Kemenkop dan UKM Punya Peran Penting dan Strategis Kembangkan Ekonomi Rakyat

Kemenkop dan UKM Punya Peran Penting dan Strategis Kembangkan Ekonomi Rakyat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja mengumumkan Presiden-Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024 yaitu Joko Widodo – Makruf Amin. Bagaimana program-program di Kementerian bisa kembali dilanjutkan. More »

Kemenkop UKM dan Gojek Kerja Sama Pelatihan Kewirausahaan 

Kemenkop UKM dan Gojek Kerja Sama Pelatihan Kewirausahaan 

Kementerian Koperasi dan UKM dan perusahaan berbasis aplikasi online Gojek melakukan nota kesepahaman (MoU) pemberdayaan dan peningkatan kemampuan para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui program Gojek Wirausaha. More »

Marak Praktek Ilegal Koperasi, Kemenkop dan UKM Efektifkan Pengawasan Koperasi

Marak Praktek Ilegal Koperasi, Kemenkop dan UKM Efektifkan Pengawasan Koperasi

Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi di Indonesia terus berupaya menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah More »

Jaksa Agung Mendatang harus dari Kalangan Profesional dan Non Partai

Jaksa Agung Mendatang harus dari Kalangan Profesional dan Non Partai

Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memiliki pemerintahan baru pasca Pilpres 17 April lalu. Salah satu permasalahan mendasar bangsa saat ini adalah masalah penegakan hukum yang dirasa oleh sebagian kalangan belum memenuhi rasa More »

Panglima TNI : Ramadhan Merupakan Bulan Terbaik Untuk Melakukan Intropeksi Diri

Panglima TNI : Ramadhan Merupakan Bulan Terbaik Untuk Melakukan Intropeksi Diri

Ramadhan merupakan bulan terbaik untuk melakukan intropeksi diri dan kita diwajibkan oleh Allah SWT agar menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini tentunya mengandung maksud untuk menumbuhkan kesadaran dan keinsyafan kita dalam rangka memperbaiki diri dengan More »

 

Category Archives: Politik

RZ dan MTUA Kerjasama Bina Masyarakat

RZ (Rumah Zakat) dan MTUA (Majelis Taklim Ulul Albab) PT. Rekayasa Industri bekerja sama mengadakan pembinaan masyarakat, Kamis (28/7). Kegiatan ini diikuti oleh 18 anak tingkat SD dan SMP yang berasal dari warga sekitar Balai Bina Mandiri RZ.

Pembinaan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari MTUA dan RZ akan pendidikan agama warga sekitar. Pembinaan terutama dilakukan kepada anak-anak di kawasan JI. Rawajati Barat RT 10/ 04  Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kegiatan pembinaan diisi dengan belajar baca tulis Al-Qur’an. Anak-anak mengaku senang dan  antusias dengan adanya kegiatan ini. “Aku senang bisa belajar di sini karena bisa tambah ilmu dan teman baru,” tutur Bayu, salah satu peserta pembinaan Al-Qur’an.

Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh MTUA dan RZ rutin dilakukan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu setiap pekannya. “Harapannya dengan kegiatan ini, anak-anak bisa mendapatkan ilmu agama dan bisa terus semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan,” ujar Maskur, Anggota Tim Project Monitoring dan Evaluasi RZ Jakarta, Senin, (1/8).

Maskur menambahkan bahwa peserta pembinaan tidak dibatasi. Bahkan, ia berharap nantinya peserta bukan hanya berasal dari warga sekitar, tetapi juga dari berbagai daerah di Jakarta yang tertarik dan mau untuk belajar Al-Quran.

Statement Mengenai Keadaan di Turki

 

  1. Indonesia mencermati dari dekat dengan prihatin perkembangan situasi di Turki.
  2. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demkorasi.
  3. Pemerintah Indonesia mengharapkan situasi di Turki akan segera pulih.
  4. Pemerintah Indonesia meminta warga negara Indonesia yang berdomisili di Turki untuk tetap tenang, untuk sementara waktu tinggal di rumah, terus mencermati perkembangan dan situasi keamanan dan melakukan komunikasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul.
  5. Pemerintah Indonesia juga menghimbau warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalan ke Turki khususnya Ankara dan Istanbul dalam waktu dekat untuk terlebih dahulu memantau keadaan keamanan sebelum keberangkatan.
  6. Jumlah WNI di Turki saat ini ada sekitar 2700 orang diantaranya 800 orang di Istanbul dan 400 di Ankara.
  7. Nomor kontak hotline yang dapat dihubungi sebagai berikut :  

·      KBRI Ankara : +90 532 135 2298, atau
+90 533 812 0760

·      KJRI Istanbul : +90 531 453 0351, atau
+90 531 983 1534

·      Hotline Perlindungan WNI di Jakarta pada nomor 081290070026

Mencari Pemimpin DKI Jakarta Cerdas, PKB Buka Pencalonan Terbuka

monas

monasDewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta membuka pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta jelang Pilkada yang jatuh pada tahun 2017.

Juru bicara Desk Pilkada DPW PKB Jakarta, Ahmad Muslim mengatakan dalam menghadapi danmenyambut pilkada serentak di tahun 2017. Maka DPW PKB Jakarta memberikan kesempafan bagi putra terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui PKB.

“Sesuai surat instruksi DPP PKB, kami membuat tim seleksi pendaftaran pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat umum yang mau mendaftar,” ujar Muslim yang juga Wakil Sekretaris DPW di Kantor DPW PKB Jakarta, Sabtu (09/04/2016).

Muslim menyatakan sebuah kewajiban bagi PKB sebagai partai politik dalam memberikan figur yang terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta. Pembukaan pencalonan memberikan filterisasi bagi perkembangan demokrasi di Pilkada DKI Jakarta. Ia melihat saat ini sudah muncul figur terbaik dan itulah salah satu ciri demokrasi.

“Sebuah momentum Pilgub ibukota yang terus bergulir dan semakin banyak memunculkan figur Cagub menandakan meriah nya situasi demokrasi politik kita,” terangnya.

PKB yang memiliki pedoman politik rahmatan lil alamin berusaha mencari pemimpin yang dapat bekerja CERDAS dan memiliki semangat Holopis Kuntul Baris gotong royong dalam memecahkan problematika yang saat ini dialami oleh Ibukota negara menuju Jakarta bangkit.

“Cerdas dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat jakarta. CERDAS mempunyai pengertian Cepat, Efektif, Rasional, Demokratis, Aspiratif dan Santun dalam mengelolla DKI Jakarta,” tegasnya.
Muslim mengatakan DPW PKB Jakarta membuka pendaftaran secara resmi pada 11 April 2016 mendatang dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang mau bersama PKB sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Kami tidak akan membatasi, siapa saja boleh mendaftar baik kader internal maupun dari eksternal agar terlihat kompetensi dan kompetisi yang baik dalam memilih gubernur jakarta,” tuturnya.

Dirinya mengatakan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengambil formulir Cagub dapat di ambil di tim pendaftaran Pilkada PKB DKI Jakarta  yang berada di Jalan Matraman Raya gg H.Murtadho no 365A matraman Jakarta Timur.

“Silakan datang ke sekretariatan Pilkada DPW PKB Jakarta, untuk sementara ini yang memberikan sinyal mendaftar ada sekitar 10 orang. Terdiri dari pengusaha, wartawan senior, politisi, artis dan ahli tata negara,” tutupnya.

Muktamar Islah Mendatang Dinilai Ilegal atau Muktamar Zombie

konperspppzombieMuktamar islah yang akan digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy atau Romy pada 8 April 2016   mendatang di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dianggap muktamar ilegal. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP PPP versi muktamar Jakarta, Djan Faridz kepada media di kantor DPP PPP Jl Diponegoro 60 Jakarta, minggu (3/4/2016) siang.

Menurutnya, muktamar tersebut tidak memiliki dasar hukum. Muktamar tersebut diselenggarakan pengurus dan proses yang tidak sah. “Kita tidak bisa bilang itu kegiatan muktamar PPP, tapi pertemuan menyerupai muktamar, yang ilegal,” ujarnya.

Kubu Romy dan pendukungnya yang mengklaim mewakili kepengurusan versi muktamar Bandung itu, menurut Djan Faridz juga tidak pernah menyampaikan undangan ke pihaknya. “Kami belum menerima undangan, kalaupun diundang, kami tidak akan hadir. Kami imbau kader partai di seluruh Indonesia, untuk tidak hadir,” jelasnya.

Djan berkeyakinan, kepengurusan DPP PPP yang sah adalah versi muktamar Jakarta, dimana dia sebagai ketua umumnya. Hal tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) No 601 yang mengakui kepengurusan di bawah pimpinan Djan Faridz.

Selain itu, kalaupun partai harus menggelar muktamar, proses tersebut harus digelar setelah ada permintaan dari minimal dua-per-tiga pengurus partai, mulai dari tingkat pusat hingga cabang. “Muktamar itu kan berarti kompetisi, bukan islah,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PPP Dr Humphrey R Djemat SH LLM juga menegaskan muktamar tersebut berarti juga kegiatan melawan hukum, “Muktamar yang mau dilaksanakan tanggal 8 April 2016 adalah ilegal. Itu adalah muktamar zombie dan melawan hukum,” tegas Humphrey Djemat.

Ia menambahkan, dualisme kepengurusan di PPP seharusnya telah selesai dengan adanya putusan MA 601 yang mengesahkan hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz. “Ini artinya, pihak Romi tak memiliki wewenang mengadakan muktamar,” pintanya.

Ia juga menghimbau seluruh pengurus PPP baik pusat, wilayah maupun cabang untuk mengabaikan undangan muktamar islah dari pihak Romi. “Kami menolak muktamar yang melawan hukum. Seluruh pengurus PPP harus mengabaikan undangan mereka. Kita menolak karena bertentangan dengan hukum, kita tidak bisa menyebutnya muktamar,” pinta Humphrey.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PPP Dr Triana Dewi Seroja SH MHum menambahkan PPP kubu Djan Faridz, bukan menolak untuk dilakukan islah. “Islah sangat dianjurkan dalam Islam, hanya saja Islah yang kita inginkan adalah islah yang sesuai dengan aturan hukum, tidak melawan hukum dan sesuai dengan amar maruf nahi munkar. bukan islah yang terdapat tipu musliah didalamnya. Dan islah itu harus kesepakatan para pihak yang berkonfik bukan hanya satu pihak saja,” jelasnya.

Kegiatan apapun yang dilakukan apabila menggunakan dasar ilegal maka menurut Triana, hasilnyapun akan Ilegal. Dalam hal ini ia mengingatkan bahwa SK perpanjangan muktamar bandung yang dikeluarkan oleh Menkumham adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No 601 yang telah menolak gugatan Wakil Kamal untuk kembali ke Muktamar Bandung dan menyatakan Kepengurusan Muktamar Jakarta adalah Kepengurusan PPP yang sah.

“Selain itu tidak ada dasar hukum lain Menkumham menghidupkan kembali SK yang sudah mati. kita harus memberikan contoh yang baik untuk negara ini khususnya dalam hal penegakan hukum karena akan berdampak luas akibatnya termasuk pada sektor ekonomi dan juga investasi khususnya investor dari luar negeri, bagaimana mereka merasa aman bila tidak ada kepastian hukum,” pungkas Triana.

Kewenangan KPK Sangat Besar, Kasus yang Ditangani juga harus Kasus Besar

nugroho2

nugroho2Pemerintah tidak mempersoalkan penolakan sejumlah fraksi di DPR terhadap revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, jumat (12/2/2016).

Sebelumnya, dalam rapat Badan Legislasi Rabu (10/2/2016) lalu, sebanyak sembilan fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN, menyetujui revisi itu.

Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena menganggap substansi pasal yang ada di dalamnya cenderung melemahkan. Namun belakangan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar fraksinya di DPR untuk menolak revisi UU KPK. Selain itu fraksi PKS juga memutuskan menolak melanjutkan pembahasan revisi UU tersebut.

Terkait hal itu, sesepuh Polri Komjen Pol (Pur) Nugroho Djayusman berpendapat, soal revisi UU KPK sah-sah saja dilakukan kalau dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang penting di dalam revisi dan pemberian fasilitas kewenangan kepada KPK harus ditekankan muatannya, jangan muatan yang bisa ditangani oleh polisi atau jaksa.

Dalam upaya penegakan hukum, KPK mestinya mempunyai regulasi yang sama dengan penegak hukum yang lain dalam proses penyeledikan, penyidikan-penuntutan dan lain-lain. “Seandainya KPK diberikan suatu keistimewaan, maka sasarannya juga harus istimewa, misalnya dari Presiden ke bawah, jangan kasus cencereme atau kasus-kasus yang kecil ditangani,” kata Nugroho kepada wartawan di Jakarta, sabtu (13/2/2016).

Ia minta, kewenangan KPK yang begitu besar maka yang dikerjakan juga harus besar, bukan kerjaan yang ditangani polisi dan jaksa. Dengan kewenangan besar itu, harusnya kasus-kasus besar disentuh oleh KPK.

Kasus besar yang Nugroho maksud adalah besar dari nilai korupsinya dan juga terkait dengan orang besar. “Orang besar, pasti besar korupsinya, orang kecil kalau nilai korupsinya besar juga harus ditangani, tapi kalau orang besar kecil korupsinya itu namanya cemen,” ujar Nugroho sambil berseloroh.

Namun ia berharap, sambil berjalan menunggu disahkannya UU KPK yang baru, maka KPK bisa mempergunakan UU yang ada.

OJK Naikkan Target KUR, Kemenkop dan UKM Fokus Rp 100 Triliun Dulu

puspayogaMenkop dan  UKM Puspayoga menegaskan pihaknya akan fokus mencapai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 sebesar rp100 triliun dulu, dan melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran KUR

Setelah itu.baru pihaknya akan mengkaji  kemungkinankenaikan target KUR seperti.yang dikemukakakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya ndak mau bahas kenaikan target penyaluran dulu.Sekaramg saya fokus dulu dengan target Rp 100 triliun dulu,” ujar Menkop dan Koperasi Puspayoga.usai meninjau industri kerajinan kain tenun.giri di.Kab Bangli.Bali sabtu(13/2

Seperti diberitakan, OJK menaikan target.penyaluran KUR 2016.menjadi.Rp.103,2 triliun atau lebih.besar rp 3,2 triliun dibanding target sebesarrp 100t.

Puspayoga mengatakan memang ada ruang untuk menaikkan target penyaluran KUR, dimana target minimal rp 100 triliun namun bisa dinailkan menjadi.rp 120 triliun bila dalam perjalanan nantinya.ada ruang unruk menaikkan KUR

Puspayoga mengharapkan OJK segera memproses bank bank pembangunan daerah(BPD)  yang akan memperkuat dua BPD yang sudah ditunjuk terlebih dahulu sebagai penyalur KUR yaotu BPD.NTT dan  BPD Kalbar.

Dengan BPD  yang akan dutambah aebagai.penyalur KUR Puapayoga optimis mereka akan membantu secara signiifikan penyaluran KUR yang selama ini dipikul tiga.bank BUMN  dan dua.bank swasta yaitu Maybank dan bank sinar mas.

Pihaknya juga susah menyiapkan beberapa koperasu besar yang akan ditunjuk sebagaipenyalur KUR. Saat ini sudab dua koperasi besar yang mendaftar yaitu Kospin Jasa Pekalongan dan Koperasi Sido Giri Pasuruan.

Kuasa Hukum: Pengadaan Crane Lewat PL tak Dapat Dijadikan dasar Penetapan Status Tersangka RJ Lino

paluhakim

paluhakimBeberapa waktu yang lalu RJ Lino oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang dengan sangkaan menunjuk langsung perusahaan Huang Dong Heavy Machinary (HDHM) dari China dalam pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II untuk daerah Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp100-an miliar.

Menurut informasi, nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Lino mencapai Rp 60 miliar. Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini akhirnya menjadi bahan pembahasan dalam suatu acara diskusi Publik pada 10 januari lalu, yang diselengarakan oleh Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) yang bertajuk ; ”RJ Lino Kasus Hukum atau Politik ( Membedah pasal 2 dan 3 Undang -undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Iwan Gunawan SH,MH selaku Sekjen PMHI, hal tersebut menjadi pembahasan yang menarik untuk diperdebatkan karena selama ini KPK mengutamakan pembuktian melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan melalui perolehan dari bukti kejahatan korupsi yang memang telak. Dan jika menggunkan pasal 2 dan 3 dalam beberapa kasus yang terjadi malahan KPK kalah di proses pra peradilan.Tetapi oleh beberapa pembicara dalam diskusi tersebut proses pengadaan crane lewat penunjukkan langsung yang dijadikan dasar pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 hal itu sebenarnya tidak terjadi.

Hal ini diungkapkan oleh, S.F Marbun SH,MH yaitu salah satu pengacara RJ Lino. Dikarenakan penunjukkan langsung dilakukan akhirnya setelah sepuluh kali pengadaan crane sejak dari tahun 2007 selalu mengalami kegagalan. Penunjukkan langsung HDHM sebagai penyedia barang bukannya upaya untuk melawan hukum. Menurutnya, berdasarkan peraturan Menteri Negera BUMN no. 05 tahun 2008 tentang pedoman pengadaan barang di BUMN yaitu no 56 pada pasal 9 ayat 3 penunjukkan langsung dapat dilakukan pada perusahan BUMN karena memenuhi syarat sebagai barang strategis yang menunjang kinerja perusahaan dan tidak dapat ditunda maupun untuk penanganan darurat bagi keamanan dan keselamatan masyarakat dan aset perusahaan.

Mengenai adanya soal keuangan negara Marbun menyatakan melalui audit BPKP pada 18 Maret 2011 atas permintaan dewan komisaris Pelindo II hanya menemukan penyimpangan administratif. Begitu pula melalui audit BPK no 10 pada 5 februari 2012 juga hanya menemukan penyimpangan administratif namun tidak menemukan adanya tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

Senada dengan dirinya praktisi hukum lainnya yang turut menjadi pembicara yaitu Jansen Sitindaon SH,MH, mengungkapkan bahwa untuk perusahan seperti pelindo yang kerja utamanaya untuk memindahkan atau bongkar muat container di pelabuhan tentunya membutuhkan crane. Sehingga alat itu akhirnya dianggap menjadi barang yang strategis untuk menunjang kinerja utama perusahaan seperti Pelindo dan wajar saja pengadaannya jika dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung.

Dirinya pun menganggap RJ Lino tidak bisa dianggap sebagai pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan Negara.Karena perbuatan RJ Lino menurutnya membuat aset dari Pelindo II yang dari 7 triliun pada tahun 2009 diawal dirinya menjabat, meningkat menjadi 20 triliun lebih pada 2016. Sehinnga RJ Lino malah justru memperkaya PT Pelindo dan tentunya tidak akan mungkin malah merugikan keuangan negara ujarnya lagi. Disinggung mengenai adanya Pansus Pelino II yang menetapkan pencopotan RJ Lino sebagai Dirut perusahaan. Jansen menyayangkan hal tersebut terjadi karena ini membuktikan bahwa pengadilan hukum yang sebenarnya belum terjadi tapi DPR malahan telah membuat pengadilan sendiri bagi publik.

PAW Bagi kader PPP yang Tidak Tandatangani Pakta Integritas Dukung Kepengurusan Muktamar Jakarta

ppp

Demikian dinyatakan oleh Dr Humphrey R Djemat, SH ‘selaku ketua Tim Penasihat Hukum Partai Persatuan Pembangunan dalam penjelasannya di depan para kader partai berlambang ka’bah dari seluruh Indonesia dalam acara Silaturahmi Nasional PPP pada minggu 22 November kemarin di Jakarta.

Hal ini akan dilakukan oleh dewan pengurus pusat adalah berdasarkan dari keputusan hukum oleh Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan keputusan Kasasi no 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 yang isinya telah menyatakan bahwa kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII pada tanggal 30 oktober sampai 2 november di Jakarta adalah sah.

Dan tidak mengakui kepengurusan PPP hasil muktamar VIII yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 15 samapai 18 oktober di Surabaya. Sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi DPP, untuk segera mengambil tindakan tegas bagi kadernya yang duduk di Legislatif yang tidak mendukung hasil Muktamar VIII Jakarta lewat penandatanganan pakta integritas nantinya akan mengalami pergantian antar waktu atau PAW.

Lebih lanjut lagi Humprey R Djemat meminta agar Menteri Hukum dan Ham agar sesegera mungkin mengeluarkan surat keputusan untuk pengesahan kepengurusan hasil Muktamar VIII Jakarta dengan ketua umumnya yang adalah Djan Faridz dan juga mencabut surat keputusan pengesahan hasil Muktamar VIII di Surabaya dengan ketua umumnya Romahurmuziy.diskusippp

Sementara itu pada acara yang sama pula Sekjen PPP hasil muktamar VIII Jakarta Dimyati Natakusumah mengungkapkan bahwa walaupun tidak menyatakan secara tegas bahwa partainya akan bergabung dengan KIH tetapi kebijakan Partai kedepan yaitu berusaha menjadi Partai yang mendukung kebijakan politik dari Presiden Jokowi. Untuk itu dirinya meminta agar Presiden tidak melihat PPP sebagai partai yang selalu berseberangan dengan pemerintah lagi.

Hal ini juga merupakan perintah yang dating dari ketua Dewan Majelis Syariah KH Mamoen Zubair tambahnya lagi.

Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia Siap Digelar di Universitas Jember pada tanggal 23-25 November 2015

Sejak hari Minggu tanggal 22 November 2015, delegasi komunitas buruh migran Indonesia dari berbagai wilayah mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Saudi Arabia dan Belanda mulai berdatangan ke Jember untuk berpartisipasi dalam Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia dengan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara. Peserta yang telah terregistrasi saat ini sejumlah 1.697 orang yang selain representasi dari buruh migran, mantan buruh migran, juga datang dari akademisi, LSM, pemerintah (eksekutif dan legislatif) pusat dan daerah, media, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola perlindungan buruh migran yaitu Migrant CARE, BNP2TKI dan Universitas Jember untuk merumuskan road map perlindungan buruh migran Indonesia. Dengan mengambil thema: Negara Hadir, Buruh Migran Terlindungi, kegiatan Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia ini ingin memastikan bahwa visi misi Nawacita terkait kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia tidak hanya menjadi dokumen mati diatas kertas, tetapi harus diejawantahkan dalam tindakan konkrit dalam bentuk kebijakan migrasi aman, bukan malah  menghentikan penempatan PRT migran ke Timur Tengah yang notabene justeru kontraproduktif dengan hak konstitusional setiap warga negara  untuk bekerja secara layak.

Jambore Nasional buruh migran akan diisi dengan dialog kebijakan, diskusi isu-isu krusial seperti revisi UU No.39/2004, hukuman mati, perlindungan PRT migran, perlindungan undocumented migrant workers, komitmen pemerintah daerah, keberpihakan pendidikan tinggi untuk perlindungan buruh migran, ASEAN dan buruh migran, pendidikan adil gender  bagi calon buruh migran, pengembangan ekonomi, peran akademisi dalam perlindungan buruh migran, SDGs, RPJMN dan buruh migran, advokasi buruh migran berbasis teknologi, mengakhiri praktek korupsi dalam penempatan buruh migran, pran media dalam perlindungan buruh migran, menuju pembiayaan migrasi yang ideal, serta problem agrarian dan problem migrasi. Tema-tema ini diharapkan akan menjadi kerangka dalam memperbaharui tata kelola migrasi yang eksploitatif menjadi migrasi aman yang berbasis pada penegakan HAM dan keadilan gender.

Di sela-sela Jambore, juga akan dilakukan peresmian Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di desa Sumbersalak Kec. Ledokombo Jember. DESBUMI merupakan inisiatif yang dibangun untuk penyediaan layanan tingkat pertama bagi buruh migran di tingkat desa untuk menghindarkan buruh migran dari calo. Layanan yang tersedia di DESBUMI adalah informasi dengan pusat informasi terpadu, pengurusan dokumen, pendataan, pengaduaan serta pemberdayaan ekonomi dibawah payung hukum Peraturan Desa (Perdes).

Selain mendiskusikan substansi terkait perlindungan buruh migran, selama Jambore berlangsung, juga akan disediakan panggung seni dan budaya yang akan diisi oleh Melanie Subono, Ridho Slank, Adjis Doa Ibu dan Wali Band pada 25 November 2015.  Selain itu juga ada pameran hasil karya buruh migran dan komunitasnya, klinik bantuan hukum, klinik kesehatan, klinik media dan pameran photo voice.

Direncanakan Menteri Ketenagakerjaan, Moh. Hanif Dhakiri akan menyampaikan pidato dan meresmikan DESBUMI. Sebelumnya berdasrkan audiensi Migrant CARE dan BNP2TKI dengan presiden Jokowi pada 6 OKtober 2015 di istana negara, Presiden Jokowi berkomitmen untuk hadir pada Jambore Nasional Buruh Migran, namun hingga hari ini belum ada kepastian. Dijadwalkan Jambore ini akan ditutup oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP. Marsudi.

Jambore akan diakhiri dengan launching “Deklarasi Tegalboto untuk Perlindungan Buruh Migran” pada 25 November 2015. Seluruh kegiatan Jambore akan terpusat di Gedung Soetardjo Universitas Jember dan Fakultas – fakultas di lingkungan Universitas Jember.

Untuk mengikuti perkembangan Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia di media sosial bisa memfollow @migrantcare, @anishidayah @wahyususilo dan Facebook.com/jamboreburuhmigran2015 dengan hesteg #jamboreburuhmigran serta website jambore.migrantcare.net

Buku ‘Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” karya Bung Hatta Diluncurkan Kembali

membangunkoperasikoperasimembangun

Kumpulan Pemikiran, Pidato dan Tulisan Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta tentang koperasi kembali diluncurkan. Kali ini ditulis dan disusun kembali oleh pemuda yang juga sangat perhatian terhadap perkoperasian di Indonesia Reza Fabianus. Buku karya Reza ini diberi judul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”. Peluncuran buku ini dilakukan di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM jl HR Rasuna Said Jakarta,
Jumat (11/9/2015).

Pada kesempatan tersebut hadir putri Bung Hatta, yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Pakar Ekonomi dan Koperasi Prof Dr Sri Edi Swasono, Ekonom Prof Dawam Raharjo, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Dr Hj Chandra Motik Yusuf SH MSc, Budayawan Jaya Suprana, Ketua Akses Suroto, Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Ketua Pegawai Republik Indonesia, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram serta para tokoh-tokoh koperasi Indonesia.

Dalam sambutannya, Meutia Hatta mengapresiasi dengan diterbitkannya buku ini kembali, kehadirannya sangat dirindukan oleh para pecinta koperasi. Menurutnya, koperasi ini memang sangat relevan dengan masyarakat Indonesia yang berbudaya gotong royong dan persaudaraan. “Kooperasi berarti harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan, membangun kemandirian, bukan pasif menunggu pertolongan orang lain,” kata putri Bung Hatta ini.

Begitupun Ketua Umum Iluni UI Dr Hj Chandra Motik SH MSc dalam sambutannya mengungkapkan keGembiraannya dan bangga karena ada anak muda yang bicara koperasi. “Keadaan terpuruk bangsa Indonesia saat ini salah satunya karena kita melupakan apa yang disampaikan Bung Hatta untuk berkoperasi, karena dengan berkoperasilah rakyat Indonesia bisa sejahtera. Koperasi lah yang memikirkan rakyat,” kata Chandra Motik.

Upaya penerbitan ulang buku yang telah dirintis sejak 1971 itu bertujuan untuk mewujudkan sendi utama yang mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa yang selalu didengungkan Bung Hatta. Buku itu kembali diterbitkan oleh Kompas yang diprakarsai Koperasi Nasional AKU MANDIRI dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Reza Fabianus, ini merupakan langkah kecil bagi koperasi Indonesia untuk semakin maju. “Ini sumbangan pemikiran yang progresif yang harus dipelihara dan diperkenalkan terus kepada generasi muda kita,” kata Reza.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram berharap buku itu bisa  menjadi refleksi bersama agar bisa berperan bagi segenap pemangku kepentingan bangsa. “Saya sangat menghargai upaya penerbitan kembali buku ini. Saya mengajak mari kita semua memilikinya lalu BCL yaitu baca, camkan dan laksanakan,” katanya.

Buku itu memuat tentang gagasan dan pemikiran Bung Hatta pada hari koperasi nasional meliputi renungan hari koperasi, koperasi jembatan ke demokrasi ekonomi, sampai dimanakah koperasi, pendidikan koperasi, koperasi dan pembangunan, koperasi dalam semangat perbuatan, membangun koperasi, dan tinjauan koperasi.

Hal lain yang juga termaktub dalam buku itu di antaranya ekonomi Indonesia di masa datang, koperasi di Indonesia, koperasi sebagai institut pendidikan auto-aktivita dan budi pekerti ekonomi murni, kita membangun, pidato dalam Rapat Besar Tokoh-Tokoh Koperasi seluruh Indonesia mengenai UU Koperasi di Lembang 2 Mei 1958, pendidikan menengah koperasi, memperbaiki nasib bersama dengan koperasi, koperasi kembali ke jalan yang benar, dan cita-cita koperasi dalam pasal 33 UUD 1945.