Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Untuk membenahi data koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan reformasi koperasi, yang antara lain membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif. Seperti diketahui, hingga kini koperasi yang aktif berjumlah 152 ribuan, More »

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung pengembangan UKM sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan itu ditandai dengan pemberian bantuan perkuatan modal usaha melalui More »

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mengecam terjadinya dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Advokat Hamzah Zees, pada Kamis (17/7/2017) sekitar jam 09.30 Wita. Hamzah Zees merupakan anggota Peradi dengan Nomor More »

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri pada tanggal 25 Juli 2017, terdiri dari 225 Perwira Remaja TNI AD, 94 orang Perwira Remaja TNI AL, dan 118 orang More »

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia telah selesai menggelar perayaan Satu Dasawarsa sebagai wujud Dedikasi SMESCO untuk KUMKM Indonesia yang dikemas dalam berbagai rangkaian acara yang digelar dari tanggal 18 sampai 21 Juli 2017 di Gedung More »

 

Category Archives: Hukum

Majelis Hakim Tunda SK Menkumham terkait PKP Indonesia

Sidang Perkara Dualisme PKPI di PTUN Jakarta Senin (30/1/2017). Dalam putusan sela, Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Kubu Haris Sudarno Untuk menunda berlakunya SK Menkumham
Sidang Perkara Dualisme PKPI di PTUN Jakarta Senin (30/1/2017). Dalam putusan sela, Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Kubu Haris Sudarno Untuk menunda berlakunya SK Menkumham

Sidang Perkara Dualisme PKPI di PTUN Jakarta Senin (30/1/2017). Dalam putusan sela, Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Kubu Haris Sudarno Untuk menunda berlakunya SK Menkumham No: M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro dalam putusan selanya mengabulkan gugatan kepengurusan PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson. Partai ini merupakan partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat.

Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT ini majelis menyatakan menunda berlakunya SK Menkumham No: M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 terkait SK Menkumham tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum, Prof Dr AM Hendropriyono ST SH MH.

“Putusan sela ini juga menunda berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 yang menyangkut AD ART, SK Menkumham No. M-HH-29 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang susunan kepengurusan dan SK Menkumham No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 Januari 2017 Mengenai perubahan susunan Kepengurusan PKP Indonesia,” kata Roni Erry Saputro saat membacakan putusan tersebut pada senin (30/1/2017).

Menkumham juga dilarang mengeluarkan surat yang berkaitan dengan PKPI selama proses perkara 308 berlangsung hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Usai persidangan, Haris Sudarno menyatakan rasa syukurnya atas putusan sela ini. “Kami berharap putusan perkara ini sampai final seperti ini, berarti majelis hakim dapat melihat kebenaran secara jernih,” kata Haris.

Sementara itu Indra Sahnun Lubis kuasa hukum PKP Indonesia Haris Sudarno menyesalkan pengesahan SK pimpinan Hendropriyono di tengah sedang berprosesnya perkara di PTUN. Iapun menilai Hendropriyono tidak pernah berkecimpung di PKP Indonesia. “Saya heran dengan Menkumham sekarang karena sering membuat keputusan yang salah terkait Parpol ,” kata Indra.

Pada sidang tersebut juga dibahas mengenai permintaan pihak ketiga PKPI Hendropriyono. Kuasa hukum DPN PKPI Hendropriyono
Hendrawarman dan Meitha Wila Roseyani menilai karena ingin membatalkan SK Menkumham terkait PKPI Hendropriyono maka pihaknya merasa berkepentingan. “Kita mendukung SK Menkumham untuk tetap dipertahankan. Karena SK tersebut sudah sesui AD/ART dan undang-undang untuk menerbitkan SK Parpol,” tutur Hendrawan.

Oleh majelis, PKPI Hendro diminta untuk melengkapi berkasnya dan permohonannya baru akan diputuskan senin depan.

Namun Kuasa Hukum PKP Indonesia Haris Sudarno lainnya, Safril Partang menolak adanya pihak ketiga dalam perkara ini, karena sudah ada putusan sela untuk menunda berlakunya SK Menkumham terkait PKPI Hendro.

Meski demikian tergugat dari Menkumham, Imam Choirul Muttaqin tidak keberatan adanya pihak ketiga ini.

Roni Erry Saputro menyatakan, SK Menkumham tersebut ditunda hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht). “Tindakan tergugat bertentangan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Dikabulkan demi Adanya kepastian hukum,” kata Roni.

Sidang akan dilanjutkan senin pekan depan dengan agenda duplik tergugat dan sikap majelis terkait permohonan Pihak ketiga.

Pada hari yang sama juga digelar sidang perkara no: 256/G/2016/PTUN-JKT. Dalam perkara ini Haris menggugat karena perubahan susunan kepengurusan yang dihasilkan KLB yang sah tak kunjung diterbitkan Menkumham.

Sidang Wanbangopstik 2016 di Kolinlamil Berakhir

Setelah melaksanakan mekanisme diskusi, paparan dan tanya jawab selama tiga hari penuh dari tanggal 14 s.d 16 Desember 2016, akhirnya Sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik (Wanbangopstik) LXVIII Tahun 2016 yang dilaksanakan di Mako Kolinlamil hari ini Jumat sore(16/12) resmi ditutup.

Wakil Asisten Operasi Kasal Laksamana Pertama (Laksma) TNI Mintoro Yulianto, S.Sos.,M.Si., mewakili Asisten Operasi Kasal Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E. menutup Sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik (Wanbangopstik) LXIX Tahun 2016.
 
Hasil dari Wanbangopstik adalah menghasilkan 8 konsep Petunjuk induk, Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Lapangan (Juklap) serta 1 kajian atau piranti Lunak yang berkualitas dan bermanfaat sebagai Legal Standing dalam implementasi operasi dan latihan dilingkungan organisasi TNI AL dan akan ditindaklanjuti untuk diselaraskan tim Kotama masing-masing.
 
Dalam amanatnya Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI I.N.G.N. Ary Atmaja,S.E. yang dibacakan Waasops Kasal Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. mengatakan bahwa seluruh piranti lunak atau naskah yang didiskusikan dalam sidang telah teruji dengan baik, selanjutnya agar piranti lunak yang telah teruji segera di sempurnakan oleh tim perumus.
 
“Kedepan Wanbangopstik akan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun guna mengakomodir tingginya dinamika Review dan Updating piranti lunak yang di perlukan guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AL menuju World Class Navy,” ujar Waasops.
 
Selanjutnya kegiatan sidang Wanbangopstik ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pembahasan materi-materi yang menitikberatkan pada perkembangan doktrin Operasi dan Taktik sesuai dengan perkembangan situasi lingkungan strategis, serta kondisi alutsista.
 
Sidang yang diikuti oleh peserta dari Mabesal, Seskoal, Koarmatim, Koarmabar, Kodiklatal, Kormar, Pushidrosal, Puspenerbal, dan Lantamal III.
 
Acara penutupan Sidang Wanbangopstik LXVIII TA.2016 diawali dengan pembacaan Laporan Pelaksanaan Sidang oleh Ketua Panitia Pelaksana Sidang Wanbangopstik LXIX 2016 Letkol Laut (P) Desmon Hermono Kusumo.
 
Hadir pada acara tersebut Kaskolinlamil, Kasarmabar, Kaskormar, Dan Kodikopslatal dan Komandan Lantamal III.

Kapuspen TNI : Isu Panglima TNI Minta Sumbangan “Fitnah”

Beredarnya isu berita yang dimuat akun Facebook mengatasnamakan  “Gatot Nurmantyo” dengan judul #PrayForAceh yang diunggah di media sosial tanggal 7 Desember 2016, pukul 07.59 WIB, yang berisi himbauan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta donasi dana untuk membantu korban gempa di Aceh adalah “FITNAH” dan “TIDAK BENAR”.

 
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos, M.Si., di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (9/12/2016) menegaskan bahwa Akun Facebook yang memuat berita tersebut adalah Fitnah, karena akun yang beredar di media sosial, bukanlah milik akun Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. “Pemilik Akun Facebook tersebut hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan nama Gatot Nurmantyo,” ucapnya
 
Kapuspen TNI menyatakan bahwa, berita yang diunggah di media sosial tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. “Penyebaran isu ini sangat mencemarkan nama baik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo secara pribadi maupun Institusi TNI,” tegasnya.
Lebih lanjut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan bahwa, pada Rabu sore (7/12/2016) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot memberangkatkan 218 personel Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kesehatan TNI, terdiri dari: 82 prajurit Yonkes Kostrad TNI AD, 61 prajurit Marinir TNI AL dan 31 personel Basarnas, RS. Mintohardjo TNI AL mengirimkan 6 orang dr. Spesialis, 1 orang dr. Umum dan 35 orang Kes Marinir terdiri dari 2 dr. Umum dan 33 personel kesehatan Marinir ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), untuk membantu korban gempa.
 
Selanjutnya, Kapuspen TNI membenarkan bahwa pada Rabu malam (7/12/2016), Panglima TNI bertolak ke Provinsi NAD dengan menggunakan Boeing-737 TNI AU.  Kemudian, pada Kamis (8/12/2016) Panglima TNI meninjau lokasi gempa serta mengecek kesiapan personel Satgas Kesehatan TNI, termasuk Rumah Sakit Lapangan dan beberapa alat berat TNI dalam membantu korban gempa di NAD.
 
Kapuspen TNI menambahkan bahwa, pada Jumat (9/12/2016) TNI memberangkatkan 300 Prajurit Zeni Konstruksi (Zikon) TNI, terdiri dari 100 personel Zikon 13 Jakarta dan 200 personel Zeni Marinir Jakarta, dengan menggunakan tiga pesawat Hercules TNI AU menuju lokasi gempa di NAD dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi bangunan yang rusak akibat dampak gempa.
 
“Kunjungan Panglima TNI dan kegiatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam rangka membantu korban, evakuasi dan merenovasi rumah maupun bangunan yang rusak akibat gempa. Semua ini wujud kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat, tanpa mengharap imbalan apapun,” tutur Kapuspen TNI.
 
Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa, sesuai dengan tugas pokok TNI yang tertuang dalam  Undang-undang RI Nomor 34 tentang TNI pasal 7 ayat (2) poin b, menyatakan bahwa tugas pokok TNI salah satunya adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) termasuk didalamnya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 
“Seluruh prajurit TNI wajib terpanggil bila terjadi bencana alam diseluruh wilayah Indonesia, untuk hadir memberikan bantuan kemanusiaan tanpa mengenal waktu, termasuk bencana yang terjadi di NAD saat ini,” pungkas Mayjen TNI Wuryanto.

TNI-Polri Siap Ciptakan Rasa Aman dan Lindungi Masyarakat

Menghadapi isu unjuk rasa pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016, TNI dan Polri siap menciptakan rasa aman dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kepada awak media, usai melaksanakan kegiatan video confrence dengan para Kapolda dan Pangkotama seluruh Indonesia di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

“Prajurit TNI-Polri siap memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi dari efek demonstrasi yang dimanfaatkan atau dapat berubah menjadi anarkis,” tegasnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa, semua prajurit bertugas untuk melindungi masyarakat dan mengamankan tempat-tempat objek vital strategis. Namun, apabila dalam aksi demontrasi yang berlanjut dengan aksi penjarahan, makaTNI-Polri dan masyarakat untuk tidak ragu-ragu melakukan tindakan pencegahan. “Apabila demonstrasi menjadi anarkis dan menjurus kepada tindakan makar, maka itu bukan urusan Kepolisian saja tapi TNI juga wajib bertindak,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa, aparat Intelijen TNI dan Polri harus selalu berkoodinasi untuk melihat, mencari dan menemukan siapapun yang mengajak berdemo baik sutradara maupun aktornya. “Identifikasi dan yakinkan betul yang bersangkutan ikut sampai demo selesai, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka yang bertanggung jawab,” ujarnya.

“Saya sudah perintahkan para Pangkotama TNI menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, guna menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan tetap melakukan aktifitas,” tegasnya.

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, aksi unjuk rasa ini tidak boleh terjadi berlarut-larut, sehingga menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan hidup tenang. “Kita semua harus bersama-sama sepakat, bahwa bangsa Indonesia sedang membangun, jangan karena sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang,” pungkasnya.

Ahok Orang yang Sangat Peduli Terhadap Umat Islam

deklarasiadvokatbergerak

Kasus dugaan penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok, kini telah diproses hukum di Bareskrim Polri. Namun demikian sebagian masyarakat tetap mendorong agar Ahok segera diproses hukum. Bahkan terkesan ada pemaksaan kehendak agar Ahok dijadikan tersangka terlepas apakah Ahok benar bersalah atau tidak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang telah mengeluarkan fatwa yang isinya Ahok telah menista Al Quran. Namun dalam hukum pidana seperti yang tercantum pada pasal 156 huruf a KUHP, disyaratkan adanya permusuhan atau kebencian terhadap suatu agama. Karenanya masyarakat diharapkan menunggu kinerja Polri untuk mengusut kasus tersebut. Masyarakat juga diminta jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak benar, sehingga akan menimbulkan kegaduhan politik.

Dengan menarik rumusan tersebut ke belakang atau sebelum Ahok membuat pernyataan di Pulau Seribu, kalau seandainya benar itu dikategorikan penistaan sebagaimana diatur dalam pasal 156 a, maka dengan menggunakan teori causalitas (sebab akibat), sebenarnya Ahok itu tidak pernah membenci agama mayoritas yaitu agama Islam.

Pandangan tersebut disampaikan oleh koordinator Advokat Bergerak C Suhadi SH MH, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu, ketika menanggapi maraknya kecaman terhadap calon gubernur pertahana DKI.

“Malah dalam kehidupannya sebagai pejabat publik dia sangat peduli dengan umat Islam. Terbukti dari data yang ada, Ahok sudah banyak membangun rumah ibadah (mesjid), memberangkatkan pegawai-pegawai rendahan untuk Umroh. Artinya dengan melihat sepak terjang Ahok yang sangat peduli dengan umat Islam, maka Ahok bukan orang yang membeci Agama Islam, malah boleh dibilang dia sangat mencintai agama Islam,” kata Suhadi.

Maka dengan berpegang kepada landasan itu, tegas Suhadi, Ahok bukan orang yang membenci Islam, bahkan justru sebaliknya yaitu salah satu orang yang peduli terhadap umat Islam.

Meskipun Ahok memang non muslim, namun faktanya dia satu-satunya gubernur yang telah berhasil membangun masjid raya milik Pemda DKI Jakarta di Jakarta Barat. Para marbod (penjaga masjid) banyak sekali yang sudah diberangkatkan oleh Ahok. Setiap bulan puasa, Ahok juga memperbolehkan pegawainya pulang lebih awal untuk mempersiapkan hidangan buka puasa.

“Saya minta jangan tutup mata terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Ahok, baik fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut, dengan kepemimpinannya, masyarakat sudah bisa merasakan perubahan Jakarta menuju ke arah yang lebih baik. Karenanya saya minta masyarakat untuk berfikir jernih dan tidak mengedepankan emosi sesaat,” pungkas Suhadi.

Laporkan Jaksa Agung ke Komjak, Keluarga Titus Igweh Terus Mencari Keadilan

IMG-20160920-WA0001Meski sudah dieksekusi mati di Nusa Kambangan oleh tim eksekusi Kejaksaan Agung 29 Juli lalu, kuasa hukum keluarga dan Michael Titus Igweh masih melakukan upaya hukum demi keadilan Titus. Pada selasa (20/9/2016), kuasa hukum Michael Titus Igweh, H Indra Sahnun Lubis mendatangi Komisi Kejaksaan RI untuk melaporkan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Sahnun menganggap keduanya diduga telah melakukan pelanggaran administrasi dan hukum dalam proses pelaksanaan eksekusi warga negara Nigeria tersebut.

Di sisi lain, menurutnya, Jaksa Agung menangguhkan eksekusi 10 terpidana mati, dengan alasan ada faktor yuridis dan non yuridis. “Jelas ini melanggar kepastian hukum. 14 orang masuk ruang isolasi tapi yang dieksekusi hanya 4 orang termasuk Titus, padahal Titus maupun Kuasa Hukum belum menerima Salinan Putusan PK ke 2 yang isinya Tolak dan klien kamipun belum  melakukan upaya Grasi yang mana terpidana mati masih mempunyai hak untuk mengajukannya,” kata Sahnun kepada wartawan usai mendatangi Komisi Kejaksaan, selasa (20/9/2019).

Dalam UU tentang Grasi Pasal 7 ayat 2, imbuhnya, pengajuan Grasi tidak dibatasi dan tidak ada kadaluarsa, sesuai juga dengan Putusan MK dalam Putusan No. 7/PUU-XII/2015, bahwa permohonan Grasi merupakan hak Prerogratif Presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak Konstitusional terpidana.

Sahnun mengisahkan, pada 18 Desember 2015 MA telah mengirimkan Surat No 1802/Panmud.Pidsus/XII/2015 ke PN Tangerang yang menyatakan permohonan PK ke 2 yang diajukan Titus telah memenuhi persyaratan formil untuk disidangkan. Perkara tersebut pun disidangkan di PN Tangerang. Pada 22 Juni 2016, MA menerima berkas perkara PK kedua yang dikirimkan oleh PN Tangerang, meskipun kuasa hukum mengaku belum menerima Register Perkaranya.

Permohonan PK kedua Titus tersebut akhirnya diputus MA pada 20 Juli lalu. Namun Sahnun selaku kuasa hukum keberatan karena tidak diberitahu salinan putusannya. “Bagaimana mungkin dalam waktu 14 hari kerja sejak berkas perkara yang baru dikirimkan 22 Juni dan pada saat itu libur lebaran kemudian pada 20 Juli Putus dengan amar Tolak, dalam waktu secepat itu perkara telah diputus, ini berbanding terbalik dengan perkara lainnya yang memakan waktu tahunan,” sesalnya.

Pada 26 Juli, sahnun juga sudah mengirimkan surat mohon penundaan Eksekusi Mati, karena keluarga Titus terlebih dahulu ingin bertemu untuk menemani detik-detik terakhir sebelum dieksekusi. Namun permohonan penundaan eksekusi dan permohonan bertemu Titus dari keluarga ditolak, yang kemudian pada Jum’at 29 Juli 2016 Titus dieksekusi mati.

Oleh karena itu, Sahnun menilai, pelaksanaan eksekusi mari tersebut menyalahi UU tentang tata cara pelaksanaan eksekusi mati, karena eksekusi hanya bisa dilaksanakan setelah paling cepat 3 X 24 jam setelah notifasi. “Kejaksaan Agung melanggar hak atas informasi yang seharusnya diterima pihak kuasa hukum maupun keluarga terpidana,” pungkasnya.

Panglima TNI: Narkoba Adalah Bisnis Ilegal terbesar di Indonesia

Bisnis yang paling besar di Indonesia saat ini adalah Narkoba tetapi itu adalah bisnis ilegal dan semua bisnis yang  ilegal pasti akan merapat kepada aparat keamanan untuk mencari perlindungan, bisa ke Polisi atau ke TNI. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan kuliah umum dihadapan  490 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), PMPP IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (26/8/2016).

Panglima TNI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, penyalahgunaan Narkoba di indonesia sudah sangat luar biasa, diperbatasan-perbatasan dan bahkan anak kecil pun sudah terkena Narkoba yang diracik dalam bentuk makanan saat ini. Pada tahun 2016 kurang lebih 5,1 juta penduduk yaitu sekitar 2% dari jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan Narkoba, dimana ada yang menjadi pengguna dan ada yang menjadi pengedar Narkoba.

Sekitar 15.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat penyalahgunaan Narkoba, korban akibat Narkoba sudah sangat banyak, dimana jumlah korban melebihi jumlah korban akibat serangan teroris yang ada di Indonesia. Sepengetahuan saya sepanjang ada teroris di indonesia korbannya tidak sampai 15.000 jiwa,” ucap Panglima TNI.

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dapat dibayangkan setiap tahun penduduk Indonesia kurang lebih 15.000 meninggal akibat Narkoba, dan ingat Narkoba adalah fenomena gunung es, dimana permukaannya saja terdapat 15.000 dan dibawahnya akan lebih banyak lagi. Semua kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia adalah untuk lost generation dan inilah yang dikatakan perang candu serta merupakan bagian dari perang modern yang dikatakan proxy war,” katanya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, dapat kita lihat di media baik televisi maupun cetak dan online, Polisi menangkap Narkoba tetapi pelaku dan pengedar Narkoba tidak pernah habis. Narkoba yang ada di Indonesia kebanyakan berasal dari China yang transit di Malaysia, walaupun kita ketahui bersama di Malaysia dilarang, namun sampai sekarang BNN belum dapat bekerja sama dengan pihak Malaysia tidak diijinkan.

“Saat ini Tim Investigasi TNI bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan PPATK sedang melakukan pencarian informasi dari bekas-bekas tahanan yang sudah dibebaskan untuk mengungkap testimoni Freddy Budiman yang di sampaikan oleh Haris Azhar,” pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lantamal III Gelar Penyuluhan Hukum Tentang KDRT

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta dalam rangka HUT Ke-70 Jalasenastri menyelenggarakan Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III    di gedung SerbagunaMarkas Komando (Mako) Lantamal  III, Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Kamis (25/08).

Wadan Lantamal III Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E., dalam sambutannya mewakili Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana, S.H. mengatakan, mengamati perkembangan lingkungan strategis berdampak terhadap perilaku prajurit dan keluarganya serta berimplikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seperti KDRT.

“Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam bentuk penyuluhan agar dapat memahami aturan-aturan yang berlaku,” kata Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E.

Dalam penyuluhan  hukum  tersebut menampilkan dua narasumber yakni  Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH) Ali Ridlo, S.H, M.M. dan W Hadi Sukrisno, SH, M.H, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang dan pengacara dari kantor Sandy & Sukrisno Law Firm dan Klinik Hukum 24 Jam yang banyak menangani kasus hukum para artis ibukota. Bertindak selaku moderator yakni Kasubdisbanhatkum Diskum Lantamal III, Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan.

Dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan para peserta dapat menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, agar bisa memahami dan menambah pengetahuan di bidang hukum terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta meningkatkan kesadaran hukum ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III untuk mengurangi perbuatan yang melangggar aturan hukum.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Korcab III DJAB Ny. I Ketut Suardana beserta pengurus, para Asisten Danlantamal III, Danpomal Lantamal III dan para Kadis/Kasatlak Lantamal III.

KPK: “Jangan Menganggap Korupsi itu Budaya”

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menegaskan bahwa maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah suatu budaya. “KPK tidak setuju bila dikatakan korupsi itu budaya. Karena, budaya itu sifatnya membangun, bukan merusak”, kata Sujanarko‎ di hadapan seluruh pejabat Eselon 1 sampai 4 dalam acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementrian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Kamis‎ (11/8).

Menurut Sujanarko, ada beberapa penyebab timbulnya korupsi di Indonesia. Diantaranya, faktor struktural dan juga faktor sejarah dimana struktur oligarki yang dikuasai oleh elit lama. “Desentralisasi juga menciptakan aktor dan modus baru korupsi di Indonesia, seperti misalnya Pilkada. Berikutnya adalah kualitas regulasi untuk usaha, misalnya dalam pemberian ijin usaha. Kualitas peradilan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya korupsi. Penyebab korupsi lainnya adalah melimpahnya sumber daya alam suatu negara”, ungkap Sujanarko.

Yang jelas, kata dia, korupsi itu bisa merusak harga pasar, merusak demokrasi, merusak kualitas hidup, dan mengancam kesinambungan pembangunan. “Partai Politik merupakan unsur atau elemen yang paling korup. Karena, lewat Parpol itu pejabat dipilih. Parpol juga yang membuat regulasi atau UU, yang semuanya itu diarahkan untuk kepentingan kelompok mereka. Oleh karena itu, jadi pejabat itu harus memiliki integritas yang tinggi”, tandas Sujanarko.

Sujanarko menjelaskan, yang merupakan delik-delik korupsi yang diadopsi dari KUHP diantaranya delik yang terkait dengan kerugian negara, pemberian sesuatu kepada PNS (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. “Misalnya, ada pejabat memberikan sinyal pada pengusaha untuk memberikan sesuatu agar surat ijin usahanya diteken, ini sudah masuk korupsi. Atau perbuatan curang dimana dalam pengadaan barang dilakukan oleh keluarga dari si pejabat yang bersangkutan”, tegas Sujanarko.

Sujanarko menambahkan, niat jahat dari seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu bisa diukur. Caranya, dengan menelisik isi percakapan dari si pejabat tersebut. Bisa melalui telepon, SMS, WA, email, dan media sosial lainnya. “Dari isi percakapan itu kita bisa mengukur niat jahat dari seseorang. Kalau tidak ditemukan niat jahat, itu namanya kelalaian”, imbuh Sujanarko.

Tak hanya itu, Sujanarko mengungkapkan bahwa tidak semua kerugian negara itu masuk kategori korupsi. “Contoh dalam hal pembelian barang atau jasa. Pembelian barang itu berkaitan erat dengan kompensi seseorang. Misalnya, ada pihak menemukan harga batik Rp200 ribu‎. Tapi, saya bisa membeli batik sejenis dengan harga Rp125 ribu, karena istri saya pedagang batik besar. Itu bukan korupsi, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan barang dari pihak yang harganya rendah. Kecuali, dia mendapatkan komisi atas harga barang tersebut”, tegas Sujanarko.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan bahwa tujuan acara sosialisasi ini‎ digelar untuk mengetahui delik dan ancaman tindak pidana korupsi agar diketahui oleh seluruh jajarannya. “Kami ingin bekerja dengan baik dan benar. Dimana kita ingin sukses dalam menjalankan program-program, juga sukses dalam administrasinya. Saya yakin tidak ada satu pun pejabat berniat korupsi. Hal itu hanya bisa terjadi karena ketidakmampuan secara administrasi, yang akan terus kita perbaiki”, kata Agus seraya menyebutkan bahwa Kemenkop dan UKM mendapat label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan nilai 72 atas reformasi birokrasi.

Agus juga mengungkapkan, pihaknya melakukan transparansi kerja yang bisa diketahui dan diawasi langsung oleh masyarakat. “Kita memiliki pusat pengaduan atau Call Center. Bisa juga melalui media sosial yang kita miliki seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Bahkan, untuk pengurusan ijin usaha mikro dan kecil, sertifikat notaris untuk koperasi, serta hak cipta, semunya gratis alias tidak ada pungutan liar”, ujar Agus.

Selain itu, lanjut Agus, pihaknya juga aktif menggelorakan Revolusi Mental. Dimana di dalamnya mencakup integritas, etos kerja, dan gotong-royong. “Integritas itu berarti kita jangan korupsi. Sedangkan terkait etos kerja kita melakukan pengawasan melekat. Yang jelas, upaya-upaya mengarah ke profesionalisme PNS kan terus kita tingkatkan”, pungkas Agus.

Kapuspen TNI : Respon TNI Terhadap Testimoni Freddy Budiman

Mabes TNI bertindak cepat dan merespon positif pernyataan Sdr. Haris Azhar terkait testimoni Freddy Budiman dengan membentuk Tim Investigasi. Pembentukan Tim Investigasi sebagai komitmen TNI perang terhadap Narkoba, demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, saat mengikuti dialog di salah satu Stasiun Televisi Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa malam (9/8/2016).

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa Tim Investigasi yang dipimpin oleh Pati TNI Bintang Tiga yaitu Irjen TNI dengan wakilnya Asintel Panglima TNI dengan Koordinator lapangan yaitu Komandan Puspom TNI. Tim Ivestigasi ini beranggotakan staf Itjen TNI, Puspom TNI, Intelijen TNI, Babinkum TNI, Puspen TNI, Srenum TNI dan Spers TNI.

Tim Investigasi ini akan bekerja untuk menelusuri dugaan keterlibatan anggota TNI dalam jaringan Narkoba dari berbagai pihak yang memiliki informasi penting.

“Tim Investigasi ini akan bekerja untuk menggali informasi terhadap berbagai pihak seperti oknum prajurit TNI yang sudah pernah diperiksa, di pidana dan di penjara karena persoalan Narkoba, awalnya dari situ,” ujar Kapuspen TNI.

Dalam kesempatan tersebut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa, tugas yang diemban Tim Investigasi dapat membangun kerjasama dan bersinergi dengan instansi lain yaitu Polri, BNN dan pihak-pihak lainnya sebagai pengembangan informasi yang disampaikan Sdr. Haris Azhar untuk membongkar keterlibatan oknum TNI dalam jaringan peredaran Narkoba.

Mayjen TNI Tatang Sulaiman juga merespon positif 200 pengacara yang akan membela Haris Azhar dalam menghadapi laporan TNI dan BNN terkait testimoni Freddy Budiman, diharapkan bisa membantu TNI dalam membuktikan testimoni tersebut.

“Alangkah baiknya para pengacara yang berkumpul mengumpulkan bukti-bukti, maka nanti akan bertemu dengan Tim Investigas dari TNI. Karena semangatnya sama, pemberantasan Narkoba,” tegas Kapuspen TNI.

TNI menaruh harapan besar ada kejelasan, apabila telah ditemukan bukti-bukti awal dan dipadukan antara pihak Kepolisian, informasi Sdr. Haris Azhar dan pengacaranya dengan Tim Investigasi TNI. “Seandainya terbukti ada keterlibatan Pati TNI Bintang Dua, maka harus di proses hukum, itulah oknum bukan institusi, namun apabila hasil penyelidikan Kepolisian dan Tim Investigasi TNI dinyatakan tidak terbukti maka masyarakat perlu tahu tentang ini, karena terlanjur ada tuduhan, ada Pati TNI backing Narkoba,” ujar Mayjen TNI Tatang Sulaiman.