Let’s Prove Your Success, Orang Akan Lebih Produktif dan Optimalkan Seluruh Potensi Diri

Let’s Prove Your Success, Orang Akan Lebih Produktif dan Optimalkan Seluruh Potensi Diri

Berubah ke arah yang lebih baik adalah tujuan setiap orang. Ketika seseorang sudah mau merubah diri, maka ia harus konsisten melaksanakan perubahan itu, supaya perbaikan diri bisa tercapai dengan baik. More »

Panglima TNI : Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior

Panglima TNI : Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior

Kami ingin jiwa dan semangat luhur yang melekat pada TNI dapat terus terjaga dan dirawat sepanjang masa.  Sampai kapanpun TNI tidak pernah melupakan para pejuang dan senior yang telah memerdekakan dan mempertahankan bangsa ini. More »

Kunjungan Sekretariat Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan ke BINUS UNIVERSITY

Kunjungan Sekretariat Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan ke BINUS UNIVERSITY

BINUS UNIVERSITY akan menjadi tuan rumah untuk Ms. Frances Adamson, Secretary of the Foreign Affairs and Trade Development of Australia pada acara seminar “Australia and Indonesia: Stronger Together” di #AussieBanget Corner yang baru diresmikan bulan Maret More »

Forwakop Gelar SME 5K Run 2017, dengan Total Hadiah Rp 100 juta

Forwakop Gelar SME 5K Run 2017, dengan Total Hadiah Rp 100 juta

Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan event olahraga, Forwakop SME 5K Run 2017 – Series I, dengan menargetkan 2.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelaku More »

Panglima TNI :  Kerja Sama TNI dan Polri Sangat Strategis Dalam Menjaga NKRI

Panglima TNI :  Kerja Sama TNI dan Polri Sangat Strategis Dalam Menjaga NKRI

Keberhasilan pembebasan sandera di Papua adalah bentuk dari kerja sama TNI dan Polri, maka kekompakan dan kebersamaan TNI dan Polri sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dilihat More »

 

Category Archives: Nasional

Program Amnesti Kerajaan Arab Saudi tahun 2017

Arab Saudi telah meluncurkan kampanye ‘Nation without violation’ atau Wathon Bila Mukholifdengan memberlakukan Program Amnesti tahun 2017 selama 90 hari sejak 29 Maret 2017 bagi para WNA pelanggar peraturan ketenagakerjaan, kependudukan dan keimigrasian untuk kembali ke negaranya dengan biaya sendiri tanpa dikenai denda dan tidak dimasukkan dalam daftar cekal sehingga dapat kembali ke Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menargetkan 1 juta WNA pelanggar untuk kembali ke negaranya tahun ini.

Hingga tanggal 5 Juni 2017, Perwakilan RI di Arab Saudi mencatat sebanyak 11.226 WNI peserta amnesti dengan rincian 2.149 laki-laki dewasa, 7.509 perempuan dewasa dan 1.568 anak-anak yang terdiri dari 809 anak laki-laki dan 759 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, 5.724 WNI telah dan sedang menunggu jadwal kepulangannya ke Indonesia. Pada Jum’at, 9 Juni 2017, KBRI Riyadh telah memfasilitasi pemulangan 96 WNI peserta Program Amnesti yang tiba hari Sabtu, 10 Juni 2017 pukul 14.00 menggunakan maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines dan Srilankan Airlines.

Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 610.518 WNI tinggal di Arab Saudi. Perwakilan RI di Riyadh dan Jeddah telah memfasilitasi para WNI peserta amnesti mulai dari pendaftaran peserta, penerbitan dokumen perjalanan (Surat Perjalanan Laksana Paspor), hingga pendampingan pembuatan izin bagi para WNI meninggalkan Arab Saudi. Upaya Perwakilan RI tersebut tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi dengan unsur masyarakat Indonesia di Arab Saudi seperti lembaga swadaya masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Arab Saudi.

Sementara Pemerintah RI melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga telah melakukan berbagai upaya agar para WNIO dapat memanfaatkan Program tersebut melalui sosialisasi intensif dan menyentuh akar rumput, penugasan Tim Perbantuan Teknis untuk mendukung pelaksanaan pelayanan yang dilakukan Perwakilan RI di Arab Saudi meliputi bidang pendataan, penerbitan dokumen perjalanan dan surat keterangan bagi anak WNI peserta Amnesti serta penanganan pasca ketibaan para WNI di Indonesia.

Program Amnesti Arab Saudi Tahun 2017 akan berakhir pada 24 Juni 2017. Setelah program tersebut berakhir, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan memberlakukan law enforcement berupa denda keimigrasian, penahanan di kantor-kantor detensi imigrasi hingga deportasi melalui razia para WNA yang belum memanfaatkan program dimaksud.

Maka dari itu, Pemerintah RI mengharapkan kiranya para WNI Overstayers/Undocumentedserta masyarakat Indonesia yang memiliki sanak saudara para WNI Overstayers yang masih tinggal di Arab Saudi untuk tetap memanfaatkan sisa waktu Program Amnesti seoptimal mungkin.

Wadan Lantamal III Terima CC Tamu Rusia

 

Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Wadan Lantamal) III Kolonel Laut (P) Jaya Darmawan mewakili Komandan Lantamal III Laksamana Pertama TNI Muchammad Richad, SH, MM., menerima Courtesy Call (CC) Tamu Rusia yakni Athan Rusia Kolonel Nikolay, Deputy Athan Letkol Maxim dan Komandan Kapal RNS Varyag (CGHM-011) Commander Ulyanenko beserta dua perwira staf  di ruang komandan Markas Komando Lantamal III Jalan Gunung Sahari Raya No 02 Ancol Jakarta Utara, Selasa (23/05).

Saat menerima kunjungan tamu Rusia tersebut Wadan Lantamal III didampingi oleh Aspers Danlantamal III Kolonel Laut (P) Untung S.M., M.A.P., Ka Kuwil Lantamal III Kolonel Laut (S) Rachmat Kurniawan Putra, SE., dan para perwira Sops Lantamal III.

Kunjungan  tersebut bertujuan untuk lebih mempererat hubungan persahabatan kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik, diantaranya melalui kegiatan olahraga bersama ABK Kapal AL Rusia dengan Prajurit Lantamal III berupa pertandingan sepak bola dan bola voli persahabatan di Mako Lantamal III Jakarta pada Rabu, 24 Mei 2017 serta latihan Passex antara TNI Angkatan Laut dan AL Rusia di perairan Teluk Jakarta sebelum dua Kapal Angkatan Laut Rusia RNS Varyag (CGHM-011) dan RNS Pechenga (AOL/AOT) meninggalkan Jakarta pada Kamis, 25 Mei 2017. 

 

Eurasian Economic Community (EAEU) Sebagai Pasar Prospektif Produk Unggulan Indonesia

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (Pusat P2K2 Amerop) – Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, telah menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional dengan tema “Eurasian Economic Union: Challenges and Opportunities for Indonesia” bertempat di Ruang Nusantara, Universitas Udayana, Bali, tanggal 19 Mei 2017. Kegiatan Seminar Internasional ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari wakil pejabat perwakilan diplomatik asing anggota Eurasian Economic Union (EAEU), wakil pejabat pemerintahan, pelaku bisnis, dan kalangan akademisi.

Pelaksanaan Kegiatan Seminar Internasional dilatarbelakangi upaya Indonesia untuk  meningkatkan volume perdagangan dan kualitas perdagangan Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang dilakukan dengan dua hal, yaitu pertama, pendalaman kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan pasar tradisional Indonesia; kedua, mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk-produk Indonesia di negara-negara pasar prospektif. Pembukaan pasar baru di berbagai kawasan salah satunya dilakukan melalui penjajakan keikutsertaan Indonesia pada berbagai kesepakatan perdagangan bilateral, regional, maupun lintas benua (Cross Regional Trade Agreement), seperti penawaran Rusia untuk membentuk kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan Eurasian Economic Union (EAEU).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Seminar Internasional ini adalah pembicara dari Indonesia dan Rusia. Narasumber dari Indonesia terdiri dari Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Dr. Siswo Pramono, LL.M., Kepala Pusat Kerja Sama Perdagangan Kementerian Perdagangan, Ir. Sri Nastiti Budianti, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Pierre Togar Sitanggang, Peneliti Senior pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Sementara itu, pembicara dari pihak Rusia , terdiri dari Aide to the Member of Eurasian Economic Union Commission Board for Integration and Macroeconomics, Mr. Fyodor Chernitsyn, dan Deputy Director of the First CIS Department Kemlu Federasi Rusia. Bertindak sebagai moderator adalah Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kemlu RI, Leonard F. Hutabarat, Ph.D.  

Dari paparan para narasumber diperoleh sejumlah informasi bahwa EAEU merupakan bentuk integrasi kerjasama ekonomi di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah yang merupakan negara-negara pecahan Uni Soviet (Belarusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Armenia) dengan Rusia sebagai motor utamanya, mulai berlaku secara resmi sejak tahun 2015.  Meskipun EAEU merupakan integrasi ekonomi berbentuk Economic Union – sama halnya dengan Uni Eropa, EAEU tidak akan menerapkan kebijakan penggunaan mata uang bersama. Hal ini dikarenakan perbedaan kondisi ekonomi dan keuangan yang cukup besar antara negara-negara anggota EAEU. 

Isu lainnya yang mengemuka dalam seminar tersebut adalah meskipun saat ini perdagangan Indonesia dengan EAEU mengalami defisit, namun kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara EAEU tetap menjanjikan. Hal ini mengingat produk-produk kedua negara memiliki tingkat komplementari yang cukup besar. Indonesia perlu secara cermat memetakan produk-produk unggulannya untuk diperdagangkan dengan negara-negara EAEU, sehingga dapat mengejar nilai defisit perdagangannya.  Menyadari potensi ekonomi EAEU yang besar, Indonesia dapat memanfaatkan adanya bentuk kerjasama yang paling dasar dengan EAEU, yaitu melalui nota kesepahaman kerjasama (MoU) antar kedua negara, melalui pembentukan working groups, untuk menegosiasikan pembebesan tarif bagi produk barang dan jasa kedua negara dan hal-hal lainnya, sebelum akhirnya Indonesia memutuskan untuk membentuk integrasi kerjasama ekonomi dalam bentuk kawasan perdagangan bebas (FTA) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), atau bentuk lainnya.

Rusia merupakan 80% penyumbang GDP bagi EAEU, sehingga peningkatan kerjasama dengan Rusia merupakan hal yang mutlak dilakukan.  Salah satu produk unggulan Indonesia yang sangat potensial untuk pasar EAEU adalah minyak kelapa sawit (palm oil). Kampanye negatif terhadap palm oil yang dilakukan oleh Uni Eropa (EU), harus dapat dipatahkan oleh Indonesia, sehingga produk unggulan Indonesia tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekspor miyak kelapa sawit Indonesia ke Rusia mencapai total nilai sebesar US$ 480 juta pada tahun 2015.   

Pada akhir sesi diskusi Seminar, ditekankan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh EAEU, sebagai pasar prospektif bagi produk-produk unggulan Indonesia, terlebih karena negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, sudah terelbih dahulu melakukan engagement dengan EAEU . Salah satu tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam melakukan kerja sama ekonomi dengan EAEU adalah konektivitas.  Pelabuhan di Rusia menjadi andalan Indonesia untuk memasukkan barang di EAEU. Namun demikian, Indonesia dan EAEU dapat memanfaatkan adanya proyek mega Pemerintah RRT untuk meningkatkan kerjasama ekonomi bagi negara-negara yang berada di jalur sutra (One Belt One Road) melalui pembangunan infrastruktur, sehingga biaya pengiriman menjadi dapat ditekan.

Kobarkan Semangat Kebangkitan Nasional, Bakamla RI Upacara di Gedung Perintis Kemerdekaan

“Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemagati gerak kita sebagai bangsa”.

Hal tersebut dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang dibacakan oleh Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr(Han), pada saat memimpin Upacara Bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-109 Tahun 2017 di halaman Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2017).

“Program pemerataan pembangunan sesuai dengan amanat pemerintah, mendapatkan porsi yang sangat tinggi dalam skala prioritas kementerian dan lembaga di Indonesia. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan”, lanjutnya.

“Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut. Berlatarbelakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema ‘Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebaga Wujud Kebangkitan Nasional’ merupakan pesan yang tepat dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 ini”, ujar Rudianto.

Dalam rentang waktu satu abad setelah digagasnya Hari Kebangkitan Nasional, telah terjadi perubahan besar yang biasa disebut digitalisasi. “Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan depangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula”, lanjutnya.

“Semoga kita semua bias meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya”, tutupnya.

Upacara ini diikuti oleh Pejabat Eselon III, IV dan seluruh staf Bakamla RI yang berdinas di Kantor Pusat, Kantor Rawamangun, dan Kantor Gedung Perintis Kemerdekaan.

Panglima TNI : Prajurit Harus Jaga Kepercayaan Rakyat

Prajurit TNI harus menjaga kepercayaan luar biasa dari masyarakat Indonesia, karena berdasarkan hasil dari berbagai survey mengatakan bahwa sampai saat ini TNI adalah institusi paling dipercaya oleh rakyat. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan dihadapan 1.145 Prajurit dan PNS TNI, bertempat di Aula Markas Kodam VI/Mulawarman Jl. Jenderal Sudirman No 1, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa Presiden RI Ir. H Joko Widodo usai menyaksikan latihan PPRC TNI tahun 2017, dihadapan prajurit mengungkapkan rasa bangga dengan TNI. Beliau juga mengatakan bahwa TNI merupakan institusi yang dipercaya, dan kepercayaan rakyat sangat tinggi. “Jangan kecewakan rakyat, setiap prajurit harus memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, kepada prajurit TNI untuk selalu menjaga kepercayaan rakyat,” pesannya.

Dihadapan ribuan prajuritnya,  Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan agar para Prajurit TNI jangan melanggar aturan hukum yang berlaku, kalau tentara melanggar aturan hukum, hukumannya lebih berat. Karena begitu masuk pendidikan militer yang pertama kali diajarkan adalah disiplin menjalankan aturan dan semuanya harus mengikuti aturan.

Terkait dengan masalah hukum, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa di Indonesia bahkan dunia uang bisa berkuasa dan hukum bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, prajurit TNI jangan sampai bisa dibeli oleh orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum.

Pada kesempatan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa selaku Panglima mempunyai kewenanganuntuk menjaga nama baik institusi TNI.“Apapun pangkat dan jabatanmu, jangan sekali-kali melanggar hukum apalagi korupsi, Saya akan kejar sampai kemana pun juga, karena hukum adalah Panglima bagi prajurit,” tegasnya.

Sementara itu dihadapan awak media Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kodam VI/Mulawarman untuk memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Balikpapan dan menyampaikan rasa bangga Presiden RI Joko Widodo pada saat menyaksikan latihan PPRC TNI tahun 2017 di Natuna, karena ketiga matra telah menunjukkan kemampuan, keterpaduan dan kerja sama yang baik dalam suatu operasi tempur yang diaplikasikan melalui latihan PPRC TNI.

Bakamla RI Turut Bahas  Laut China Selatan di China

 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) turut menghadiri undangan Pertemuan 21st ASEAN-China Joint Working Group dan 14th ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (JWG/SOM-DOC),  di Guiyang, China  16 – 18 Mei 2017.

Pada pertemuan JWG on DOC tanggal 17 Mei 2017, Delegasi Indonesia yg dipimpin oleh Direktur Polkam ASEAN, beserta negara-negara ASEAN lainnya dan China berupaya untuk memfinalisasi kerangka dari Code of Conduct (Framework of CoC) dalam rangka mengimplementasikan Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea.

Bersamaan dengan JWG on DOC, juga berlangsung Ad-Hoc Technical Officials Meeting antara para instansi teknis negara-negara ASEAN dan China yang membahas tentang proposal kerjasama antara ASEAN-China di bidang perlindungan lingkungan maritim dan keselamatan laut di Laut China Selatan.

Pada pertemuan tersebut, Delegasi RI yg diwakili oleh Kasi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional Bakamla, Hudiansyah Is Nursal, S.H., MILIR, beserta perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan perwakilan dari KBRI Beijing melakukan diskusi dengan delegasi China dan delegasi negara-negara ASEAN lainnya terkait dengan proposal kerjasama yg diajukan oleh Pemerintah China di bidang perlindungan lingkungan dan keselamatan laut di Laur China Selatan.

Para pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut proposal kerja sama dimaksud secara internal di masing-masing negara dan akan berkomunikasi lebih intens guna pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 2017 dalam pertemuan 14th Senior Officials Meeting (SOM) ASEAN-China on the Implementation of DOC, dihasilkan kesepakatan terhadap Framework of CoC. Framework ini menjadi acuan dalam rangka penyusunan Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. Seluruh negara peserta berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Disepakatinya Framework of CoC merupakan milestone dari kerjasama ASEAN-China khususnya terkait dengan isu Laut China Selatan.

Pada pertemuan 14th SOM ASEAN-China on DOC, Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavarez.

Indonesia Mantapkan Peran Sebagai Negara Penyedia Bantuan Kontribusi Konkrit Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

Berawal dari Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, Indonesia senantiasa menjaga semangat solidaritas antar negara berkembang, atau biasa disebut negara Selatan, melalui berbagai macam program kegiatan pembangunan. “Sesungguhnya, Indonesia telah aktif memberikan bantuan kepada sesama negara berkembang lewat skema Kerja Sama Selatan-Selatan atau KSS sejak tahun 1981,” ungkap Moh. Syarif Alatas, Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri pada Seminar on Indonesia’s South-South and Triangular Cooperation dengan tema “Proud to Contribute: Maximizing Potentials in South-South Cooperationtanggal 18 Mei 2017 di Depok, Jawa Barat.

“Kini, Indonesia memasuki tingkatan baru sebagai negara berpendapatan menengah dan anggota G20. Masyarakat internasional semakin berharap lebih pada Indonesia, bukan hanya sebagai negara penerima, namun juga sebagai negara penyedia bantuan,” tegas Moh. Syarif Alatas. Hal tersebut tercermin dari jumlah permintaan program pembangunan kapasitas dari negara-negara berkembang yang terus meningkat kepada Indonesia sehingga semakin menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat internasional. Untuk itu, kontribusi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun kegiatan pembangunan kapasitas meliputi pelatihan, magang, pengiriman tenaga ahli maupun knowledge sharing yang ditujukan kepada berbagai negara di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

Selain Moh. Syarif Alatas selaku Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri sebagai narasumber, Dinur Krismasari, Senior Representative JICA Indonesia dan Asra Virgianita, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia serta Mickael B. Hoelman, Senior Advisor INFID juga menyampaikan tanggapannya dalam seminar yang dikemas dalam bentuk talkshow.

Indonesia berbeda dari negara lain karena pendekatan KSS yang berbasis knowledge sharing. JICA memandang Indonesia selalu berusaha berbagi secara tulus tanpa ada embel-embel. Selain itu, Indonesia bukan hanya berbagi best practice tapi juga pengalaman negatif yang sebaiknya jangan diadopsi oleh negara lain. Ini yang membuat Indonesia unik”, ungkap Dinur Krismasari.

Diungkapkan pula oleh Mickael B. Hoelman bahwa seminar ini menjadi bentuk pelibatan organisasi non pemerintah (ornop) pada KSS yang patut diapresiasi. Hal ini menguatkan paparan dari Asra Virgianita yang berkesempatan untuk membagi rekomendasi agar pemanfaatan KSS dapat dibingkai sebagai tools of diplomacy, termasuk sebagai instrumen diplomasi ekonomi, yang dapat lebih melibatkan aktor non negara melalui multitrack diplomacy.

Bersamaan dengan seminar yang merupakan hasil kerja sama antara Pusat P2K Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI dengan Center for International Relations Study (CIReS), FISIP Universitas Indonesia dan didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia ini juga digelar pameran foto dengan tema yang sama. Melalui kedua kegiatan tersebut, masyarakat dapat melihat capaian dan kontribusi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya.

Persit Katika Chandra Kirana PD Iskandar Muda Terima Penyuluhan Psikologi

Sebanyak 227 Persit jajaran PD Iskandar Muda menerima Penyuluhan Psikologi dan konsultasi Psikologi dari Dinas Psikologi TNI AD di  Gedung Balai Teuku Umar Makodam Iskandar Muda, Banda Aceh. Kamis 18/05/17.
Penyuluhan Psikologi dan Konsultasi Psikologi tersebut di buka oleh Kabintaldam Kolonel Inf Sainul Alam mewakili Pangdam IM Mayjen TNI Moh. Fachrudin S.sos.
Dalam sambutan Pangdam yang dibacakan Kabintaldam menyampaikan, semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk kebersamaan serta kekeluargaan dalam meningkatkan kualitas pengabdian sebagai persit kck dalam upaya mewujudkan keluarga prajurit yang sejahtera.
“Untuk itu saya berharap dalam menghadapi tugas-tugas kedepan Persit KCK senantiasa mampu mencermati dan menyikapi perkembangan yang terjadi, sehingga kegiatannya relevan dan menyentuh kebutuhan yang paling hakiki bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan keluarga prajurit yang sehat, bahagia dan sejahtera,” harap Pangdam dalam sambutannya.
“Sesuai dengan lambang Persit Kartika Chandra Kirana yang mempunyai arti yaitu, membatu tugas Prajurit TNI-AD sebagai senjata pamungkas yang selalu setia pada Sumpahnya untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa dari marabahaya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Flying Psichologist dari Dinas Psikologi TNI AD Letkol ( K ) Drs Tuti Rustati menyampaikan, bahwa Ahli komunikasi komunikasi keluarga Rae sedwig ( 1985 ), merupakan suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh ( gesture ), intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian,( dikutip dari Achdiat, 1997:30.).
“Ahli komunikasi lainnya, ( Friendly : 2002: ) komunikasi keluarga mengatakan merupakan kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga baik yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan,” jelasnya.
Usai pemberian materi juga dibuka sesi Tanya jawab oleh ketua Tim Dispsiad Letkol Caj (K) Drs. Tuti Rustati untuk memimpin berjalanya sesi Tanya jawab.
Pada kesempatan tersebut,  salah satu anggota Persit Denma istri dari Pelda Irawan bertanya, bagaimana mengatasi anak yang suka iseng.?
Jawab Letkol Caj (K) Drs. Tuti Rustati, cara mengatasi anak yang suka iseng adalah dengan harus memberi perhatian lebih terhadap si anak dan harus di tegur disaat dia melakukan ke isengan tersebut.
“Tentunya dengan lemah lembut dan tidak boleh sesekali melakukan kekasaran terhadap anak, sebab bisa menyebabkan mental nya terganggu,” Jawab ketua tim Letkol Caj (K) Drs. Tuti Rustati.
Sosialisasi tersebut turut dihadiri, Ny Fadjar ( Irdam IM ), Pabandya jahril Spers Mayor INF M. Fahdi dan pengurus Persit PD Iskandar Muda.





Kunjungan Presiden Chile ke Indonesia

Indonesia Sambut Presiden Republik Chile Y.M. Veronica Michelle Bachelet Jeria Untuk Bahas Penguatan Kerjasama Bilateral
Presiden Republik Chile Y.M. Veronica Michelle Bachelet Jeria akan melakukan Kunjungan Kenegaraan di Indonesia pada 11 – 12 Mei 2017. Pada kunjungannya, Presiden Chile akan memfokuskan diskusi untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan, kelautan serta perikanan, termasuk kerjasama sosial budaya. Kunjungan ini memiliki arti penting yang sejalan dengan prioritas Pemerintah RI dalam upaya untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia di pasar prospektif di wilayah Amerika Selatan

Selama berada di Indonesia, Presiden Michelle Bachelet juga rencananya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI dan menghadiri seminar KADIN RI-Chile. Presiden Chile juga akan menggunakan kesempatan kunjungannya untuk mengadakan pertemuan di Sekretariat ASEAN serta peletakan karangan bunga di TMP Kalibata.

Chile merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia di wilayah Amerika Selatan. Pada tahun 2016, volume perdagangan RI – Chile mencapai 227 juta USD dengan surplus di pihak Indonesia sebesar 60,5 juta US. Rencana Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) RI-Chile yang saat ini sedang dinegosiasikan memiliki potensi meningkatkan perdagangan bilateral, investasi, serta menjadikan Chile sebagai hub bagi produk-produk Indonesia dalam memasuki pasar Amerika Selatan.

Melalui MSDE ke-8, Bakamla RI Selaraskan Konvensi Hukum Laut Internasional

Memasuki hari ke-2 pelaksanaan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) 2017, para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Konvensi Hukum Laut Internasional melalui penjelasan yang disampaikan dua nara sumber dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) serta diskusi dan tanya jawab, di ballroom Hotel Aryaduta, Manado (9/5/2017).
Kedua nara sumber yaitu Prof. Stuart Kaye dan Dr. Chris Rahman menyampaikan materi yang tertuang dalam artikel-artikel United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82), yang merupakan seperangkat norma hukum dan menjadi pedoman negara pantai dalam mengatur segala aspek hukum dan kedaulatan negara di laut.

Topik tentang UNCLOS 1982 diangkat dalam MSDE ke-8, guna mendapatkan persamaan persepsi negara-negara pantai terhadap aturan yang tertuang dalam UNCLOS 82 sehingga dapat menyikapi segala permasalahan di laut yang melibatkan berbagai negara dengan sudut pandang yang sama.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penjagaan wilayah maritim, setiap negara tidak terkecuali Indonesia, terikat dengan aturan internasional yang harus dipenuhi. Dengan memfasilitasi pertemuan delegasi dari berbagai negara pantai di Asia dan Australia, Bakamla RI berharap dapat menyelaraskan pemahaman negara-negara pantai terhadap perjanjian laut internasional yang telah diakui secara bersama tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya selalu dapat mengedepankan aturan yang telah disepakati bersama, dan menjadi pedoman yang dapat ditaati.

Demikian pula melalui tanya jawab dan diskusi interaktif yang berlangsung dalam pertemuan ini diharapkan dapat ditemukan formulasi kerjasama teknis operasional yang tepat berdasarkan ketentuan hukum internasional terhadap permasalahan dilaut.

Puluhan peserta dari 16 negara mengikuti perhelatan multilateral yang merupakan bentuk kerjasama Indonesia dan Australia ini, yaitu Australia, Jepang, Srilanka, Thailand, Bangladesh, Malaysia, Laos, Kamboja, Papua Nugini, Myanmar, Taiwan, Timor Leste, Singapura, Filipina, Maldives, dan Brunei Darussalam.