ’’Kami berharap, agar para desainer terus berinovasi dan semakin memajukan industri fashion tanah air, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk,’’ papar Zabadi.

Panglima TNI : Prajurit TNI Harus Dekat Dengan Rakyat

tentara
tentaraPrajurit TNI harus selalu dekat dengan rakyat karena sejarah perjuangan kemerdekaan NKRI menunjukan bahwa yang merebut kemerdekaan RI bukan TNI karena TNI lahir setelah kemerdekaan, tetapi yang merebut kemerdekaan adalah seluruh rakyat Indonesia.
 
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan 4.000 prajurit TNI, Tokoh Agama, Masyarakat  dan 1.000 anak yatim, bertempat di Islamic Center Tarakan Kp. Empat, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu malam (18/6/2017).
 
Lebih lanjut Panglima TNI mengungkapkan bahwa perjuangan rakyat yang beratus-ratus tahun lamanya tidak membuahkan hasil karena masih bersifat kedaerahan. Para pejuang, tokoh agama dan pemuda menyadari hal itu, maka muncul rasa persatuan dan kesatuan dalam perjuangan hingga lahir Sumpah Pemuda tahun 1928, maka hanya memerlukan waktu 17 tahun kemerdekaan bisa direbut. “Bangsa ini bergotong royong dipelopori oleh para pahlawan, ulama dan santrinya serta rakyat sehingga dapat merebut kemerdekaan dengan senjata apa adanya,” ujarnya.
 
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan setelah merdeka para pejuang kemerdekaan termasuk para ulama dan santri kembali ke profesinya  masing masing tapi  sebagian ulama dan santri tetap mendedikasikan pengabdiannya untuk menjaga keamanan rakyat dalam  Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI.
 
“Pada saat TNI dibentuk para prajurit dari berbagai latar belakang suku, agama dan ras sepakat memilih Pak Sudirman sebagai pimpinan atau Panglima TNI pertama.  Pak Sudirman adalah seorang guru agama dan anak buahnya memanggil dengan sebutan Kyai sehingga tidak bisa dipisahkan antara rakyat dan TNI,” kata Panglima TNI.
 
Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI mengingatkan kalau ada orang yang memakai simbol  pemuka agama dan mengaku ulama tetapi omongannya memecah belah bangsa, itu pasti bukan Islam dari Indonesia atau orang Indonesia yang dididik di luar negeri. “Seorang mukmin tidak mungkin mengumbar kebencian dan adu domba,” tegasnya.
 
Panglima TNI menyatakan bahwa apabila ada yang mengumbar kebencian, apalagi yang ingin memecah belah Bhinneka Tunggal  Ika dan Pancasila walaupun berpakaian ulama,  jangan diikuti karena dia pasti bukan ulama. “Pancasila itu hadiah dari umat muslim dan agama lainnya kepada Indonesia. Jadi kalau ada yang berusaha memecah belah bangsa jangan diikuti,” ungkapnya.
 
Mengakhiri  sambutannya Panglima TNI berterimakasih kepada para Prajurit TNI dan seluruh elemen masyarakat Kaltara khususnya Tarakan karena selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan Tarakan sebagai  Ibu Kota Provinsi yang tergolong muda sudah berjalan dengan baik. “Saya bangga dengan masyarakat Tarakan dan prajurit TNI disini, mari bersama kita lanjutkan pengabdian hanya kepada NKRI yang sangat kita cintai,” pungkasnya.
 
Turut hadir mendampingi  Panglima TNI antara lain Kasad, Kasal, Kasau, segenap Asisten Panglima TNI, Pangdam VI/Mlw, Pangarmatim, Danlantamal Tarakan, Kapolda dan Gubernur Kaltara. 

Belajar Pola Pergerakan Teroris Dari Negara-Negara Tetangga

Irjen Pol Drs H Hamidin
Irjen Pol Drs H Hamidin

Irjen Pol Drs H Hamidin

 

Dari berbagai pergerakan ISIS di Asia Tenggara, sudah selayaknya Indonesia belajar dari keberadaan ISIS, khususnya terkait pola gerakan dan penyebaran propaganda kebenciannya. Berikut adalah analisis penulis tentang poin-poin pembelajaran yang perlu penekanan lebih untuk menjaga keamanan nasional Indonesia.

  1. Belajar dari Filipina.

Sebetulnya ancaman di Filipina tidak lebih berat dari ancaman teror yang pernah dialami Indonesia. Semula, pergerakan di Filipina Selatan adalah berbentuk pemberontakan terhadap pemerintah secara lokal (homegrown) yang semula dilakukan oleh MILF pimpinan Ustads Selamet Hasim yang kemudian diganti oleh Ustad Murod dan MIM (Mindanao Independent Movement ) yang kemudian berubah menjadi MNLF pimpinan Abdul Rajak Janjalani yang pernah bersekolah di Universitas Ummul Qura di Mekah dan setelah 3 tahun dia kembali ke Basilan dan Zamboanga untuk ‘berdakwah’ (1984).

Tahun 1987 ia berangkat ke Libya, selanjutnya ke Afghanistan untuk membantu mujahidin Afganistan mengusir Uni Soviet. Sebagai orang yang sangat dekat dengan gerakan fundamentalis – Al Islamic Tabliq, Abdul Rajak membulatkan tekad untuk membentuk “Theocratic State of Mindanao” dengan deklarasi berjudul “4 Dasar Pembenaran” yang berlaku bagi perjuangan MNLF. Tetapi persoalan terkait sikap nasionalisme membuat MNLF terpecah.

Sebelumnya, antara tahun 1972 sampai tahun 76 pimpinan MNLF Nurmisuari melakukan perundingan damai dengan pemerintah filipina demi diperolehnya otonomi khusus bagi Mindao . Puncaknya terjadilah perundingan damai di Tripoli yang dikenal sebagai “Perjanjian Damai Tripoli” disaksikan langsung oleh Muamar Khadafi. Akibatnya terjadi perpecahan internal MNLF menjadi BIFF (Bangsa Moro Freedom Fighter) dan Abu Sayaf Group (ASG).

Sementara MILF bertahan dengan konsep perjuangannya sendiri. Pada MILF lah militant asal Indonesia (dulu Al Jamaah Al Islamiyah – JI)  bergabung dan berlatih ala Militer di akademi Kamp Hudaibiyah pada masa JI berjaya. Sementara BIFF menjadi bagian lain yang melahirkan dua bersaudara Abdullah Moute dan Omar Khayam Moute yang menjadi mesin pembunuh saat ini.

Beberapa catatan penting untuk diperhatikan adalah, serangan-serangan oleh pasukan elit dan batalion infantri Filipina terhadap Abu Sayaf dan kelompok Moute sepertinya justru membuat mereka tambah kuat. Pasukan 710th Special Operation Wing (AU), Force Reconnaissance Batalyon (AL), light reaction regiment, Naval Special Operation Group (Al), Swot Ranger Regiment (AD),  dan Special Action Force (Polisi) tidak mampu melemahkan Abu Sayaf dan Moute.

Berita rilisan pemerintah Filipina tanggal 30 Januari 2017 yang menyatakan Isnilon Tatoni Hapilon luka parah dan diduga meninggal bersama seorang warga negara Indonesia disambut dengan ledekan oleh Hapilon. Kegagalan militer mengejar kelompok Moute yang menjebol penjara Lanao Del Sur tanggal 26 agustus 2016 mengakibatkan sejumlah tentara luka parah. Alih-alih menyerah, tanggal 28 Agustus 2016  para tahanan justru diberitakan berbai’at kepada Al Baghdadi.

Tanggal 3 Maret 2017 Talipao dibombardir oleh pasukan elit udara dan batalion 4 dari batalion infantri ke 44 pasukan Filipina, mengakibatkan tentara filipina berguguran. Kegeraman presiden Duterte atas kekejaman teroris dan kekalahan pemerintahnya ia sampaikan dengan berapi-api di illegan dengan mengatakan “Baka pataina Isnilon Tatoni Hapilon” dalam bahasa filipina yang artinya Isniloh Tatoni Hapilon telah mati. Kemudian yang memilukan, kegagalan penyerbuan dibalas dengan pengambil alihan atau pendudukan kota Marawi oleh teroris.

Kelompok 2 bersaudara yang kepalanya dihargai 5 juta US dolar itu telah merontokan wibawa pemerintah Filipina. Belum lagi ada kekuatan dukungan penuh ISIS pada walayat yang telah memiliki ‘DPR’ sendiri (Ahlus Surah). Pun telah dilengkapi pula dengan 4 batalion tempur yang memiliki persenjataan canggih.

Penulis jadi teringat saat tahun 2008 penulis bertemu dengan seorang jenderal polisi berpangkat Brigadir Jenderal, Ricardo Romero namanya, ia adalah komandan pasukan khusus (sebagaimana Densus 88 Polri) yang bernama “Shanglahi Task Force“. Dia dengan berseloroh mengatakan Shanglahi Task Force akan dibubarkan, maka sulitlah militer untuk melakukan penelusuran mendalam atas teŕoris.

Dan ternyata betul, hari ini Sanglahi Task Force telah tidak ada lagi. Telah dibubarkan. Akibatnya jaringan di Filipina sulit diukur dan ditelisik. Identifikasi FTF (foreign terorist fighter) dari negara tetangga tidak bisa dideteksi sempurna. Semua hanya perkiraan-perkiraan. Akibatnya militer banyak kehilangan pasukan terbaiknya. Bahkan tentara mengalami kesulitan karena kendaraan lapis baja mereka pun bisa ditembus dengan home made RPG yang mereka beri nama HEAT (high explosive anti tank). Untuk mengurangi resiko kendaraan lapis baja militer, harus ditutup dan dilapisi dindingnya dengan kayu.

2. Belajar Dari Malaysia

Serangan di Puchong pada bulan juni 2016 lalu cukup membuat Malaysia tersentak. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata radikalisme terorisme telah berkembang dengan masif di Malaysia. Tanggal 13 sampai 14 januari 2017 otoritas Malaysia menangkap seorang warga negara Filipina, dua orang warga Bangladesh dan seorang wanita warga Malaysia yang ingin menyeberang ke Filipina selatan. Sabah dijadikan transit untuk masuk ke Mindanao. Beberapa kalangan terdidik seperti DR Mahmud Achmad  dari universitas Malaysia juga bergabung dengan ISIS dan didengar kabar mendirikan juga Walayat Al Muhajir bersama Zuraimi, Staf pada universitas yang sama. Malaysia khususnya Sabah, telah dijadikan tempat merekrut dan transit. Semua jaringan harus terus dipantau.

3. Belajar dan mewaspadai Myanmar sebagai Ancaman baru kedepan.

Isu bahwa ada beberapa kelompok dari komunitas yang disuport oleh ISIS menjadi persoalan sendiri bagi Myanmar. Kelompok radikal diindikasikan berafiliasi dengan Al Qaedah. Di dalam negeri juga ada cabang Al Qaedah. Mereka percaya bahwa ada gerakan besar dari teroris Timur Tengah yang menghendaki orang Rohingya menikahi gadis Budha. Disinyalir bahwa ada individu-individu Rohingya yang menjalin kontak dengan Harkat Ul Jihad, Al Islami dan underbow Al Qaedah di Bangladesh. Bangladesh menekan ARNO (Arakan Rohingya National Organisation)  untuk mengajak KNPP ( Karen National Progresive Party) untuk memindahkan pangkalan ke wilayah KNPP (perbatasan Thailand dan Burma). ARNO di sisi lain berusaha menjadi aliansi DAB (Diplomatik Aliance Burma) yang ditolak KNPP dan DAB. Arno punya link dengan Al Qaedah dan berbasis di tenggara Bangladesh, di Zailar Sawri.  kelompok yang memberontak di Myanmar adalah RSO (Rohingya  Solidariti Organization), ARIF ( Arakan Rohingya Islamic Front) dan RNC ( Rohingya National Council ). Persoalan akan menjadi runyam manakala ARNO, RSO, ARIF dan RNC bersedia berbai’at pada ISIS.

Bagaimana posisi Indonesia ?

Mengingat banyaknya sel tidur di Indonesia, maka sangat memungkin sel ini tibatiba bangun, terpancing oleh situasi regional dan melakukan amaliah tidak terkendali. Karena walayat Filipina dan walayat Al Muhajir hidup dan berkembang di Filipina akan menjadi magnet yang begitu kuat untuk merangsang sel untuk berangkat mendukung Abu Sayaf dan kelompok Maute yang telah berbai’at kepada Al Baghdadi.

Apabila kelompok radikalis pendukung Rohingya berbaiat pada ISIS atau ISIS mau bergabung dengan Al Qaedah, sebagaimana Jabal Al Nusra dan ISIS menjadi Path Asy Syam, maka Aceh dan Sumatra akan tertular gerakan itu.

Mengantisipasi itu semua maka diperlukan kerjasama antar negara regional, dalam bentuk saling tukar informasi, peningkatan kapasitas, join operation serta pemberian akses seluas-luasnya pada negara dalam mengembakan jaringan di kedua negara dan negara lain secara bilateral dan multilateral.

Semoga bermanfaat

IPHI Gelar Buka Puasa Bersama, Dihadiri Ratusan Advokat

Buka Puasa bersama dan silaturahmi Keluarga Besar Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Hotel Le Meridien Jakarta,  minggu (18/6/2017)
Buka Puasa bersama dan silaturahmi Keluarga Besar Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Hotel Le Meridien Jakarta,  minggu (18/6/2017)

Buka Puasa bersama dan silaturahmi Keluarga Besar Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Hotel Le Meridien Jakarta, minggu (18/6/2017)

Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) H Indra Sahnun Lubis tak henti-hentinya meminta agar sesama advokat saling menghormati dan bersatu, serta tidak saling menyerang apalagi bermusuhan dan menjatuhkan.

“Mari kita sesama advokat terutama yang ada di IPHI untuk saling meningkatkan hubungan silaturahmi antar advokat,” pinta Sahnun Lubis dalam acara buka puasa bersama Keluarga Besar IPHI, pada Minggu (18/6/2017) di hotel Le Meridien Jakarta.

Acara ini digelar dengan mengambil tema “Dengan puasa ramadhan yang penuh barokah mari kita tingkatkan iman dan taqwa untuk mempererat tali silaturahmi”.

Indra Sahnun pada kesempatan tersebut juga sempat diberi kain ulos oleh Ketua DPD IPHI Sumut Sai Rangkuti.

Pada kesempatan ini dihadiri oleh hampir seluruh DPD IPHI dari dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir juga pada kesempatan tersebut Sekjen IPHI Abd Rahim Hasibuan, Sekjen KAI Apolos Djarabonga, Mia Lubis, Sekjen Peradi pimpinan Juniver Girsang, Hasanudin Nasution, Wakil Ketua Umum Peradi Luthfi Hakim, Elsa Syarif, Farhat Abbas, Nudirman Munir, Haposan Hutagalung, Irman Putrasidin, Erman Umar dan ratusan Advokat IPHI lainnya.

Acara juga dihibur oleh artis lawas Nia Daniati, Machicha, Riki Likur, Reza, Yayuk Suseno, Ratna Pandita, Boy Sahara, Melinda dan artis-artis dari KDI lainnya.

Salah satu Advokat IPHI, Ibrani berpendapat, menjelang Munas yang akan digelar setelah lebaran ini, siapapun yang akan mencalonkan ketua umum harus mendapat restu dari Indra Sahnun sebagai Ketua Umum saat ini.

“IPHI ini cara berfikirnya bukan hanya menggunakan rasional tapi juga emosional. IPHI ini primordial, ikatan kekerabatan, yang menjadi keunggulan organisasi sehingga bertahan hingga sekarang,” kata Ibrani usai acara kepada wartawan.

Organisasi ini, imbuhnya, sangat mengapresiasi gagasan-gagasan yang muncul dari arus bawah dalam rangka membesarkan organisasi.

Senada dengan Indra Sahnun, Farhat Abbas menilai acara ini sangat bagus dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antar advokat. “Kita berharap acara semacam ini lebih sering digelar agar persaudaraan sesama profesi ini tetap terjaga,” kata Farhat.

Wirausaha Pemula Bisa Gunakan Dana PKBL

IMG-20170613-WA0013

IMG-20170613-WA0013Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengungkapkan, ada potensi Rp20 triliun dari 140 BUMN yang bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan bagi program Wirausaha Pemula (WP). “Bila ada WP yang bagus dan memiliki prospek baik, maka mereka bisa menjadi binaan dari salah satu BUMN dengan menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Para WP akan dibina selama tiga tahun. Bila ini bisa dilakukan, tentunya akan sangat membantu. Tugas Kemenkop adalah menciptakan alternatif pembiayaan bagi program WP, baik melalui APBN maupun swasta”, kata Braman pada sebuah diskusi mengenai Program Wirausaha Pemula, di Jakarta, Selasa (13/6).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan SDM Prakoso BS mengakui bahwa dana untuk pengembangan WP termasuk untuk pelatihan kewirausahaan sangat terbatas. “Di awal program WP ada dana sekitar Rp80 miliar setahun saja kita masih merasa kurang. Apalagi sekarang dengan pola e-Proposal hanya dengan anggaran Rp15 miliar untuk mencakup seluruh Indonesia. Saya pikir, untuk ke depan, dana PKBL bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi Wirausaha Pemula”, kata Prakoso.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menggandeng sekitar 50 perusahaan baik BUMN dan swasta dengan memanfaatkan dana PKBL. “Untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan kita sudah bekerjasama dengan Sampoerna, IBM, Ciputra, Indofood, Indosemen, Bank Mandiri, BNI, dan sebagainya. Dana PKBL bisa digunakan untuk program pelatihan. Bila untuk pembiayaan WP, saya pikir itu dikembalikan ke aturan yang ada di masing-masing perusahaan”, jelas Prakoso.

Memang, lanjut Prakoso, Kemenkop UKM terus melakukan pembenahan dan relaksasi bagi program WP, termasuk di dalamnya pelatihan kewirausahaan. “Sinergi program antara Deputi Pembiayaan dengan Deputi Pengembangan SDM akan terus berjalan. Kami ini sebagai penunjang seluruh program yang ada di kementrian ini, termasuk bagi Wirausaha Pemula”, tukas Prakoso lagi.

Braman menambahkan, program WP tahun 2017 ini (hingga Mei 2017) telah direalisasikan sebanyak 485 WP (40,41%) dengan nilai Rp5,719 miliar dari total alokasi sebanyak 1200 WP (15,6 miliar). Alokasi itu tersebar di tiga lokasi seperti daerah tertinggal dan perbatasan sekitar 42 WP, kawasan ekonomi khusus (KEK) 39 WP, dan antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin) 404 WP. Sejak 2011 hingga 2015 sudah terealisasi kepada 17.105 WP dengan anggaran mencapai Rp207,372 miliar. “Pada tahun 2018, diharapkan program bantuan untuk wirausaha pemula dapat dilanjutkan dengan diperluas, yaitu pada antar kelompok pendapatan”, pungkas Braman.

Panglima TNI : Sel-Sel ISIS di Indonesia Harus Diwaspadai

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Setelah diadakan pengawasan hampir semua provinsi di Indonesia kecuali Papua ada sel-sel ISIS tapi masih tidur. Hal ini harus kita waspadai karena begitu sel-sel yang tidur dibangunkan maka akan ada berbagai macam spot konflik di Indonesia yang beraliansi Islamic State maka sudah pasti tangan-tangan negara luar akan masuk ke Indonesia.

Demikian diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan sambutan pada acara Buka Puasa Bersama Panglima TNI dengan Insan Pers di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin malam (12/6/2017).

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa kejadian di Marawi sudah diprediksinya  enam bulan yang lalu dan sudah disampaikan saat ceramah ke kampus-kampus di wilayah Indonesia. “Berdasarkan data-data intelijen terungkap bahwa  Bahrun Naim membentuk Islamic State Asia Tenggara di Filipina Selatan bersamaan dengan peristiwa penculikan-penculikan termasuk WNI karena ISIS  di Suriah dan Irak sudah tidak aman dan terdesak,” ucapnya.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta agar media berperan dalam mengingatkan seluruh masyarakat apabila ada indikasi orang yang tidak dikenal agar melaporkan  ke TNI dan Polisi serta aparatur pemerintah lainnya. “Saya yakin rekan-rekan media semua sama-sama berjuang untuk memberikan pengabdian yang terbaik hanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama-sama kita cintai supaya kita dapat menyaksikan Indonesia menjadi bangsa pemenang yang akan diwariskan pada anak cucu kita nanti,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan awak media, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa Undang-Undang Teroris Nomor 15 tahun 2003 adalah Undang-Undang Pidana yang dibuat berdasarkan tekanan dari internasional untuk mengungkap peristiwa bom Bali yang lalu. “Sebelum adanya Undang-Undang Teroris tahun 2003, ada 3 bom meledak, namun setelah adanya Undang-Undang ada sekitar 40 bom yang meledak di wilayah Indonesia. TNI hanya minta kalau teroris itu dinyatakan sebagai kejahatan terhadap negara,” tegasnya.  

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan untuk mengatisipasi penyusupan teroris dari Marawi lewat laut maka Indonesia, Malaysia, Philipine (Indomalphi) sepakat mengadakan kerjasama patroli maritim.  “Ketiga Negara tersebut yang diwakili masing-masing Menteri Pertahanaan akan berkumpul di Tarakan pada tanggal 19 Juni 2017 untuk launching Trilateral Maritime Patrol (TMP) Indomalphi,” ucapnya.