Kembalikan Pengelolaan TPI oleh Koperasi, Payung Hukum Perpres Sangat Dinantikan

Kembalikan Pengelolaan TPI oleh Koperasi, Payung Hukum Perpres Sangat Dinantikan

Kementerian Koperasi dan UKM memprioritaskan agar pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kembali dikelola oleh Koperasi Perikanan. Inilah yang menjadi target utama Menkop dan UKM Puspayoga sejak ia menjadi Menteri. More »

Kumpulkan Alumni, MAN Purworejo Gelar Reuni Akbar dan Lustrum

Kumpulkan Alumni, MAN Purworejo Gelar Reuni Akbar dan Lustrum

Alumni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo dari berbagai angkatan yang tergabung dalam Persatuan Alumni Madrasah Aliyah Negeri Purworejo (Palmanep) menggelar Reuni Akbar sekaligus Lustrum 2018. Puncak acara yang digelar di halaman MAN More »

BINUS UNIVERSITY Sebagai Tuan Rumah dalam Kuliah Umum mengenai Uni Eropa

BINUS UNIVERSITY Sebagai Tuan Rumah dalam Kuliah Umum mengenai Uni Eropa

BINUS UNIVERSITY menyelenggarakan kuliah umum mengenai potensi masalah ekonomi, geopolitik, dan sosial seputar masa depan Uni Eropa (UE). Terorganisir bekerjasama dengan Institut Français Indonesia, ceramahnya bertema ‘Eropa 2030: Decline or Birth dan More »

Imlek antara Hari Raya Agama dan Tradisi

Imlek antara Hari Raya Agama dan Tradisi

Sebentar lagi Tahun Baru Imlek (1 Cia Gwee 2569) kelender Imlek, yang bertepatan dengan tanggal 16 Febuari 2018 pada kalender Masehi,   akan dirayakan oleh masyarakat Tiong Hoa secara umum dan meluas, dari More »

Tren Marketplace Diproyeksikan Bakal Surut

Tren Marketplace Diproyeksikan Bakal Surut

Pakar IT Ludo Lustrous memproyeksikan tren marketplace yang berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir bakal surut dalam 10 tahun ke depan. “Satu dekade lagi akan berkembang sesuatu yang lebih besar dari sekadar More »

 

Category Archives: Hukum

Agar Manusia Tak Berkeinginan Melanggar Hukum, Pendidikan Hukum harus Diberikan Sejak Dini

hartono4Untuk membuat baik bangsa Indonesia, terutama agar manusianya tidak beringinan melakukan pelanggaran hukum, baiknya pendidikan maupun pembinaan hukum diberikan kepada anak-anak sejak dini. Sejak menempuh pendidikan SD, SMP, SLTA dan seterusnya harus sudah mulai dibina atau dididik tentang hukum.

Kalautoh saat ini sudah dimasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah, namun harusnya di sekolah-sekolah juga diberikan pengetahuan tentang hukum secara utuh, karena masalah korupsi itu hanya bagian kecil dari hukum itu sendiri.

Pendapat itu disampaikan oleh Advokat Senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi kepada wartawan di Jakarta, jumat (1/4/2016). Menurutnya, yang terjadi sekarang pembinaan hukum justru diberikan setelah seseorang melakukan pelanggaran hukum dan kemudian baru dibina di tahanan.

“Itu terbalik, harusnya pembinaan dan pendidikan hukum diberikan ketika orang belum melakukan pelanggaran hukum dan harus diberikan sejak dini kepada anak-anak. Beritahulah kepada anak-anak bahwa nyontek itu merupakan plagiat dan itu tidak baik,” kata Hartono.

Yang selama ini dilakukan oleh pemerintah juga masalah pengembangan agama agar manusia menjadi baik. Itu menurutnya tidak tepat, karena kalau mau menjaga kebersamaan berbangsa dan bernegara dengan cara mengembangkan agama baik yang mayoritas maupun yang minoritas, ia yakin akan gagal. Karena menurut Hartono, agama tidak menjadikan manusia menjadi baik.

“Peristiwa kejahatan itu muncul setiap hari seperti rumput, walaupun dipangkas, ditebang maupun dicabut, tapi akan muncul lagi, karenanya sejak dini anak harus sudah diberitahu bahwa ini baik dan itu tidak baik,” ungkapnya.

Itu semua dilakukan imbuhnya, karena untuk mengisi kebersamaan demi keutuhan bangsa dan negara itu harus dilakukan dari kacamata yang positif, yaitu tidak sekedar mengedapankan penegakan hukum, tidak sekedar patuh kepada hukum, tidak sekedar mengikuti criminal justice sistem. “Tapi harus mengisi, peran apa untuk mencegah terjadinya kejahatan, hal yang terpenting sebelum menjadi penjahat dia harus dibina. Bukan orang sudah jahat baru dibina, itu kan terbalik,” paparnya.

Hartono juga meminta agar pemerintah memberikan penghargaan berupa peran terhadap seseorang yang baik dengan remunerasi income yang baik juga. Jangan orang yang baik tidak diperhatikan, sementara orang yang belum tentu baik, namun karena merupakan publik figur justru dia yang diperhatikan.

 

Merasa Namanya Dicemarkan, Djan Faridz Sambangi Bareskrim Polri

djanbareskrimKetua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz yang didampingi tim kuasa hukumnya Humphrey Djemat, Muara Karta dan Dr Triana Dewi Seroja SH MHum, menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk melaporkan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta, Ahmad Bay Lubis, ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Djan melaporkan Ahmad Bay atas sangkaan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Padahal Ahmad Bay sebelumnya melaporkan Djan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan data formatur PPP.

“Saya dianggap membuat pemalsuan surat akte dari kepengurusan PPP. Saya merasa terhina, tercemar,” ujar Djan Faridz kepada di Bareskrim Polri Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Ahmad menyebut dalam akta yang dibuat Djan Faridz itu, nama pengurus PPP yang didaftarkan tidak sesuai dengan data formatur hasil Muktamar Jakarta. Tudingan tersebut membuat Djan Faridz berang dan mempermasalahkannya lewat jalur hukum.

“Satu-satunya jalan lewat hukum dengan melaporkan beliau ke Mabes atas pencemaran nama baik. Saya minta segera diproses dan ditangani oleh Mabes,” kata Djan.

Di tempat yang sama Kuasa Hukum Djan Faridz Humphrey R Djemat mengatakan, pihaknya juga melaporkan Ahmad Bay atas pembuatan laporan palsu. “Jadi, Ketua Umum melaporkan Ahmad Bay Lubis menyangkut laporan palsu dan pencemaran nama baik. Laporan ini didasarkan bukti yang kuat,” kata Humphrey.

Humprey juga menduga, Bay Lubis tidak bekerja sendiri dalam mecemarkan nama baik kliennya tersebut. “Lubis bukan berdiri sendiri, tapi ada orang yang di belakangannya. Kita buat laporannya dulu, BAP dulu,” ujarnya.

 

Penataran Hukum Fungsi Komando Kodam Jaya TA.2016

Dengan melalui Hukum sebagai fungsi komando kita tingkatkan kemampuan para Dandim/Danyon  setingkat, Pejabat personel dan pejabat Intel/Pam dalam mengoptimalkan pembinaan dan penyelesaian permasalahan hukum di satuan. Kegiatan Ini diselenggarakan oleh Kumdam Jaya, dan dibuka oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana serta dihadiri oleh Kasdam Jaya, Irdam, Para Asisten kasdam jaya, Danrindam, Pa LO AL dan para Pa Ahli Pangdam Jaya, diikuti oleh 50 orang baik para Dandim,Danyon,dan para pejabat personel dan pejabat Intel/Pam. Senin (28/3).

Dalam sambutannya Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksamana menyampaikan bahwa Komandan pimpinan satuan militer berkewajiban menegakkan hukum dalam menjalankan perannya dan melakukan penyelidikan terhadap setiap prajurit sejalan dengan peranan tersebut.

Diberikan kewenangan oleh undang undang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan melakukan penyelidikan terhadap setiap prajurit yang melakukan pelanggaran .

Setiap langkah pembinaan dan tindakan hukum berdasarkan prosedur administrasi yang benar kapasitas hukum selaku pimpinan pembinaan disiplin dan penegak hukum maupun bagi pejabat personil.

Pengurusan administrasi mencermati arti sebagai subjek hukum sebagai fungsi komando dan dalam peningkatan kualitas pengguna hukum dan optimalisasi peran para pemangku kepentingan demi tujuan melakukan pelanggaran dan melakukan tugas-tugas mencatat.

Dalam kegiatan Penataran ini  memberikan gambaran tentang hukum militer bagi ankum pejabat personil dan pejabat Intel /Pam, serta peserta peran akan hukum fungsi komando yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peserta penataran hukum fungsi komando sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hukum di satuannya

TKI Illegal Menyesal dan Jera untuk Bekerja Kembali di Ladang Sawit

Tiada habisnya berita mengenai TKI illegal Indonesia yang dipulangkan dari Rumah Tahanan Imigrasi Malaysia ke Indonesia. Menindaklanjuti surat permohonan mendadak dari Kantor Imigrasi di Sandakan sehari sebelumnya, KJRI Kota Kinabalu hari ini tanggal 24 Februari 2016, kembali menugaskan dua orang anggota Tim Satgas Perlindungan WNI untuk pergi ke Sibuga, Sandakan berjarak 350 km dari Kota Kinabalu. Kedua anggota Tim Satgas perlu menghabiskan waktu 6 jam perjalanan dengan mobil untuk melakukan interview dan melakukan verifikasi dokumen kepada 82 tenaga kerja yang akan dideportasi, terdiri dari 40 Pria, 38  wanita dan 4 Anak di bawah umur.

Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu, Akhmad DH. Irfan menyatakan bahwa Tim Satgas KJRI memang harus selalu siap membantu dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan agar WNI terjamin perlindungannya. Kata Irfan : “Tim Satgas KJRI Kota Kinabalu tidak boleh menolak permohonan bantuan dari pihak manapun, sejauh itu menyangkut kepentingan WNI/TKI. Ini merupakan bagian dari upaya yang terus menerus untuk melindungi keselamatan dan kepentingan WNI/TKI dari tindakan yang melanggar hukum, baik sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku”.

Berkaitan dengan pemulangan ini, Ketua Tim Satgas Perlindungan, Hadi Syarifuddin, mengatakan bahwa mereka yang dipulangkan rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja serabutan karena tidak memiliki ijin kerja. Mereka ini sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari majikan.

Tim Satgas selain menerbitkan SPLP, juga melakukan sosialisasi tentang keberadaan Poros Sentra Pelayanan dan Pemberdayaan Terpadu TKI yang pada tanggal 16 Februari 2016 diresmikan oleh Menko PPM Puan Maharani di Nunukan. Kepada para deportan ini ditanyakan apakah ingin menetap dan bekerja di Indonesia atau menempuh masa training di sentra untuk mendapatkan peningkatan ketrampilan sebelum bekerja kembali ke luar negeri.

Di Sabah, pada umumnya TKI berasal dari Indonesia bagian timur seperti Flores, Adonara, Buton, Makasar dan Toraja. Banyak diantara mereka datang ke Sabah secara illegal melalui daerah tertentu di perbatasan Kaltara. Seperti diutarakan oleh dua TKI yang akan dipulangkan yaitu Harini binti Idris dan Dahlia; dua ibu rumah tangga masuk ke Sabah melalui Sungai Nyamuk dengan menggunakan sampan. “Saya masuk ke Sabah ditolong oleh seorang agen. Memang secara gelap karena malas memproses penempatan yang ribet, banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Selama di Sabah, saya bekerja memungut bijih sawit dengan upah kecil dan itupun dipotong lagi oleh majikan, katanya untuk iuran makan, tempat tinggal, air dan listrik”, kata Harini dan Dahlia. Selepas mendekam dalam Rumah Tahanan Imigrasi selama 2 bulan, keduanya mengatakan menyesal dan jera untuk kembali bekerja di ladang sawit di Sabah.

———-

 

Merasa Dirugikan dalam Proses Tender, PT Sang Saka dan PT Trio Bernas Group Surati Menteri PUPR

Dua perusahaan yaitu PT Sang Saka dan PT Trio Bernas Group mendatangi Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Kedatangan kedua PT tersebut untuk mengadukan nasibnya sebagai peserta lelang di Propinsi Sumatera Utara, yang seharusnya berhak atas tender tersebut namun dikalahkan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat.

PT Sang Saka adalah perusahaan yang ikut tender pembangunan jembatan Aek Pinang Sori. Dari hasil evaluasi/klarifikasi kelompok kerja ULP pengadaan barang/jasa lingkungan pelaksanaan jalan nasional wilayah II Propinsi Sumuatera Utara TA 2016.

Sesuai SE Menteri PUPR, tentang SBU, SKA dan SKTK yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang tercantum dalam database SIKI LPJKN, berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi.

“Kami beranggapan bahwa kinerja Pokja pengadaan barang/jasa lingkungan satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II Propinsi Sumut TA 2016 tidak profesional, terbukti dengan terdaftarnya SKA Personil perusahaan kami di lpjk.net tetapi pokja menyatakan personil tersebut tidak terdaftar di lpjk.net,” kata Dirut PT Sang Saka Syahruddin AR, kepada wartawan di Jakarta, senin (22/2/2016).

Ia merasa dirugikan atas evaluasi pihak pokja ULP pengadaan barang/jasa lingkungan satker pelaksanaan jalan nasional wilayah II Prop Sumut TA 2016, “maka kami minta pada pokja untuk evaluasi dan klarifikasi ulang untuk paket pekerjaan pembangunan jembatan Aek Pinang Sori (bangunan bawah),” pinta Syahruddin.

Di tempat yang sama, Dirut PT Trio Bernas Group Parlaungan Lumban Gaol juga menyampaikan sanggahan tentang dugaan penyimpangan dan kelalaian terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres No 54 2010 dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa serta peraturan LPJKN no 10 2014 tentang persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi pada pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan peningkatan jembatan natal cs.

“Terkait pengumuman paket pekerjaan tersebut, kami PT Trio Bernas Group mengajukan sanggahan terhadap hasil evaluasi administrasi di mana telah terjadi kelalaian terhadap ketentuan dan prosedur,” kata Parlaungan Lumban Gaol.

Menurutnya, setelah dilihat dan dicermati, Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh LPJK dari perusahaa pemenang lelang yaitu PT MTDG pada web lpjk, masih berada pada sub klafikikasi M1 dan sesuai peraturan LPJKN tentang batasan nilai satu pekerjaannya maksimum Rp 10 milyar, sedangkan nilai pagu dan nilai HPS adalah lebih dari Rp 10 milyar yaitu nilai Pagu Rp 10.310.953.000;, nilai HPS Rp 10.277.653.000; sedangkan nilai harga penawaran pemenang Rp 9.353.144.015;

Oleh karena itu ia mempertanyakan, apakah SBU pemenang lelang sudah masuk pada sub klasifikasi M2 atau masih berada di sub klasifikasi M1 sesuai dengan data yang ada di LPJKN. “Apakah perusahaan yang masih berada di sub klasifikasi M1 dapat diluluskan evaluasi administrasi dan dilanjutkan evaluasi tekhnis dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada paket pelelelangan yang pada dasarnya sudah masuk pada kategori sub klasifikasi M2 atau lebih dari Rp 10 M,” tanya Parlaungan Lumban Gaol.

Kedua perusahaan tersebut sudah mengirimkan surat pengaduan ini ke Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga pada 18 februari lalu. Namun ketika dikonfirmasi ke staf Dirjen Bina Marga, mengatakan bahwa surat tersebut belum ada disposisi dari Dirjen, sehubungan dalam waktu dua minggu ini Dirjen ada kegiatan di luar kantor.

 

Materi Anti Korupsi di SMP Juara Bandung

SMP Juara Bandung binaan RZ (Rumah Zakat) memberikan materi Anti Korupsi kepada para siswa di kegiatan Pekan Berbagi Senyum (PBS). Kegiatan ini merupakan acara rutinan yang diadakan oleh RZ untuk memberi pengetahuan serta wawasan lebih luas kepada para siswa.

Pekan Berbagi Senyum kali ini diikuti oleh siswa kelas VIII SMP Juara Bandung. Acara dihadiri Hj. Etit Hartiah, aktivis perempuan anti korupsi dan juga PKK Propinsi Jawa Barat. Di kesempatan ini, beliau menyampaikan materi tentang nilai integritas seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana dll. “Dengan nilai integritas ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran sejak dini terhadap bahaya korupsi yang berawal dari hilangnya sifat jujur,” tutur Etit, Senin (25/1).

Selain memberikan materi, Etit juga memperkenalkan games tentang bahaya korupsi serta memberikan buku dan komik tentang korupsi. Dan di akhir acara juga diberikan kenangan berupa sertifikat dan gambar hasil karya siswa SMP Juara Bandung yang diberikan langsung oleh Jajang selaku Kepala Sekolah SMP Juara Bandung.

Sebagai tindak lanjut kegiatan, Etit memberikan kartu pos bagi SMP Juara Bandung dengan tujuan, kartu pos tersebut nantinya ditulisi mengenai berbagai harapan bagi pemimpin Indonesia. Selain itu juga akan diikutkan dalam lomba menulis kartu pos yang berhadiah menarik.

“Materi anti korupsi ini sangat tepat dan penting diberikan kepada Siswa SMP Juara Bandung. Agar mereka sedari dini sudah bisa mengetahui dan mengerti mengenai bahayanya korupsi, sehingga mereka bisa menghindari dari perbuatan yang sangat merugikan orang banyak tersebut. Semoga  kegiatan ini dapat berlanjut ke kelas lainnya,” ujar Ginanjar Rahayu, Guru SMP Juara Bandung.

Marinir Tangkep Pelaku Jambret di Maruyung

Eka Dedyawan, seorang anggota Marinir yang berdinas di Cilandak Jakarta, berhasil menggagalkan dan melumpuhkan pelaku pejambretan di jalan Raya Meruyung Desa Limo Kota Depok, Jakarta, Jumat (15/01/2016).

Kejadian tersebut berawal ketika Kopda Marinir Eka Dedyawan anggota Batalyon Bekpal-2 Menbanpur-2 Marinir sekitar pukul 05.55 Wib berangkat dari rumah tinggalnya di Perumahan Pasir Putih Sawangan Depok untuk melaksanakan dinas di Batalyon Bekpal-2 Marinir.

Saat melintas di jalan Raya Meruyung–Limo sekitar pukul 06.15 wib, di depan Mini Market Alfamidi Meruyung, Kopda Marinir Eka Dedyawan melihat seorang ibu yang selanjutnya diketahui bernama Rikha (27th) yang berboncengan motor dengan anaknya (siswa PAUD) hendak berhenti menepi ke kiri jalan karena macet. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang pengendara sepeda motor dan langsung merebut tas serta menarik kalung yang dipakainya sehingga korban bersama anaknya terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Melihat kejadian tersebut Kopda Mar Eka Dedyawan dengan nalurinya sebagai prajurit, spontan langsung mengejar pelaku penjambretan yang melarikan diri ke arah Depok (Masjid Kubah Mas) bersama dengan seorang pengendara sepeda motor lainnya, Ikhwan (28 th) yang kebetulan pada saat bersamaan ada di TKP.

Setelah terjadi kejar-kejaran akhirnya Kopda Marinir Eka Dedyawan berhasil menyusul motor pelaku penjambretan, kemudian pada jarak yang cukup dekat Kopda Marinir Eka Dedyawan langsung memukul pelaku dengan menggunakan helm sehingga pelaku terjatuh dari motornya. Setelah terjatuh pelaku berusaha melarikan diri namun saat akan ditangkap oleh Kopda Marinir Eka Dedyawan dan sdr. Ikhwan, pelaku melawan sehingga terjadi perkelahian. Akan tetapi pelaku berhasil dilumpuhkan kemudian diserahkan kepada anggota Pos Pol Limo yang datang ke TKP.

Selanjutnya pelaku dan korban yang masih tidak sadarkan diri diamankan anggota Polisi tersebut, sedangkan Kopda Marinir Eka Dedyawan melanjutkan perjalanan menuju cilandak untuk melaksanakan dinas.

ILUNI FHUI Mengutuk Aparat yang Lakukan Kekerasan terhadap Aktivis LBH Jakarta

Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) mengutuk tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat gabungan Satpol PP dan Polsek Tebet terhadap Alldo Fellix Januardy, Pengabdi Bantuan Hukum dari LBH Jakarta.

Seperti diketahui, Alldo yang juga alumnus FHUI menjadi korban kekerasan aparat gabungan Satpol PP dan Polsek Tebet saat peristiwa penggusuran tempat tinggal warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/01).

Terkait kekerasan yang dialami Alldo, Ketua Umum ILUNI FHUI Ahmad Fikri Assegaf menyatakan bahwa penyelesaian masalah dengan cara kekerasan adalah cara yang paling purba.

“Pengurus ILUNI FHUI mendorong pihak Kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut dan lebih lanjut melakukan proses hukum atas pihak-pihak yang terlibat, termasuk aparat dari Polsek Tebet,” tegas Fikri.

Stand TNI Semarakkan Expo Festival Antikorupsi 2015

Memperingati Hari Antikorupsi sedunia Tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan acara Expo Festival Antikorupsi Tahun 2015 pada tanggal 10 – 11 Desember 2015, bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung dan telah dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut B. Panjaitan mewakili Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Kamis (10/12/2015).

Dalam sambutan Presiden RI yang dibacakan oleh Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan, menekankan pada pentingnya tindakan pencegahan selain penegakan hukum yakni dengan membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.  Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.  Untuk itu, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan.

Mekanisme kerja birokrasi, harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E-Government mulai dari cash flow management system, pajak on-line, e-budgeting, e-purchasing system, E-catalog dan pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain.  Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi, ” ujar Joko Widodo.

Sementara itu, Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki dalam sambutannya menyampaikan bahwa, KPK mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi.  “Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi, KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia”, paparnya.

Lebih lanjut Taufiequrachman Ruki mengatakan, sebagai perwujudan amanat UU No. 30 tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyasar tiga aspek, yaitu manusia, budaya dan sistem.  Aspek manusia/ individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi.  Sistem yang merupakan aspek yang paling penting, diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi.  Perbaikan sistem dilakukan baik kepada suatu subsistem dalam setiap Kementrian/Lembaga ataupun pada sistem nasional.

Turut hadir dalam pembukaan Expo Festival Antikorupsi Tahun 2015, diantaranya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin dan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Menkumham Laoly Buka Lokakarya Peningkatan Peran & Profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan

Menteri Hukum dan Ham membuka lokakarya dengan tema ‘Peningkatan Peran dan Profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Acara yang digelar di Hotel Manhattan Jakarta pada selasa (17/11/2015) pagi itu juga diisi dengan rapat Koordinasi Pembinaan jabatan fungsional perancang peraturan Perundang-undangan.

Dalam lokakarya tersebut hadir juga sebagai pembicara antara lain Dirjen Perundang-undangan Widodo Ekathahjana, Prof Mahfud MD, Hakim MK Maria Farida, sejumlah pakar hukum dan lain-lain.