Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Untuk membenahi data koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan reformasi koperasi, yang antara lain membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif. Seperti diketahui, hingga kini koperasi yang aktif berjumlah 152 ribuan, More »

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung pengembangan UKM sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan itu ditandai dengan pemberian bantuan perkuatan modal usaha melalui More »

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mengecam terjadinya dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Advokat Hamzah Zees, pada Kamis (17/7/2017) sekitar jam 09.30 Wita. Hamzah Zees merupakan anggota Peradi dengan Nomor More »

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri pada tanggal 25 Juli 2017, terdiri dari 225 Perwira Remaja TNI AD, 94 orang Perwira Remaja TNI AL, dan 118 orang More »

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia telah selesai menggelar perayaan Satu Dasawarsa sebagai wujud Dedikasi SMESCO untuk KUMKM Indonesia yang dikemas dalam berbagai rangkaian acara yang digelar dari tanggal 18 sampai 21 Juli 2017 di Gedung More »

 

Category Archives: Hukum

Mabes TNI Tanggapi Koordinator Kontras Terkait Testimoni Freddy Budiman

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengambil langkah-langkah hukum dalam menanggapi pernyataan Haris Azhar selaku Koordinator Kontras terkait testimoni Freddy Budiman yang merupakan gembong Narkoba, dengan membuat laporan kepada Bareskrim Polri.

 
“Laporan tersebut telah dilayangkan sejak testimoni tersebut ramai beredar di masyarakat melalui media sosial,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, saat mengikuti dialog di salah satu Stasiun Televisi Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa malam (2/8/2016).
 
“Dengan melayangkan surat tersebut, TNI berharap mendapat kepastian hukum dimana pihak Kepolisian nantinya akan bersama-sama dengan pihak Kontras melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti,” ujar Kapuspen TNI.
 
Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman menuturkan bahwa, tujuan dari pelaporan TNI kepada Bareskrim Polri ini secara eksternal bahwa TNI ingin memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat agar paham hukum. “Pengaduan seperti ini  harus sesuai prosedur dan saluran yang digunakan, yaitu dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan bukan melalui media sosial,” ujarnya.
 
Terkait keterlibatan Perwira Tinggi TNI berpangkat bintang dua yang membekingi bandar Narkoba, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan bahwasanya hal ini (testimoni) sebagai masukan yang positif bagi TNI untuk melakukan proses penyelidikan oleh perangkat hukum TNI seperti Puspom TNI, Babinkum TNI dan tentunya Intelijen TNI.
 
Lebih lanjut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa, konsekuensi dari laporan tersebut ada dua. Pertama, jika benar Haris Azhar dapat mengumpulkan bukti secara jelas, terang dan memperkuat keterlibatan Perwira Tinggi bintang dua yang membekingi bandar Narkoba dimana perwira tinggi tersebut mengawal dari Medan sampai Jakarta menggunakan kendaraan dinas TNI, maka hal tersebut merupakan entry point bagi TNI untuk masuk melakukan proses hukum terhadap Perwira Tinggi yang bersangkutan.  Konsekuensi kedua, yaitu apabila sebaliknya tidak dapat menunjukan bukti-bukti tersebut berarti ini hanya isu atau rumor saja, maka hal ini merupakan fitnah dan pencemaran nama baik TNI.
 
“TNI tidak pandang bulu dalam menegakan hukum karena kita negara hukum, maka hukum akan berlaku bagi seluruh prajurit TNI baik dari pangkat Prada sampai Jenderal,” tegas Kapuspen TNI.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kapuspen TNI juga menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menegaskan bahwa Prajurit TNI siap 24 jam memberikan pasukan terbaik untuk memberantas Narkoba, hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia Darurat Narkoba dan Perang terhadap Narkoba.
 
Sementara itu, terkait pemberantasan Narkoba di lingkungan TNI, Mayjen TNI Tatang Sulaiman memberikan beberapa contoh kasus antara lain penggerebekan keterlibatan anggota TNI di Perumahan Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan penangkapan seorang Dandim yang  berpangkat Kolonel, semuanya itu berawal dari adanya laporan dan informasi. “Namun informasi yang diberikan jelas identitasnya, tempat, orang dan waktunya,” jelasnya.
 
Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengharapkan, testimoni Freddy Budiman tersebut jangan sampai merusak kepercayaan publik terhadap institusi TNI, karena beberapa lembaga survey menempatkan TNI diposisi teratas dalam hal kepercayaan publik. “Jangan sampai TNI sudah bersusah payah membangun opini positif dan kepercayaan publik tersebut dirusak oleh isu atau rumor seperti testimoni, maka ini harus dipertanggung jawabkan,” ucapnya.
 
Tolong dipahami pengaduan TNI ini, jangan dilihat hanya sebagai upaya menyeret atau mempidanakan semata, tetapi yang terpenting adalah mendorong adanya upaya “pembuktian dan kebenaran”.
 
Mengakhiri pernyataannya, Kapuspen TNI menyampaikan bahwasanya yang terpenting dari testimoni ini adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan  kita semua, agar testimoni semacam ini tidak menjadi gejala baru. “Testimoni selalu muncul apabila orangnya sudah meninggal, karena yang susah nantinya pihak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk melakukan pembuktian,” pungkas Mayjen TNI Tatang Sulaiman.

Tim Sar Lanal Banten Evakuasi Mayat di Perairan Selat Sunda

Tim SAR Lanal Banten dan Ditpolairda Banten melaksanakan evakuasi mayat yang terapung di perairan Selat Sunda (Senin, 18/07/2016)

Berdasarkan informasi yang diterima sekitar pukul 09.00 WIB dari nelayan tradisional Merak tentang keberadaan mayat yang terapung disekitar perairan Selat Sunda, Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dadang Somantri langsung memerintahkan Tim SAR Lanal Banten untuk melakukan pencarian mayat tersebut.

Dalam pencarian mayat tersebut, Tim SAR Lanal Banten dipimpin Pjs. Pasops Lanal Banten Kapten Laut (KH) Novandi Irianto, S.H. bergerak dengan menggunakan Patkamla Badak. Penyisiran dilakukan berdasarkan informasi awal titik keberadaan mayat yakni diseputaran perairan Merak dan dilanjutkan kearah utara mengikuti arus laut.

Hampir selama dua jam pencarian, akhirnya sekitar pukul 10.45 WIB, Tim SAR Lanal Banten bersama Tim SAR Ditpolairda Banten berhasil menemukan mayat tersebut pada posisi 05 54 617 S -105 59 860 E disekitar perairan Tanjung Sekong, Merak. Kemudian mayat langsung  dievakuasi dengan menggunakan

Kapal Patroli Ditpolairda Banten dan dibawa ke Dermaga Lanal Banten untuk dibawa ke RS. Krakatau Medika dengan mobil ambulance Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten untuk dilakukan otopsi

Berdasarkan data yang diperoleh, korban tersebut bernama Muhajirin (Lk), 25 tahun, warga Lingkungan Gempol Kulon, RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pabean,  Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, dengan ciri-ciri : tinggi sekitar 165 cm, berat badan sekitar 75 kg, rambut cepak, memakai kaos warna krem dan memakai celana pendek warna hitam.

Mayat tersebut diduga merupakan korban tenggelam pada Minggu, 17 Juli 2016 di Pantai Tanjung Peni Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang menelan korban sebanyak empat orang

Berdasarkan informasi yang diperoleh hingga hari ini (Senin, 18/07/2016), tiga korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yakni :

1. Ranti (Pr), 15 tahun, warga Kampung Dringo Kulon RT. 09/03, Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil, Cilegon.

2. Suhardi (Lk), 20 tahun, warga  Sigedong Kecamatan  Mancak Kabupaten Serang.

3. Muhajirin (Lk), 25 tahun, Lingkungan Gempol Kulon, RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pabean,  Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.

Sedangkan satu orang yang masih belum ditemukan atas nama Dede Ramdani (Lk), 33 tahun, warga Kampung Bulakan Barat Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon

Sampai dengan hari ini, Tim SAR Gabungan Lanal Banten, Ditpolairda Banten dan Basarnas Banten terus melakukan pencarian korban (Lanal Banten).

Pencegahan Teror NKRI, Yanuar Prihatin Saran Bentuk UU Pengamalan Pancasila

Pasca pemboman yang terjadi di Mapolresta Surakarta menunjukkan kemampuan ketahanan Indonesia ternyata lemah. Kejadian pemboman ini bukanlah pertama kali yang seharusnya dapat dicegah oleh pemerintah.

Anggota DPR RI Komisi II, Yanuar Prihatin menyatakan semakin banyak warganegara Indonesia yang mengikuti paham radikal karena negara tidak mempunyai daya tangkal yang kuat dalam menjaga keutuhan pemahaman Pancasila dan wilayah NKRI.

“Strategi teritorial sudah harus ditegakkan dan kita sebagai negara tidak memiliki daya tangkal yang kuat dan harusnya penting terutama DPR untuk segera merumuskan UU dibidang oertahanan dan keamanan terutama aparat diberi penambahan lebih terkait dengan penangkalan terorisme,” ujar Yanuar kepada wartawan, Sabtu (09/07/2016).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai saat ini aparat keamanan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk pencegahan optimal. Dirinya mengambil contoh tentang adanya nilai positif dalam UU supersif jaman Orde baru. Baginya saat itu tidak ada individu dan organisasi anti Pancasila berkembang.

“Sekarang tidak ada UU yang melindungi warganegara dan wilayah NKRI. Sehingga perlu segera merumuskan ulang UU strategi keamanan dan ketahanan mencegah munculnya terorisme dan gerakan yang melanggar HAM,” tegasnya.

Ia menilai setidaknya kelompok radikalisme dan organisasi penentang NKRI ditangkap dan negara tidak boleh melakukan pembiaran. Hal ini disebabkan oleh aparat tidak memiliki legitimasi dalam pencegahan tersebut. Sehingga tidak lagi ramai saat terjadi kejadian teror dan bom.

“Sekarang baru kejadian bom dan teror baru ramai. Hal ini dikarenakan aparat tidak memiliki peran pencegahan sehingga jangan ribut ketika  baru kejadian,” terangnya.

Dirinya pun meminta agar pemerintah dan DPR untuk menyusun bersama terkait dengan UU pengamalan Pancasila dan revisi tentang regulasi yang mengatur keamanan dan pertahanan. Jaman Orba ada penataran P4 sehingga ada pencegahan secara konversif yang mengatasi kekerasan terutama teror terhadap masyarakat.

“UU terkait dengan ideologi pancasila sekarang tidak ada dan lemah serta tidak sistematis sehingga belum ada satu gerakan nasional. Adanya penataran P4 menjadi contoh terkait dengan pengamalan ideologi Pancasila,” tuturnya.

Babinsa Koramil Menteng Lerai Keributan Antar Kelompok Bermotor

Kegiatan membangunkan warga masyarakat untuk makan sahur adalah kegiatan yang bersifat positif dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Namun jika kegiatan tersebut dibubuhi dengan keributan antar sesama kelompok akan berbuih hal yang negatif. Babinsa Koramil Menteng Serda Rimun bersama pihak Kepolisian mengamankan wilayah serta melerai keributan yang terjadi antara kelompok Saur On The Rood dengan kelompok Geng Motor yang melintas di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (25/6).
Kelompok geng motor saat ini marak berada dimana-mana. Kebanyakan keberadaan mereka menimbulkan tindak kriminal yang dapat meresahkan warga masyarakat Ibukota Jakarta.

Saat ini pihak Kepolisian bersama aparat TNI diwilayah selalu bersiaga mengantisipasi keberadaan geng motor tersebut. Sehingga wilayah binaannya menjadi aman terbebas dari kelompok geng motor yang dapat meresahkan para warga.

Saya siap mengamankan wilayah Menteng 1×24 jam agar dapat menjadi aman. Tugas pokok adalah segalanya dan sangat utama bagi kehidupan saya, walaupun terbatas waktu bersama keluarga “Ucap Serda Rimun”.

Keributan kelompok Saur On The Rood dengan kelompok geng motor dapat teratasi dan wilayah Taman Suropati kembali kondusip dan aman.

Gagalkan Upaya Pencurian Aset UN di Darfur, Prajurit TNI Dapat Piagam Penghargaan

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid (United Nations African Mission In Darfur) atau Indonesian Battalion (Indobatt) misi perdamaian PBB di Darfur-Sudan, dibawah pimpinan Letkol Inf Singgih Pambudi Arinto, S.IP. sebagai Komandan Satgas berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan mendapatkan Piagam Penghargaan dari Komandan Sektor Barat Unamid-Darfur, karena berhasil menggagalkan upaya pencurian terhadap aset UN (United Nations) di Super Camp, El Geneina, Darfur Barat.
 
Pemberian Piagam Penghargaan kepada Prajurit TNI dalam hal ini Tim QFR (Quick Reaction Force) Satgas Indobatt, diberikan secara langsung oleh Komandan Sektor Barat Unamid Brigjen Edouard Mbengue disela-sela memberikan pengarahan kepada para personel Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid beberapa waktu lalu, ketika mengunjungi Markas Indobatt-02 di Super Camp, El Geneina, Darfur Barat, Sudan.
 
Aksi penggagalan percobaan pencurian terhadap aset UN (United Nations) ini sendiri terjadi pada Rabu dini hari, tanggal 1 Juni 2016 pukul 01.00 local time, dimana Mayor Inf Ragil Jaka Utama selaku Kasiops Satgas mendapat laporan dari personel jaga OP 09 dan OP 10 tentang adanya 2 (dua) orang warga sipil yang mengendap-ngendap berusaha mendekat ke pagar pengaman pembatas Super Camp.
 
Setelah mendapat laporan, Kasiops Satgas segera menyiapkan 1 (satu) Tim QRF (Quick Reaction Force) untuk melakukan penyergapan guna menangkap 2 (dua) warga sipil yang diduga akan melakukan pencurian kawat berduri (concertina).
 
Pada pukul 03.00 local time, Tim QRF berhasil menangkap ke 2 (dua) warga sipil tersebut yang dicurigai akan melakukan pencurian, dan kemudian menyerahkannya kepada GoS Police (Goverment of Sudan Police) dengan didampingi oleh Chief UNDSS (The United Nations Department of Safety and Security) untuk penanganan lebih lanjut.
 
“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian (Prajurit TNI Satgas Indobatt) yang berhasil menggagalkan upaya pencurian, dan saya akui kalian sangat professional,ujar Komandan Sektor Barat Unamid Brigjen Edouard Mbengue.
 
Komandan Satgas Indobatt-02 Konga XXXV-B/Unamid Letkol Inf Singgih Pambudi Arinto, S.IP menyatakan rasa bangganya kepada seluruh Prajurit TNI Satgas Indobatt, khususnya Tim QRF yang telah berhasil menggagalkan dan menangkap dua orang yang berupaya melakukan pencurian terhadap aset UN. “Saya bangga dengan kalian, dan saya harap prestasi ini dapat dipertahankan sampai dengan akhir misi” katanya.
 
Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid yang tengah melaksanakan tugas sebagai Peacekeepers di Darfur, Sudan, beranggotakan 800 personel, terdiri dari 650 personel TNI AD, 100 personel TNI AL dan 50 personel TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pasukan Indonesia ditempatkan di dua UN Camp, yaitu Markas Batalyon beserta Kompi Bantuan dan 3 (tiga) Kompi Senapan yang berada di Super Camp Secwest Unamid di El Geneina dan 1 (satu) Kompi Senapan berdiri sendiri berada di Masteri Camp dengan jarak lebih kurang 70 km dari Super Camp El Geneina.

UU Kewirausahaan Nasional Harus Kontekstual

Agar Manusia Tak Berkeinginan Melanggar Hukum, Pendidikan Hukum harus Diberikan Sejak Dini

hartono4Untuk membuat baik bangsa Indonesia, terutama agar manusianya tidak beringinan melakukan pelanggaran hukum, baiknya pendidikan maupun pembinaan hukum diberikan kepada anak-anak sejak dini. Sejak menempuh pendidikan SD, SMP, SLTA dan seterusnya harus sudah mulai dibina atau dididik tentang hukum.

Kalautoh saat ini sudah dimasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah, namun harusnya di sekolah-sekolah juga diberikan pengetahuan tentang hukum secara utuh, karena masalah korupsi itu hanya bagian kecil dari hukum itu sendiri.

Pendapat itu disampaikan oleh Advokat Senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi kepada wartawan di Jakarta, jumat (1/4/2016). Menurutnya, yang terjadi sekarang pembinaan hukum justru diberikan setelah seseorang melakukan pelanggaran hukum dan kemudian baru dibina di tahanan.

“Itu terbalik, harusnya pembinaan dan pendidikan hukum diberikan ketika orang belum melakukan pelanggaran hukum dan harus diberikan sejak dini kepada anak-anak. Beritahulah kepada anak-anak bahwa nyontek itu merupakan plagiat dan itu tidak baik,” kata Hartono.

Yang selama ini dilakukan oleh pemerintah juga masalah pengembangan agama agar manusia menjadi baik. Itu menurutnya tidak tepat, karena kalau mau menjaga kebersamaan berbangsa dan bernegara dengan cara mengembangkan agama baik yang mayoritas maupun yang minoritas, ia yakin akan gagal. Karena menurut Hartono, agama tidak menjadikan manusia menjadi baik.

“Peristiwa kejahatan itu muncul setiap hari seperti rumput, walaupun dipangkas, ditebang maupun dicabut, tapi akan muncul lagi, karenanya sejak dini anak harus sudah diberitahu bahwa ini baik dan itu tidak baik,” ungkapnya.

Itu semua dilakukan imbuhnya, karena untuk mengisi kebersamaan demi keutuhan bangsa dan negara itu harus dilakukan dari kacamata yang positif, yaitu tidak sekedar mengedapankan penegakan hukum, tidak sekedar patuh kepada hukum, tidak sekedar mengikuti criminal justice sistem. “Tapi harus mengisi, peran apa untuk mencegah terjadinya kejahatan, hal yang terpenting sebelum menjadi penjahat dia harus dibina. Bukan orang sudah jahat baru dibina, itu kan terbalik,” paparnya.

Hartono juga meminta agar pemerintah memberikan penghargaan berupa peran terhadap seseorang yang baik dengan remunerasi income yang baik juga. Jangan orang yang baik tidak diperhatikan, sementara orang yang belum tentu baik, namun karena merupakan publik figur justru dia yang diperhatikan.

 

Merasa Namanya Dicemarkan, Djan Faridz Sambangi Bareskrim Polri

djanbareskrimKetua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz yang didampingi tim kuasa hukumnya Humphrey Djemat, Muara Karta dan Dr Triana Dewi Seroja SH MHum, menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk melaporkan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Bay Lubis, ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Djan melaporkan Ahmad Bay atas sangkaan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Padahal Ahmad Bay sebelumnya melaporkan Djan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan data formatur PPP.

“Saya dianggap membuat pemalsuan surat akte dari kepengurusan PPP. Saya merasa terhina, tercemar,” ujar Djan Faridz kepada di Bareskrim Polri Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Ahmad menyebut dalam akta yang dibuat Djan Faridz itu, nama pengurus PPP yang didaftarkan tidak sesuai dengan data formatur hasil Muktamar Jakarta. Tudingan tersebut membuat Djan Faridz berang dan mempermasalahkannya lewat jalur hukum.

“Satu-satunya jalan lewat hukum dengan melaporkan beliau ke Mabes atas pencemaran nama baik. Saya minta segera diproses dan ditangani oleh Mabes,” kata Djan.

Di tempat yang sama Kuasa Hukum Djan Faridz Humphrey R Djemat mengatakan, pihaknya juga melaporkan Ahmad Bay atas pembuatan laporan palsu. “Jadi, Ketua Umum melaporkan Ahmad Bay Lubis menyangkut laporan palsu dan pencemaran nama baik. Laporan ini didasarkan bukti yang kuat,” kata Humphrey.

Humprey juga menduga, Bay Lubis tidak bekerja sendiri dalam mecemarkan nama baik kliennya tersebut. “Lubis bukan berdiri sendiri, tapi ada orang yang di belakangannya. Kita buat laporannya dulu, BAP dulu,” ujarnya.

 

Penataran Hukum Fungsi Komando Kodam Jaya TA.2016

Dengan melalui Hukum sebagai fungsi komando kita tingkatkan kemampuan para Dandim/Danyon  setingkat, Pejabat personel dan pejabat Intel/Pam dalam mengoptimalkan pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum di satuan. Kegiatan Ini diselenggarakan oleh Kumdam Jaya, dan dibuka oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana serta dihadiri oleh Kasdam Jaya, Irdam, Para Asisten kasdam jaya, Danrindam, Pa LO AL dan para Pa Ahli Pangdam Jaya, diikuti oleh 50 orang baik para Dandim,Danyon,dan para pejabat personel dan pejabat Intel/Pam. Senin (28/3).

Dalam sambutannya Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksamana menyampaikan bahwa Komandan pimpinan satuan militer berkewajiban menegakkan hukum dalam menjalankan perannya dan melakukan penyelidikan terhadap setiap prajurit sejalan dengan peranan tersebut.

Diberikan kewenangan oleh undang undang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan melakukan penyelidikan terhadap setiap prajurit yang melakukan pelanggaran .

Setiap langkah pembinaan dan tindakan hukum berdasarkan prosedur administrasi yang benar kapasitas hukum selaku pimpinan pembinaan disiplin dan penegak hukum maupun bagi pejabat personil.

Pengurusan administrasi mencermati arti sebagai subjek hukum sebagai fungsi komando dan dalam peningkatan kualitas pengguna hukum dan optimalisasi peran para pemangku kepentingan demi tujuan melakukan pelanggaran dan melakukan tugas-tugas mencatat.

Dalam kegiatan Penataran ini  memberikan gambaran tentang hukum militer bagi ankum pejabat personil dan pejabat Intel /Pam, serta peserta peran akan hukum fungsi komando yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peserta penataran hukum fungsi komando sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum di satuannya

TKI Illegal Menyesal dan Jera untuk Bekerja Kembali di Ladang Sawit

Tiada habisnya berita mengenai TKI illegal Indonesia yang dipulangkan dari Rumah Tahanan Imigrasi Malaysia ke Indonesia. Menindaklanjuti surat permohonan mendadak dari Kantor Imigrasi di Sandakan sehari sebelumnya, KJRI Kota Kinabalu hari ini tanggal 24 Februari 2016, kembali menugaskan dua orang anggota Tim Satgas Perlindungan WNI untuk pergi ke Sibuga, Sandakan berjarak 350 km dari Kota Kinabalu. Kedua anggota Tim Satgas perlu menghabiskan waktu 6 jam perjalanan dengan mobil untuk melakukan interview dan melakukan verifikasi dokumen kepada 82 tenaga kerja yang akan dideportasi, terdiri dari 40 Pria, 38  wanita dan 4 Anak di bawah umur.

Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Akhmad DH. Irfan menyatakan bahwa Tim Satgas KJRI memang harus selalu siap membantu dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan agar WNI terjamin perlindungannya. Kata Irfan : “Tim Satgas KJRI Kota Kinabalu tidak boleh menolak permohonan bantuan dari pihak manapun, sejauh itu menyangkut kepentingan WNI/TKI. Ini merupakan bagian dari upaya yang terus menerus untuk melindungi keselamatan dan kepentingan WNI/TKI dari tindakan yang melanggar hukum, baik sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku”.

Berkaitan dengan pemulangan ini, Ketua Tim Satgas Perlindungan, Hadi Syarifuddin, mengatakan bahwa mereka yang dipulangkan rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan karena tidak memiliki ijin kerja. Mereka ini sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari majikan.

Tim Satgas selain menerbitkan SPLP, juga melakukan sosialisasi tentang keberadaan Poros Sentra Pelayanan dan Pemberdayaan Terpadu TKI yang pada tanggal 16 Februari 2016 diresmikan oleh Menko PPM Puan Maharani di Nunukan. Kepada para deportan ini ditanyakan apakah ingin menetap dan bekerja di Indonesia atau menempuh masa training di sentra untuk mendapatkan peningkatan ketrampilan sebelum bekerja kembali ke luar negeri.

Di Sabah, pada umumnya TKI berasal dari Indonesia bagian timur seperti Flores, Adonara, Buton, Makasar dan Toraja. Banyak diantara mereka datang ke Sabah secara illegal melalui daerah tertentu di perbatasan Kaltara. Seperti diutarakan oleh dua TKI yang akan dipulangkan yaitu Harini binti Idris dan Dahlia; dua ibu rumah tangga masuk ke Sabah melalui Sungai Nyamuk dengan menggunakan sampan. “Saya masuk ke Sabah ditolong oleh seorang agen. Memang secara gelap karena malas memproses penempatan yang ribet, banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Selama di Sabah, saya bekerja memungut bijih sawit dengan upah kecil dan itupun dipotong lagi oleh majikan, katanya untuk iuran makan, tempat tinggal, air dan listrik”, kata Harini dan Dahlia. Selepas mendekam dalam Rumah Tahanan Imigrasi selama 2 bulan, keduanya mengatakan menyesal dan jera untuk kembali bekerja di ladang sawit di Sabah.

———-