Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Sumber daya Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian nasional. UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%. Kemampuan dalam menyerap More »

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Negara sudah final, siapapun tidak boleh merubahnya, jika ada yang mengajak untuk merubahnya jangan dipercaya dan jangan diikuti, itu adalah pengkhianat bangsayang akan mencelakakan bangsa Indonesia. Untuk itu, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan Pancasila.   More »

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Indonesia patut bernafas lega, karena di tengah-tengah kelesuan ekonomi dunia yang belum ada tanda-tanda pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik. Bahkan jika dibandingkan dengan negara G20 perkembangan ekonomi Indonesia berada di urutan More »

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di bawah kepemimpinan Braman Setyo mengusung paradigma baru ingin menjadi lembaga yang inklusif atau terbuka, sehingga terjalin kemitraan strategis penyaluran dana More »

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa gedung Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat harus segera difungsikan, karena memang gedung tersebut dibangun untuk LKAAM provinsi Sumatera Barat dan telah More »

 

Category Archives: Hukum

Lantamal III Gelar Penyuluhan Hukum Tentang KDRT

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta dalam rangka HUT Ke-70 Jalasenastri menyelenggarakan Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III    di gedung SerbagunaMarkas Komando (Mako) Lantamal  III, Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Kamis (25/08).

Wadan Lantamal III Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E., dalam sambutannya mewakili Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) I Ketut Suardana, S.H. mengatakan, mengamati perkembangan lingkungan strategis berdampak terhadap perilaku prajurit dan keluarganya serta berimplikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seperti KDRT.

“Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan langkah-langkah antisipasi dalam bentuk penyuluhan agar dapat memahami aturan-aturan yang berlaku,” kata Kolonel Laut (P) Umar Arief, S.E.

Dalam penyuluhan  hukum  tersebut menampilkan dua narasumber yakni  Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH) Ali Ridlo, S.H, M.M. dan W Hadi Sukrisno, SH, M.H, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang dan pengacara dari kantor Sandy & Sukrisno Law Firm dan Klinik Hukum 24 Jam yang banyak menangani kasus hukum para artis ibukota. Bertindak selaku moderator yakni Kasubdisbanhatkum Diskum Lantamal III, Mayor Laut (KH) Handy Kurniawan.

Dari kegiatan penyuluhan ini diharapkan para peserta dapat menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, agar bisa memahami dan menambah pengetahuan di bidang hukum terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta meningkatkan kesadaran hukum ibu-ibu Jalasenastri Korcab III DJAB, para Kowal dan PNS Putri Lantamal III untuk mengurangi perbuatan yang melangggar aturan hukum.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Korcab III DJAB Ny. I Ketut Suardana beserta pengurus, para Asisten Danlantamal III, Danpomal Lantamal III dan para Kadis/Kasatlak Lantamal III.

KPK: “Jangan Menganggap Korupsi itu Budaya”

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menegaskan bahwa maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia bukanlah suatu budaya. “KPK tidak setuju bila dikatakan korupsi itu budaya. Karena, budaya itu sifatnya membangun, bukan merusak”, kata Sujanarko‎ di hadapan seluruh pejabat Eselon 1 sampai 4 dalam acara sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementrian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Kamis‎ (11/8).

Menurut Sujanarko, ada beberapa penyebab timbulnya korupsi di Indonesia. Diantaranya, faktor struktural dan juga faktor sejarah dimana struktur oligarki yang dikuasai oleh elit lama. “Desentralisasi juga menciptakan aktor dan modus baru korupsi di Indonesia, seperti misalnya Pilkada. Berikutnya adalah kualitas regulasi untuk usaha, misalnya dalam pemberian ijin usaha. Kualitas peradilan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya korupsi. Penyebab korupsi lainnya adalah melimpahnya sumber daya alam suatu negara”, ungkap Sujanarko.

Yang jelas, kata dia, korupsi itu bisa merusak harga pasar, merusak demokrasi, merusak kualitas hidup, dan mengancam kesinambungan pembangunan. “Partai Politik merupakan unsur atau elemen yang paling korup. Karena, lewat Parpol itu pejabat dipilih. Parpol juga yang membuat regulasi atau UU, yang semuanya itu diarahkan untuk kepentingan kelompok mereka. Oleh karena itu, jadi pejabat itu harus memiliki integritas yang tinggi”, tandas Sujanarko.

Sujanarko menjelaskan, yang merupakan delik-delik korupsi yang diadopsi dari KUHP diantaranya delik yang terkait dengan kerugian negara, pemberian sesuatu kepada PNS (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. “Misalnya, ada pejabat memberikan sinyal pada pengusaha untuk memberikan sesuatu agar surat ijin usahanya diteken, ini sudah masuk korupsi. Atau perbuatan curang dimana dalam pengadaan barang dilakukan oleh keluarga dari si pejabat yang bersangkutan”, tegas Sujanarko.

Sujanarko menambahkan, niat jahat dari seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi itu bisa diukur. Caranya, dengan menelisik isi percakapan dari si pejabat tersebut. Bisa melalui telepon, SMS, WA, email, dan media sosial lainnya. “Dari isi percakapan itu kita bisa mengukur niat jahat dari seseorang. Kalau tidak ditemukan niat jahat, itu namanya kelalaian”, imbuh Sujanarko.

Tak hanya itu, Sujanarko mengungkapkan bahwa tidak semua kerugian negara itu masuk kategori korupsi. “Contoh dalam hal pembelian barang atau jasa. Pembelian barang itu berkaitan erat dengan kompensi seseorang. Misalnya, ada pihak menemukan harga batik Rp200 ribu‎. Tapi, saya bisa membeli batik sejenis dengan harga Rp125 ribu, karena istri saya pedagang batik besar. Itu bukan korupsi, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan barang dari pihak yang harganya rendah. Kecuali, dia mendapatkan komisi atas harga barang tersebut”, tegas Sujanarko.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan bahwa tujuan acara sosialisasi ini‎ digelar untuk mengetahui delik dan ancaman tindak pidana korupsi agar diketahui oleh seluruh jajarannya. “Kami ingin bekerja dengan baik dan benar. Dimana kita ingin sukses dalam menjalankan program-program, juga sukses dalam administrasinya. Saya yakin tidak ada satu pun pejabat berniat korupsi. Hal itu hanya bisa terjadi karena ketidakmampuan secara administrasi, yang akan terus kita perbaiki”, kata Agus seraya menyebutkan bahwa Kemenkop dan UKM mendapat label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan nilai 72 atas reformasi birokrasi.

Agus juga mengungkapkan, pihaknya melakukan transparansi kerja yang bisa diketahui dan diawasi langsung oleh masyarakat. “Kita memiliki pusat pengaduan atau Call Center. Bisa juga melalui media sosial yang kita miliki seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Bahkan, untuk pengurusan ijin usaha mikro dan kecil, sertifikat notaris untuk koperasi, serta hak cipta, semunya gratis alias tidak ada pungutan liar”, ujar Agus.

Selain itu, lanjut Agus, pihaknya juga aktif menggelorakan Revolusi Mental. Dimana di dalamnya mencakup integritas, etos kerja, dan gotong-royong. “Integritas itu berarti kita jangan korupsi. Sedangkan terkait etos kerja kita melakukan pengawasan melekat. Yang jelas, upaya-upaya mengarah ke profesionalisme PNS kan terus kita tingkatkan”, pungkas Agus.

Kapuspen TNI : Respon TNI Terhadap Testimoni Freddy Budiman

Mabes TNI bertindak cepat dan merespon positif pernyataan Sdr. Haris Azhar terkait testimoni Freddy Budiman dengan membentuk Tim Investigasi. Pembentukan Tim Investigasi sebagai komitmen TNI perang terhadap Narkoba, demikian dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, saat mengikuti dialog di salah satu Stasiun Televisi Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa malam (9/8/2016).

Lebih lanjut Kapuspen TNI mengatakan bahwa Tim Investigasi yang dipimpin oleh Pati TNI Bintang Tiga yaitu Irjen TNI dengan wakilnya Asintel Panglima TNI dengan Koordinator lapangan yaitu Komandan Puspom TNI. Tim Ivestigasi ini beranggotakan staf Itjen TNI, Puspom TNI, Intelijen TNI, Babinkum TNI, Puspen TNI, Srenum TNI dan Spers TNI.

Tim Investigasi ini akan bekerja untuk menelusuri dugaan keterlibatan anggota TNI dalam jaringan Narkoba dari berbagai pihak yang memiliki informasi penting.

“Tim Investigasi ini akan bekerja untuk menggali informasi terhadap berbagai pihak seperti oknum prajurit TNI yang sudah pernah diperiksa, di pidana dan di penjara karena persoalan Narkoba, awalnya dari situ,” ujar Kapuspen TNI.

Dalam kesempatan tersebut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa, tugas yang diemban Tim Investigasi dapat membangun kerjasama dan bersinergi dengan instansi lain yaitu Polri, BNN dan pihak-pihak lainnya sebagai pengembangan informasi yang disampaikan Sdr. Haris Azhar untuk membongkar keterlibatan oknum TNI dalam jaringan peredaran Narkoba.

Mayjen TNI Tatang Sulaiman juga merespon positif 200 pengacara yang akan membela Haris Azhar dalam menghadapi laporan TNI dan BNN terkait testimoni Freddy Budiman, diharapkan bisa membantu TNI dalam membuktikan testimoni tersebut.

“Alangkah baiknya para pengacara yang berkumpul mengumpulkan bukti-bukti, maka nanti akan bertemu dengan Tim Investigas dari TNI. Karena semangatnya sama, pemberantasan Narkoba,” tegas Kapuspen TNI.

TNI menaruh harapan besar ada kejelasan, apabila telah ditemukan bukti-bukti awal dan dipadukan antara pihak Kepolisian, informasi Sdr. Haris Azhar dan pengacaranya dengan Tim Investigasi TNI. “Seandainya terbukti ada keterlibatan Pati TNI Bintang Dua, maka harus di proses hukum, itulah oknum bukan institusi, namun apabila hasil penyelidikan Kepolisian dan Tim Investigasi TNI dinyatakan tidak terbukti maka masyarakat perlu tahu tentang ini, karena terlanjur ada tuduhan, ada Pati TNI backing Narkoba,” ujar Mayjen TNI Tatang Sulaiman.

Mabes TNI Tanggapi Koordinator Kontras Terkait Testimoni Freddy Budiman

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengambil langkah-langkah hukum dalam menanggapi pernyataan Haris Azhar selaku Koordinator Kontras terkait testimoni Freddy Budiman yang merupakan gembong Narkoba, dengan membuat laporan kepada Bareskrim Polri.

 
“Laporan tersebut telah dilayangkan sejak testimoni tersebut ramai beredar di masyarakat melalui media sosial,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, saat mengikuti dialog di salah satu Stasiun Televisi Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa malam (2/8/2016).
 
“Dengan melayangkan surat tersebut, TNI berharap mendapat kepastian hukum dimana pihak Kepolisian nantinya akan bersama-sama dengan pihak Kontras melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti,” ujar Kapuspen TNI.
 
Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman menuturkan bahwa, tujuan dari pelaporan TNI kepada Bareskrim Polri ini secara eksternal bahwa TNI ingin memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat agar paham hukum. “Pengaduan seperti ini  harus sesuai prosedur dan saluran yang digunakan, yaitu dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan bukan melalui media sosial,” ujarnya.
 
Terkait keterlibatan Perwira Tinggi TNI berpangkat bintang dua yang membekingi bandar Narkoba, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan bahwasanya hal ini (testimoni) sebagai masukan yang positif bagi TNI untuk melakukan proses penyelidikan oleh perangkat hukum TNI seperti Puspom TNI, Babinkum TNI dan tentunya Intelijen TNI.
 
Lebih lanjut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa, konsekuensi dari laporan tersebut ada dua. Pertama, jika benar Haris Azhar dapat mengumpulkan bukti secara jelas, terang dan memperkuat keterlibatan Perwira Tinggi bintang dua yang membekingi bandar Narkoba dimana perwira tinggi tersebut mengawal dari Medan sampai Jakarta menggunakan kendaraan dinas TNI, maka hal tersebut merupakan entry point bagi TNI untuk masuk melakukan proses hukum terhadap Perwira Tinggi yang bersangkutan.  Konsekuensi kedua, yaitu apabila sebaliknya tidak dapat menunjukan bukti-bukti tersebut berarti ini hanya isu atau rumor saja, maka hal ini merupakan fitnah dan pencemaran nama baik TNI.
 
“TNI tidak pandang bulu dalam menegakan hukum karena kita negara hukum, maka hukum akan berlaku bagi seluruh prajurit TNI baik dari pangkat Prada sampai Jenderal,” tegas Kapuspen TNI.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kapuspen TNI juga menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menegaskan bahwa Prajurit TNI siap 24 jam memberikan pasukan terbaik untuk memberantas Narkoba, hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia Darurat Narkoba dan Perang terhadap Narkoba.
 
Sementara itu, terkait pemberantasan Narkoba di lingkungan TNI, Mayjen TNI Tatang Sulaiman memberikan beberapa contoh kasus antara lain penggerebekan keterlibatan anggota TNI di Perumahan Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan penangkapan seorang Dandim yang  berpangkat Kolonel, semuanya itu berawal dari adanya laporan dan informasi. “Namun informasi yang diberikan jelas identitasnya, tempat, orang dan waktunya,” jelasnya.
 
Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengharapkan, testimoni Freddy Budiman tersebut jangan sampai merusak kepercayaan publik terhadap institusi TNI, karena beberapa lembaga survey menempatkan TNI diposisi teratas dalam hal kepercayaan publik. “Jangan sampai TNI sudah bersusah payah membangun opini positif dan kepercayaan publik tersebut dirusak oleh isu atau rumor seperti testimoni, maka ini harus dipertanggung jawabkan,” ucapnya.
 
Tolong dipahami pengaduan TNI ini, jangan dilihat hanya sebagai upaya menyeret atau mempidanakan semata, tetapi yang terpenting adalah mendorong adanya upaya “pembuktian dan kebenaran”.
 
Mengakhiri pernyataannya, Kapuspen TNI menyampaikan bahwasanya yang terpenting dari testimoni ini adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan  kita semua, agar testimoni semacam ini tidak menjadi gejala baru. “Testimoni selalu muncul apabila orangnya sudah meninggal, karena yang susah nantinya pihak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk melakukan pembuktian,” pungkas Mayjen TNI Tatang Sulaiman.

Tim Sar Lanal Banten Evakuasi Mayat di Perairan Selat Sunda

Tim SAR Lanal Banten dan Ditpolairda Banten melaksanakan evakuasi mayat yang terapung di perairan Selat Sunda (Senin, 18/07/2016)

Berdasarkan informasi yang diterima sekitar pukul 09.00 WIB dari nelayan tradisional Merak tentang keberadaan mayat yang terapung disekitar perairan Selat Sunda, Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dadang Somantri langsung memerintahkan Tim SAR Lanal Banten untuk melakukan pencarian mayat tersebut.

Dalam pencarian mayat tersebut, Tim SAR Lanal Banten dipimpin Pjs. Pasops Lanal Banten Kapten Laut (KH) Novandi Irianto, S.H. bergerak dengan menggunakan Patkamla Badak. Penyisiran dilakukan berdasarkan informasi awal titik keberadaan mayat yakni diseputaran perairan Merak dan dilanjutkan kearah utara mengikuti arus laut.

Hampir selama dua jam pencarian, akhirnya sekitar pukul 10.45 WIB, Tim SAR Lanal Banten bersama Tim SAR Ditpolairda Banten berhasil menemukan mayat tersebut pada posisi 05 54 617 S -105 59 860 E disekitar perairan Tanjung Sekong, Merak. Kemudian mayat langsung  dievakuasi dengan menggunakan

Kapal Patroli Ditpolairda Banten dan dibawa ke Dermaga Lanal Banten untuk dibawa ke RS. Krakatau Medika dengan mobil ambulance Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten untuk dilakukan otopsi

Berdasarkan data yang diperoleh, korban tersebut bernama Muhajirin (Lk), 25 tahun, warga Lingkungan Gempol Kulon, RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pabean,  Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, dengan ciri-ciri : tinggi sekitar 165 cm, berat badan sekitar 75 kg, rambut cepak, memakai kaos warna krem dan memakai celana pendek warna hitam.

Mayat tersebut diduga merupakan korban tenggelam pada Minggu, 17 Juli 2016 di Pantai Tanjung Peni Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang menelan korban sebanyak empat orang

Berdasarkan informasi yang diperoleh hingga hari ini (Senin, 18/07/2016), tiga korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yakni :

1. Ranti (Pr), 15 tahun, warga Kampung Dringo Kulon RT. 09/03, Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil, Cilegon.

2. Suhardi (Lk), 20 tahun, warga  Sigedong Kecamatan  Mancak Kabupaten Serang.

3. Muhajirin (Lk), 25 tahun, Lingkungan Gempol Kulon, RT. 07 RW. 03 Kelurahan Pabean,  Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.

Sedangkan satu orang yang masih belum ditemukan atas nama Dede Ramdani (Lk), 33 tahun, warga Kampung Bulakan Barat Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon

Sampai dengan hari ini, Tim SAR Gabungan Lanal Banten, Ditpolairda Banten dan Basarnas Banten terus melakukan pencarian korban (Lanal Banten).

Pencegahan Teror NKRI, Yanuar Prihatin Saran Bentuk UU Pengamalan Pancasila

Pasca pemboman yang terjadi di Mapolresta Surakarta menunjukkan kemampuan ketahanan Indonesia ternyata lemah. Kejadian pemboman ini bukanlah pertama kali yang seharusnya dapat dicegah oleh pemerintah.

Anggota DPR RI Komisi II, Yanuar Prihatin menyatakan semakin banyak warganegara Indonesia yang mengikuti paham radikal karena negara tidak mempunyai daya tangkal yang kuat dalam menjaga keutuhan pemahaman Pancasila dan wilayah NKRI.

“Strategi teritorial sudah harus ditegakkan dan kita sebagai negara tidak memiliki daya tangkal yang kuat dan harusnya penting terutama DPR untuk segera merumuskan UU dibidang oertahanan dan keamanan terutama aparat diberi penambahan lebih terkait dengan penangkalan terorisme,” ujar Yanuar kepada wartawan, Sabtu (09/07/2016).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai saat ini aparat keamanan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk pencegahan optimal. Dirinya mengambil contoh tentang adanya nilai positif dalam UU supersif jaman Orde baru. Baginya saat itu tidak ada individu dan organisasi anti Pancasila berkembang.

“Sekarang tidak ada UU yang melindungi warganegara dan wilayah NKRI. Sehingga perlu segera merumuskan ulang UU strategi keamanan dan ketahanan mencegah munculnya terorisme dan gerakan yang melanggar HAM,” tegasnya.

Ia menilai setidaknya kelompok radikalisme dan organisasi penentang NKRI ditangkap dan negara tidak boleh melakukan pembiaran. Hal ini disebabkan oleh aparat tidak memiliki legitimasi dalam pencegahan tersebut. Sehingga tidak lagi ramai saat terjadi kejadian teror dan bom.

“Sekarang baru kejadian bom dan teror baru ramai. Hal ini dikarenakan aparat tidak memiliki peran pencegahan sehingga jangan ribut ketika  baru kejadian,” terangnya.

Dirinya pun meminta agar pemerintah dan DPR untuk menyusun bersama terkait dengan UU pengamalan Pancasila dan revisi tentang regulasi yang mengatur keamanan dan pertahanan. Jaman Orba ada penataran P4 sehingga ada pencegahan secara konversif yang mengatasi kekerasan terutama teror terhadap masyarakat.

“UU terkait dengan ideologi pancasila sekarang tidak ada dan lemah serta tidak sistematis sehingga belum ada satu gerakan nasional. Adanya penataran P4 menjadi contoh terkait dengan pengamalan ideologi Pancasila,” tuturnya.

Babinsa Koramil Menteng Lerai Keributan Antar Kelompok Bermotor

Kegiatan membangunkan warga masyarakat untuk makan sahur adalah kegiatan yang bersifat positif dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Namun jika kegiatan tersebut dibubuhi dengan keributan antar sesama kelompok akan berbuih hal yang negatif. Babinsa Koramil Menteng Serda Rimun bersama pihak Kepolisian mengamankan wilayah serta melerai keributan yang terjadi antara kelompok Saur On The Rood dengan kelompok Geng Motor yang melintas di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (25/6).
Kelompok geng motor saat ini marak berada dimana-mana. Kebanyakan keberadaan mereka menimbulkan tindak kriminal yang dapat meresahkan warga masyarakat Ibukota Jakarta.

Saat ini pihak Kepolisian bersama aparat TNI diwilayah selalu bersiaga mengantisipasi keberadaan geng motor tersebut. Sehingga wilayah binaannya menjadi aman terbebas dari kelompok geng motor yang dapat meresahkan para warga.

Saya siap mengamankan wilayah Menteng 1×24 jam agar dapat menjadi aman. Tugas pokok adalah segalanya dan sangat utama bagi kehidupan saya, walaupun terbatas waktu bersama keluarga “Ucap Serda Rimun”.

Keributan kelompok Saur On The Rood dengan kelompok geng motor dapat teratasi dan wilayah Taman Suropati kembali kondusip dan aman.

Gagalkan Upaya Pencurian Aset UN di Darfur, Prajurit TNI Dapat Piagam Penghargaan

Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid (United Nations African Mission In Darfur) atau Indonesian Battalion (Indobatt) misi perdamaian PBB di Darfur-Sudan, dibawah pimpinan Letkol Inf Singgih Pambudi Arinto, S.IP. sebagai Komandan Satgas berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan mendapatkan Piagam Penghargaan dari Komandan Sektor Barat Unamid-Darfur, karena berhasil menggagalkan upaya pencurian terhadap aset UN (United Nations) di Super Camp, El Geneina, Darfur Barat.
 
Pemberian Piagam Penghargaan kepada Prajurit TNI dalam hal ini Tim QFR (Quick Reaction Force) Satgas Indobatt, diberikan secara langsung oleh Komandan Sektor Barat Unamid Brigjen Edouard Mbengue disela-sela memberikan pengarahan kepada para personel Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid beberapa waktu lalu, ketika mengunjungi Markas Indobatt-02 di Super Camp, El Geneina, Darfur Barat, Sudan.
 
Aksi penggagalan percobaan pencurian terhadap aset UN (United Nations) ini sendiri terjadi pada Rabu dini hari, tanggal 1 Juni 2016 pukul 01.00 local time, dimana Mayor Inf Ragil Jaka Utama selaku Kasiops Satgas mendapat laporan dari personel jaga OP 09 dan OP 10 tentang adanya 2 (dua) orang warga sipil yang mengendap-ngendap berusaha mendekat ke pagar pengaman pembatas Super Camp.
 
Setelah mendapat laporan, Kasiops Satgas segera menyiapkan 1 (satu) Tim QRF (Quick Reaction Force) untuk melakukan penyergapan guna menangkap 2 (dua) warga sipil yang diduga akan melakukan pencurian kawat berduri (concertina).
 
Pada pukul 03.00 local time, Tim QRF berhasil menangkap ke 2 (dua) warga sipil tersebut yang dicurigai akan melakukan pencurian, dan kemudian menyerahkannya kepada GoS Police (Goverment of Sudan Police) dengan didampingi oleh Chief UNDSS (The United Nations Department of Safety and Security) untuk penanganan lebih lanjut.
 
“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian (Prajurit TNI Satgas Indobatt) yang berhasil menggagalkan upaya pencurian, dan saya akui kalian sangat professional,ujar Komandan Sektor Barat Unamid Brigjen Edouard Mbengue.
 
Komandan Satgas Indobatt-02 Konga XXXV-B/Unamid Letkol Inf Singgih Pambudi Arinto, S.IP menyatakan rasa bangganya kepada seluruh Prajurit TNI Satgas Indobatt, khususnya Tim QRF yang telah berhasil menggagalkan dan menangkap dua orang yang berupaya melakukan pencurian terhadap aset UN. “Saya bangga dengan kalian, dan saya harap prestasi ini dapat dipertahankan sampai dengan akhir misi” katanya.
 
Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid yang tengah melaksanakan tugas sebagai Peacekeepers di Darfur, Sudan, beranggotakan 800 personel, terdiri dari 650 personel TNI AD, 100 personel TNI AL dan 50 personel TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pasukan Indonesia ditempatkan di dua UN Camp, yaitu Markas Batalyon beserta Kompi Bantuan dan 3 (tiga) Kompi Senapan yang berada di Super Camp Secwest Unamid di El Geneina dan 1 (satu) Kompi Senapan berdiri sendiri berada di Masteri Camp dengan jarak lebih kurang 70 km dari Super Camp El Geneina.

UU Kewirausahaan Nasional Harus Kontekstual

Agar Manusia Tak Berkeinginan Melanggar Hukum, Pendidikan Hukum harus Diberikan Sejak Dini

hartono4Untuk membuat baik bangsa Indonesia, terutama agar manusianya tidak beringinan melakukan pelanggaran hukum, baiknya pendidikan maupun pembinaan hukum diberikan kepada anak-anak sejak dini. Sejak menempuh pendidikan SD, SMP, SLTA dan seterusnya harus sudah mulai dibina atau dididik tentang hukum.

Kalautoh saat ini sudah dimasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah, namun harusnya di sekolah-sekolah juga diberikan pengetahuan tentang hukum secara utuh, karena masalah korupsi itu hanya bagian kecil dari hukum itu sendiri.

Pendapat itu disampaikan oleh Advokat Senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi kepada wartawan di Jakarta, jumat (1/4/2016). Menurutnya, yang terjadi sekarang pembinaan hukum justru diberikan setelah seseorang melakukan pelanggaran hukum dan kemudian baru dibina di tahanan.

“Itu terbalik, harusnya pembinaan dan pendidikan hukum diberikan ketika orang belum melakukan pelanggaran hukum dan harus diberikan sejak dini kepada anak-anak. Beritahulah kepada anak-anak bahwa nyontek itu merupakan plagiat dan itu tidak baik,” kata Hartono.

Yang selama ini dilakukan oleh pemerintah juga masalah pengembangan agama agar manusia menjadi baik. Itu menurutnya tidak tepat, karena kalau mau menjaga kebersamaan berbangsa dan bernegara dengan cara mengembangkan agama baik yang mayoritas maupun yang minoritas, ia yakin akan gagal. Karena menurut Hartono, agama tidak menjadikan manusia menjadi baik.

“Peristiwa kejahatan itu muncul setiap hari seperti rumput, walaupun dipangkas, ditebang maupun dicabut, tapi akan muncul lagi, karenanya sejak dini anak harus sudah diberitahu bahwa ini baik dan itu tidak baik,” ungkapnya.

Itu semua dilakukan imbuhnya, karena untuk mengisi kebersamaan demi keutuhan bangsa dan negara itu harus dilakukan dari kacamata yang positif, yaitu tidak sekedar mengedapankan penegakan hukum, tidak sekedar patuh kepada hukum, tidak sekedar mengikuti criminal justice sistem. “Tapi harus mengisi, peran apa untuk mencegah terjadinya kejahatan, hal yang terpenting sebelum menjadi penjahat dia harus dibina. Bukan orang sudah jahat baru dibina, itu kan terbalik,” paparnya.

Hartono juga meminta agar pemerintah memberikan penghargaan berupa peran terhadap seseorang yang baik dengan remunerasi income yang baik juga. Jangan orang yang baik tidak diperhatikan, sementara orang yang belum tentu baik, namun karena merupakan publik figur justru dia yang diperhatikan.