Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Sumber daya Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian nasional. UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%. Kemampuan dalam menyerap More »

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Negara sudah final, siapapun tidak boleh merubahnya, jika ada yang mengajak untuk merubahnya jangan dipercaya dan jangan diikuti, itu adalah pengkhianat bangsayang akan mencelakakan bangsa Indonesia. Untuk itu, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan Pancasila.   More »

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Indonesia patut bernafas lega, karena di tengah-tengah kelesuan ekonomi dunia yang belum ada tanda-tanda pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik. Bahkan jika dibandingkan dengan negara G20 perkembangan ekonomi Indonesia berada di urutan More »

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di bawah kepemimpinan Braman Setyo mengusung paradigma baru ingin menjadi lembaga yang inklusif atau terbuka, sehingga terjalin kemitraan strategis penyaluran dana More »

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa gedung Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat harus segera difungsikan, karena memang gedung tersebut dibangun untuk LKAAM provinsi Sumatera Barat dan telah More »

 

Category Archives: Hukum

Kuasa Hukum Minta Para Pihak Tak Intervensi Kepolisian untuk Menahan Bong Parnoto

 

Kuasa Hukum Direktur Utama PT Rajawali Parama Konstruksi Bong Parnoto, Partahi Sihombing SH & Arno Gautama Harjono SH MH keberatan terhadap sejumlah pihak yang meminta kliennya ditahan oleh Bareskrim Polri. Beberapa hari lalu muncul pemberitaan di berbagai media tentang permintaan baik dari Komisi III DPR RI, Kompolnas maupun pengamat hukum agar menahan tersangka kasus dugaan pemalsuan dan pencurian dokumen pengalaman pekerjaan milik PT Teralindo Lestari tersebut.

Baik Partahi maupun Arno menilai laporan pidana yang diajukan oleh PT Teralindo Lestari sebagai pelapor sangat tidak berdasar. Mereka pun sudah konfirmasi ke sejumlah anggota Komisi III DPR, ternyata anggota Komisi III DPR yang muncul di pemberitaan tersebut tidak mengeluarkan pernyataan sebagaimana di pemberitaan.

“Yang dipermasalahkan adalah mengenai referensi kerja yang diklaim oleh pelapor sebagai milik PT Teralindo Lestari. Padahal faktanya, referensi tersebut bukan referensi kerja Teralindo Lestari, tetapi merupakan referensi produk yang tertulis sebagai “Amstrong Pumps Project Experience in Indonesia”, kata Partahi Sihombing & Arno Gautama, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Berarti referensi tersebut, jelas Partahi maupun Arno, referensi penjualan produk pompa Amstrong dan Bong Parnoto sebagai Dirut PT Rajawali Parama Konstruksi adalah salah satu distributor pompa Amstrong di Indonesia yang secara yuridis juga berhak memakai referensi produk tersebut, karena baik PT Rajawali maupun PT Teralindo sama-sama agen/distributor pompa Amstrong. Terlebih lagi pihak prinsipal di Kanada telah menyetujui dan membolehkan Bong Parnoto menggunakan/memakai referensi produk tersebut.

Pada 2013, Bong Parnoto pernah dilaporkan oleh PT Teralindo Lestari, hanya saja nama pelapornya berbeda. Laporan tersebut pada 2014 telah di SP3, karena tidak cukup bukti. Kemudian pada 2016 dilaporkan kembali juga oleh pelapor yang sama, yang saat ini menjabat Dirut PT Teralindo Lestari. Dan pasalnya ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 362 (pencurian).

“Sejak awal kami sudah merasa aneh, karena apa yang dicuri oleh klien kami. Karena flashdisk yang ada referensi produk tersebut dibagikan kepada seluruh peserta seminar yang diadakan oleh PT Teralindo Lestari. Dan flasdisk tersebut ada di klien kami karena diberikan oleh salah seorang peserta seminar. Jadi apa yang dicuri dan apa yang dikatakan perbuatan melawan hukum”, elak Partahi dan Arno.

Tentang tuduhan memalsukan referensi tersebut, menurutnya, tidak ada satu saksipun dan alat bukti yang lain yang dapat membuktikan Bong Parnoto memalsukan referensi tersebut. “Karena dulu pernah di SP3, seharusnya secara yuridis SP3 tersebut dibatalkan terlebih dahulu melalui Putusan praperadilan”, imbuh Arno.

Kasus ini sendiri mencuat setelah PT Teralindo Lestari melaporkan Dirut PT Rajawali Bong Parnoto atas kasus pemalsuan surat seperti diatur dalam pasal 263 KUHP. Laporan itu diterima Dittipidum Bareskrim Polri pada 12 April 2016, dengan Nomor Laporan: LP/382/IV/2016/Bareskrim.

Setelah melakukan penyelidikan, Dittipidum pun menetapkan Bong sebagai tersangka bersamaan dengan terbitnya surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) No: B/226/XI/2016/Dit. Tipidum, 16 November 2016.

Selain kasus pemalsuan surat, penyidik juga tengah mengusut dugaan tindak pidana Paten seperti diatur dalam pasal 130 UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten dengan terlapor yang sama yakni Bong Parnoto. Ia dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi No: LP/560/VI//2016, tanggal 3 Juni 2016.

Terakhir, Bong Parnoto juga dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan Laporan Polisi No: LP/848/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 20 Agustus. Bong diduga melakukan penipuan dalam pembagian segmen pasar komersial atas produk pompa merek Amstrong.

Modus yang digunakan Bong Pranoto selaku Dirut PT Rajawali Parama Konstruksi dan Tarmono selaku Sales Engineer PT RPK adalah menggunakan surat pengalaman kerja lima tahun PT Teralindo Lestary (TL), untuk memenangkan tender proyek PT Indonesia International Expo (IIE) guna pengerjaan Pompa Fire, Chiler and Plumbing.

Kasum TNI : Penulisan Sejarah Harus Dilakukan Secara Objektif

 Cara pandang dalam menyikapi penulisan-penulisan sejarah harus dilakukan secara objektif dan perlu mendapat penggalian yang lebih dalam lagi. Demikian dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Sejarah (Rakornis Sejarah) TNI TA. 2017 yang diikuti oleh 78 peserta, di Ruang Balairung Pahlawan Museum Satriamandala, Jl. Gatot Subroto No. 14, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Kasum TNI menuturkan bahwa, penyelenggaran Rakornis Sejarah TNI tahun ini merupakan momen yang penting untuk melaksanakan kegiatan atau mensinergikan kegiatan dari masing-masing angkatan, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan. “Tentunya ini menjadi tanggung jawab satuan dimana pemahaman atau persamaan pendapat tentang sejarah harus disikapi dan merupakan kegiatan yang sangat terpadu serta ini sangat penting,” ungkapnya.

            Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengatakan bahwa, kegiatan Rakornis Sejarah TNI tahun 2017 yang mengangkat tema “Membangun sinergitas sejarah TNI guna mewujudkan TNI yang kuat hebat profesional dan dicintai rakyat” perlu dipahami dan terus dikuatkan.

“Saya nilai ini merupakan tema yang tepat dan sejalan dengan tugas pokok serta arah kebijakan Panglima TNI dalam rangka menggali lagi pengertian-pengertian dan pandangan di dalam menangkal persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan TNI saat ini maupun masa mendatang,” ujar Kasum TNI.

Kasum TNI mengatakan bahwa, sejarah merupakan suatu kegiatan atau rangkaian peristiwa masa lalu yang sebenarnya harus mampu direkam secara tepat dan baik sehingga dapat digunakan sebagai dokumen terpercaya dan absah. “Jadinya sah adanya, tentang sesungguhnya yang pernah terjadi di masa lampau sekaligus digunakan sebagai kajian bagi generasi berikutnya,” katanya.

Lebih lanjut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menyampaikan bahwa, penulisan atau penyajian sejarah yang objektif mengalami kesulitan, karena didalamnya sangat dipengaruhi oleh individu di dalam penulisan, baik si Penulis itu sendiri maupun referensi-referensi yang digunakan. “Karena sejarah TNI merupakan bagian penting pendukung dan mewujudkan keberhasilan tugas pokok TNI saat ini dan yang akan datang,” tuturnya.

Terkait dengan sinergitas insan sejarah, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengharapkan melalui Rakornis Sejarah TNI kali ini selanjutnya dapat secara intens dilakukan kegiatan secara sinergi aprobility antar Angkatan dan tingkat pusat di Mabes TNI sehingga terukur dan terpadu.

“Titik pesannya supaya bisa dibuahkan hasil atau kesimpulan dari rembuk bersama, melalui Rakornis ini ke depannya perlu ada perubahan, melalui sejarah buat menjadi suatu icon positif, hasil pemikiran teman-teman nanti merupakan langkah terbaik dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang ada dimasa kini dan masa yang akan datang,” imbuh Kasum TNI.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kasum TNI menyampaikan penekanan sebagai berikut: tingkatkan terus pembinaan kesejarahan dijajaran masing-masing Angkatan dan Mabes TNI; ciptakan dan jalin kerja sama dengan sejarawan; tingkatkan kemampuan teknis para sejarawan, petugas sejarawan dijajaran TNI, sehingga dengan penyelenggaraan Rakornis ini dapat memberikan sumbangan bagi organisasi dan meningkatkan tugas organisasi di satuan masing-masing khususnya di lingkungan sejarah.

Panglima TNI : Media Sumber Informasi dan Pendidikan Strategis

Insan Pers atau Media merupakan sumber informasi dan pendidikan yang memiliki peran penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada acara Gala Dinner Hari Pers Nasional 2017 dengan tema “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut, bertempat di Islamic Centre, Kota Ambon, Rabu malam (8/2/2017).
 
Panglima TNI mengatakan bahwa, Indonesia mempunyai peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus dalam 10 tahun terakhir, dimana tingkat kemiskinan terus menurun dan cadangan devisa Indonesia terus meningkat.  “Semuanya sangat mudah kalau dilakukan  bersama-sama, dan semuanya tergantung saudara-saudara Insan Pers dalam mempublikasikan di media massa,” ucapnya.
 
Tidak bisa dipungkiri bahwa Insan Pers sebelum Indonesia  merdeka memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme merebut kemerdekaan. Peran Pers melalui pemberitaannya menyebarkan energi sosial diseluruh nusantara dengan sesanti merdeka atau mati,” tutur Panglima TNI.
 
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, pada masa pembangunan nasional dan kondisi global sekarang ini, dikhawatirkan kompetisi global menjadi konspirasi global, itu sangat berbahaya. “Nasionalisme dan patriotisme sangat diperlukan dalam menyatukan dan mempersatukan NKRI untuk menjaga kondisi dan jalannya roda perekonomian Indonesia,” tegasnya.
 
Menurut Panglima TNI, media berperan dalam  menyadarkan masyarakat akan ancaman bangsa, jangan sampai terjadi lagi informasi yang disampaikan justru memperuncing dan menyebabkan perbedaan dan permusuhan. “Berikan informasi yang sebenarnya dengan bahasa yang santun dan menyejukkan, karena ini yang dirindukan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
 
Diakhir sambutannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak masyarakat Maluku, khususnya  seluruh Insan Pers mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. “Selamat berjuang para pahlawan ku Insan Pers,” pungkasnya.
 
Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Asintel Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Pangdam XVI/Pattimura, Kapuspen TNI, Kapolda Maluku, Kakor Brimob, Ketua Dewan Pers dan Tokoh-tokoh Pers Nasional serta Tokoh Masyarakat Maluku.

Majelis Hakim Tunda SK Menkumham terkait PKP Indonesia

Sidang Perkara Dualisme PKPI di PTUN Jakarta Senin (30/1/2017). Dalam putusan sela, Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Kubu Haris Sudarno Untuk menunda berlakunya SK Menkumham
Sidang Perkara Dualisme PKPI di PTUN Jakarta Senin (30/1/2017). Dalam putusan sela, Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Kubu Haris Sudarno Untuk menunda berlakunya SK Menkumham

Sidang Perkara Dualisme PKPI di PTUN Jakarta Senin (30/1/2017). Dalam putusan sela, Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Kubu Haris Sudarno Untuk menunda berlakunya SK Menkumham No: M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dipimpin oleh Roni Erry Saputro dalam putusan selanya mengabulkan gugatan kepengurusan PKP Indonesia Pimpinan Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekjen Semuel Samson. Partai ini merupakan partai warisan Bang Yos yang didirikan oleh alm Jenderal Pur Edi Sudrajat.

Dalam perkara No 308/G/2016/PTUN-JKT ini majelis menyatakan menunda berlakunya SK Menkumham No: M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 terkait SK Menkumham tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum, Prof Dr AM Hendropriyono ST SH MH.

“Putusan sela ini juga menunda berlakunya SK Menkumham No. M-HH-28 AH 11.01 TAHUN 2016 yang menyangkut AD ART, SK Menkumham No. M-HH-29 AH 11.01 TAHUN 2016 tentang susunan kepengurusan dan SK Menkumham No. M-HH-01 AH 11.01 TAHUN 2017 tanggal 10 Januari 2017 Mengenai perubahan susunan Kepengurusan PKP Indonesia,” kata Roni Erry Saputro saat membacakan putusan tersebut pada senin (30/1/2017).

Menkumham juga dilarang mengeluarkan surat yang berkaitan dengan PKPI selama proses perkara 308 berlangsung hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Usai persidangan, Haris Sudarno menyatakan rasa syukurnya atas putusan sela ini. “Kami berharap putusan perkara ini sampai final seperti ini, berarti majelis hakim dapat melihat kebenaran secara jernih,” kata Haris.

Sementara itu Indra Sahnun Lubis kuasa hukum PKP Indonesia Haris Sudarno menyesalkan pengesahan SK pimpinan Hendropriyono di tengah sedang berprosesnya perkara di PTUN. Iapun menilai Hendropriyono tidak pernah berkecimpung di PKP Indonesia. “Saya heran dengan Menkumham sekarang karena sering membuat keputusan yang salah terkait Parpol ,” kata Indra.

Pada sidang tersebut juga dibahas mengenai permintaan pihak ketiga PKPI Hendropriyono. Kuasa hukum DPN PKPI Hendropriyono
Hendrawarman dan Meitha Wila Roseyani menilai karena ingin membatalkan SK Menkumham terkait PKPI Hendropriyono maka pihaknya merasa berkepentingan. “Kita mendukung SK Menkumham untuk tetap dipertahankan. Karena SK tersebut sudah sesui AD/ART dan undang-undang untuk menerbitkan SK Parpol,” tutur Hendrawan.

Oleh majelis, PKPI Hendro diminta untuk melengkapi berkasnya dan permohonannya baru akan diputuskan senin depan.

Namun Kuasa Hukum PKP Indonesia Haris Sudarno lainnya, Safril Partang menolak adanya pihak ketiga dalam perkara ini, karena sudah ada putusan sela untuk menunda berlakunya SK Menkumham terkait PKPI Hendro.

Meski demikian tergugat dari Menkumham, Imam Choirul Muttaqin tidak keberatan adanya pihak ketiga ini.

Roni Erry Saputro menyatakan, SK Menkumham tersebut ditunda hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht). “Tindakan tergugat bertentangan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Dikabulkan demi Adanya kepastian hukum,” kata Roni.

Sidang akan dilanjutkan senin pekan depan dengan agenda duplik tergugat dan sikap majelis terkait permohonan Pihak ketiga.

Pada hari yang sama juga digelar sidang perkara no: 256/G/2016/PTUN-JKT. Dalam perkara ini Haris menggugat karena perubahan susunan kepengurusan yang dihasilkan KLB yang sah tak kunjung diterbitkan Menkumham.

Sidang Wanbangopstik 2016 di Kolinlamil Berakhir

Setelah melaksanakan mekanisme diskusi, paparan dan tanya jawab selama tiga hari penuh dari tanggal 14 s.d 16 Desember 2016, akhirnya Sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik (Wanbangopstik) LXVIII Tahun 2016 yang dilaksanakan di Mako Kolinlamil hari ini Jumat sore(16/12) resmi ditutup.

Wakil Asisten Operasi Kasal Laksamana Pertama (Laksma) TNI Mintoro Yulianto, S.Sos.,M.Si., mewakili Asisten Operasi Kasal Laksda TNI I.N.G.N Ary Atmaja, S.E. menutup Sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik (Wanbangopstik) LXIX Tahun 2016.
 
Hasil dari Wanbangopstik adalah menghasilkan 8 konsep Petunjuk induk, Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Lapangan (Juklap) serta 1 kajian atau piranti Lunak yang berkualitas dan bermanfaat sebagai Legal Standing dalam implementasi operasi dan latihan dilingkungan organisasi TNI AL dan akan ditindaklanjuti untuk diselaraskan tim Kotama masing-masing.
 
Dalam amanatnya Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI I.N.G.N. Ary Atmaja,S.E. yang dibacakan Waasops Kasal Laksma TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. mengatakan bahwa seluruh piranti lunak atau naskah yang didiskusikan dalam sidang telah teruji dengan baik, selanjutnya agar piranti lunak yang telah teruji segera di sempurnakan oleh tim perumus.
 
“Kedepan Wanbangopstik akan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun guna mengakomodir tingginya dinamika Review dan Updating piranti lunak yang di perlukan guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AL menuju World Class Navy,” ujar Waasops.
 
Selanjutnya kegiatan sidang Wanbangopstik ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan pembahasan materi-materi yang menitikberatkan pada perkembangan doktrin Operasi dan Taktik sesuai dengan perkembangan situasi lingkungan strategis, serta kondisi alutsista.
 
Sidang yang diikuti oleh peserta dari Mabesal, Seskoal, Koarmatim, Koarmabar, Kodiklatal, Kormar, Pushidrosal, Puspenerbal, dan Lantamal III.
 
Acara penutupan Sidang Wanbangopstik LXVIII TA.2016 diawali dengan pembacaan Laporan Pelaksanaan Sidang oleh Ketua Panitia Pelaksana Sidang Wanbangopstik LXIX 2016 Letkol Laut (P) Desmon Hermono Kusumo.
 
Hadir pada acara tersebut Kaskolinlamil, Kasarmabar, Kaskormar, Dan Kodikopslatal dan Komandan Lantamal III.

Kapuspen TNI : Isu Panglima TNI Minta Sumbangan “Fitnah”

Beredarnya isu berita yang dimuat akun Facebook mengatasnamakan  “Gatot Nurmantyo” dengan judul #PrayForAceh yang diunggah di media sosial tanggal 7 Desember 2016, pukul 07.59 WIB, yang berisi himbauan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta donasi dana untuk membantu korban gempa di Aceh adalah “FITNAH” dan “TIDAK BENAR”.

 
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos, M.Si., di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (9/12/2016) menegaskan bahwa Akun Facebook yang memuat berita tersebut adalah Fitnah, karena akun yang beredar di media sosial, bukanlah milik akun Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. “Pemilik Akun Facebook tersebut hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan nama Gatot Nurmantyo,” ucapnya
 
Kapuspen TNI menyatakan bahwa, berita yang diunggah di media sosial tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. “Penyebaran isu ini sangat mencemarkan nama baik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo secara pribadi maupun Institusi TNI,” tegasnya.
Lebih lanjut Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan bahwa, pada Rabu sore (7/12/2016) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot memberangkatkan 218 personel Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kesehatan TNI, terdiri dari: 82 prajurit Yonkes Kostrad TNI AD, 61 prajurit Marinir TNI AL dan 31 personel Basarnas, RS. Mintohardjo TNI AL mengirimkan 6 orang dr. Spesialis, 1 orang dr. Umum dan 35 orang Kes Marinir terdiri dari 2 dr. Umum dan 33 personel kesehatan Marinir ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), untuk membantu korban gempa.
 
Selanjutnya, Kapuspen TNI membenarkan bahwa pada Rabu malam (7/12/2016), Panglima TNI bertolak ke Provinsi NAD dengan menggunakan Boeing-737 TNI AU.  Kemudian, pada Kamis (8/12/2016) Panglima TNI meninjau lokasi gempa serta mengecek kesiapan personel Satgas Kesehatan TNI, termasuk Rumah Sakit Lapangan dan beberapa alat berat TNI dalam membantu korban gempa di NAD.
 
Kapuspen TNI menambahkan bahwa, pada Jumat (9/12/2016) TNI memberangkatkan 300 Prajurit Zeni Konstruksi (Zikon) TNI, terdiri dari 100 personel Zikon 13 Jakarta dan 200 personel Zeni Marinir Jakarta, dengan menggunakan tiga pesawat Hercules TNI AU menuju lokasi gempa di NAD dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi bangunan yang rusak akibat dampak gempa.
 
“Kunjungan Panglima TNI dan kegiatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam rangka membantu korban, evakuasi dan merenovasi rumah maupun bangunan yang rusak akibat gempa. Semua ini wujud kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat, tanpa mengharap imbalan apapun,” tutur Kapuspen TNI.
 
Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa, sesuai dengan tugas pokok TNI yang tertuang dalam  Undang-undang RI Nomor 34 tentang TNI pasal 7 ayat (2) poin b, menyatakan bahwa tugas pokok TNI salah satunya adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) termasuk didalamnya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 
“Seluruh prajurit TNI wajib terpanggil bila terjadi bencana alam diseluruh wilayah Indonesia, untuk hadir memberikan bantuan kemanusiaan tanpa mengenal waktu, termasuk bencana yang terjadi di NAD saat ini,” pungkas Mayjen TNI Wuryanto.

TNI-Polri Siap Ciptakan Rasa Aman dan Lindungi Masyarakat

Menghadapi isu unjuk rasa pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016, TNI dan Polri siap menciptakan rasa aman dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kepada awak media, usai melaksanakan kegiatan video confrence dengan para Kapolda dan Pangkotama seluruh Indonesia di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

“Prajurit TNI-Polri siap memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi dari efek demonstrasi yang dimanfaatkan atau dapat berubah menjadi anarkis,” tegasnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa, semua prajurit bertugas untuk melindungi masyarakat dan mengamankan tempat-tempat objek vital strategis. Namun, apabila dalam aksi demontrasi yang berlanjut dengan aksi penjarahan, makaTNI-Polri dan masyarakat untuk tidak ragu-ragu melakukan tindakan pencegahan. “Apabila demonstrasi menjadi anarkis dan menjurus kepada tindakan makar, maka itu bukan urusan Kepolisian saja tapi TNI juga wajib bertindak,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa, aparat Intelijen TNI dan Polri harus selalu berkoodinasi untuk melihat, mencari dan menemukan siapapun yang mengajak berdemo baik sutradara maupun aktornya. “Identifikasi dan yakinkan betul yang bersangkutan ikut sampai demo selesai, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka yang bertanggung jawab,” ujarnya.

“Saya sudah perintahkan para Pangkotama TNI menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, guna menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan tetap melakukan aktifitas,” tegasnya.

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, aksi unjuk rasa ini tidak boleh terjadi berlarut-larut, sehingga menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan hidup tenang. “Kita semua harus bersama-sama sepakat, bahwa bangsa Indonesia sedang membangun, jangan karena sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang,” pungkasnya.

Ahok Orang yang Sangat Peduli Terhadap Umat Islam

deklarasiadvokatbergerak

Kasus dugaan penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok, kini telah diproses hukum di Bareskrim Polri. Namun demikian sebagian masyarakat tetap mendorong agar Ahok segera diproses hukum. Bahkan terkesan ada pemaksaan kehendak agar Ahok dijadikan tersangka terlepas apakah Ahok benar bersalah atau tidak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang telah mengeluarkan fatwa yang isinya Ahok telah menista Al Quran. Namun dalam hukum pidana seperti yang tercantum pada pasal 156 huruf a KUHP, disyaratkan adanya permusuhan atau kebencian terhadap suatu agama. Karenanya masyarakat diharapkan menunggu kinerja Polri untuk mengusut kasus tersebut. Masyarakat juga diminta jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak benar, sehingga akan menimbulkan kegaduhan politik.

Dengan menarik rumusan tersebut ke belakang atau sebelum Ahok membuat pernyataan di Pulau Seribu, kalau seandainya benar itu dikategorikan penistaan sebagaimana diatur dalam pasal 156 a, maka dengan menggunakan teori causalitas (sebab akibat), sebenarnya Ahok itu tidak pernah membenci agama mayoritas yaitu agama Islam.

Pandangan tersebut disampaikan oleh koordinator Advokat Bergerak C Suhadi SH MH, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu, ketika menanggapi maraknya kecaman terhadap calon gubernur pertahana DKI.

“Malah dalam kehidupannya sebagai pejabat publik dia sangat peduli dengan umat Islam. Terbukti dari data yang ada, Ahok sudah banyak membangun rumah ibadah (mesjid), memberangkatkan pegawai-pegawai rendahan untuk Umroh. Artinya dengan melihat sepak terjang Ahok yang sangat peduli dengan umat Islam, maka Ahok bukan orang yang membeci Agama Islam, malah boleh dibilang dia sangat mencintai agama Islam,” kata Suhadi.

Maka dengan berpegang kepada landasan itu, tegas Suhadi, Ahok bukan orang yang membenci Islam, bahkan justru sebaliknya yaitu salah satu orang yang peduli terhadap umat Islam.

Meskipun Ahok memang non muslim, namun faktanya dia satu-satunya gubernur yang telah berhasil membangun masjid raya milik Pemda DKI Jakarta di Jakarta Barat. Para marbod (penjaga masjid) banyak sekali yang sudah diberangkatkan oleh Ahok. Setiap bulan puasa, Ahok juga memperbolehkan pegawainya pulang lebih awal untuk mempersiapkan hidangan buka puasa.

“Saya minta jangan tutup mata terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Ahok, baik fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut, dengan kepemimpinannya, masyarakat sudah bisa merasakan perubahan Jakarta menuju ke arah yang lebih baik. Karenanya saya minta masyarakat untuk berfikir jernih dan tidak mengedepankan emosi sesaat,” pungkas Suhadi.

Laporkan Jaksa Agung ke Komjak, Keluarga Titus Igweh Terus Mencari Keadilan

IMG-20160920-WA0001Meski sudah dieksekusi mati di Nusa Kambangan oleh tim eksekusi Kejaksaan Agung 29 Juli lalu, kuasa hukum keluarga dan Michael Titus Igweh masih melakukan upaya hukum demi keadilan Titus. Pada selasa (20/9/2016), kuasa hukum Michael Titus Igweh, H Indra Sahnun Lubis mendatangi Komisi Kejaksaan RI untuk melaporkan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Sahnun menganggap keduanya diduga telah melakukan pelanggaran administrasi dan hukum dalam proses pelaksanaan eksekusi warga negara Nigeria tersebut.

Di sisi lain, menurutnya, Jaksa Agung menangguhkan eksekusi 10 terpidana mati, dengan alasan ada faktor yuridis dan non yuridis. “Jelas ini melanggar kepastian hukum. 14 orang masuk ruang isolasi tapi yang dieksekusi hanya 4 orang termasuk Titus, padahal Titus maupun Kuasa Hukum belum menerima Salinan Putusan PK ke 2 yang isinya Tolak dan klien kamipun belum  melakukan upaya Grasi yang mana terpidana mati masih mempunyai hak untuk mengajukannya,” kata Sahnun kepada wartawan usai mendatangi Komisi Kejaksaan, selasa (20/9/2019).

Dalam UU tentang Grasi Pasal 7 ayat 2, imbuhnya, pengajuan Grasi tidak dibatasi dan tidak ada kadaluarsa, sesuai juga dengan Putusan MK dalam Putusan No. 7/PUU-XII/2015, bahwa permohonan Grasi merupakan hak Prerogratif Presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak Konstitusional terpidana.

Sahnun mengisahkan, pada 18 Desember 2015 MA telah mengirimkan Surat No 1802/Panmud.Pidsus/XII/2015 ke PN Tangerang yang menyatakan permohonan PK ke 2 yang diajukan Titus telah memenuhi persyaratan formil untuk disidangkan. Perkara tersebut pun disidangkan di PN Tangerang. Pada 22 Juni 2016, MA menerima berkas perkara PK kedua yang dikirimkan oleh PN Tangerang, meskipun kuasa hukum mengaku belum menerima Register Perkaranya.

Permohonan PK kedua Titus tersebut akhirnya diputus MA pada 20 Juli lalu. Namun Sahnun selaku kuasa hukum keberatan karena tidak diberitahu salinan putusannya. “Bagaimana mungkin dalam waktu 14 hari kerja sejak berkas perkara yang baru dikirimkan 22 Juni dan pada saat itu libur lebaran kemudian pada 20 Juli Putus dengan amar Tolak, dalam waktu secepat itu perkara telah diputus, ini berbanding terbalik dengan perkara lainnya yang memakan waktu tahunan,” sesalnya.

Pada 26 Juli, sahnun juga sudah mengirimkan surat mohon penundaan Eksekusi Mati, karena keluarga Titus terlebih dahulu ingin bertemu untuk menemani detik-detik terakhir sebelum dieksekusi. Namun permohonan penundaan eksekusi dan permohonan bertemu Titus dari keluarga ditolak, yang kemudian pada Jum’at 29 Juli 2016 Titus dieksekusi mati.

Oleh karena itu, Sahnun menilai, pelaksanaan eksekusi mari tersebut menyalahi UU tentang tata cara pelaksanaan eksekusi mati, karena eksekusi hanya bisa dilaksanakan setelah paling cepat 3 X 24 jam setelah notifasi. “Kejaksaan Agung melanggar hak atas informasi yang seharusnya diterima pihak kuasa hukum maupun keluarga terpidana,” pungkasnya.

Panglima TNI: Narkoba Adalah Bisnis Ilegal terbesar di Indonesia

Bisnis yang paling besar di Indonesia saat ini adalah Narkoba tetapi itu adalah bisnis ilegal dan semua bisnis yang  ilegal pasti akan merapat kepada aparat keamanan untuk mencari perlindungan, bisa ke Polisi atau ke TNI. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan kuliah umum dihadapan  490 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), PMPP IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (26/8/2016).

Panglima TNI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, penyalahgunaan Narkoba di indonesia sudah sangat luar biasa, diperbatasan-perbatasan dan bahkan anak kecil pun sudah terkena Narkoba yang diracik dalam bentuk makanan saat ini. Pada tahun 2016 kurang lebih 5,1 juta penduduk yaitu sekitar 2% dari jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan Narkoba, dimana ada yang menjadi pengguna dan ada yang menjadi pengedar Narkoba.

Sekitar 15.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat penyalahgunaan Narkoba, korban akibat Narkoba sudah sangat banyak, dimana jumlah korban melebihi jumlah korban akibat serangan teroris yang ada di Indonesia. Sepengetahuan saya sepanjang ada teroris di indonesia korbannya tidak sampai 15.000 jiwa,” ucap Panglima TNI.

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dapat dibayangkan setiap tahun penduduk Indonesia kurang lebih 15.000 meninggal akibat Narkoba, dan ingat Narkoba adalah fenomena gunung es, dimana permukaannya saja terdapat 15.000 dan dibawahnya akan lebih banyak lagi. Semua kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia adalah untuk lost generation dan inilah yang dikatakan perang candu serta merupakan bagian dari perang modern yang dikatakan proxy war,” katanya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, dapat kita lihat di media baik televisi maupun cetak dan online, Polisi menangkap Narkoba tetapi pelaku dan pengedar Narkoba tidak pernah habis. Narkoba yang ada di Indonesia kebanyakan berasal dari China yang transit di Malaysia, walaupun kita ketahui bersama di Malaysia dilarang, namun sampai sekarang BNN belum dapat bekerja sama dengan pihak Malaysia tidak diijinkan.

“Saat ini Tim Investigasi TNI bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan PPATK sedang melakukan pencarian informasi dari bekas-bekas tahanan yang sudah dibebaskan untuk mengungkap testimoni Freddy Budiman yang di sampaikan oleh Haris Azhar,” pungkas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.