Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Kemenkop dan UKM Komit Bangun Infrastruktur Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Daerah

Sumber daya Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian nasional. UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%. Kemampuan dalam menyerap More »

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Panglima TNI : Pegang Teguh Nilai-Nilai Budaya dan Pancasila

Pancasila sebagai Ideologi Negara sudah final, siapapun tidak boleh merubahnya, jika ada yang mengajak untuk merubahnya jangan dipercaya dan jangan diikuti, itu adalah pengkhianat bangsayang akan mencelakakan bangsa Indonesia. Untuk itu, tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan Pancasila.   More »

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Tumbuhkan Perekonomian Indonesia, Koperasi dan UKM harus Jadi Prioritas

Indonesia patut bernafas lega, karena di tengah-tengah kelesuan ekonomi dunia yang belum ada tanda-tanda pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik. Bahkan jika dibandingkan dengan negara G20 perkembangan ekonomi Indonesia berada di urutan More »

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Braman Usung Paradigma Baru LPDB Jadi Lembaga Inklusif

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di bawah kepemimpinan Braman Setyo mengusung paradigma baru ingin menjadi lembaga yang inklusif atau terbuka, sehingga terjalin kemitraan strategis penyaluran dana More »

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

BNPB: Gedung LKAAM Provinsi Sumatera Barat harus Segera Difungsikan

Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) menegaskan bahwa gedung Lembaga Kerapatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM) provinsi Sumatera Barat harus segera difungsikan, karena memang gedung tersebut dibangun untuk LKAAM provinsi Sumatera Barat dan telah More »

 

Category Archives: Politik

Kuasa Hukum: Pengadaan Crane Lewat PL tak Dapat Dijadikan dasar Penetapan Status Tersangka RJ Lino

paluhakim

paluhakimBeberapa waktu yang lalu RJ Lino oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang dengan sangkaan menunjuk langsung perusahaan Huang Dong Heavy Machinary (HDHM) dari China dalam pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II untuk daerah Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp100-an miliar.

Menurut informasi, nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Lino mencapai Rp 60 miliar. Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini akhirnya menjadi bahan pembahasan dalam suatu acara diskusi Publik pada 10 januari lalu, yang diselengarakan oleh Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) yang bertajuk ; ”RJ Lino Kasus Hukum atau Politik ( Membedah pasal 2 dan 3 Undang -undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Iwan Gunawan SH,MH selaku Sekjen PMHI, hal tersebut menjadi pembahasan yang menarik untuk diperdebatkan karena selama ini KPK mengutamakan pembuktian melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan melalui perolehan dari bukti kejahatan korupsi yang memang telak. Dan jika menggunkan pasal 2 dan 3 dalam beberapa kasus yang terjadi malahan KPK kalah di proses pra peradilan.Tetapi oleh beberapa pembicara dalam diskusi tersebut proses pengadaan crane lewat penunjukkan langsung yang dijadikan dasar pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 hal itu sebenarnya tidak terjadi.

Hal ini diungkapkan oleh, S.F Marbun SH,MH yaitu salah satu pengacara RJ Lino. Dikarenakan penunjukkan langsung dilakukan akhirnya setelah sepuluh kali pengadaan crane sejak dari tahun 2007 selalu mengalami kegagalan. Penunjukkan langsung HDHM sebagai penyedia barang bukannya upaya untuk melawan hukum. Menurutnya, berdasarkan peraturan Menteri Negera BUMN no. 05 tahun 2008 tentang pedoman pengadaan barang di BUMN yaitu no 56 pada pasal 9 ayat 3 penunjukkan langsung dapat dilakukan pada perusahan BUMN karena memenuhi syarat sebagai barang strategis yang menunjang kinerja perusahaan dan tidak dapat ditunda maupun untuk penanganan darurat bagi keamanan dan keselamatan masyarakat dan aset perusahaan.

Mengenai adanya soal keuangan negara Marbun menyatakan melalui audit BPKP pada 18 Maret 2011 atas permintaan dewan komisaris Pelindo II hanya menemukan penyimpangan administratif. Begitu pula melalui audit BPK no 10 pada 5 februari 2012 juga hanya menemukan penyimpangan administratif namun tidak menemukan adanya tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

Senada dengan dirinya praktisi hukum lainnya yang turut menjadi pembicara yaitu Jansen Sitindaon SH,MH, mengungkapkan bahwa untuk perusahan seperti pelindo yang kerja utamanaya untuk memindahkan atau bongkar muat container di pelabuhan tentunya membutuhkan crane. Sehingga alat itu akhirnya dianggap menjadi barang yang strategis untuk menunjang kinerja utama perusahaan seperti Pelindo dan wajar saja pengadaannya jika dapat dilakukan dengan cara penunjukkan langsung.

Dirinya pun menganggap RJ Lino tidak bisa dianggap sebagai pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan Negara.Karena perbuatan RJ Lino menurutnya membuat aset dari Pelindo II yang dari 7 triliun pada tahun 2009 diawal dirinya menjabat, meningkat menjadi 20 triliun lebih pada 2016. Sehinnga RJ Lino malah justru memperkaya PT Pelindo dan tentunya tidak akan mungkin malah merugikan keuangan negara ujarnya lagi. Disinggung mengenai adanya Pansus Pelino II yang menetapkan pencopotan RJ Lino sebagai Dirut perusahaan. Jansen menyayangkan hal tersebut terjadi karena ini membuktikan bahwa pengadilan hukum yang sebenarnya belum terjadi tapi DPR malahan telah membuat pengadilan sendiri bagi publik.

PAW Bagi kader PPP yang Tidak Tandatangani Pakta Integritas Dukung Kepengurusan Muktamar Jakarta

ppp

Demikian dinyatakan oleh Dr Humphrey R Djemat, SH ‘selaku ketua Tim Penasihat Hukum Partai Persatuan Pembangunan dalam penjelasannya di depan para kader partai berlambang ka’bah dari seluruh Indonesia dalam acara Silaturahmi Nasional PPP pada minggu 22 November kemarin di Jakarta.

Hal ini akan dilakukan oleh dewan pengurus pusat adalah berdasarkan dari keputusan hukum oleh Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan keputusan Kasasi no 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 yang isinya telah menyatakan bahwa kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII pada tanggal 30 oktober sampai 2 november di Jakarta adalah sah.

Dan tidak mengakui kepengurusan PPP hasil muktamar VIII yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 15 samapai 18 oktober di Surabaya. Sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi DPP, untuk segera mengambil tindakan tegas bagi kadernya yang duduk di Legislatif yang tidak mendukung hasil Muktamar VIII Jakarta lewat penandatanganan pakta integritas nantinya akan mengalami pergantian antar waktu atau PAW.

Lebih lanjut lagi Humprey R Djemat meminta agar Menteri Hukum dan Ham agar sesegera mungkin mengeluarkan surat keputusan untuk pengesahan kepengurusan hasil Muktamar VIII Jakarta dengan ketua umumnya yang adalah Djan Faridz dan juga mencabut surat keputusan pengesahan hasil Muktamar VIII di Surabaya dengan ketua umumnya Romahurmuziy.diskusippp

Sementara itu pada acara yang sama pula Sekjen PPP hasil muktamar VIII Jakarta Dimyati Natakusumah mengungkapkan bahwa walaupun tidak menyatakan secara tegas bahwa partainya akan bergabung dengan KIH tetapi kebijakan Partai kedepan yaitu berusaha menjadi Partai yang mendukung kebijakan politik dari Presiden Jokowi. Untuk itu dirinya meminta agar Presiden tidak melihat PPP sebagai partai yang selalu berseberangan dengan pemerintah lagi.

Hal ini juga merupakan perintah yang dating dari ketua Dewan Majelis Syariah KH Mamoen Zubair tambahnya lagi.

Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia Siap Digelar di Universitas Jember pada tanggal 23-25 November 2015

Sejak hari Minggu tanggal 22 November 2015, delegasi komunitas buruh migran Indonesia dari berbagai wilayah mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Saudi Arabia dan Belanda mulai berdatangan ke Jember untuk berpartisipasi dalam Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia dengan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara. Peserta yang telah terregistrasi saat ini sejumlah 1.697 orang yang selain representasi dari buruh migran, mantan buruh migran, juga datang dari akademisi, LSM, pemerintah (eksekutif dan legislatif) pusat dan daerah, media, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola perlindungan buruh migran yaitu Migrant CARE, BNP2TKI dan Universitas Jember untuk merumuskan road map perlindungan buruh migran Indonesia. Dengan mengambil thema: Negara Hadir, Buruh Migran Terlindungi, kegiatan Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia ini ingin memastikan bahwa visi misi Nawacita terkait kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia tidak hanya menjadi dokumen mati diatas kertas, tetapi harus diejawantahkan dalam tindakan konkrit dalam bentuk kebijakan migrasi aman, bukan malah  menghentikan penempatan PRT migran ke Timur Tengah yang notabene justeru kontraproduktif dengan hak konstitusional setiap warga negara  untuk bekerja secara layak.

Jambore Nasional buruh migran akan diisi dengan dialog kebijakan, diskusi isu-isu krusial seperti revisi UU No.39/2004, hukuman mati, perlindungan PRT migran, perlindungan undocumented migrant workers, komitmen pemerintah daerah, keberpihakan pendidikan tinggi untuk perlindungan buruh migran, ASEAN dan buruh migran, pendidikan adil gender  bagi calon buruh migran, pengembangan ekonomi, peran akademisi dalam perlindungan buruh migran, SDGs, RPJMN dan buruh migran, advokasi buruh migran berbasis teknologi, mengakhiri praktek korupsi dalam penempatan buruh migran, pran media dalam perlindungan buruh migran, menuju pembiayaan migrasi yang ideal, serta problem agrarian dan problem migrasi. Tema-tema ini diharapkan akan menjadi kerangka dalam memperbaharui tata kelola migrasi yang eksploitatif menjadi migrasi aman yang berbasis pada penegakan HAM dan keadilan gender.

Di sela-sela Jambore, juga akan dilakukan peresmian Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di desa Sumbersalak Kec. Ledokombo Jember. DESBUMI merupakan inisiatif yang dibangun untuk penyediaan layanan tingkat pertama bagi buruh migran di tingkat desa untuk menghindarkan buruh migran dari calo. Layanan yang tersedia di DESBUMI adalah informasi dengan pusat informasi terpadu, pengurusan dokumen, pendataan, pengaduaan serta pemberdayaan ekonomi dibawah payung hukum Peraturan Desa (Perdes).

Selain mendiskusikan substansi terkait perlindungan buruh migran, selama Jambore berlangsung, juga akan disediakan panggung seni dan budaya yang akan diisi oleh Melanie Subono, Ridho Slank, Adjis Doa Ibu dan Wali Band pada 25 November 2015.  Selain itu juga ada pameran hasil karya buruh migran dan komunitasnya, klinik bantuan hukum, klinik kesehatan, klinik media dan pameran photo voice.

Direncanakan Menteri Ketenagakerjaan, Moh. Hanif Dhakiri akan menyampaikan pidato dan meresmikan DESBUMI. Sebelumnya berdasrkan audiensi Migrant CARE dan BNP2TKI dengan presiden Jokowi pada 6 OKtober 2015 di istana negara, Presiden Jokowi berkomitmen untuk hadir pada Jambore Nasional Buruh Migran, namun hingga hari ini belum ada kepastian. Dijadwalkan Jambore ini akan ditutup oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP. Marsudi.

Jambore akan diakhiri dengan launching “Deklarasi Tegalboto untuk Perlindungan Buruh Migran” pada 25 November 2015. Seluruh kegiatan Jambore akan terpusat di Gedung Soetardjo Universitas Jember dan Fakultas – fakultas di lingkungan Universitas Jember.

Untuk mengikuti perkembangan Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia di media sosial bisa memfollow @migrantcare, @anishidayah @wahyususilo dan Facebook.com/jamboreburuhmigran2015 dengan hesteg #jamboreburuhmigran serta website jambore.migrantcare.net

Buku ‘Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” karya Bung Hatta Diluncurkan Kembali

membangunkoperasikoperasimembangun

Kumpulan Pemikiran, Pidato dan Tulisan Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta tentang koperasi kembali diluncurkan. Kali ini ditulis dan disusun kembali oleh pemuda yang juga sangat perhatian terhadap perkoperasian di Indonesia Reza Fabianus. Buku karya Reza ini diberi judul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”. Peluncuran buku ini dilakukan di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM jl HR Rasuna Said Jakarta,
Jumat (11/9/2015).

Pada kesempatan tersebut hadir putri Bung Hatta, yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Pakar Ekonomi dan Koperasi Prof Dr Sri Edi Swasono, Ekonom Prof Dawam Raharjo, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Dr Hj Chandra Motik Yusuf SH MSc, Budayawan Jaya Suprana, Ketua Akses Suroto, Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Ketua Pegawai Republik Indonesia, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram serta para tokoh-tokoh koperasi Indonesia.

Dalam sambutannya, Meutia Hatta mengapresiasi dengan diterbitkannya buku ini kembali, kehadirannya sangat dirindukan oleh para pecinta koperasi. Menurutnya, koperasi ini memang sangat relevan dengan masyarakat Indonesia yang berbudaya gotong royong dan persaudaraan. “Kooperasi berarti harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan, membangun kemandirian, bukan pasif menunggu pertolongan orang lain,” kata putri Bung Hatta ini.

Begitupun Ketua Umum Iluni UI Dr Hj Chandra Motik SH MSc dalam sambutannya mengungkapkan keGembiraannya dan bangga karena ada anak muda yang bicara koperasi. “Keadaan terpuruk bangsa Indonesia saat ini salah satunya karena kita melupakan apa yang disampaikan Bung Hatta untuk berkoperasi, karena dengan berkoperasilah rakyat Indonesia bisa sejahtera. Koperasi lah yang memikirkan rakyat,” kata Chandra Motik.

Upaya penerbitan ulang buku yang telah dirintis sejak 1971 itu bertujuan untuk mewujudkan sendi utama yang mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa yang selalu didengungkan Bung Hatta. Buku itu kembali diterbitkan oleh Kompas yang diprakarsai Koperasi Nasional AKU MANDIRI dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Reza Fabianus, ini merupakan langkah kecil bagi koperasi Indonesia untuk semakin maju. “Ini sumbangan pemikiran yang progresif yang harus dipelihara dan diperkenalkan terus kepada generasi muda kita,” kata Reza.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram berharap buku itu bisa  menjadi refleksi bersama agar bisa berperan bagi segenap pemangku kepentingan bangsa. “Saya sangat menghargai upaya penerbitan kembali buku ini. Saya mengajak mari kita semua memilikinya lalu BCL yaitu baca, camkan dan laksanakan,” katanya.

Buku itu memuat tentang gagasan dan pemikiran Bung Hatta pada hari koperasi nasional meliputi renungan hari koperasi, koperasi jembatan ke demokrasi ekonomi, sampai dimanakah koperasi, pendidikan koperasi, koperasi dan pembangunan, koperasi dalam semangat perbuatan, membangun koperasi, dan tinjauan koperasi.

Hal lain yang juga termaktub dalam buku itu di antaranya ekonomi Indonesia di masa datang, koperasi di Indonesia, koperasi sebagai institut pendidikan auto-aktivita dan budi pekerti ekonomi murni, kita membangun, pidato dalam Rapat Besar Tokoh-Tokoh Koperasi seluruh Indonesia mengenai UU Koperasi di Lembang 2 Mei 1958, pendidikan menengah koperasi, memperbaiki nasib bersama dengan koperasi, koperasi kembali ke jalan yang benar, dan cita-cita koperasi dalam pasal 33 UUD 1945.

Tunjuk Utusan Khusus, Pemerintah Bertekad Percepat Penetapan Batas Maritim Indonesia dan Malaysia

Presiden RI telah menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy) Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia. Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia pada Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Malaysia, tanggal 5-7 Februari 2015, dan pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia di Kota Kinabalu, tanggal 25-28 Januari 2015, dalam upaya mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Penunjukan Utusan Khusus Presiden tersebut merupakan perwujudan tekad dan upaya sungguh-sungguh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Sesuai kesepakatan antara Pemimpin kedua negara, tugas Utusan Khusus adalah untuk memberikan pertimbangan politis, selain pertimbangan hukum dan teknis, dalam penyelesaian batas maritim kedua negara. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia masih perlu menyelesaikan batas maritim di 5 (lima) segmen, yakni di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan dan Selat Malaka.

Utusan Khusus Presiden RI diharapkan dapat segera bertemu dengan Utusan Khusus Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman, untuk membahas kerangka acuan kerja yang disepakati bersama dalam waktu dekat.

Duta Besar Eddy Pratomo merupakan diplomat senior RI dengan latar belakang pendidikan hukum dan pernah ditugaskan pada Perwakilan RI yang menangani isu bilateral dan multilateral. Selain pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI (tahun 2006-2009), Duta Besar Eddy Pratomo juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman (tahun 2009-2013). Saat ini yang bersangkutan merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman merupakan diplomat senior Malaysia yang pernah ditugaskan pada Perwakilan Malaysia bilateral dan multilateral. Selain pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman juga pernah menjadi Duta Besar Malaysia untuk Republik Sosialis Viet Nam dan Jepang.

Sebagai Bangsa yang Besar Indonesia Tidak Akan Berhenti Berkontribusi Bagi Ketertiban Dunia

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir, dalam paparannya pada acara ASEAN Muslim Students Summit and Masterpiece of the ASEAN Cultures (AMSS) yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 18 Mei 2015.


Wamenlu RI mengingatkan kepada para
mahasiswa peserta AMSS bahwa para tokoh pendiri bangsa telah memiliki visi ke depan untuk menempatkan negara Indonesia sebagai anggota yang baik dan kontrobutif dalam masyarakat dunia. Bagaimanapun juga, merupakan amanah Konstitusi bagi Indonesia untuk ikut berkontribusi menjaga ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


Lebih lanjut Wamenlu RI menekankan bahwa bahkan jauh sebelum era kemerdekaan, para tokoh pemuda telah bersumpah untuk menyatukan visi kebangsaan yang sama,
bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia.


Di era modern ini, tentunya tantangan yang dihadapi dalam menjaga perdamaian dunia semakin besar. Untuk itu, Indonesia menggandeng negara-negara mitra untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi sebagai part of solution terhadap berbagai permasalahan dunia. Salah satunya adalah melalui
kemitraan ASEAN. Terkait sumbangsih dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga giat menyelenggarakan forum dialog lintas agama dengan mengundang tokoh-tokoh agama terkemuka dari 25 negara mitra.

Di akhir paparannya Wamenlu RI menyampaikan bahwa jaman kini telah jauh berubah dibandingkan dengan masa perjuangan kemerdekaan dahulu. Di era serba digital ini arus informasi sangatlah berlimpah. Hendaknya para generasi muda dapat memanfaatkan kemudahan ini untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadilah agen perubahan yang dengan semangat kebangsaan menampilkan Indonesia yang bermartabat dan patut dibanggakan,” pesan Wamenlu RI kepada para mahasiswa.

KEMLU SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS JATUHNYA HELIKOPTER DI PAKISTAN

Kementerian Luar Negeri RI telah menerima informasi terkait jatuhnya helikopter Pakistan di wilayah utara pegunungan Gilgit-Baltistan pada hari Jumat, 8 Mei 2015 pukul 11.45 waktu setempat.

Berdasarkan informasi dari Kemlu Pakistan yang diperoleh KBRI Islamabad, istri Duta Besar RI untuk Islamabad, Ibu Heri Listyawati Burhan Muhammad meninggal dunia, sementara Duta Besar RI untuk Islamabad, Bapak Burhan Muhammad, dilaporkan selamat namun mengalami luka.

Dalam musibah juga telah menjadi korban Dubes Norwegia, Leif Larsen dan Dubes Filipina, Domingo Lucenario Jr untuk Pakistan serta Istri Dubes Malaysia untuk Pakistan. Sementara, Dubes Belanda dan Dubes Polandia untuk Pakistan dilaporkan menderita luka luka.

 

Menurut keterangan, kunjungan tersebut melibatkan 32 Dubes asing yang ada di Pakistan, yang perjalanannya terbagi dalam 4 helikopter. Kunjungan ini merupakan familiarization trip ke Naltar Valley, Gilgit-Baltisan sekaligus menghadiri peresmian proyek pariwisata. Helikopter yang jatuh, membawa 17 orang penumpang dan 11 diantaranya adalah warga negara asing.

Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Islamabad maupun perwakilan Pakistan di Jakarta untuk mencari informasi lebih detail sehubungan jatuhnya helikopter tersebut.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Heri Listyawati Burhan Muhammad. Semoga Beliau diterima di sisiNya dan keluarga dapat diberi kekuatan.

Duta Besar Burhan Muhammad menjabat sebagai Duta Besar RI di Islamabad sejak menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Islam Pakistan, YM Asif Ali Zardari pada tanggal 18 November 2012.

Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Filipina untuk pakistan, serta Istri Dubes Malaysia untuk Pakistan.

Menlu RI: Komunitas ASEAN 2015 Harus Dapat Dirasakan Rakyat, ASEAN Ministerial Meeting, 26 April 2015

Menlu RI menekankan bahwa komunitas ASEAN 2015 harus merupakan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat dan tidak saja di atas kertas. Hal tersebut ditekankan Menlu RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN pada 26 April 2015, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menlu RI juga menyampaikan bahwa kepemimpinan dan sentralitas ASEAN di kawasan harus terus dikedapankan. Dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan, ASEAN harus menunjukan kepemimpinan dan sentralitasnya dalam mencari solusi dan penyelesaiannya. Hal ini menurut Menlu RI dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme ASEAN yang ada. Selain itu, kerja sama ASEAN juga harus ditingkatkan dalam berbagai isu prioritas, diantaranya meningkatkan kerja sama dalam bidang maritim, termasuk konektivitas maritim, pemberantasan IUU fishing, serta kerja sama pemberian Humanitarian Assistance and Disaster Relief.

Para Menteri ASEAN mendukung proposal Indonesia dan Singapura untuk merampingkan pertemuan-pertemuan ASEAN. Tujuan perampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertemuan-pertemuan ASEAN. Sedangkan terkait rencana pembentukan satu zona waktu bagi semua ibu kota ASEAN, usulan tersebut masih perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam pembahasan mengenai komunitas politik dan keamanan ASEAN, Menlu RI menyampaikan pentingnya ASEAN mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan wilayah darat dan laut guna menjaga stabilitas di kawasan. Selain itu, juga ditekankan bahwa situasi di Laut Tiongkok Selatan perlu untuk terus dikelola dengan baik. Dalam kaitan ini para Menteri ASEAN mendorong agar semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan ketegangan, serta mengimplementasikan Declaration on the Conduct of Parties (DOC) secara penuh dan efektif serta segera menyelesaikan Code of Conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan.

Terkait dengan perlindungan pekerja migran, Menlu RI terus mendorong pentingnya dibuat suatu instrumen hukum ASEAN. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan buruh migran dan keluarganya, sesuai mandat dari Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran. Ditekankan pula pentingnya peningkatan kerja sama bantuan kekonsuleran di Negara ketiga dalam situasi krisis bagi warga negara anggota ASEAN.

Belasungkawa dan Bantuan RI untuk Nepal

Pemerintah RI telah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter di Nepal yang menelan korban hampir 2000 orang.

Indonesia sebagai negara yang juga rawan akan bencana alam akan memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Nepal dalam menghadapi bencana. Dalam kaitan ini Menlu RI telah berkoordinasi untuk pengiriman bantuan Indonesia sesuai kebutuhan di Nepal  antara lain berupa tenaga medis, bantuan SAR, makanan siap saji, selimut, tenda dan obat-obatan.

Kemlu juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KBRI Dhaka, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu serta berbagai pihak terkait  informasi sehubungan WNI di Nepal.

Dari data saat ada sekitar 18 orang WNI yang menetap di Nepal dan sekitar 16 WNI yang tercatat sedang melakukan kunjungan baik sebagai turis maupun kegiatan resmi, sehingga total WNI ada 34 orang. Dari jumlah tersebut sekiatar 17 orang telah berhasil dihubungi dan dalam keadaan baik.

Situasi yang saat ini terjadi di Nepal menyebabkan kelancaran jaringan komunikasi tidak stabil dan sulit untuk melakukan kontak.

Bagi masyarakat yang memiliki keluarga atau teman WNI yang berada di Nepal, mohon dapat menyampaikan informasi kepada Sdr. Hernawan Bagaskoro Abid, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, tlp. (021) 3813186 atau +6281284794696.

Belasungkawa dan Bantuan RI untuk Nepal

Pemerintah RI telah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter di Nepal yang menelan korban hampir 2000 orang.

Indonesia sebagai negara yang juga rawan akan bencana alam akan memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Nepal dalam menghadapi bencana. Dalam kaitan ini Menlu RI telah berkoordinasi untuk pengiriman bantuan Indonesia sesuai kebutuhan di Nepal  antara lain berupa tenaga medis, bantuan SAR, makanan siap saji, selimut, tenda dan obat-obatan.

Kemlu juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KBRI Dhaka, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu serta berbagai pihak terkait  informasi sehubungan WNI di Nepal.

Dari data saat ada sekitar 18 orang WNI yang menetap di Nepal dan sekitar 16 WNI yang tercatat sedang melakukan kunjungan baik sebagai turis maupun kegiatan resmi, sehingga total WNI ada 34 orang. Dari jumlah tersebut sekiatar 17 orang telah berhasil dihubungi dan dalam keadaan baik.

Situasi yang saat ini terjadi di Nepal menyebabkan kelancaran jaringan komunikasi tidak stabil dan sulit untuk melakukan kontak.

Bagi masyarakat yang memiliki keluarga atau teman WNI yang berada di Nepal, mohon dapat menyampaikan informasi kepada Sdr. Hernawan Bagaskoro Abid, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, tlp. (021) 3813186 atau +6281284794696.