Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Untuk membenahi data koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan reformasi koperasi, yang antara lain membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif. Seperti diketahui, hingga kini koperasi yang aktif berjumlah 152 ribuan, More »

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung pengembangan UKM sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan itu ditandai dengan pemberian bantuan perkuatan modal usaha melalui More »

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mengecam terjadinya dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Advokat Hamzah Zees, pada Kamis (17/7/2017) sekitar jam 09.30 Wita. Hamzah Zees merupakan anggota Peradi dengan Nomor More »

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri pada tanggal 25 Juli 2017, terdiri dari 225 Perwira Remaja TNI AD, 94 orang Perwira Remaja TNI AL, dan 118 orang More »

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia telah selesai menggelar perayaan Satu Dasawarsa sebagai wujud Dedikasi SMESCO untuk KUMKM Indonesia yang dikemas dalam berbagai rangkaian acara yang digelar dari tanggal 18 sampai 21 Juli 2017 di Gedung More »

 

Category Archives: Hukum

Kapuspen TNI : Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI E. Sodik mengatakan bahwa, benar telah terjadi pengeroyokan terhadap anggota TNI di Pertigaan Titi Teguh Papua oleh sekelompak massa pada Jum’at dini hari (28/08/2015), dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

 
Pada tanggal 28 Agustus 2015.  Sekitar pukul 01.15 WIT, Sertu Ashar anggota Kodim 1710/Mimika mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa temannya Serka Makher dikeroyok di Pertigaan Titi Teguh. Mendengar informasi tersebut, sekitar pukul 01.17 WIT Sertu Ashar langsung menuju ke TKP dengan menggunakan motor dinas untuk menjemput Serka Makher yang sedang dikeroyok oleh sekelompok massa.
 
Sesampainya di TKP, Sertu Ashar turun dari motornya untuk menjemput Serka Makher. Saat Sertu Ashar kembali ke motornya, motornya sudah dikepung oleh massa selanjutnya dikeroyok sampai mengalami luka-luka pendarahan di wajah serta berusaha merebut senjatanya, karena terdesak Sertu Ashar melepaskan tembakan ke udara sebanyak dua kali untuk membubarkan masyarakat, namun masyarakat tetap melakukan perlawanan.
 
Akibat dari kejadian tersebut, dua orang sipil dilaporkan meninggal dunia dan tiga orang luka-luka. Untuk mengatasi situasi tersebut, Kodam XVII/Cen telah melaksanakan koordinasi dengan keluarga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pihak Kepolisian dan pihak terkait lainnya.
 
Korban luka-luka sudah dirawat di RSUD Timika dan yang meninggal dunia pihak Kodam XVII/Cen akan memberikan santunan dan memfasilitasi untuk pemakamannya serta meminta maaf kepada pihak keluarga korban.   Peristiwa ini merupakan kriminal murni yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga penanganannya oleh Subdenpom TNI (Pom Dam XVII/Cen).  Dalam proses selanjutnya TNI dan Polri, bersinergi guna menjaga situasi tetap kondusif.

Anugerah Kenaikan Pangkat Mayjen TNI Agus Sutomo menjadi Letnan Jenderal TNI

“Mari kita besarkan Jabatan yang kita pikul dengan kinerja yang baik, Bukan Jabatan yang membesarkan kita. Kerja itu jangan dijadikan beban tetapi harus kita nikmati dengan total, Berkaitan dengan kenaikan Pangkat yang dianugrahkan kepada saya, itu adalah amanah yang diberikan oleh Negara dan dengan segenap kekuatan dan kemampuan akan saya pegang teguh, saya akan terus berjuang untuk dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan TNI Sebagai benteng Pertahanan Bangsa” Tegas Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo yang mendapatkan anugrah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal.

Acara tradisi korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI AD ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Bertempat di Guest House Mabesad Cilangkap. Selasa (25/08).

Sementara dalam amanatnya Kasad menyampaikan “Kenaikan pangkat adalah amanah yang diberikan atas loyalitas dan dedikasi yang diberikan seorang Prajurit atas pengabdiannya dan harus disambut dengan semangat dan harapan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam gerak kemajuan organisasi TNI AD.
Karena pada level kepangkatan pati adalah sebagai motor penggerak utama dalam menjalankan roda organisasi yang ditentukan kualitas. Baik kualitas satuan maupun kualitas perorangan harus dipenuhi guna mampu membuat perubahan-perubahan dan ide-ide yang lebih baik dari hari kemarin”.

Jaksa Penuntut Umum Tarik Banding, Walfrida Soik Terbebas dari Hukuman Penjara

Sidang banding kasus Walfrida Soik tanggal 25 Agustus 2015 di Mahkamah Rayuan Putrajaya menguatkan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu yang memutuskan Walfrida Soik tidak bersalah melakukan pembunuhan atas dasar tindakan yang dilakukannya dikarenakan gangguan kejiwaan. Mahkamah Tinggi Kota Bharu juga memutuskan Walfrida ditahan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga mendapatkan pengampunan dari Sultan Kelantan. Terbebasnya Walfrida Soik dari hukuman penjara karena Jaksa menarik banding atas putusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu. Dengan demikian maka proses hukum terhadap Walfrida Soik telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Dengan telah berakhirnya proses hukum Walfrida Soik maka sesuai UU Hukum Acara Pidana di Malaysia, Walfrida Soik melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga dokter menyatakan sembuh secara total. Penilaian dokter atas kondisi kejiwaan Walfrida Soik akan disampaikan kepada Sultan Kelantan sebagai bahan pertimbangan pemberian pengampunan.

Duta Besar RI di Malaysia Herman Prayitno menyambut gembira putusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan Walfrida Soik dari tuntutan hukuman mati. Dubes Herman juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan selama proses hukum berlangsung sehingga membuahkan hasil sesuai harapan kita semua. Untuk mempercepat proses pembebasan Walfrida Soik, Dubes Herman juga akan menyampaikan surat permohonan pengampunan kepada Sultan Kelantan.

Dalam sidang hari ini, selain Satgas KBRI, juga telah hadir Bapak Prabowo Subianto yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembelaan Walfrida Soik.

Sebagaimana diketahui, Walfrida Soik telah dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap majikannya yang dilakukan pada bulan Desember 2010. Walfrida Soik merupakan korban perdagangan orang yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar. Saat dikirim ke Malaysia, Walfrida masih dibawah umur sebagaimana terbukti dari hasil pengujian tulang dan keterangan Pastor Paroki.

“Kasus Walfrida Soik menjadi pembelajaran yang sangat berharga akan pentingnya proses penempatan TKI sesuai UU. No.39 Tahun 2004 dan pentingnya memperkuat pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang maupun pengiriman TKI tidak sesuai prosedur”, demikian ditegaskan oleh Dubes Herman.

Merasa Dibatasi Bertemu Kliennya, Tim Kuasa Hukum OC Kaligis Lapor ke KPK

daftarpraperadilanock

Tim kuasa hukum OC Kaligis (OCK) terus saja membuat perlawanan kepada KPK. Beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum OCK memutuskan melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyidik terhadap kliennya ke pimpinan KPK. Menurut dia, penyidik datang ke rutan Guntur dan memaksa OCK untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, mereka menuding penjaga rutan membatasi komunikasi OCK dan kuasa hukum.

Kuasa hukum OCK, Johnson Panjaitan mengatakan, pagi tadi tim dokter dan penyidik datang ke rutan untuk memeriksa kesehatan kliennya dan membawa KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun, Kaligis bersikeras menolak pemeriksaan tersebut.

Selain itu, versi dia, salah seorang penyidik bernama Christian melarang tim kuasa hukum untuk menemui serta berkonsultasi dengan pengacara 73 tahun itu di rutan. “Christian mengusir tim penasihat hukum, mereka juga tidak membolehkan kita berkomunikasi dengan Pak OCK. Terjadi perang mulut dan adu mulut antara Christian dan Pak OCK dan kemudian dipisahkan Pak Humphrey,” kata Johnson di gedung KPK, Jumat (31/7).

Kuasa hukum OCK yang lain, Humphrey Djemat menambahkan, hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, kliennya berada dalam tekanan dan dipaksa untuk menjalani pemeriksaan. Padahal, kata dia, Kaligis memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan di hadapan penyidik. Selain itu, penjaga rutan dan penyidik telah membatasi pertemuan antara OC Kaligis dan kuasa hukum.

“Sore ini kita masukan surat ke pimpinan KPK untuk mencari jalan keluar dalam persoalan pemeriksaan Pak OCK. Tapi saya minta jangan pakai cara penekanan, jangan pakai cara yang bisa membuat seseorang menjadi fatal kondisi kesehatannya,” ujar Humphrey jumat lalu.

Selain itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap penyidik KPK dan penjaga rutan Guntur yang menurutnya telah melanggar hukum. “Dan telah intimidasi dan menghalangi kita jalankan tugas kita,” ujarnya.

 

Marinir dan KKP Kerjasama Selamatkan Terumbu Karang

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, S.E. dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Sudirman Saad, M.Hum menandatangani Perjanjian Kerjasama penyelamatan terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (30/07/2015).

Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya menjadi sehat dan bermanfaat. Perjanjian yang disepakati meliputi rehabilitasi terumbu karang,penyediaan bibit terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya sertapenyelamatan biota laut yang terancam punah.

Selain itu juga mencakup kampanye penyadaran masyarakat untuk pelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya. Penyediaan data, informasi dan pemetaan tematik serta publikasi dan sosialisasi. Hal lainnya adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta monitoring dan pemantauan.

Dalam waktu dekat yaitu pada tanggal 6 Agustus 2015 akan dilaksanakan Seminar Nasional Penyelamatan Terumbu Karang yang direncanakan bertempat di Graha Marinir Jl Prapatan No. 40 Jakarta Pusat dengan pembicara para pakar terumbu karang, kelautan dan lingkungan hidup dari dalam dan luar negeri.

Pejabat dari TNI AL yang hadir dalam penandatangan perjanjian tersebut Danpasmar-2 Brigjen TNI (Mar) R.M. Trusono, Kadispenal Laksma TNI M. Zaenudin, S.H, Asops Dankormar Kolonel Marinir Hasanudin dan Kolonel Laut (P) Endra dari Dispotmar. Sementara itu dari KKP hadir Dirkonservasi Ir. Agus Dermawan, Dir Pulau-Pulau Kecil Ir. Rido MS Batubara serta Kasubdit dan Kasie Lingkup KP3K.

1541 Pegawai Merpati Nusantara Airlines Tidak Dibayar Gaji dan THR

geloratarigan

geloratarigan

Alangkah tragisnya nasib 1541 pegawai Merpati Nusantara Airlines (Persero) karena sudah 18 bulan tidak mendapatkan gaji apalagi THR. Sedangkan mengabdi sebagai pegawai rata-rata 30 tahun. Kuasa hukum pegawai Merpati Nusantara Airlines Gelora Tarigan mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan gaji pegawai Merpati Airlines ini baik ke Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Dewan Pertimbangan Presiden maupun Menteri Tenaga Kerja serta Komisi VIIII.

Tetapi sampai sekarang, imbuh Gelora, PT Merpati belum membayar gajinya. Direktur of Finance & ADM hanya menjanjikan saja melalui Surat Ederan Tanggal 4 Desember 2013 di mana berjanji membayar gaji pada 4 Desember 2013. “Apabila tidak dibayar upah karyawan ditambah 5% untuk tiap hari keterlambatannya. Tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya sehingga DPP GRASI selaku kuasa hukum dari pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines meminta kepada menteri bidang Tenaga Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendorong percepatan penyelesaian pembayaran hak-hak normatif 1541 pegawai PT Merpati yang merupakan rakyat kecil yang belum dibayar 13 Desember 2013 sampai dengan hari ini kurang lebih Rp 500.000.000.000;,” kata Gelora Tarigan kepada wartawan di Jakarta, selasa (14/7/2015).

Apabila tetap tidak dilaksanakan pembayaran gaji karyawan Merpati kepada pegawainya, maka tambah Gelora, diminta agar menteri di Kementerian BUMN karena pemegang saham yaitu Kementerian Keuangan Negara RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hak-hak normatif pegawai dan pensiunan PT Merpati. Kerena dengan tidak dibayar gaji pegawai merupakan suatu problema yang mengkonfrontasi daya tahap pegawai itu sendiri.

Brigjen TNI Markoni, S.H. Jabat Kababinkum TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kababinkum (Kepala Badan Pembinaan Hukum) TNI dari Mayjen TNI S. Supriyatna, S.H., M.H., yang akan memasuki masa pensiun kepada penggantinya Brigjen TNI Markoni, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad), bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (30/6/2015).  Serah terima jabatan Kababinkum TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1645/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015.

 
Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum, yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak, jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi, melalui usaha ketaatan terhadap peraturan, dan menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak, pada koridor kompetensi dan profesionalime prajurit TNI”, tegas Panglima TNI.
 
Menurut Panglima TNI, peningkatan kesadaran hukum ini menjadi hal yang esensial dalam membangun pertahanan diri dari kecenderungan perkembangan prilaku menyimpang, di tengah pengaruh arus liberalisme, yang mencoba merasuk kedalam kehidupan keprajuritan, seperti halnya Narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya.
 
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, mencermati kecenderungan tersebut, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi prajurit TNI, harus menjadi prioritas kebijakan dalam pembinaan personel.
 
Panglima TNI mengharapkan, pergantian pejabat Kababinkum TNI, dapat merumuskan dan/atau meneruskan kebijakan pembinaan hukum yang telah disusun, sebagai suatu pembinaan yang berlanjut, dengan strategi yang cerdas untuk memperoleh hasil pembinaan secara optimal. Rambu-rambu sebagai batasan yang perlu dipedomani dalam merumuskan kebijakan, harus bersifat dinamis serta peka terhadap perubahan sosial.
 
Adapun langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum, sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin prajurit TNI. Konsep ini diharapkan akan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI.
 
Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kehadiran Brigjen TNI Markoni, S.H., selaku Kababinkum yang baru dengan kreatifitas yang cerdas dapat menangkap dan mewujudkan semua harapan yang telah saya sampaikan, dengan penuh dedikasi, loyalitas dan profesional.  Segera integrasikan diri dengan satuan dan lingkungan tugas, agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan peran dan tugas Babinkum TNI. Ciptakan paradigma pembinaan dan penegakkan hukum serta peningkatan kualitas sumber daya melalui program yang komprehensif, serta melalui interoperabilitas peran dan tugas lintas kelembagaan di jajaran TNI, baik dengan satuan di bidang hukum maupun dengan bidang personel”, ungkap Panglima TNI.
 

Tim 9 Jakarta Barat Deklarasikan Berdirinya Forum Penyelamat dan Rekonsiliasi Peradi

Ketua Tim 9 Berry Sidabutar, SH MH yang juga tercatat sebagai anggota bidang etik dan profesi di DPN PERADI, menyatakan, 9 tokoh Peradi Jakarta Barat yang tergabung dalam Tim 9 sudah mendeklarasikan berdirinya “Forum Penyelamat dan Rekonsiliasi Peradi”, pada Senin (8/6/205) yang lalu di De’Rock Cafe, bilangan Roxy Mas. Forum ini dianggapnya penting melihat carut-marutnya organisasi Peradi saat ini pasca Munas II Makasar dan Pekan Baru.

Forum ini kata Berry salah satunya bertujuan untuk mengantisipasi kegalauan para Advokat, khususnya Advokat muda atas adanya klaim dari masing-masing pihak yang merasa paling legal dan paling berhak untuk mengelolah Peradi. “Saya harus katakan dengan jujur, miris rasanya kalau lagi baca status dan komentar-komentar para rekan-rekan Advokat tentang situasi dan kondisi Peradi saat ini di Medsos”, kata Berry kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Bahkan lebih jauh Berry yang alumni FH UKI ’81 ini menegaskan, soal akan berakhirnya masa berlaku KTPA pada Desember 2015, Berry meminta kepada seluruh Advokat untuk berfikir jernih dan menghimbau juga kepada semua Advokat untuk tidak menyetorkan dana perpanjangan KTPA Peradi, karena selain Peradi saat ini masih dualisme kepemimpinan, toh Advokat kalau ingin menjalankan tugas profesinya di Pengadilan yang diminta oleh Hakim adalah Berita Acara Sumpah (BAS).

“Ini penting, jangan sampai nanti para Advokat justru terjebak dalam konflik kepentingan pihak-pihak yang bertikai saat ini,” imbuh Berry.

Berry yang juga terdaftar sebagai salah satu wakil ketua di DPC PERADI Jakarta Barat itu berjanji, bahwa Tim 9 yang dikomandoinya dengan Sekjen Herman Ligasetiawan SH MH, akan melakukan komunikasi yang baik dengan ke-3 faksi yang ada saat ini agar mereka bisa dengan elegan dan mau menanggalkan egonya masing-masing, mau duduk bersama demi menyelamatkan lebih dari 35.000 Advokat anggota Peradi, untuk menghadang derasnya issu dorongan dari berbagai pihak kepada Komisi III DPR RI untuk segera melakukan pembahasan RUU ADVOKAT yang bertujuan untuk merubah sistem Single Bar menjadi Multi Bar.

Ketika ditanya apakah Berry sudah bertemu dengan ke 3 faksi di tubuh Peradi itu? Ia mengakui kalau sampai dengan saat ini ia sudah bertemu, mendengar saran-saran dan berdiskusi dengan rekan-rekan advokat dari DPN PERADI versi JG dan Caretaker Luhut MP Pangaribuan. “Tim 9 juga akan segera menemui Humphrey Djemat dan DPN versi Fauzi Hasibuan. Doa kan saja niat baik Tim 9 agar mereka semua terketuk hatinya, apa lagi berketepatan ini bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah,” ujar Berry yang juga mantan Ketua Umum PREMS ini menyudahi penjelasannya.

Berry Sidabutar Bentuk Tim 9 Penyelamat Peradi

“Buntut Kekecewaan Para Utusan Peserta DPC PERADI Jakarta Barat pada Munas II PERADI di Pekanbaru, Berry Sidabutar SH MH Bentuk Tim 9 Penyelamat PERADI”, demikian judul tulisan melalui surat elektronik yang dikirim Berry Sidabutar kepada Mediasi Online, jumat (19/6/2015) pagi.

Berry Sidabutar merupakan inisiator dan sekaligus menjadi Ketua Tim 9. Berry mengatakan, kekecewaan yang mendalam itu bukan tidak beralasan, “setelah kecewa dengan hasil Munas Makasar yang pelaksanaannya mandek karena Otto Hasibuan dengan keputusannya sendiri sebagai Ketua Umum PERADI saat itu tanpa tedeng aling-aling mengetok palu sidang dan menyatakan Munas ditunda untuk waktu 3-6 bulan ke depan, yang langsung meninggalkan ruangan sidang Munas di Phinisi Ball Room Hotel Grand Clarion Makasar,” tulis Berry dalam suratnya.

Hal tersebut lanjutnya, sontak membuat bulan-bulanan para peserta Munas saat itu. “Jujur kita sangat shock atas keputusan sepihak yang dilakukan OH saat itu, makanya OH sempat lari terbirit-birit karena dikejar-kejar oleh para peserta munas di ruang sidang phinisi ballroom dan akhirnya diamankan lewat pintu darurat di pojok ballroom. Dimana akibat peristiwa tersebut akhirnya menimbulkan konflik dan perpecahan ditubuh PERADI menjadi 3 (tiga) faksi yaitu : 1. PERADI versi JG yang mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum DPN PERADI hasil Munas Makasar dengan aklamasi. 2. PERADI versi OH yang mengklaim bahwa DPN PERADI masih di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum yang sah. Dan yang ke 3. PERADI versi Caretaker yang lahir atas hasil keinginan peserta Munas Makasar yang dimotori oleh Luhut MP Pangaribuan dan Humprey Djemat,” cerita Berry.

Menanggapai berbagai kemelut tersebut DPC PERADI Jakarta Barat pada awalnya mencoba untuk bersikap netral dan oleh karenanya tetap konsisten mengikuti Munas II Lanjutan yang digelar di Pekanbaru-12-14 Juni 2015. Tapi DPC Peradi Jakbar tidak menyangka kalau Munas Pekanbaru itu, justru lebih buruk pelaksanaannya dari apa yang terjadi sebelumnya di Munas Makasar.

Proses Munas di Pekanbaru itu justru menabrak semua rambu-rambu yang mengatur yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar PERADI. Pertama, sesuai undangan yang mereka terima melalui DPC bahwa pelaksanaan Munas itu dilaksanakan di Pekanbaru, tapi faktanya mereka baru tahu kalau Munas yang dilaksanakan di hotel Labersa itu terletak di Kabupaten Kampar, sedang hotel penyangga yaitu hotel Aryaduta dan hotel Grand Elit yang justru berada di wilayah pemerintahan kota Pekanbaru. Dimana jarak tempuhnya mencapai sekitar 2 jam lamanya dalam perjalanan dengan menggunakan fasilitas bus yang disediakan oleh panitia lokal.

Kedua, tidak ada acara pembukaan pelaksanaan oleh Ketua Umum, karena terlihat dengan jelas ruangan tempat berlangsungnya munas di ball room hotel Labersa terkunci dan tertutup rapat. Ketiga, tidak ada pembahasan tata tertib, baik itu tata tertib munas, maupun tata tertib pemilihan Ketua Umum. Keempat, tidak ada pemilihan pimpinan sidang munas. Kelima, tidak ada laporan pertanggung jawaban kinerja DPN dan tidak ada laporan pertanggung jawaban keuangan. Keenam, tidak ada pernyataan demisioner kepengurusan DPN periode 2010-2015.

“Anehnya pemilihan Ketua Umum menjadi agenda tunggal yang menjadi prioritas, dimana Otto Hasibuan memanggil Ketua dan Sekretaris DPC yang sudah berada di hotel Labersa dan mengumpulkan mereka di dalam kamar 802, untuk mengikuti arahan Ketua Umum versi Otto Hasibuan. Atas hal-hal tersebut maka DPC Peradi Jakarta Barat mengumpulkan para utusan hasil Rapat Anggota Cabang, dimana dari 25 utusan cabang Jakarta Barat, setelah mendengar penjelasan Ketua DPC, maka sebanyak 21 utusan dengan tegas membuat pernyataan tertulis menolak hasil-hasil munas pekanbaru karena bertentangan dengan AD PERADI dan oleh karenanya kami pun saat itu sekitar pukul 23.00 meninggalkan lokasi munas. Akan tetapi sangat disesalkan, dengan senyap-senyap dengan alasan keamanan ternyata munas pekanbaru tersebut tetap dilanjutkan dan berlangsung dengan agenda prioritas langsung kepada melakukan pemilihan Ketua Umum,” sesal Berry.

Yang sangat ia sesalkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekannya dari utusan peserta DPC yang lain bahwa pemilihan tersebut berlangsung antara pukul 01.00 dini hari s/d pukul 05.00 pagi dengan cara panitia mendatangi dan mengetuk kamar tidur dan membangunkan peserta munas yang menginap di hotel labersa untuk menggunakan hak pilihnya, dimana cara yang digunakan adalah setelah peserta menggunakan hak pilihnya, oleh panitia langsung dibuka dan dibacakan ditempat, sehingga dengan mudah dapat diketahui siapa memilih siapa dan dari DPC mana, sehingga prinsip-prinsip pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia itu sudah tak lagi menjadi penting.

Kemudian lanjutnya, setelah itu kertas yang sudah digunakan diikat dan dimasukkan dalam kantong plastik, bukan kotak suara yang sudah diberi tanda masing atas nama DPC nya. Yang mana hasil akhir dinyatakan bahwa Fauzi Hasibuan yang terpilih sebagai Ketua Umum.

“Mendengar penjelasan tersebut dan kekhawatiran dari rekan-rekan DPC lainnya sebagaimana menjadi bahan pembicaraan saat sarapan pagi di restauran hotel Grand Elite, membuat kami para anggota DPC PERADI Jakarta Barar yang memiliki visi dan misi yang sama untuk berinisiatif menyelamatkan Organisasi Advokat Peradi dari perpecahan yang melahirkan faksi-faksi akibat kisruh munas di Makasar yang kemudian dilanjutkan dengan kemelut munas Pekanbaru,” jelas Berry.

Dengan dasar dan alasan kesamaan visi tersebut, maka ia berupaya untuk mencari jalan tengah mempersatukan kembali keutuhan organisasi Peradi dalam semangat rekonsiliasi. Maka untuk dapat mewujudkan hal tersebut,  ia akan mengajak seluruh DPC PERADI agar ikut ambil bagian dalam bingkai semangat rekonsiliasi mempersatukan kembali faksi-faksi yang lahir akibat kemelut munas Makasar dan Pekanbaru.

Untuk itu sebagai langkah awal Tim 9 yang terdiri dari : Berry Sidabutar, Sumantap Simorangkir, Sutan Siagian, Heroe Tjondronegoro, Suhadi, Herman Liga Setiawan, Ariano Sitorus, TB Situmorang dan Lista akan menemui masing-masing faksi yang ada seperti faksi Juniver Girsang, faksi Caretaker Luhut MP Pangaribuan dan Humprey Djemat serta faksi Otto Hasibuan yang sekarang ini dikomandoi oleh Fauzi Hasibuan.

Demikian disampaikan oleh : BERRY SIDABUTAR SH MH
Ketua Tim 9 Penyelamat Peradi. Sekretariat: Apertemen Season City Tower A/25/AH

DPP KNPI: Salah Urus Pengungsi Rohingya, Timbul Teroris Baru

Organisasi ASEAN diimbau serta didorong kepedulian (solidaritas)
terhadap penanganan dan penyelesaian ribuan pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang ditampung di Aceh dan Sumatera Utara. Demikian juga rezim junta Myanmar diminta membuka diri guna menyelesaikan masalah kemanusiaan ini secara khusus.

“Kita meminta ASEAN dapat menyelesaikan pengungsi Rohingya secara berkelanjutan,” pinta Ketum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus di Jakarta, Kamis (28/5).

Rifai menuturkan dalam menangani sekitar 1.800 pengungsi terutama bayi, anak-anak, perempuan dan sebagainya, RI harus memberikan perhatikan secara lebih serius dalam konteks kemanusiaan kepada manusia perahu. Di sisi lain, RI harus mewaspadai dampak kehadiran mereka secara bergelombang sejak awal bulan ini.

“Kita harus lebih hati-hati dalam era globalisasi (tanpa batas), waspada terhadap pertahanan dan ketahanan bangsa (food security) hubungannya dengan kemampuan bangsa terhadap penanganan,” ingat Rifai panjang lebar.

Hal senada juga ditambahkan oleh Ketua Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana DPP KNPI Nevi Ervina Rachmawati bahwa eksodus penduduk secara besar-besaran dari satu negara ke negara lain dalam konteks MDGs memperlihatkan kegagalan pelaksanaan MDGs karena masih ada negara yang tidak mampu melindungi warganya.

“Secara kemanusiaan, sudah tepat langkah RI menampung pengungsi Rohingnya di Indonesia dan mengembalikan pengungsi Bangladesh,” tukasnya.

Nevi menyebutkan pihak mana pun lebih memperhatikan serius kebutuhan anak-anak dan perempuan. Menurutnya, kelompok ini rentan timbulnya berbagai persoalan.

“Terima kasih kepada warga Aceh secara khusus dan masyarakat Indonesia yang telah lebih awal peduli dan ikut ambil bagian dalam menampung pengungsi dan mengajak semua komponen untuk ikut membantu dan peduli,” puji Ketua Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana DPP KNPI.

Nada lebih tegas disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (HUBLU) DPP KNPI Doni Harsiva Yandra yang mengutip pernyataan PBB bahwa Rohingya adalah kaum/etnis minoritas yg paling menderita di dunia. Disebutkan, permasalahan Rohingya bukan saja menjadi masalah RI tetapi juga negara lain. ASEAN harus konsen menangani manusia perahu ini untuk menjaga stabilitas kawasan.

“Jika pengungsi tidak tertangani dengan baik akan melahirkan terorisme gaya baru,” tukas Doni.

Info terbaru dari lapangan dalam pekan ini, jumlah pengungsi Rohingya dan Bangladesh tercatat 1.810 jiwa yang tersebar di Langsa 682 jiwa, Aceh Utara 328 jiwa, Aceh Timur 409 jiwa, Aceh Tamiang 48 jiwa, Lhokseumawe 247 jiwa, dan Medan 96. Dari 1.810 jiwa tersebut terdiri dari laki-laki dewasa 1.328 jiwa, perempuan 244 jiwa dan anak-anak 238 jiwa.