‘Kartini KAI’ Harap Kaum Perempuan Teladani Kartini Perjuangkan Keadilan dan Kesetaraan Hak

‘Kartini KAI’ Harap Kaum Perempuan Teladani Kartini Perjuangkan Keadilan dan Kesetaraan Hak

Perjuangan Raden Ajeng Kartini ‘berperang’ melawan ketidakadilan dan diskriminasi patut menjadi suritauladan kaum perempuan Indonesia ‘zaman now’. Kartini merupakan inspirasi kebangkitan kaum perempuan, meskipun hidup terkungkung adat namun beliau masih mampu hidup More »

Panglima TNI: Keikutsertaan Purnawirawan TNI Dalam Pilkada Tidak Pengaruhi Netralitas Prajurit

Panglima TNI: Keikutsertaan Purnawirawan TNI Dalam Pilkada Tidak Pengaruhi Netralitas Prajurit

Keikutsertaan beberapa Purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi Netralitas Prajurit TNI. Partisipasi para Purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap Purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun More »

Dualisme PKPI Belum Selesai, Haris Sudarno Klaim Kepengurusannya yang Sah

Dualisme PKPI Belum Selesai, Haris Sudarno Klaim Kepengurusannya yang Sah

Haris Sudarno mengklaim dirinya Selaku Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sah. Jabatan ini ia emban berdasarkan Kongres Luar Biasa PKPI di Hotel Cempaka. Meski demikian, saat ini, imbuhnya, More »

Panglima TNI : Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Bagaikan Pelangi Indah Yang Harus Dijaga

Panglima TNI : Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Bagaikan Pelangi Indah Yang Harus Dijaga

Kebersamaan TNI dan Polri sangat dirindukan oleh seluruh komponen bangsa demi terwujudnya suasana aman, damai dan tentram. Sinergitas dan soliditas TNI-Polri bagaikan pelangi indah dengan warna baju yang berbeda, senyum dengan sukacita More »

KAP KPK Minta Kepala Dinas yang Bagi-bagi sembako Terkait Pilkada Kab Sidrap Diusut Tuntas

KAP KPK Minta Kepala Dinas yang Bagi-bagi sembako Terkait Pilkada Kab Sidrap Diusut Tuntas

Penangkapan salah seorang Kepala Dinas di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan oleh masyarakat karena diduga melanggar aturan kampanye Pilkada sangat disesalkan. Peristiwa itu terjadi saat salah seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah More »

 

Category Archives: Hukum

LBH JPKP Siap Mengadvokasi Korban Dugaan Pedopolia di Bogor

Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) mengunjungi terduga korban pedopilia Qisya Ziquina Asyifa (5), siswa sebuah TK Negeri di Bogor. Qisya adalah putri dari pasangan Meli Febianti-Dwi Oktoriansyah Putra yang beralamat di jl Babakan Sukamantri, Rt 2/7 no 8 kelurahan Pasir Kuda, kecamatan Ciomas, Kota Bogor.

Bayi 1,5 Tahun Jadi Korban Penyekapan oleh Rekan Bisnis Ayahnya

Seorang bayi bernama Arven Danendra Emeraldi (1,5 tahun) menjadi korban penyekapan sejak 10 hingga 13 Agustus kemarin, di gudang dekat kandang burung dan dikunci dari luar, serta dijaga secara bergiliran. Arven merupakan anak dari pasangan Roni Hendra Setiawan dan Ratna Furi Maulina Karebet.

Opini BPK Menjadi Cambuk Untuk Perbaikan Bakamla RI ke depan

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E.,M.H. menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016, yang menyatakan Bakamla RI sebagai salah satu dari enam Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.
“Atas hasil pemeriksaan dan laporan BPK ini menjadi cambuk bagi perbaikan Bakamla RI ke depannya”, demikian pernyataan Laksdya Ari yang menerima informasi tersebut saat berada di Italia, Sabtu (20/5/2017).
“Bakamla sebagai lembaga baru masih membutuhkan perbaikan di segala aspek. Kita akan benahi pelan-pelan”, lanjutnya.
Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara pada sidang paripurna DPR di Jakarta, Jumat (19/5), bahwa hasil pemeriksaan atas LKPP menyatakan 74 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) atau 84% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 LKKL (9%) mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL (7%) dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dimana salah satunya yaitu Bakamla RI.
Menurut Laksdya Ari Soedewo, Bakamla masuk dalam opini TMP lantaran pihaknya masih dalam proses merapikan / menyelaraskan para stake holder yang berada di tubuh Bakamla RI.
Alasan yang ke-dua, saat ini Bakamla sedang giat-giatnya mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, BPK tidak bisa masuk dalam Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Bakamla RI ,dikarenakan masih dalam proses penyidikan KPK.
“Kita akan lakukan perbaikan, apa yang salah di tahun kemarin yang menyebabkan munculnya opini TMP semoga dapat segera diperbaiki dan tidak terulang lagi”, tutup orang nomor satu di Bakamla RI itu.

Panglima TNI Apresiasi Tugas Prajurit Amankan Pilkada Serentak

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengapresiasi tugas-tugas prajurit TNI dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 di seluruh Indonesia yang berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta telah menunjukkan sikap netral, sehingga tetap dipercaya masyarakat. Demikian dikatakan Panglima TNI saat memberikan pengarahan kepada 475 prajurit TNI AD, AL dan AU, di Gedung Tedi Kustari Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (27/4/2017).
 
Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 telah ditunjukkan dengan baik dan hasilnya berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
 
“Kepada seluruh prajurit  TNI, agar selalu berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Jangan sekali-kali menodai kepercayaan dan apresiasi rakyat terhadap TNI,” tegas Panglima TNI.
 
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa, hasil Pilkada serentak tahun 2017 termasuk Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, begitu diketahui pemenangnya semua mengakui sambil menunggu keputusan dan ketetapan dari KPU. “Itulah masyarakat Indonesia yang merupakan kumpulan orang-orang patriot dan ksatria,” ucapnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI kembali mengingatkan kepada seluruh prajurit agar tetap menjaga netralitas TNI pada pelaksanaan pengamanan Pilkada lanjutan yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018 yang akan datang. “Saya yakin dan percaya para prajurit TNI akan memegang teguh komitmen netralitas TNI agar semuanya berjalan dengan sukses,” katanya.
 
Diakhir pengarahannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa terkait munculnya kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia yang ingin merongrong Ideologi Pancasila, TNI tidak ada kompromi dengan kelompok-kelompok  tersebut, karena Prajurit TNI adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Siwi Sukma Adji, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Gadang Pambudi, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar Hutagaol, Pangkohanudnas Marsda TNI Yuyu Sutisna, Asrena Kasau Marsda TNI Fahru Zaini Isnanto, Asops Kasau Marsda TNI Barhim Menjadi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Pangdam XII/TPR Mayjen TNI Andika Perkasa, Danlanud Supadio Marsma TNI Minggit Tribowo.

Bakamla RI Tangkap Pengguna Pukat Trawl di Perairan Kep. Seribu

KP. Napoleon 006 dengan nahkoda Capt. Budi Setiawan yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di bawah bendera Bakamla RI, berhasil menangkap dua kapal ikan ‘nakal’ yang didapati tengah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (pukat trawl), di perairan Kepulauan Seribu, Rabu (26/4/2017).

Nama kedua kapal tersebut yakni: KM Cahaya Putra dinahkodai Sandi dengan membawa 3 orang ABK, serta KM Gemilang yang dinahkodai Anas membawa 5 ABK.

Alat tangkap pukat trawl merupakan alat tangkap yang penggunaannya dilarang, karena dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan-ikan kecil. Larangan  Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI diatur oleh KKP dalam rangka pengawasan agar alat tangkap yang digunakan dapat menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan lestari.  

Atas kenekatannya menggunakan alat tangkap yang dilarang, kedua kapal kecil tersebut ditangkap atas dugaan melanggar Undang Undang No. 45 tentang perikanan, dan selanjutnya dikawal menuju PSDKP Muara Baru untuk proses lebih lanjut.

 

Bakamla RI Tangkap Dua Kapal Tanpa Dokumen

Badan Keamanan Laut RI yang sedang melaksanakan operasi patroli rutin berhasil menangkap dua kapal tanpa dokumen di dua lokasi terpisah di wilayah perairan Zona Maritim Tengah, beberapa waktu lalu.

Kedua kapal yaitu KM WINDRI 02 GT. 38 dan KM YES OK GT. 17 ditangkap oleh dua unsur yang sedang tergabung dalam operasi dibawah bendera Badan Keamanan Laut RI dengan dugaan pelanggaran tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

KM WINDRI 02 ditangkap pada Senin (17/4) oleh KP Hiu 05 milik PSDKP KKP di Perairan Bitung. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan didapati kapal tidak memilki Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tidak dilengkapi Transmiter (VMS). Kapal berbobot 38 GT yang dinakhkodai oleh Aleng Paputungan dan membawa 23 ABK warga Indonesia ini diketahui berjenis kapal penangkap ikan (Purse Seine). Selanjutnya kapal diserahkan ke Pangkalan SDKP Bitung untuk menjalani proses lanjut.

Beberapa hari sebelumnya operasi patroli yang sama di lokasi Wilayah Perairan Zona Tengah juga berhasil menangkap KM YES OK pada melalui unsur KAL BOKORI milik TNI AL di Perairan Tarakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kapal tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nahkoda Tidak Memilki Surat Keterangan Kecakapan (SKK), dan tidak ada Tanda Selar Kapal. Selanjutnya kapal motor berbobot 17 GT dengan empat ABK warga negara Indonesia tersebut diserahkan kepada KSOP Nunukan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kepala Zona Maritim Tengah Brigjen Pol Drs. Bastomy Sanap, SH. M.BA M.Hum, Selaku Komandan Satgas Operasi Nusantara IIB/2017 melalui Wadan Satgas Ops Letkol Laut (E) Heriwansyah Agam ST M.Si dan Kepala Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Yospendi, ST, S.Sos, SH, M.Si Zona Maritim Tengah membenarkan perihal penangkapan kedua kapal tersebut dan telah diserahkan ke Instansi terkait untuk proses lanjut sesuai jenis pelanggarannya.

Kuasa Hukum Minta Pemerintah Nyatakan Bahwa Yang Terjadi pada Koperasi Komura bukan OTT

IMG-20170413-WA0040

IMG-20170413-WA0040Kuasa hukum Ketua Koperasi Komura, Indra Sahnun Lubis tetap tidak terima atas perlakuan terhadap kliennya yang dilakukan OTT oleh Tim saber pungli dan Polda Kaltim terkait dugaan pungli di TPK Palaran Pelabuhan Samarinda pekan lalu. Ia menyayangkan atas tidak ada ketegasan dari pemerintah yang tidak mau menjelaskan bahwa yang diperlakukan terhadap kliennya itu bukan OTT.

“Kami menyayangkan kenapa pemerintah tidak mau menegaskan bahwa klien kami bukan OTT, karena memang tidak ada tindak pidana yang dilakukan klien kami, dimana kesalahannya?”, ujar Indra Sahnun Lubis kepada wartawan usai rapat membahas permasalahan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, kamis (13/4/2017).

Rapat yang dipimpin oleh Deputi I/Poldagri Kemenko Polhukam Yoedi Swastono itu juga dihadiri oleh pihak Kemenaker, Kemendagri, Kementerian Kemaritiman, Kemenkop dan UKM, Polda Kaltim, Bareskrim dan lain-lain.

“Ini persaingan dan sebuah upaya menggusur buruh dengan menggunakan mesin dan keberadaan Koperasi akan digantikan oleh perusahaan atau yayasan. Karenanya kami minta pemerintah harus mencarikan solusinya, jangan bertindak represif yang berakibat menyengsarakan buruh dan buruh itu bekerja untuk makan, bukan untuk Kaya,” jelas Indra yang didampingi Apolos Djarabonga, Ali Asgar dan Teguh Putra.

Koperasi Komura merupakan Koperasi yang menyediakan Jasa TKBM (tenaga Kerja bongkar muat). Sesuai SK bersama tiga Dirjen, bahwa dibentuklah koperasi tenaga Kerja yang mengatur penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat, kesejahteraan buruh bongkar muat serta mengatur pola kerjanya di pelabuhan.

Sahnun juga meminta agar pihak Kemenko Polhulkam menyampaikan permintaannya kepada Presiden. “Kita juga minta bahwa isu ini segera dihentikan, dan jangan malu apa yang dilakukan bukan OTT”, pinta Indra.

Ia juga menjelaskan, uang Rp 5 juta yang disita dan dijadikan barang bukti dalam dugaan OTT tersebut adalah hak buruh yang merupakan panjar yang diberikan dari PT PSP untuk melakukan bongkar muat yang pelunasan pembayarannya dipotong dari panjar yang sudah diterima buruh”, jelasnya.

Sama halnya juga dengan uang senilai Rp 6,1 M yang disita juga, bahwa itu merupakan gaji buruh yang akan dibayarkan kepada buruh yang asal dananya dari tabungan yang diambil dari bank. Karenanya ia berkeyakinan bahwa OTT itu tidak sah.

Indra juga menjelaskan, Rapat yang dipimpin Yoedi Swastono itu tetap meminta semua pihak dapat mengedepankan eksistensi dari tenaga kerja bongkar muat di bawah naungan koperasi. Khusus perkara Komura, ia minta agar bukti-bukti yang disita yang menyangkut kepentingan umum dibuka agar buruh dapat bekerja kembali seperti semula, serta menghargai upaya hukum jika Ketua Koperasi Komura ingin menempuh upaya pra Peradilan.

Kepala Bakamla RI Tinjau Kesiapan Sarana Prasarana dan Personel Zona Tengah

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. melakukan inspeksi dan peninjauan terkait kesiapan sumber daya Bakamla RI yang berada di Zona Maritim Wilayah Tengah, Manado, Selasa (11/4/2017).

Dalam kunjungan ke wilayah zona tengah tersebut Kepala Bakamla RI yang didampingi oleh Kepala Biro Umum Laksma TNI Suradi, A.S., S.T., S.Sos., M.M., Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap, S.H., M.B.A., M.Hum dan Kepala Pusat Informasi Maritim Kolonel Laut (P) Berkat Widjanarko, S.E. melaksanakan peninjauan terkait kesiapan Bakamla RI dari sisi sarana prasarana dan personel, yang berada di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) maupun yang berada di Kantor Kamla Zona Maritim Tengah di Manado.

SPKKL yang sehari-harinya berada di bawah koordinasi Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI bertugas melaksanakan pemantauan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mendukung keamanan dan keselamatan laut. Dalam melaksanakan tugas ini SPKKL memanfaatkan teknologi Radar, Ais, Satelit Inderaja, LRC, dan peralatan lainnya yang merupakan bagian dari Sistem Peringatan Dini yang dibangun oleh Bakamla RI untuk pengawasan dan monitoring kondisi perairan Indonesia.

Inspeksi Kepala Bakamla RI selain untuk mengetahui secara langsung berbagai permasalahan yang ada pada sarana prasarana pemantauan tersebut, juga untuk memberikan pengarahan langsung kepada para personel di daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai aparat pengamanan perairan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Sesepuh KPK itu Jadi Penasehat Bakamla RI

 

Sesepuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Polisi (Purn) Bibit Samad Rianto secara resmi diangkat menjadi Penasehat Bidang Pengawasan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sebuah pertemuan di Kantor Pusat Bakamla RI, Jalan Dr. Sutomo 11, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Purnawirawan Pati Polri yang juga pernah aktif sebagai Wakil Ketua KPK masa jabatan 2007 hingga 2011 itu tak saja diterima oleh Kepala Bakamla RI, namun juga disambut baik oleh sejumlah Pejabat Tinggi Madya maupun Pejabat Tinggi Pratama Bakamla RI, antara lain: Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda TNI Andi Achdar, Plt. Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Brigjen Pol. Drs. Arifin, M.H., Plt. Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Brigjen Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, S.H.,M.H., Kepala Biro Umum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Suradi Agung Slamet, S.T., S.Sos., M.M., Plt, Dirlitbang Brigjen Pol.Drs. Frederik Kalalembang, Staf ahli Bidang Operasi Laksda TNI (Purn) Dr. Herry Setianegara, S.Sos., S.H., M.M, Staf Ahli Bidang Logistik Laksda TNI (Purn) Ir. Harry Pratomo, dan Staf Khusus Bidang Penguatan dan Kerjasama Taviota Bay, S.E., M.M.

Kisah perjalanan hidup Bibit Samad Riyanto cukup berliku dan inspiratif. Sebagai anak dari keluarga yang kurang mampu, Bibit berhasil menjalani hidupnya hingga menjadi seorang jenderal di kepolisian dan bahkan pimpinan KPK. Kehidupan sebagai kuli tenun dijalaninya demi bisa menyelesaikan pendidikan SMA di tanah kelahirannya di Kediri Jawa Timur. Karena kondisi ekonomi, orang tua Bibit hanya mampu membiayai sampai SMP saja. Seusai menyelesaikan pendidikan SMA, Bibit kemudian memilih untuk bergabung di Akademi Kepolisian (Akpol), selain karena alasan ekonomi, juga karena cita-citanya untuk menjadi penegak hukum yang baik sesuai dengan fungsinya untuk masyarakat.

Setelah lulus dari Akpol pada tahun 1970, Bibit mengabdikan dirinya selama 30 tahun di Kepolisian RI. Berbagai posisi teritorial pernah diembannya, diantaranya Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Pusat, Wakapolda Jawa Timur, dan Kapolda Kalimantan Timur.
Selama menjadi Kapolda Kalimantan Timur di penghujung tahun 1990-an, Bibit dikenal tegas terhadap kasus illegal logging. Selama itu pula ia sering digoda suap menyuap oleh para cukong kayu. Kala itu ia pernah ditawari uang suap puluhan miliar. Tapi tegas-tegas Bibit menolak suap tersebut dan selama masa tugasnya setidaknya berhasil menangani 234 kasus illegal logging.

Setelah pensiun dari dinas Kepolisian pada 15 Juli 2000 dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal, Bibit tak ingin aktivitasnya berhenti begitu saja. Bibit mengajar manajemen di sejumlah kampus, mulai jenjang S-1 hingga S-3. Di antaranya Universitas Bina Nusantara, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Indonesia.

Atas dedikasi dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, pensiunan jenderal bintang dua bergelar Doktor dan pernah menjadi Rektor Universitas Bhayangkara selama tiga tahun ini telah dianugerahi banyak penghargaan atau tanda jasa antara lain Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Dwidya Sista, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Karakter, pengalaman, dan pengabdian Bibit Samad Rianto kepada bangsa dan negara yang sangat mengagumkan itu kini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsih dan perubahan bagi Bakamla RI kea rah yang lebih baik.

Kasum TNI : Penulisan Sejarah Harus Dilakukan Secara Objektif

 Cara pandang dalam menyikapi penulisan-penulisan sejarah harus dilakukan secara objektif dan perlu mendapat penggalian yang lebih dalam lagi. Demikian dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Sejarah (Rakornis Sejarah) TNI TA. 2017 yang diikuti oleh 78 peserta, di Ruang Balairung Pahlawan Museum Satriamandala, Jl. Gatot Subroto No. 14, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Kasum TNI menuturkan bahwa, penyelenggaran Rakornis Sejarah TNI tahun ini merupakan momen yang penting untuk melaksanakan kegiatan atau mensinergikan kegiatan dari masing-masing angkatan, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan. “Tentunya ini menjadi tanggung jawab satuan dimana pemahaman atau persamaan pendapat tentang sejarah harus disikapi dan merupakan kegiatan yang sangat terpadu serta ini sangat penting,” ungkapnya.

            Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengatakan bahwa, kegiatan Rakornis Sejarah TNI tahun 2017 yang mengangkat tema “Membangun sinergitas sejarah TNI guna mewujudkan TNI yang kuat hebat profesional dan dicintai rakyat” perlu dipahami dan terus dikuatkan.

“Saya nilai ini merupakan tema yang tepat dan sejalan dengan tugas pokok serta arah kebijakan Panglima TNI dalam rangka menggali lagi pengertian-pengertian dan pandangan di dalam menangkal persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan TNI saat ini maupun masa mendatang,” ujar Kasum TNI.

Kasum TNI mengatakan bahwa, sejarah merupakan suatu kegiatan atau rangkaian peristiwa masa lalu yang sebenarnya harus mampu direkam secara tepat dan baik sehingga dapat digunakan sebagai dokumen terpercaya dan absah. “Jadinya sah adanya, tentang sesungguhnya yang pernah terjadi di masa lampau sekaligus digunakan sebagai kajian bagi generasi berikutnya,” katanya.

Lebih lanjut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menyampaikan bahwa, penulisan atau penyajian sejarah yang objektif mengalami kesulitan, karena didalamnya sangat dipengaruhi oleh individu di dalam penulisan, baik si Penulis itu sendiri maupun referensi-referensi yang digunakan. “Karena sejarah TNI merupakan bagian penting pendukung dan mewujudkan keberhasilan tugas pokok TNI saat ini dan yang akan datang,” tuturnya.

Terkait dengan sinergitas insan sejarah, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan mengharapkan melalui Rakornis Sejarah TNI kali ini selanjutnya dapat secara intens dilakukan kegiatan secara sinergi aprobility antar Angkatan dan tingkat pusat di Mabes TNI sehingga terukur dan terpadu.

“Titik pesannya supaya bisa dibuahkan hasil atau kesimpulan dari rembuk bersama, melalui Rakornis ini ke depannya perlu ada perubahan, melalui sejarah buat menjadi suatu icon positif, hasil pemikiran teman-teman nanti merupakan langkah terbaik dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang ada dimasa kini dan masa yang akan datang,” imbuh Kasum TNI.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kasum TNI menyampaikan penekanan sebagai berikut: tingkatkan terus pembinaan kesejarahan dijajaran masing-masing Angkatan dan Mabes TNI; ciptakan dan jalin kerja sama dengan sejarawan; tingkatkan kemampuan teknis para sejarawan, petugas sejarawan dijajaran TNI, sehingga dengan penyelenggaraan Rakornis ini dapat memberikan sumbangan bagi organisasi dan meningkatkan tugas organisasi di satuan masing-masing khususnya di lingkungan sejarah.