Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Rayakan HUT ke-11, LPDB KUMKM Miliki Dirut Baru

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop dan UKM memasuki usia yang ke-11. Di hari jadinya ini, 18 Agustus sebelas tahun lalu, tercatat sejak 2008-2017, LPDB telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp More »

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim Trans-TV dan LPDB Menangi Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja

Tim B Trans TV dan Tim B LPDB berhasil merebut Piala Menkop dan UKM Turnamen Tenis Meja 2017 yang diselenggarakan Forum Wartawan Koperasi [Forwakop]. Kedua tim itu berhasil menyisihkan 24 tim media More »

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

LPDB Gelontorkan Dana Bergulir Rp 35 M untuk Propinsi Kaltim

Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur merupakan kabupaten yang memiliki potensi luar biasa menarik di bidang pariwisata, pertambangan, perkebunan dan lain-lain. Di bidang pariwisata ada Pulau Derawan, Maratua, Tanjung Batu, Pelabuhan Cermin dan More »

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga, Oleh-oleh Paling Rekomen dari Batam

Aroma Cake Buah Naga adalah oleh-oleh asli Batam, yang menawarkan makanan sehat dan bergizi, karena terbuat dari sari buah naga merah yang sangat mudah di jumpai di kota Batam. Selain nikmat, Cake More »

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forwakop Gelar Turnamen Tenis Meja Piala Menkop dan UKM

Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) akan menggelar turnamen tenis meja 2017 memperebutkan Piala Menteri Koperasi dan UKM  Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Gedung SMESCO Indonesia,  Jakarta Selatan, Senin (14/8/2017) pukul 08.00 – selesai. Ketentuan turnamen tenis meja adalah pesertanya More »

 

Category Archives: Headline

Gelar Turnamen Golf, LGC: Puasa Oke, Olah Raga Oke

Turnamen Golf "Puasa Oke Olahraga Oke" yang diselenggarakan oleh Lawyer Golf Club kamis (8/6/2017) di Palm Hill Golf Sentul
Turnamen Golf "Puasa Oke Olahraga Oke" yang diselenggarakan oleh Lawyer Golf Club kamis (8/6/2017) di Palm Hill Golf Sentul

Turnamen Golf “Puasa Oke Olahraga Oke” yang diselenggarakan oleh Lawyer Golf Club, pada kamis (8/6/2017) di Palm Hill Golf Sentul

Di bulan suci ramadhan ini, para golfer yang tegabung dalam perkumpulan Lawyer Golf Club (LGC) menggelar turnamen golf yang diberi titel “Puasa Oke Olahraga Oke”. Turnamen ini digelar pada kamis (8/6/2017) di Palm Hill Golf Sentul. LGC ini beranggotakan 160 golfer dari lintas club yang ada di Indonesia.

“Selain turnamen golf, kita juga akan berbuka puasa bersama dengan 250 Anak yatim, sekaligus memberikan santunan kepada mereka, ini sebagai rasa berbagi dari golfer yang tergabung dalam LGC,” kata Presiden LGC H Abd Rahim Hasibuan SH MH, kepada wartawan di sela-sela acara.

Para golefer yang berhasil mencapai hole in one, maka panitia telah menyiapkan hadiah-hadiah berupa uang dan door prize menarik. “Turnamen ini insya Allah akan kita gelar rutin setiap tahun,” imbuh Rahim.

LGC ini merupakan perkumpulan golfer dari berbagai berprofesi. Perkumpulan ini menganut sistem terbuka, sehingga membernya tidak hanya dari kalangan golfer yang berprofesi lawyer, tapi juga dari berbagai profesi lain, yang penting visi dan missinya sama. Golfer yang mengikuti turnamen ini antara lain mantan Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad, Maxo Pacua, Lucky Sobdak dan tokoh tokoh lainnuya.

Rahim yang juga Sekjen Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menganjurkan, seluruh panegak hukum baik Advokat, Polisi, Jaksa maupun Hakim kedepannya diwajibkan untuk berolahraga golf.

Menurutnya dengan golf, banyak nilai positif yang didapat, antara lain melatih 4K, yaitu: kejujuran, kesabaran, kedisiplinan dan ketangguhan dalam berjuang. “4K ini sebenarnya sangat penting bagi penegak hukum, untuk tegaknya hukum di negeri ini,” jelasnya.

Apalagi tema yang diambil kali ini “Puasa Oke Olahraga Oke”, Olahraga Oke untuk kesehatan jasmani, sedangkan Puasa Oke maknanya karena puasa itu merupakan perintah Allah yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Jadi walaupun dalam berpuasa, tapi masih bisa bekerja dan berolahraga secara bersamaan dan tidak mengurangi aktivitas yang lain. “Kita harapkan dapat sehat jasmani dan rohani, sehingga pikiran-pikiran kita pun akan sehat dalam menangani peraoalan-persoalan hukum,” pungkas Rahim.

Di tempat yang sama Sekjen LGC Zakirudin Chaniago SH MH menambahkan, untuk menggelar turnamen ini biaya yang diperlukan sekitar Rp 700 juta. Uang sebesar itu untuk biasya penyelenggaraan termasuk hadiah dan santunan anak yatim.

Menlu RI komunikasi dengan para Menlu Timur Tengah mengenai situasi kawasan

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

“Saya membahas dengan para Menlu Timur Tengah mengenai perkembangan kawasan dan menyampaikan pandangan serta kesiapan Indonesia untuk berkontribusi,”   demikian disampaikan Menlu RI setelah melakukan komunikasi telphone antara lain dengan Menlu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Turki dan Iran sebelum menuju ke Jakarta via Doha (6/7).

Setelah mendapatkan pandangan para Menlu Timur Tengah mengenai situasi kawasan, dalam komunikasi tersebut Menlu RI menyampaikan keprihatinan Indonesia mengenai perkembangan situasi di kawasan. Lebih lanjut Menlu RI menekankan pentingnya agar negara-negara di Timur Tengah menahan diri dan mengambil langkah untuk mengurangi ketegangan.

Menlu RI mengharapkan negara negara yang secara langsung terlibat dalam situasi ini, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi  untuk menyelesaikan masalah. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi.

Dalam perjalanan kembali dari kunjungan kerja di Nigeria, Menlu RI transit di Doha untuk bertemu dengan Dubes RI untuk Qatar, guna mendapatkan laporan terkait situasi  terkini dan keadaan WNI di Qatar. Pada pertemuan tersebut, Dubes RI Qatar menyampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih normal. Ketersediaan bahan makanan dan barang di supermarket dan toko juga masih normal.

Dubes RI juga telah melakukan komunikasi dengan kelompok kelompok WNI di Doha untuk memastikan kondisi WNI dan menyampaikan kesiapan KBRI untuk memberikan perlindungan. Dalam rangka meningkatkan perlindungan, telah dibentuk Satgas khusus. “Saya harapkan WNI di Qatar untuk segera melakukan komunikasi dengan KBRI jika membutuhkan bantuan,” tutur Menlu Retno.

Jumlah WNI di Qatar yang telah melapor diri ke KBRI per Juni 2017 ada sekitar 29 ribu. Hotline KBRI yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan dan informasi:  +974 3332 2875.

Brigjen Pol Achmat Juri, Putra Terbaik Demak Jabat Kapolda Maluku Utara

Brigjen Pol Achmat Juri

Brigjen Pol Achmat Juri

Mutasi di jajaran Polri kembali dilakukan, setidaknya ada beberapa jabatan strategis Kapolda yang berpindah termasuk di lingkungan Polda Metro Jaya. Berdasarkan TR Kapolri ST/1408/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, ada 109 pejabat yang dimutasi diantaranya Brigjen Pol Achmat Juri menjabat Kapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Pol Tugas Dwi Aprianto yang akan naik pangkat jadi Irjen sebagai Sahli Sosbud Kapolri.

Brigjen Pol Achmat Juri, Lulusan Akpol 87 ini sebelumnya menjabat Kepala Kesekretariatan Kompolnas RI, pernah di jajaran Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Selatan, Polda Bali.

Naiknya Brigjen Pol Achmat Juri menjadi Kapolda Maluku Utara, mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Demak di Perantauan maupun di Demak, karena ikut senang salah satu Putra Daerah terbaiknya cemerlang di karir Kepolisian.

“Diharapkan sosok yang low profile ini bisa terus sukses di Institusi Kepolisian ke jenjang berikutnya,” ujar Jazuli Tokoh Warga Demak di Batam

Selanjutnya pergeserannya adalah kursi Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Anas Yusuf, yang digeser menjadi Analis Utama di Lemdiklat. Penggantinya Irjen Pol Ryco

Sementara posisi yang ditinggalkan Irjen Pol Paulus Waterpauw sebagai Wakabaintelkam diisi oleh Brigjen Pol Lucky Hermawan yang saat ini duduk sebagai Karo Renmin Baintelkam.

Selain itu juga ada empat kursi Wakapolda yang akan diserahterimakan, yakni Wakapolda Sulsel dari Brigjen Gatot Eddy Pramono kepada Brigjen Mas Guntur Laupe. Begitupula Wakapolda Jatim Brigjen Gatot Subroto yang akan diganti oleh Brigjen Awan Samodra. Wakapolda Maluku dari Brigjen Musa Ginting kepada Brigjen Daniel Pasaribu dan Wakapolda Kalsel dari Kombes Ade Rahmat Suhendi akan diserahkan kepada Kombes Nasri.

Ditlantas PMJ Kombes Pol Ermayudi Sumarsono akan diganti oleh Kombes Pol Halim Pagarra yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Jianstra Sops Polri, selanjutnya Kombes Pol Ermayudi akan menempati posisi baru di Pamen Korlantas Polri yang diarahkan sebagai Kasubditdikmas Ditkamsel.

Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditempati oleh Kombes Pol Wahyu Hadiningrat juga berpindah ke Kombes Pol Adi Deriyan yang sebelumnya menjabat Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, selanjutnya Kombes Pol Wahyu akan menempati posisi baru sebagai Pamen Bareskrim Polri yang diarahkan sebagai Wadirsiber.

Perlunya Permen Pendukung UKM Naik Kelas

IMG-20170602-WA0031Pengamat UKM, Cak Samsul Hadi memandang perlunya sebuah regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) yang secara khusus mengatur tentang UKM Naik Kelas. Regulasi itu diharapkan bisa menjadi pegangan bagi setiap pelaku usaha di tanah air di dalam mengetahui arah kebijakan pemerintah secara nasional.

“Ini jadi kebutuhan supaya menjadi pegangan bagi pelaku UMKM kita,” ungkap Samsul dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategis Peningkatan Produktivitas KUKM Melalui Galeri Indonesia” di gedung Smesco UKM, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Menurut dia keberadaan Permen itu sangat penting, misalnya saja bisa menjelaskan secara rinci tentang definisi UKM Naik Kelas seperti apa. Selama ini UU yang menjadi rujukan justru hanya mengartikan UKM Naik Kelas secara makro. Sehingga belum ada satu pemahaman yang sama dari pelaku UKM sendiri.

“Dan itu hal yang sangat tidak mudah dicapai. Maka perlu perlu dirinci bahwa naik kelas itu bisa dikaranekan banyak hal, misalnya kelembagaan. Kenapa itu tidak dicatat sebagai kenaikan kelas. Nah itu butuh peraturan,” tandasnya.

Di beberapa daerah, yakni Gorontalo, Surabaya dan Surakarta telah menjalankan UKM Naik Kelas, tetapi mereka belum memiliki acuan nasional. Diharapkan FGD ini dapat mengingatkan kementerian terkait untuk segera merealisasikan Permen yang dimaksud, agar pelaku UKM di daerah dapat menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Artinya mereka tidak punya pegangan kebijakan nasional tetapi mereka melihat ini suatu kebutuhan sehingga secara lokal mereka melakukan itu. Kalau ada kebijakan nasional akan lebih mudah,” kata Samsul.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Ahmad Zabadi menyatakan mendukung program UKM Naik Kelas. Syaratnya UKM harus mengembangkan kualitas produk lebih baik. Terutama mengembangkan desain, branding, marketing, dan packaging, sehingga mereka bisa bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

“Kita akan terus memperbaiki kualitas pelayanan kita untuk kita mendukung promosi dan pemasaran produk UKM untuk pasar dalam dan luar negeri,” kata Zabadi.

Selain itu, pihaknya juga membuat sertifikasi bagi UKM yang telah mengikuti program pelatihan bidang tertentu. Dengan memiliki sertifikat khusus peserta pelatihan bisa dengan mudah mengikuti berbagai ajang pameran program UKM di luar negeri.

“Kami mengawali dengan harus memiliki brand buat sertifikat, kemudian untuk pameran luar negeri harus sudah memiliki sertifikat pelatihan tertentu. Ini sudah kita syaratkan,” ujar dia.

Ratih Puspitawati, pelaku UKM dalam diskusi itu menambahkan gerakan UKM Naik Kelas penting untuk terus digencarkan. Sebab salah satu syarat untuk mengikuti pameran luar negeri harus pelaku UKM yang sudah terseleksi dengan baik. UKM Naik Kelas disebutnya sudah memiliki klasifikasi itu.

“Naik kelas penting banget seperti sekarang kalau kita mau pameran ke luar negeri harus punya ini dan itu. Kita sebagai UKM misalnya kita katakan kalau ini bisa gak, gak bisa karena itu regulasi,” tuturnya.

53 Calon Advokat KAI Diangkat dan Dilantik Menjadi Advokat

Pengangkatan dan Pelantikan Calon Advokat KAI, Jumat (2/6/2017) di Bellagio Beautique Mall,  kawasan Mega Kuningan Jakarta

Pengangkatan dan Pelantikan Calon Advokat KAI, Jumat (2/6/2017) di Bellagio Beautique Mall, kawasan Mega Kuningan Jakarta

Para calon advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat diangkat dan dilantik menjadi advokat. Acara pengangkatan dan pelantikan advokat ini dilakukan oleh Presiden H Indra Sahnun Lubis. Hadir juga Sekjen KAI Apolos Djarabonga, Ketua Panitia Nasional Ujian Calon Advokat Mia Lubis dan Vice Presiden Herman Kadir.

Calon advokat yang diangkat dan dilantik kali ini berjumlah 54 calon advokat. “Kali ini memang dilakukan secara terpisah antara penyumpahan dengan pengangkatan dan pelantikan, karena ini permintaan para calon advokat yang bersangkutan, namun untuk penyumpahan tetap di wilayah masing-masing,” kata Mia Lubis saat menyampaikan laporan pada acara tersebut, di Funcion Room Bellagio Mall, kawasan Mega Kuningan Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Mia mengajak agar advokat KAI bersatu dan bersama-sama membesarkan organisasi ini. “Kalau ada anggota kita yang mengalami kesulitan mari kita bantu bersama-sama,” ajak Mia Lubis.

Saat memberikan sambutan, Presiden KAI Indra Sahnun Lubis menyampaikan selamat kepada para calon advokat yang sudah diangkat dan dilantik menjadi advokat.

“Saudara harus bersyukur karena sudah dilantik menjadi advokat. Sebentar lagi ada RUU Advokat yang dibahas oleh DPR dan mungkin akan disahkan menjadi UU Advokat oleh DPR. Dengan Undang-undang Advokat yang baru untuk menjadi advokat mungkin ke depan akan lebih sulit dan biayanya lebih mahal,” jelas Indra Sahnun.

Ia menyampaikan, dalam menegakkan hukum, advokat itu setara dengan penegak hukum lainnya, karena advokat juga merupakan penegak hukum. Karenanya ia minta tidak perlu takut dalam mendampingi klien dalam mencari keadilan.

Sahnun juga meminta advokatnya untuk berani dalam menyampaikan ilmu yang dimilikinya. “Dalam berpenampilan juga harus menarik, rapi dan gagah serta jangan loyo,” pungkasya.

Aktivis Kawakan Bursah Zarnubi Puji Kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai berbuka puasa dengan para aktivis di kediaman Bursah Zarnubi,  kawasan Komplek Liga Mas Indah,  Pancoran,Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai berbuka puasa dengan para aktivis di kediaman Bursah Zarnubi,  kawasan Komplek Liga Mas Indah,  Pancoran,Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai berbuka puasa dengan para aktivis di kediaman Bursah Zarnubi, kawasan Komplek Liga Mas Indah, Pancoran,Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017)

Aktivis kawakan yang juga merupakan tokoh pergerakan Bursah Zanubi SE menilai, Tito Karnivian merupakan sosok yang tepat sebagai Kapolri saat ini.

Selain memiliki kinerja cukup memuaskan, khususnya dalam melayani dan mengayomi dengan memberikan rasa aman, Tito juga memiliki pandangan yang luas terkait masalah internasional dan domestik.

“Dia mampu membaca dan menggambarkan tantangan keamanan ke depan dengan mengaitkan permasalah global, dan masalah kebangsaan kita” kata Bursah, dalam acara buka puasa bersama Kapolri dan para aktivis, di rumahnya kawasan Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017).

Kediaman Bursah, tadi sore memang dipenuhi para tokoh-tokoh pergerakan diantaranya Tokoh Malari Hariman Siregar, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa, Syahganda Nainggolan, Arief Budimanta, Refli Harun, pengacara Yan Mustafa Amir, pengamat politik Qodari, anggota DPR Fauzih Amro, politisi Hanura Ariady Achmad, Djoko Edhi Abdurrahman, dan budayawan Geisz Chalifah.

Selain aktivis senior, acara ini juga dihadiri pimpinan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan aktivis Ormas Kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus.

Menanggapi terkait isu makar, lanjut Bursah, langkah Tito sudah sangat tepat. Menurutnya itu merupakan bagian strategi polisi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

Sejumlah aksi bela Islam yang melibatkan jutaan massa, katanya lagi, langkah polisi harus cepat dengan mengantisipasi pihak-pihak yang dianggap berpotensi untuk mengganggu dan mengancam stabilitas nasional. “Massa yang sangat besar ini harus ada yang tanggung jawab. Jika tidak ada maka ini bisa sangat liar,” tegasnya.

Langkah yang dilakukan Kapolri, puji Bursah, bukanlah bentuk rasa ketidaksukaan Kapolri kepada umat Islam. Bahkan ia menilai bahwa Kapolri sangat komonikatif dengan kalangan umat Islam.

“Beliau telah menjalin komunikasi yang efektif baik kepada MUI, NU, Muhammadiyah, GNPF MUI, kalangan aktivis islam maupun kalangan kampus. Kerjasama polisi dengan umat Islam, menurut saya sudah sangat baik,” sambungnya.

“Bahkan Pak Tito atas anjuran bapak presiden sedang memfasilitasi pembangunan ekonomi umat dengan pengusaha keturunan. Karena program ini untuk membangun ummat Islam secara keseluruhan. Karena itu saya berharap ummat wajib mendukung program ini,” pungkas Bursah.

Panglima TNI Ajak ASN Berperan Aktif Cegah Provokasi SARA

garuda
garudaPanglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan aktif dalam mencegah maraknya provokasi dan adu domba di tengah masyarakat, ASN harus bisa mengajak seluruh masyarakat dalam menghapus sentimen negatif atas dasar Suku, Agama dan Ras (SARA).
 
Demikian disampaikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam Workshop yang mengambil tema “Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara”, di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (31/5/2017).
 
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikanbahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, sehingga tidak ada alasan menjadikan agama sebagai alat permusuhan dan perpecahan. “Saya seorang Muslim, di dalam agama saya, Islam adalah agama yang paling baik, namun di agama lainnya, mereka juga berpikir yang paling baik. Jadi tidak usah diperdebatkan tentang perbedaan agama. Untukku agamaku dan untukmu agamamu,” katanya.
 
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan peserta para pimpinan Kementerian Agama se-Indonesia  mengingatkan bahwa, Pancasila sebagai pandangan hidup, harus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Cara beragama di Indonesia sudah ditetapkan dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila tidak ada Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, maka itu bukan Indonesia,” jelasnya.
 
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan kompetisi global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa pemenang bukan bangsa pecundang.  “Kompetisi yang tadinya antar negara menjadi antar manusia, inilah salah satu kompetisi global. Orang yang tinggal di luar negara-negara ekuator akan mengalami krisis pangan, energi dan air, sehingga akan melakukan migrasi menuju daerah ekuator seperti Indonesia,” jelasnya.
 
Panglima TNI juga menjelaskan bahwa, negara yang kalah dalam kompetisi akan menjadi negara multi krisis dan berimbas pada krisis sosial dalam bentuk migrasi lintas negara. “Migrasi tidak sama seperti pengungsi, karena migrasi perpindahan manusia antar negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Bila kita lengah menjaga bangsa ini, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan terkena dampak migrasi tersebut,” tuturnya.
 
Dikatakan Panglima TNI bahwa, konflik antar negara di seluruh dunia saat ini sejatinya di latarbelakangi oleh perebutan energi, salah satu contohnya adalah konflik yang terjadi di wilayah Arab Spring. “Kedepan, konflik di dunia akan bergeser ke daerah ekuator, yang tadinya berlatar belakang energi, berubah karena alasan pangan, air dan energi,” ungkapnya.

DPR Bahas RUU Wasantara Kuatkan Keindonesiaan

IMG-20170530-WA0016

IMG-20170530-WA0016DPR RI membahas RUU tentang Wawasan Nusantara (Wasantara) guna melahirkan regulasi yang dapat menguatkan cara pandang terhadap negara Indonesia dari pendekatan geografis dan kultural.

“Perkembangan pembahasan RUU Wawasan Nusantara atau Wasantara, saat ini Pansus RUU Wasantara sudah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dinilai memiliki kultur yang kuat seperti Bali dan Sumatera Barat serta telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak terkait,” kata Anggota Pantia Khusus (Pansus) RUU Wasantara, John Kennedy Azis, pada diskusi “Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa untuk Hidup” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, (30/5/2017).

Diskusi yang diselenggarankan oleh Forum Wartawan DPR RI ini menghadirkan narasumber anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif.

John menjelaskan, dari kunjungan tersebut Pansus RUU Wasantara mendapat banyak masukan dari tokoh-tokoh dan pemuka adat setempat.

Menurut John, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai keIndonesiaan dari sudut pandang geografis dan sosial budaya berdasarkan UUD 1945.

“Bagaimana bangsa Indonesia memandang Indonesia secara utuh,” katanya.

Sementara itu, Yudi Latif, menjelaskan, wawasan nusantara adalah cara pandang terhadap geopolitik, geokultural, dan geobudaya Indonesia, dan merupakan bagian dari wawasan kebangsaan.

Pembahasan RUU Wawasan Nusantara, menurut dia, jika hanya membahas dua dimensi yakni kewilayahan dan kebudayaan, maka tepat jika menggunakan nama wawasan nusantara.

“Kalau dalam RUU Wawasan Nusantara juga membahas soal ideologi, seperti Pancasila dan konstitusi, maka tidak tepat disebut wawasan nusantara, tapi lebih tepat disebut wawasan kebangsaan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Syaifullah Tamliha mengatakan, pasca-reformasi 1998, proses politik dan demokrasi yang berkembang di Pilkada dan Pilpres lebih mengedepankan suara terbanyak alias voting dan tidak lagi pendekatan musyawarah. Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah yang memiliki modal besar.

“Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis,” katanya.

Oleh karena itu, Politisi PPP tersebut meminta agar MPR kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar. Apalagi kepala daerah yang sudah terpilih, kemudian jor-joran menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan. Seperti di Kalimantan.

Ketua DPP PPP ini mengakui dirinya konsisten mengamalkan dan mempertahankan wawasan kebangsaan yang mulai terkoyak akibat Pilkada DKI Jakarta ini. Sehingga jika dibenturkan dengan apa pun dalam berbangsa dan bernegara. ”Pihaknya sebagai nahdliyin akan mempertahankan kebangsaan yang berideologi Pancasila ini,” pungkasnya.

Panglima TNI : Tiga Oknum TNI Tersangka Pengadaan Helikopter AW 101

paluhakim

paluhakimPolisi Militer (POM) TNI sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus pembelian Helikopter AW 101 dari penyelidikan menjadi penyidikan, hasil sementara telah menetapkan 3 (tiga) orang oknum TNI AU sebagai tersangka yaitu Marsma TNI FA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Letkol (ADM) WW sebagai pejabat Pemegang Kas (Pekas), Pelda SS Staf Pekas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu, dan masih sangat mungkin ada tersangka lain.

 
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, saat Konferensi Pers dengan awak media massa, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
 
“Dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama dengan KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan Helikopter AW 101 TNI AU, ditemukan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 220 Milliar dengan basis perhitungan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 13.000/1USD,” jelas Panglima TNI.
 
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa, penyelidikan POM TNI, KPK dan PPATK masih terus melakukan berbagai upaya integratif, khususnya terkait aliran dana dari hasil pengadaan Helikopter AW 101 milik TNI AU tersebut.  “Sebagai barang bukti POM TNI telah mengamankan (disita pemblokiran rekening) atas nama PT. Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang senilai 139 milliar,” ujarnya.
 
“Saya selaku Panglima TNI berharap kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, khususnya personel TNI agar bersikap kooperatif, jujur dan bertanggung jawab, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara cepat, tuntas dan proporsional,” ucap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
 
Panglima TNI menambahkan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas tanggal 23 Februari 2016 bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum benar-benar normal, maka pembelian Helikopter AW-101 belum dapat dilakukan, jadi untuk saat ini ditunda dulu sampai dengan kondisi ekonomi kita lebih baik.
 
Menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka kasus korupsi pengadaan Helikopter AW 101, Panglima TNI mengatakan bahwa proses hukum terhadap tersangka oknum  TNI akan diserahkan kepada Pengadilan Militer berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan tersangka sipil proses hukumnya diserahkan kepada pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
“Saya minta media massa turut serta mengawasi sampai dengan selesai proses persidangan, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga semuanya jelas. TNI akan transparan, karena yang diselewengkan adalah uang rakyat, jadi harus dipertanggung jawabkan juga kepada rakyat. Yakinlah bahwa hukum adalah Panglima bagi TNI,” ungkap Panglima TNI.
 
Pada kesempatan yang sama, Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan tentang pengadaan Helikopter AW 101 mengatakan bahwa, TNI AU belum memiliki Helikopter yang memiliki room door dan itulah yang akan diadakan, namun kenyataannya Heli yang datang akhir bulan Januari 2017 tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga sampai saat ini Heli tersebut belum diterima sebagai kekuatan TNI AU.

Koperasi Dituntut Segera Lakukan Perubahan

koperasi

koperasiPemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mempertegas komitmennya dalam memperkuat dan memperkokoh kemampuan produktifitas masyarakat melalui koperasi. Dengan begitu, koperasi diyakini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya program pemberdayaan masyarakat dan ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan itu dikemukakan Deputi bidang Kelembagaan, Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring dalam acara pembukaan Rapat Anggota Pertanggungjawaban Induk Koperasi TNI Angkatan Laut (Inkopal) Tahun Buku 2016 di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

“Keinginan kuat untuk membangun masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah merupakan bagian dari program pokok pemerintah,” kata Meliadi.

Meliadi mengatakan dalam rangka meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional khususnya dalam membantu menggerakkan sektor riil, maka upaya pemberdayaan koperasi merupakan suatu keharusan.

Saat ini, Kemenkop UKM sedang gencar melakukan reformasi koperasi yang bertumpu pada tiga aspek, yakni rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi. Gerakan dan kesadaran untuk reformasi total tersebut, menurut Meliadi hendaknya bersifat serentak, dengan dukungan komitmen dan kerja sama semua pihak yang meliputi pemerintah, dunia usaha, lingkungan akademisi, serta komponen masyarakat.

“Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen untuk membangun koperasi melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kewirausahaan, peningkatan akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran, manajemen dan teknologi informasi,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum bidang organisasi daerah dan keanggotaan Dekopin, Mohammad Sukri mendorong supaya koperasi sebagai pelaku bisnis harus melalukan perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini.

“Tanpa melakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan, koperasi akan semakin tertinggal jauh dibanding dengan pelaku usaha lainnya,” kata Sukri.

Ia menandaskan bahwa perubahan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi terhadap lembaga bisnis termasuk koperasi. Ada tiga bentuk perubahan tersebut, antara lain menyusun sistem organisasi yang efisien dan kaya fungsi di koperasi serta ditunjang manajemen yang profesional.

“Sehingga koperasi mampu menangkap peluang, mampu mengelola dan mengembangkan bisnis yang besar, unggul dan profesional,” tukas dia.

Berikutnya, modernisasi manajemen organisasi dan bisnis koperasi dengan barbasis pada IT (informasi terknologi). Disinilah lanjut Sukri, perlu diterapkan sistem aplikasi dan jaringan kerja serta konsolidasi bisnis jaringan koperasi.

“Penyusunan SOP-SOP dan standarisasi pengelolaan dan SDM pengelola sangat diperlukan sehingga sistem yang berjalan bukan siapa yang memimpin di koperasi itu,” ujar Sukri.

Terakhir, perubahan dengan modernisasi tersebut, menurut dia tetap harus dikembalikan ke jatidiri koperasi, yaitu menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi secara murni dan konsukuen. Koperasi sebagai perkumpulan orang atau badan usaha, merupakan perusahaan yang harus berorientasi bisnis.

RAPJ Inkopal 2016 ini mengambil tema “Melalui Peningkatan Profesionalitas Insan Kopal, Kita Wujudkan Usaha Berbasis Active Income Guna Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kopal Beserta Keluarganya”.

Acara ini turut dihadiri Inspektur Jenderal TNI AL Laksda TNI Tri Prasodjo, Ketua Umum Inkopal Laksda Dwi Widjajanto beserta jajarannya, pengawas Inkopal, pejabat koperasi TNI dari Keinkopad, Keinkoppol, Kapuskop Mabes TNI, Kapuskop Dephan, serta Puskopals.