Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Sumber daya Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian nasional. UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%. Kemampuan dalam menyerap More »

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Negara sudah final, siapapun tidak boleh merubahnya, jika ada yang mengajak untuk merubahnya jangan dipercaya dan jangan diikuti, itu adalah pengkhianat bangsayang akan mencelakakan bangsa Indonesia. Untuk itu, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan Pancasila.   More »

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Indonesia patut bernafas lega, karena di tengah-tengah kelesuan ekonomi dunia yang belum ada tanda-tanda pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik. Bahkan jika dibandingkan dengan negara G20 perkembangan ekonomi Indonesia berada di urutan More »

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di bawah kepemimpinan Braman Setyo mengusung paradigma baru ingin menjadi lembaga yang inklusif atau terbuka, sehingga terjalin kemitraan strategis penyaluran dana More »

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa gedung Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat harus segera difungsikan, karena memang gedung tersebut dibangun untuk LKAAM provinsi Sumatera Barat dan telah More »

 

Category Archives: Politik

Wamenlu Menggarisbawahi Pentingnya Saling Belajar Dalam Memajukan dan Menjawab Tantangan Demokrasi

Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir, menutup secara resmi Bali Democracy Forum IX di Nusa Dua, Bali, 9 Desember 2016. Dikemukakan oleh Wamenlu bahwa saling belajar dari pengalaman masing-masing merupakan proses penting dalam memajukan demokrasi dan menjawab tantangannya.

BDF menghasilkan Chair’s Statement yang antara lain menegaskan mengenai pentingnya proses belajar demokrasi tanpa menggurui satu sama lain. Selain itu, Wamenlu menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga sinergi antara agama, demokrasi, dan pluralisme. Peningkatan pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak juga diperlukan dalam menjaga dan memelihara toleransi, kemajemukan dan demokrasi.

Seiring dengan peran strategis dan kontribusi nyata BDF di kawasan maupun secara global, saat ini tengah digagas kemungkinan pengembangan BDF chapter di sejumlah tempat untuk melebarkan jejaring kerja dan penguatan dan penghormatan nilai demokrasi, yang salah satunya akan dimotori IPD, untuk mengembangkan kerja sama demokrasi konkrit lainnya.

Kemenkop dan UKM Dorong Anak Muda Berkreasi Batik

Batik tak lagi dikesankan sebagai pakaian resmi atau kalangan tua saja, namun kini batik

sudah mulai jadi tren berpakaian di kalangan anak muda.

Karena itu Kemenkop dan UKM memberikan apresiasi dan mendukung penuh kreativitas anak muda dalam memasyarakat batik ini di kalangan generasi muda,” ujar Sesmenkop dan UKM Agus Muharram, usai membuka Gebyar Batik Muda Nusantara, di Kota Casablanca, Jakarta, Kamis (29/9).

Hadir dalam acara itu Sapta Nirwanda, mantan Wamen Pariwisata , selaku Inisiator Pecinta Batik Nusantara, dan ketua Ikatan Pecinta Batik Indonesia, Ayu Diah Pasya.

Agus mengatakan, kegiatan Gebyar Batik Muda Nusantara yang didalamnya juga mencakup ajang pemilihan Putra dan Putri Batik Nusantara ini, sangat strategis maknanya.

“Karena selain mengajak anak muda berkreasi dan berwirausaha, juga dapat mendukung pemasaran produk dalam negeri kepada masyarakat yang lebih luas, dan sebagai bagian dari upaya melestarikan kecintaan bangsa Indonesia pada warisan budaya yang bernilai tinggi,” jelasnya.

Nilai budaya inilah yang jika dikelola dengan baik dapat memiliki nilai ekonomis tyang tinggi dan berdampak pada perkembangan bisnis dari para pelaku usaha dan desainer feysen batik di tanah air, khususnya dikalangan anak muda.

Dalam kaitan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP KUKM) dengan Galery Indonesia Wow nya yang ada di Jakarta dapat digunakan sebagai tempat yanh strategis dan bermakna bagi anak muda untuk memasarkan aneka produk produk fasyen batik nusantara yang krratif dan berdaya saing.

Sesmenkop dan UKM juga melihat keberhasilan anak muda dalam menggelar pameran dan fasyen batik ini  sebagai hal yang patut dicontoh oleh anak muda lainnya.

“Karena selain berbudaya batik, saya dengar mereka juga sukses dalam pendidikan maupun pakerjaan, mulai dari presenter tv, dokter, pengusaha dan sebagainya,” katanya.

Para anak muda pecinta batik memiliki lima modal untuk bisa sukses.
%

RZ dan MTUA Kerjasama Bina Masyarakat

RZ (Rumah Zakat) dan MTUA (Majelis Taklim Ulul Albab) PT. Rekayasa Industri bekerja sama mengadakan pembinaan masyarakat, Kamis (28/7). Kegiatan ini diikuti oleh 18 anak tingkat SD dan SMP yang berasal dari warga sekitar Balai Bina Mandiri RZ.

Pembinaan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari MTUA dan RZ akan pendidikan agama warga sekitar. Pembinaan terutama dilakukan kepada anak-anak di kawasan JI. Rawajati Barat RT 10/ 04  Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kegiatan pembinaan diisi dengan belajar baca tulis Al-Qur’an. Anak-anak mengaku senang dan  antusias dengan adanya kegiatan ini. “Aku senang bisa belajar di sini karena bisa tambah ilmu dan teman baru,” tutur Bayu, salah satu peserta pembinaan Al-Qur’an.

Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh MTUA dan RZ rutin dilakukan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu setiap pekannya. “Harapannya dengan kegiatan ini, anak-anak bisa mendapatkan ilmu agama dan bisa terus semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan,” ujar Maskur, Anggota Tim Project Monitoring dan Evaluasi RZ Jakarta, Senin, (1/8).

Maskur menambahkan bahwa peserta pembinaan tidak dibatasi. Bahkan, ia berharap nantinya peserta bukan hanya berasal dari warga sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah di Jakarta yang tertarik dan mau untuk belajar Al-Quran.

Statement Mengenai Keadaan di Turki

 

  1. Indonesia mencermati dari dekat dengan prihatin perkembangan situasi di Turki.
  2. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demkorasi.
  3. Pemerintah Indonesia mengharapkan situasi di Turki akan segera pulih.
  4. Pemerintah Indonesia meminta warga negara Indonesia yang berdomisili di Turki untuk tetap tenang, untuk sementara waktu tinggal di rumah, terus mencermati perkembangan dan situasi keamanan dan melakukan komunikasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul.
  5. Pemerintah Indonesia juga menghimbau warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalan ke Turki khususnya Ankara dan Istanbul dalam waktu dekat untuk terlebih dahulu memantau keadaan keamanan sebelum keberangkatan.
  6. Jumlah WNI di Turki saat ini ada sekitar 2700 orang diantaranya 800 orang di Istanbul dan 400 di Ankara.
  7. Nomor kontak hotline yang dapat dihubungi sebagai berikut :  

·      KBRI Ankara : +90 532 135 2298, atau
+90 533 812 0760

·      KJRI Istanbul : +90 531 453 0351, atau
+90 531 983 1534

·      Hotline Perlindungan WNI di Jakarta pada nomor 081290070026

Akun Facebook Perwira TNI Dibajak Untuk Menghina Presiden RI

Publik media sosial dihebohkan oleh pemberitaan tentang penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan hasutan berbau SARA dijejaring sosial atas komentar di akun facebook pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 14.10 yang mengatasnamakan Muhammad Adiitya menggunakan foto dengan status seorang anggota TNI (belakangan diketahui sebagai Lettu Kav Rhendy Jaury)  dan pemberitaan di media online Forum Ahok.com tanggal 2 Juni 2016 yang berjudul “akibat kebohongan Ahmad Dhani, siswa Akmil Magelang caci maki Presiden RI di sosmed”.

“Segera laksanakan penyelidikan dan pemeriksaan serta pengusutan dengan tuntas,”  demikian perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memastikan keterlibatan prajuritnya dalam dua berita tersebut.  Segera setelah perintah itu keluar, Tim Intel TNI melakukan pengecekan secara Digital Forensic dijaringan facebook dan ditemukan 35 nama palsu yang menggunakan foto-foto Lettu Kav Rhendy Jaury.

Hasil pendalaman dan pemeriksaan terhadap Lettu Kav Rhendy Jaury diketahui bahwa Lettu Kav Rhendy Jaury yang berdinas di Yonkav-1/1 Kostrad membuat Akun Facebook pertama pada bulan November 2008 sampai dengan 2012 dengan nama akun “Rhendy Jaury” serta mengupload foto-foto kegiatan semasa Taruna Tingkat 3 berpangkat Sermadatar sampai dengan Letnan Dua.

“Facebook saya tidak bisa dibuka sejak tahun 2012 pasword sudah tidak bisa di buka karena sudah diganti orang lain,” demikian dikatakan Rhendy pada pemeriksa.

Terkait dengan penyalahgunaan akun facebook miliknya sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang, yang bersangkutan menjelaskan bahwa belum pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian RI.

Setelah selesai menjalani pemeriksaan, baru kesokan harinya pada tanggal 4 Juni 2016 yang bersangkutan melaporkan kepada pihak Polda Metro Jaya tentang dugaan Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik di akun facebooknya.

“Tidak benar anggota TNI melakukan penghinaan terhadap Presiden RI yang terjadi adalah upaya mendiskreditkan TNI melalui pembajakan akun facebook Lettu Kav Rhendy Jaury dengan menggunakan nama Muhammad Adiitya, kita bisa yakinkan itu, karena telah dilakukan pemeriksaan secara cermat,” demikian dikatakan Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman.

Kapuspen TNI menambahkan bahwa tidak hanya melalui pembajakan facebook saja, upaya pencemaran nama baik TNI juga terjadi melalui website atau wadah komunitas yang mengatasnamakan TNI dalam jejaring internet oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra TNI.

“Banyak beredarnya akun palsu yang mengatasnamakan prajurit TNI termasuk didalamnya menggunakan akun facebook Gatot Nurmantyo (Panglima TNI) melalui jejaring media sosial facebook, twitter dan lainnya,” pungkas Kapuspen TNI.

Menyikapi dan menindaklanjuti fenomena di atas Mabes TNI secara resmi telah melayangkan permintaan kepada Kemenkoinfo untuk segera menutup akun-akun palsu yang mengatasnamakan instansi, Pejabat dan Prajurit TNI tersebut.

Mencari Pemimpin DKI Jakarta Cerdas, PKB Buka Pencalonan Terbuka

monas

monasDewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta membuka pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta jelang Pilkada yang jatuh pada tahun 2017.

Juru bicara Desk Pilkada DPW PKB Jakarta, Ahmad Muslim mengatakan dalam menghadapi danmenyambut pilkada serentak di tahun 2017. Maka DPW PKB Jakarta memberikan kesempafan bagi putra terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui PKB.

“Sesuai surat instruksi DPP PKB, kami membuat tim seleksi pendaftaran pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum yang mau mendaftar,” ujar Muslim yang juga Wakil Sekretaris DPW di Kantor DPW PKB Jakarta, Sabtu (09/04/2016).

Muslim menyatakan sebuah kewajiban bagi PKB sebagai partai politik dalam memberikan figur yang terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta. Pembukaan pencalonan memberikan filterisasi bagi perkembangan demokrasi di Pilkada DKI Jakarta. Ia melihat saat ini sudah muncul figur terbaik dan itulah salah satu ciri demokrasi.

“Sebuah momentum Pilgub ibukota yang terus bergulir dan semakin banyak memunculkan figur Cagub menandakan meriah nya situasi demokrasi politik kita,” terangnya.

PKB yang memiliki pedoman politik rahmatan lil alamin berusaha mencari pemimpin yang dapat bekerja CERDAS dan memiliki semangat Holopis Kuntul Baris gotong royong dalam memecahkan problematika yang saat ini dialami oleh Ibukota negara menuju Jakarta bangkit.

“Cerdas dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat jakarta. CERDAS mempunyai pengertian Cepat, Efektif, Rasional, Demokratis, Aspiratif dan Santun dalam mengelolla DKI Jakarta,” tegasnya.
Muslim mengatakan DPW PKB Jakarta membuka pendaftaran secara resmi pada 11 April 2016 mendatang dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang mau bersama PKB sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Kami tidak akan membatasi, siapa saja boleh mendaftar baik kader internal maupun dari eksternal agar terlihat kompetensi dan kompetisi yang baik dalam memilih gubernur jakarta,” tuturnya.

Dirinya mengatakan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengambil formulir Cagub dapat di ambil di tim pendaftaran Pilkada PKB DKI Jakarta  yang berada di Jalan Matraman Raya gg H.Murtadho no 365A matraman Jakarta Timur.

“Silakan datang ke sekretariatan Pilkada DPW PKB Jakarta, untuk sementara ini yang memberikan sinyal mendaftar ada sekitar 10 orang. Terdiri dari pengusaha, wartawan senior, politisi, artis dan ahli tata negara,” tutupnya.

Muktamar Islah Mendatang Dinilai Ilegal atau Muktamar Zombie

konperspppzombieMuktamar islah yang akan digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy atau Romy pada 8 April 2016   mendatang di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dianggap muktamar ilegal. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Jakarta, Djan Faridz kepada media di kantor DPP PPP Jl Diponegoro 60 Jakarta, minggu (3/4/2016) siang.

Menurutnya, muktamar tersebut tidak memiliki dasar hukum. Muktamar tersebut diselenggarakan pengurus dan proses yang tidak sah. “Kita tidak bisa bilang itu kegiatan muktamar PPP, tapi pertemuan menyerupai muktamar, yang ilegal,” ujarnya.

Kubu Romy dan pendukungnya yang mengklaim mewakili kepengurusan versi muktamar Bandung itu, menurut Djan Faridz juga tidak pernah menyampaikan undangan ke pihaknya. “Kami belum menerima undangan, kalaupun diundang, kami tidak akan hadir. Kami imbau kader partai di seluruh Indonesia, untuk tidak hadir,” jelasnya.

Djan berkeyakinan, kepengurusan DPP PPP yang sah adalah versi muktamar Jakarta, dimana dia sebagai ketua umumnya. Hal tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) No 601 yang mengakui kepengurusan di bawah pimpinan Djan Faridz.

Selain itu, kalaupun partai harus menggelar muktamar, proses tersebut harus digelar setelah ada permintaan dari minimal dua-per-tiga pengurus partai, mulai dari tingkat pusat hingga cabang. “Muktamar itu kan berarti kompetisi, bukan islah,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PPP Dr Humphrey R Djemat SH LLM juga menegaskan muktamar tersebut berarti juga kegiatan melawan hukum, “Muktamar yang mau dilaksanakan tanggal 8 April 2016 adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum,” tegas Humphrey Djemat.

Ia menambahkan, dualisme kepengurusan di PPP seharusnya telah selesai dengan adanya putusan MA 601 yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. “Ini artinya, pihak Romi tak memiliki wewenang mengadakan muktamar,” pintanya.

Ia juga menghimbau seluruh pengurus PPP baik pusat, wilayah maupun cabang untuk mengabaikan undangan muktamar islah dari pihak Romi. “Kami menolak muktamar yang melawan hukum. Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka. Kita menolak karena bertentangan dengan hukum, kita tidak bisa menyebutnya muktamar,” pinta Humphrey.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP Dr Triana Dewi Seroja SH MHum menambahkan PPP kubu Djan Faridz, bukan menolak untuk dilakukan islah. “Islah sangat dianjurkan dalam Islam, hanya saja Islah yang kita inginkan adalah islah yang sesuai dengan aturan hukum, tidak melawan hukum dan sesuai dengan amar maruf nahi munkar. bukan islah yang terdapat tipu musliah didalamnya. Dan islah itu harus kesepakatan para pihak yang berkonfik bukan hanya satu pihak saja,” jelasnya.

Kegiatan apapun yang dilakukan apabila menggunakan dasar ilegal maka menurut Triana, hasilnyapun akan Ilegal. Dalam hal ini ia mengingatkan bahwa SK perpanjangan muktamar bandung yang dikeluarkan oleh Menkumham adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No 601 yang telah menolak gugatan Wakil Kamal untuk kembali ke Muktamar Bandung dan menyatakan Kepengurusan Muktamar Jakarta adalah Kepengurusan PPP yang sah.

“Selain itu tidak ada dasar hukum lain Menkumham menghidupkan kembali SK yang sudah mati. kita harus memberikan contoh yang baik untuk negara ini khususnya dalam hal penegakan hukum karena akan berdampak luas akibatnya termasuk pada sektor ekonomi dan juga investasi khususnya investor dari luar negeri, bagaimana mereka merasa aman bila tidak ada kepastian hukum,” pungkas Triana.

Kewenangan KPK Sangat Besar, Kasus yang Ditangani juga harus Kasus Besar

nugroho2

nugroho2Pemerintah tidak mempersoalkan penolakan sejumlah fraksi di DPR terhadap revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, jumat (12/2/2016).

Sebelumnya, dalam rapat Badan Legislasi Rabu (10/2/2016) lalu, sebanyak sembilan fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN, menyetujui revisi itu.

Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena menganggap substansi pasal yang ada di dalamnya cenderung melemahkan. Namun belakangan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar fraksinya di DPR untuk menolak revisi UU KPK. Selain itu fraksi PKS juga memutuskan menolak melanjutkan pembahasan revisi UU tersebut.

Terkait hal itu, sesepuh Polri Komjen Pol (Pur) Nugroho Djayusman berpendapat, soal revisi UU KPK sah-sah saja dilakukan kalau dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang penting di dalam revisi dan pemberian fasilitas kewenangan kepada KPK harus ditekankan muatannya, jangan muatan yang bisa ditangani oleh polisi atau jaksa.

Dalam upaya penegakan hukum, KPK mestinya mempunyai regulasi yang sama dengan penegak hukum yang lain dalam proses penyeledikan, penyidikan-penuntutan dan lain-lain. “Seandainya KPK diberikan suatu keistimewaan, maka sasarannya juga harus istimewa, misalnya dari Presiden ke bawah, jangan kasus cencereme atau kasus-kasus yang kecil ditangani,” kata Nugroho kepada wartawan di Jakarta, sabtu (13/2/2016).

Ia minta, kewenangan KPK yang begitu besar maka yang dikerjakan juga harus besar, bukan kerjaan yang ditangani polisi dan jaksa. Dengan kewenangan besar itu, harusnya kasus-kasus besar disentuh oleh KPK.

Kasus besar yang Nugroho maksud adalah besar dari nilai korupsinya dan juga terkait dengan orang besar. “Orang besar, pasti besar korupsinya, orang kecil kalau nilai korupsinya besar juga harus ditangani, tapi kalau orang besar kecil korupsinya itu namanya cemen,” ujar Nugroho sambil berseloroh.

Namun ia berharap, sambil berjalan menunggu disahkannya UU KPK yang baru, maka KPK bisa mempergunakan UU yang ada.

348 Masyarakat Pulau Liran Dapat Pelayanan Pengobatan di KRI dr. Soeharso

Sebanyak 348 masyarakat di Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, mendapat pelayanan pengobatan di atas KRI dr. Soeharso-990, kemarin.  Pengobatan yang dilaksanakan di dalam KRI dr. Soeharso dengan Komandan Letkol (P) Ashari Alamsyah dikarenakan situasi medan yang kurang baik, sehingga masyarakat di evakuasi dengan menggunakan perahu.

Misi Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh TNI di Pulau-Pulau Terluar Indonesia, seperti Pulau Lakor, Moa, Leti, Kisar, Wetar dan Liran, sebagai tindak lanjut perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu, usai melakukan kunjungan ke beberapa Pulau Terluar di wilayah Indonesia bagian Timur.
Para Tim Kesehatan TNI sudah dapat menerima pasien yang berobat sebanyak 348 orang dari 1.000 jumlah penduduk, terdiri dari : 146 orang Poli Umum, 12 orang Poli Gigi, 20 orang THT, 9 orang Bedah Minor, 17 orang Bedah Umum, 30 orang Poli Mata, 27 orang Poli Penyakit Dalam, 14 orang Poli Spesialis Syaraf, 57 orang Poli Spesialis Anak, 1 (satu) orang Poli Spesialis Jantung dan 15 orang Poli Kulit / Kelamin.
Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS selaku Komandan Satgas Bantuan Sosial (Dansatgas Bansos) pada saat pelayanan pengobatan di Pulau Liran mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap melaksanakan segala situasi yang ada dengan perencanaan yang demikian singkat, dengan kesiapan yang terdadak ternyata kita mampu membuktikan, bagaimana sulit medannya dan bagaimana motivasi serta semangat jiwa juang dan solidaritas dari Prajurit TNI. “Satgas Bansos TNI telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di enam Pulau Terluar Indonesia yaitu, Pulau Lakor, Moa, Leti, Kisar, Wetar dan terakhir di Pulau Liran,” ujarnya.
“Enam hari Satgas Bansos TNI melaksanakan kegiatan. Satu hari satu Pulau, biasanya kalau operasi seperti ini 3 (tiga) hari, satu hari mendarat, satu hari dilakukan pelayanan, dengan penuh tekad langsung melaksanakan pelayanan, kemudian kembali ke kapal. Ini membuktikan bahwa TNI mampu melaksanakan tugas dengan baik, serta bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa semua dapat berjalan dengan baik, tanggapan dari masyarakat juga baik, dan sampai saat ini seluruh personel dalam keadaan aman dan baik,” ujar Dansatgas Bansos TNI. 
Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS juga menuturkan, kendala yang dihadapi selama bertugas adalah medan dan cuaca dengan kondisi keterbatasan saluran internet yang tidak dapat akses. Namun demikian, seberat apapun kendala ini bisa dilewati walaupun gelombang sampai dua meter tetap di tempuh dengan baik. Kendala yang berikutnya masalah personel, kemampuan kapal tidak ada masalah, yang dikhawatirkan pada saat itu adalah kalau sampai kehabisan obat-obatan, tapi berkat bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, hal ini dapat teratasi. Situasi saat ini obat cukup, asumsi hanya 1.500 pasien ternyata dibawah 1.000, sisa obat dikembalikan ke Puskemas setempat. Sistem koordinasi tim konsolidasi semua berjalan baik, sehingga operasi berjalan sempurna.
Sementara itu, Kepala Staf Operasi Kolonel Laut (K) dr. Wiweka yang kesehariannya menjabat Kadiskes Lantamal III Jakarta mengatakan antara lain, kegiatan ini direncanakan sesingkat mungkin, harus bisa merencanakan dalam waktu yang singkat, perkiraan waktu yang cepat dan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di lapangan serta membutuhkan putusan yang sangat sulit, tapi itu harus dilakukan demi kelancaran dan terlaksananya kegiatan Bakti Sosial TNI.

OJK Naikkan Target KUR, Kemenkop dan UKM Fokus Rp 100 Triliun Dulu

puspayogaMenkop dan  UKM Puspayoga menegaskan pihaknya akan fokus mencapai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 sebesar rp100 triliun dulu, dan melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran KUR

Setelah itu.baru pihaknya akan mengkaji  kemungkinankenaikan target KUR seperti.yang dikemukakakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya ndak mau bahas kenaikan target penyaluran dulu.Sekaramg saya fokus dulu dengan target Rp 100 triliun dulu,” ujar Menkop dan Koperasi Puspayoga.usai meninjau industri kerajinan kain tenun.giri di.Kab Bangli.Bali sabtu(13/2

Seperti diberitakan, OJK menaikan target.penyaluran KUR 2016.menjadi.Rp.103,2 triliun atau lebih.besar rp 3,2 triliun dibanding target sebesarrp 100t.

Puspayoga mengatakan memang ada ruang untuk menaikkan target penyaluran KUR, dimana target minimal rp 100 triliun namun bisa dinailkan menjadi.rp 120 triliun bila dalam perjalanan nantinya.ada ruang unruk menaikkan KUR

Puspayoga mengharapkan OJK segera memproses bank bank pembangunan daerah(BPD)  yang akan memperkuat dua BPD yang sudah ditunjuk terlebih dahulu sebagai penyalur KUR yaotu BPD.NTT dan  BPD Kalbar.

Dengan BPD  yang akan dutambah aebagai.penyalur KUR Puapayoga optimis mereka akan membantu secara signiifikan penyaluran KUR yang selama ini dipikul tiga.bank BUMN  dan dua.bank swasta yaitu Maybank dan bank sinar mas.

Pihaknya juga susah menyiapkan beberapa koperasu besar yang akan ditunjuk sebagaipenyalur KUR. Saat ini sudab dua koperasi besar yang mendaftar yaitu Kospin Jasa Pekalongan dan Koperasi Sido Giri Pasuruan.