Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Sumber daya Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian nasional. UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%. Kemampuan dalam menyerap More »

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Negara sudah final, siapapun tidak boleh merubahnya, jika ada yang mengajak untuk merubahnya jangan dipercaya dan jangan diikuti, itu adalah pengkhianat bangsayang akan mencelakakan bangsa Indonesia. Untuk itu, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan Pancasila.   More »

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Indonesia patut bernafas lega, karena di tengah-tengah kelesuan ekonomi dunia yang belum ada tanda-tanda pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik. Bahkan jika dibandingkan dengan negara G20 perkembangan ekonomi Indonesia berada di urutan More »

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di bawah kepemimpinan Braman Setyo mengusung paradigma baru ingin menjadi lembaga yang inklusif atau terbuka, sehingga terjalin kemitraan strategis penyaluran dana More »

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa gedung Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat harus segera difungsikan, karena memang gedung tersebut dibangun untuk LKAAM provinsi Sumatera Barat dan telah More »

 

Category Archives: Hukum

Satgas Marinir Gagalkan Aksi Illegal Logging

Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) berhasil menggagalkan aksi illegal logging ditengah terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan di kawasan Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan, Sabtu (12/09/2015).

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan illegal logging di kawasan tersebut kemudian Dansatgas menerjukan 7 personel yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok yang dipimpin Kapten Marinir Aris Unu dan Sertu Marinir Sunoko tersebut melaksanakan patroli serta melakukan penyelidikan di kawasan Taman Nasional Sembilang itu.

Saat melaksanakan patroli pada pukul 12.30 Wib, kelompok yang dipimpin Sertu Marinir Sunoko memergoki 2 orang yang mengendarai sepeda motor sedang mengangkut kayu olahan hasil illegal logging di Dusun Pancoran, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin. Setelah dilakukan pengejaran oleh anggota Satgas, kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dan kayu yang dibawanya.

Setelah mendapat informasi kejadian itu, Komandan Satgasmar TNI AL PRCPB Karlahut Letkol Marinir Totok Nurcahyanto yang sehari-hari menjabat sebagai Danyon Bekpal-2 Mar kemudian memerintahkan prajuritnya dengan kekuatan 35 personel menuju ke TKP untuk mengamankan barang bukti.

Sementara itu, pada pukul 16.00 Wib personel Satgas kembali memergoki beberapa orang yang diduga pelaku dengan mengendarai 5 sepeda motor di tengah perjalanan menuju ke TKP, mereka langsung melarikan diri kearah Taman Nasional dan dilakukan pengejaran, namun karena hari mulai gelap pengejaran dihentikan.

Setibanya di TKP, Satgasmar berhasil mengamankan lebih kurang 50 kubik kayu olahan jenis punak beserta 7 unit sepeda motor sebagai barang bukti dan gubuk-gubuk yang digunakan oleh para pelaku.

Korem 051/Wkt Terima Kunjungan Tim Wasrik Itjenad

Tim wasrik Itjenad dipimpin oleh Ketua Tim Kolonel CPL Sigit Wicaksono, SIP.,Msi. beserta 8 anggota Tim Pemeriksa berkunjung menuju Korem 051/Wkt. Adapun gambaran secara garis besar tentang pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Korem 051/Wkt TA.2014 dan semester I TA. 2015 dalam Bidang Intelijen secara umum sudah dapat dilaksanakan, lebih lanjut dalam Bidang Operasi Pelaksanaan Program Kerja TA 2014 serta TW I dan II TA 2015 Bidang Operasi bila diukur secara kuantitas dapat dilaksanakan 100 %. Dalam Bidang Personel Secara umum program pembinaan tenaga manusia di Korem 051/Wkt diarahkan untuk mewujudkan kekuatan ideal organisasi, guna mencapai pemantapan sesuai program Komando Atas.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Irjenad beserta Tim di Makorem 051/Wkt, dalam rangka Wasrik TA 2015. Pada kunjungan Wasrik Itjenad di Korem 051/Wkt TA 2014 yang lalu telah ditemukan beberapa temuan, yang kemudian temuan tersebut secara keseluruhan sudah dijawab dan dilaporkan ke Itjenad.” Demikian sambutan Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Suharyanto, S.Sos.,M.M. dalam menerima Tim Wasrik Itjenad di Makorem 051/Wkt, Rabu (9/9).

Lebih lanjut dalam Bidang Logistik Penyelenggaraan pembinaan logistik sampai dengan semester I TA.2015 secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai program yang direncanakan meliputi Bangfas, Harbang dan Harmat, serta dukungan BMP. Pengelolaan SIMAK BMN telah dapat dilaksanakan pada TA.2014 dan Semester I TA.2015, dengan demikian Korem 051/Wkt telah berupaya untuk memperbaiki laporan SIMAK BMN sesuai petunjuk Komando Atas, dengan menggunakan aplikasi dari Menkeu, dalam rangka mempertahankan dan memelihara opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

Dalam rangka memantapkan kemanunggalan TNI dan Rakyat berdasarkan program dari Komando Atas umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, Sehingga untuk meningkatkan pelaksanaan Binter, Korem 051/Wkt telah memanfaatkan potensi wilayah yang ada guna mendukung pelaksanaan kegiatan Binter. Melaksanakan kegiatan Karya Bhakti yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait dan berupaya dengan mengerahkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki Korem 051/Wkt untuk membantu mengatasi permasalahan dalam upaya pembersihan pasca banjir.

Pelaksanaan Anggaran TA. 2014, sudah berjalan sesuai dengan rencana hingga akhir tahun dan dapat dikatakan tepat waktu serta tersalurkan 100 %. Diharapkan temuan Wasrik dapat mendeteksi pelaksanaan program kerja dan anggaran yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Diharapkan ada masukan dari Tim Wasrik Itjenad untuk memperbaiki pelaksanaan program kerja dan anggaran yang belum sesuai aturan.

Sebelum mengakhiri sambutannya Danrem menyampaikan “Kepada Tim Wasrik Itjenad dipersilahkan untuk melaksanakan tugasnya di Staf Umum, Badan pelaksana Korem 051/Wkt, agar menyiapkan data pendukung dan keterangan yang diperlukan oleh Tim Wasrik Itjenad, karena pada dasarnya Tim Wasrik Itjenad adalah mitra kerja.

Serah Terima Jabatan Irdam Jaya, Staf Ahli Pangdam Jaya bidang Manajemen Sishanneg, dan Staf Ahli Pangdam Jaya Bidang Hukum dan Humaniter

Dilaksanakannya serah terima jabatan ini yakni, mengoptimalkan kinerja organisasi dan memberi peluang pengembangan karier bagi personel yang layak dan memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas. Keduanya saling terkait dan senantiasa akan terus berlangsung secara simultan” Tegas Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E., saat memimpin Serah Terima Jabatan segenap Pejabat Kodam Jaya, bertempat dilapangan Tenis Jasdam Jaya, Selasa (1/9)

Kegiatan sertijab kali ini meliputi beberapa pejabat Kodam Jaya diantaranya Irdam Jaya dari Kolonel Inf Hifdizah kepada Kolonel Arm Broto Guncahyo, S.Sos., Staf Ahli Pangdam Jaya bidang Manajemen Sishanneg dari Kolonel Arm Nazaruddin kepada Kolonel Inf I.G.K. Bagus Wicitra Wisnu dan Staf Ahli Pangdam Jaya Bidang Hukum dan Humaniter Kolonel Arh Mas’ud Effendi yang menyerahkan Jabatannya kepada Pangdam Jaya.

Berkenaan dengan Serah Terima Jabatan hari ini, Pangdam Jaya/Jayakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kolonel Inf Hifdizah, Kolonel Arm Nazaruddin dan Kolonel Arh Mas’ud Effendi beserta para istri atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di jajaran Kodam Jaya/Jayakarta.

Pangdam Jaya berharap kehadiran para Pejabat baru mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi peningkatan kinerja satuan jajaran Kodam Jaya Jayakarta,dan mengacu pada profesionalitas.

Tak lupa Pangdam Jaya yang dalam kegiatan ini didampingi Ketua Persit KCK PD Jaya Ny. Minurlin Agus Sutomo menyampaikan pesan “agar tetap menjaga tali silaturahmi dengan segenap prajurit Kodam Jaya/Jayakarta, lakukan yang terbaik dan tetap semangat dimanapun bertugas, dan berharap semoga sukses menjalankan tugas di tempat yang baru.

Kapuspen TNI : Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI E. Sodik mengatakan bahwa, benar telah terjadi pengeroyokan terhadap anggota TNI di Pertigaan Titi Teguh Papua oleh sekelompak massa pada Jum’at dini hari (28/08/2015), dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

 
Pada tanggal 28 Agustus 2015.  Sekitar pukul 01.15 WIT, Sertu Ashar anggota Kodim 1710/Mimika mendapat informasi dari anggota masyarakat bahwa temannya Serka Makher dikeroyok di Pertigaan Titi Teguh. Mendengar informasi tersebut, sekitar pukul 01.17 WIT Sertu Ashar langsung menuju ke TKP dengan menggunakan motor dinas untuk menjemput Serka Makher yang sedang dikeroyok oleh sekelompok massa.
 
Sesampainya di TKP, Sertu Ashar turun dari motornya untuk menjemput Serka Makher. Saat Sertu Ashar kembali ke motornya, motornya sudah dikepung oleh massa selanjutnya dikeroyok sampai mengalami luka-luka pendarahan di wajah serta berusaha merebut senjatanya, karena terdesak Sertu Ashar melepaskan tembakan ke udara sebanyak dua kali untuk membubarkan masyarakat, namun masyarakat tetap melakukan perlawanan.
 
Akibat dari kejadian tersebut, dua orang sipil dilaporkan meninggal dunia dan tiga orang luka-luka. Untuk mengatasi situasi tersebut, Kodam XVII/Cen telah melaksanakan koordinasi dengan keluarga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pihak Kepolisian dan pihak terkait lainnya.
 
Korban luka-luka sudah dirawat di RSUD Timika dan yang meninggal dunia pihak Kodam XVII/Cen akan memberikan santunan dan memfasilitasi untuk pemakamannya serta meminta maaf kepada pihak keluarga korban.   Peristiwa ini merupakan kriminal murni yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga penanganannya oleh Subdenpom TNI (Pom Dam XVII/Cen).  Dalam proses selanjutnya TNI dan Polri, bersinergi guna menjaga situasi tetap kondusif.

Anugerah Kenaikan Pangkat Mayjen TNI Agus Sutomo menjadi Letnan Jenderal TNI

“Mari kita besarkan Jabatan yang kita pikul dengan kinerja yang baik, Bukan Jabatan yang membesarkan kita. Kerja itu jangan dijadikan beban tetapi harus kita nikmati dengan total, Berkaitan dengan kenaikan Pangkat yang dianugrahkan kepada saya, itu adalah amanah yang diberikan oleh Negara dan dengan segenap kekuatan dan kemampuan akan saya pegang teguh, saya akan terus berjuang untuk dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan TNI Sebagai benteng Pertahanan Bangsa” Tegas Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo yang mendapatkan anugrah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal.

Acara tradisi korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI AD ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Bertempat di Guest House Mabesad Cilangkap. Selasa (25/08).

Sementara dalam amanatnya Kasad menyampaikan “Kenaikan pangkat adalah amanah yang diberikan atas loyalitas dan dedikasi yang diberikan seorang Prajurit atas pengabdiannya dan harus disambut dengan semangat dan harapan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam gerak kemajuan organisasi TNI AD.
Karena pada level kepangkatan pati adalah sebagai motor penggerak utama dalam menjalankan roda organisasi yang ditentukan kualitas. Baik kualitas satuan maupun kualitas perorangan harus dipenuhi guna mampu membuat perubahan-perubahan dan ide-ide yang lebih baik dari hari kemarin”.

Jaksa Penuntut Umum Tarik Banding, Walfrida Soik Terbebas dari Hukuman Penjara

Sidang banding kasus Walfrida Soik tanggal 25 Agustus 2015 di Mahkamah Rayuan Putrajaya menguatkan keputusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu yang memutuskan Walfrida Soik tidak bersalah melakukan pembunuhan atas dasar tindakan yang dilakukannya dikarenakan gangguan kejiwaan. Mahkamah Tinggi Kota Bharu juga memutuskan Walfrida ditahan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga mendapatkan pengampunan dari Sultan Kelantan. Terbebasnya Walfrida Soik dari hukuman penjara karena Jaksa menarik banding atas putusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu. Dengan demikian maka proses hukum terhadap Walfrida Soik telah berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Dengan telah berakhirnya proses hukum Walfrida Soik maka sesuai UU Hukum Acara Pidana di Malaysia, Walfrida Soik melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru hingga dokter menyatakan sembuh secara total. Penilaian dokter atas kondisi kejiwaan Walfrida Soik akan disampaikan kepada Sultan Kelantan sebagai bahan pertimbangan pemberian pengampunan.

Duta Besar RI di Malaysia Herman Prayitno menyambut gembira putusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan Walfrida Soik dari tuntutan hukuman mati. Dubes Herman juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan selama proses hukum berlangsung sehingga membuahkan hasil sesuai harapan kita semua. Untuk mempercepat proses pembebasan Walfrida Soik, Dubes Herman juga akan menyampaikan surat permohonan pengampunan kepada Sultan Kelantan.

Dalam sidang hari ini, selain Satgas KBRI, juga telah hadir Bapak Prabowo Subianto yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembelaan Walfrida Soik.

Sebagaimana diketahui, Walfrida Soik telah dituntut hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap majikannya yang dilakukan pada bulan Desember 2010. Walfrida Soik merupakan korban perdagangan orang yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar. Saat dikirim ke Malaysia, Walfrida masih dibawah umur sebagaimana terbukti dari hasil pengujian tulang dan keterangan Pastor Paroki.

“Kasus Walfrida Soik menjadi pembelajaran yang sangat berharga akan pentingnya proses penempatan TKI sesuai UU. No.39 Tahun 2004 dan pentingnya memperkuat pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang maupun pengiriman TKI tidak sesuai prosedur”, demikian ditegaskan oleh Dubes Herman.

Merasa Dibatasi Bertemu Kliennya, Tim Kuasa Hukum OC Kaligis Lapor ke KPK

daftarpraperadilanock

Tim kuasa hukum OC Kaligis (OCK) terus saja membuat perlawanan kepada KPK. Beberapa waktu lalu, tim kuasa hukum OCK memutuskan melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyidik terhadap kliennya ke pimpinan KPK. Menurut dia, penyidik datang ke rutan Guntur dan memaksa OCK untuk menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, mereka menuding penjaga rutan membatasi komunikasi OCK dan kuasa hukum.

Kuasa hukum OCK, Johnson Panjaitan mengatakan, pagi tadi tim dokter dan penyidik datang ke rutan untuk memeriksa kesehatan kliennya dan membawa KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun, Kaligis bersikeras menolak pemeriksaan tersebut.

Selain itu, versi dia, salah seorang penyidik bernama Christian melarang tim kuasa hukum untuk menemui serta berkonsultasi dengan pengacara 73 tahun itu di rutan. “Christian mengusir tim penasihat hukum, mereka juga tidak membolehkan kita berkomunikasi dengan Pak OCK. Terjadi perang mulut dan adu mulut antara Christian dan Pak OCK dan kemudian dipisahkan Pak Humphrey,” kata Johnson di gedung KPK, Jumat (31/7).

Kuasa hukum OCK yang lain, Humphrey Djemat menambahkan, hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, kliennya berada dalam tekanan dan dipaksa untuk menjalani pemeriksaan. Padahal, kata dia, Kaligis memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan di hadapan penyidik. Selain itu, penjaga rutan dan penyidik telah membatasi pertemuan antara OC Kaligis dan kuasa hukum.

“Sore ini kita masukan surat ke pimpinan KPK untuk mencari jalan keluar dalam persoalan pemeriksaan Pak OCK. Tapi saya minta jangan pakai cara penekanan, jangan pakai cara yang bisa membuat seseorang menjadi fatal kondisi kesehatannya,” ujar Humphrey jumat lalu.

Selain itu, pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap penyidik KPK dan penjaga rutan Guntur yang menurutnya telah melanggar hukum. “Dan telah intimidasi dan menghalangi kita jalankan tugas kita,” ujarnya.

 

Marinir dan KKP Kerjasama Selamatkan Terumbu Karang

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana, S.E. dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Sudirman Saad, M.Hum menandatangani Perjanjian Kerjasama penyelamatan terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (30/07/2015).

Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya menjadi sehat dan bermanfaat. Perjanjian yang disepakati meliputi rehabilitasi terumbu karang,penyediaan bibit terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya sertapenyelamatan biota laut yang terancam punah.

Selain itu juga mencakup kampanye penyadaran masyarakat untuk pelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya. Penyediaan data, informasi dan pemetaan tematik serta publikasi dan sosialisasi. Hal lainnya adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta monitoring dan pemantauan.

Dalam waktu dekat yaitu pada tanggal 6 Agustus 2015 akan dilaksanakan Seminar Nasional Penyelamatan Terumbu Karang yang direncanakan bertempat di Graha Marinir Jl Prapatan No. 40 Jakarta Pusat dengan pembicara para pakar terumbu karang, kelautan dan lingkungan hidup dari dalam dan luar negeri.

Pejabat dari TNI AL yang hadir dalam penandatangan perjanjian tersebut Danpasmar-2 Brigjen TNI (Mar) R.M. Trusono, Kadispenal Laksma TNI M. Zaenudin, S.H, Asops Dankormar Kolonel Marinir Hasanudin dan Kolonel Laut (P) Endra dari Dispotmar. Sementara itu dari KKP hadir Dirkonservasi Ir. Agus Dermawan, Dir Pulau-Pulau Kecil Ir. Rido MS Batubara serta Kasubdit dan Kasie Lingkup KP3K.

1541 Pegawai Merpati Nusantara Airlines Tidak Dibayar Gaji dan THR

geloratarigan

geloratarigan

Alangkah tragisnya nasib 1541 pegawai Merpati Nusantara Airlines (Persero) karena sudah 18 bulan tidak mendapatkan gaji apalagi THR. Sedangkan mengabdi sebagai pegawai rata-rata 30 tahun. Kuasa hukum pegawai Merpati Nusantara Airlines Gelora Tarigan mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan gaji pegawai Merpati Airlines ini baik ke Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Dewan Pertimbangan Presiden maupun Menteri Tenaga Kerja serta Komisi VIIII.

Tetapi sampai sekarang, imbuh Gelora, PT Merpati belum membayar gajinya. Direktur of Finance & ADM hanya menjanjikan saja melalui Surat Ederan Tanggal 4 Desember 2013 di mana berjanji membayar gaji pada 4 Desember 2013. “Apabila tidak dibayar upah karyawan ditambah 5% untuk tiap hari keterlambatannya. Tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya sehingga DPP GRASI selaku kuasa hukum dari pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines meminta kepada menteri bidang Tenaga Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendorong percepatan penyelesaian pembayaran hak-hak normatif 1541 pegawai PT Merpati yang merupakan rakyat kecil yang belum dibayar 13 Desember 2013 sampai dengan hari ini kurang lebih Rp 500.000.000.000;,” kata Gelora Tarigan kepada wartawan di Jakarta, selasa (14/7/2015).

Apabila tetap tidak dilaksanakan pembayaran gaji karyawan Merpati kepada pegawainya, maka tambah Gelora, diminta agar menteri di Kementerian BUMN karena pemegang saham yaitu Kementerian Keuangan Negara RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hak-hak normatif pegawai dan pensiunan PT Merpati. Kerena dengan tidak dibayar gaji pegawai merupakan suatu problema yang mengkonfrontasi daya tahap pegawai itu sendiri.

Brigjen TNI Markoni, S.H. Jabat Kababinkum TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kababinkum (Kepala Badan Pembinaan Hukum) TNI dari Mayjen TNI S. Supriyatna, S.H., M.H., yang akan memasuki masa pensiun kepada penggantinya Brigjen TNI Markoni, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad), bertempat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (30/6/2015).  Serah terima jabatan Kababinkum TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1645/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015.

 
Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum, yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak, jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi, melalui usaha ketaatan terhadap peraturan, dan menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak, pada koridor kompetensi dan profesionalime prajurit TNI”, tegas Panglima TNI.
 
Menurut Panglima TNI, peningkatan kesadaran hukum ini menjadi hal yang esensial dalam membangun pertahanan diri dari kecenderungan perkembangan prilaku menyimpang, di tengah pengaruh arus liberalisme, yang mencoba merasuk kedalam kehidupan keprajuritan, seperti halnya Narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya.
 
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, mencermati kecenderungan tersebut, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi prajurit TNI, harus menjadi prioritas kebijakan dalam pembinaan personel.
 
Panglima TNI mengharapkan, pergantian pejabat Kababinkum TNI, dapat merumuskan dan/atau meneruskan kebijakan pembinaan hukum yang telah disusun, sebagai suatu pembinaan yang berlanjut, dengan strategi yang cerdas untuk memperoleh hasil pembinaan secara optimal. Rambu-rambu sebagai batasan yang perlu dipedomani dalam merumuskan kebijakan, harus bersifat dinamis serta peka terhadap perubahan sosial.
 
Adapun langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum, sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin prajurit TNI. Konsep ini diharapkan akan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI.
 
Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kehadiran Brigjen TNI Markoni, S.H., selaku Kababinkum yang baru dengan kreatifitas yang cerdas dapat menangkap dan mewujudkan semua harapan yang telah saya sampaikan, dengan penuh dedikasi, loyalitas dan profesional.  Segera integrasikan diri dengan satuan dan lingkungan tugas, agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan peran dan tugas Babinkum TNI. Ciptakan paradigma pembinaan dan penegakkan hukum serta peningkatan kualitas sumber daya melalui program yang komprehensif, serta melalui interoperabilitas peran dan tugas lintas kelembagaan di jajaran TNI, baik dengan satuan di bidang hukum maupun dengan bidang personel”, ungkap Panglima TNI.