Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Reformasi Koperasi Diharapkan Jumlah Koperasi Turun, Anggotanya Meningkat

Untuk membenahi data koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan reformasi koperasi, yang antara lain membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif. Seperti diketahui, hingga kini koperasi yang aktif berjumlah 152 ribuan, More »

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

LPDB Kemenkop Perkuat Modal UKM Sektor Perikanan di Sumbar

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung pengembangan UKM sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan itu ditandai dengan pemberian bantuan perkuatan modal usaha melalui More »

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

DPN Peradi Kecam Penganiayaan terhadap Advokat yang Sedang Jalankan Profesinya

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) mengecam terjadinya dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Advokat Hamzah Zees, pada Kamis (17/7/2017) sekitar jam 09.30 Wita. Hamzah Zees merupakan anggota Peradi dengan Nomor More »

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Lantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik 729 Perwira Remaja TNI-Polri pada tanggal 25 Juli 2017, terdiri dari 225 Perwira Remaja TNI AD, 94 orang Perwira Remaja TNI AL, dan 118 orang More »

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia Sukses Menyelenggarakan Perayaan satu Dasawarsa SMESCO

SMESCO Indonesia telah selesai menggelar perayaan Satu Dasawarsa sebagai wujud Dedikasi SMESCO untuk KUMKM Indonesia yang dikemas dalam berbagai rangkaian acara yang digelar dari tanggal 18 sampai 21 Juli 2017 di Gedung More »

 

Category Archives: Politik

Tunjuk Utusan Khusus, Pemerintah Bertekad Percepat Penetapan Batas Maritim Indonesia dan Malaysia

Presiden RI telah menunjuk Duta Besar Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus (Special Envoy) Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia. Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia pada Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Malaysia, tanggal 5-7 Februari 2015, dan pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Malaysia di Kota Kinabalu, tanggal 25-28 Januari 2015, dalam upaya mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Penunjukan Utusan Khusus Presiden tersebut merupakan perwujudan tekad dan upaya sungguh-sungguh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Sesuai kesepakatan antara Pemimpin kedua negara, tugas Utusan Khusus adalah untuk memberikan pertimbangan politis, selain pertimbangan hukum dan teknis, dalam penyelesaian batas maritim kedua negara. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia masih perlu menyelesaikan batas maritim di 5 (lima) segmen, yakni di Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan dan Selat Malaka.

Utusan Khusus Presiden RI diharapkan dapat segera bertemu dengan Utusan Khusus Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman, untuk membahas kerangka acuan kerja yang disepakati bersama dalam waktu dekat.

Duta Besar Eddy Pratomo merupakan diplomat senior RI dengan latar belakang pendidikan hukum dan pernah ditugaskan pada Perwakilan RI yang menangani isu bilateral dan multilateral. Selain pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI (tahun 2006-2009), Duta Besar Eddy Pratomo juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman (tahun 2009-2013). Saat ini yang bersangkutan merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman merupakan diplomat senior Malaysia yang pernah ditugaskan pada Perwakilan Malaysia bilateral dan multilateral. Selain pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman juga pernah menjadi Duta Besar Malaysia untuk Republik Sosialis Viet Nam dan Jepang.

Sebagai Bangsa yang Besar Indonesia Tidak Akan Berhenti Berkontribusi Bagi Ketertiban Dunia

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir, dalam paparannya pada acara ASEAN Muslim Students Summit and Masterpiece of the ASEAN Cultures (AMSS) yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 18 Mei 2015.


Wamenlu RI mengingatkan kepada para
mahasiswa peserta AMSS bahwa para tokoh pendiri bangsa telah memiliki visi ke depan untuk menempatkan negara Indonesia sebagai anggota yang baik dan kontrobutif dalam masyarakat dunia. Bagaimanapun juga, merupakan amanah Konstitusi bagi Indonesia untuk ikut berkontribusi menjaga ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


Lebih lanjut Wamenlu RI menekankan bahwa bahkan jauh sebelum era kemerdekaan, para tokoh pemuda telah bersumpah untuk menyatukan visi kebangsaan yang sama,
bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia.


Di era modern ini, tentunya tantangan yang dihadapi dalam menjaga perdamaian dunia semakin besar. Untuk itu, Indonesia menggandeng negara-negara mitra untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi sebagai part of solution terhadap berbagai permasalahan dunia. Salah satunya adalah melalui
kemitraan ASEAN. Terkait sumbangsih dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga giat menyelenggarakan forum dialog lintas agama dengan mengundang tokoh-tokoh agama terkemuka dari 25 negara mitra.

Di akhir paparannya Wamenlu RI menyampaikan bahwa jaman kini telah jauh berubah dibandingkan dengan masa perjuangan kemerdekaan dahulu. Di era serba digital ini arus informasi sangatlah berlimpah. Hendaknya para generasi muda dapat memanfaatkan kemudahan ini untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadilah agen perubahan yang dengan semangat kebangsaan menampilkan Indonesia yang bermartabat dan patut dibanggakan,” pesan Wamenlu RI kepada para mahasiswa.

KEMLU SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS JATUHNYA HELIKOPTER DI PAKISTAN

Kementerian Luar Negeri RI telah menerima informasi terkait jatuhnya helikopter Pakistan di wilayah utara pegunungan Gilgit-Baltistan pada hari Jumat, 8 Mei 2015 pukul 11.45 waktu setempat.

Berdasarkan informasi dari Kemlu Pakistan yang diperoleh KBRI Islamabad, istri Duta Besar RI untuk Islamabad, Ibu Heri Listyawati Burhan Muhammad meninggal dunia, sementara Duta Besar RI untuk Islamabad, Bapak Burhan Muhammad, dilaporkan selamat namun mengalami luka.

Dalam musibah juga telah menjadi korban Dubes Norwegia, Leif Larsen dan Dubes Filipina, Domingo Lucenario Jr untuk Pakistan serta Istri Dubes Malaysia untuk Pakistan. Sementara, Dubes Belanda dan Dubes Polandia untuk Pakistan dilaporkan menderita luka luka.

 

Menurut keterangan, kunjungan tersebut melibatkan 32 Dubes asing yang ada di Pakistan, yang perjalanannya terbagi dalam 4 helikopter. Kunjungan ini merupakan familiarization trip ke Naltar Valley, Gilgit-Baltisan sekaligus menghadiri peresmian proyek pariwisata. Helikopter yang jatuh, membawa 17 orang penumpang dan 11 diantaranya adalah warga negara asing.

Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Islamabad maupun perwakilan Pakistan di Jakarta untuk mencari informasi lebih detail sehubungan jatuhnya helikopter tersebut.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Heri Listyawati Burhan Muhammad. Semoga Beliau diterima di sisiNya dan keluarga dapat diberi kekuatan.

Duta Besar Burhan Muhammad menjabat sebagai Duta Besar RI di Islamabad sejak menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Islam Pakistan, YM Asif Ali Zardari pada tanggal 18 November 2012.

Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Filipina untuk pakistan, serta Istri Dubes Malaysia untuk Pakistan.

Menlu RI: Komunitas ASEAN 2015 Harus Dapat Dirasakan Rakyat, ASEAN Ministerial Meeting, 26 April 2015

Menlu RI menekankan bahwa komunitas ASEAN 2015 harus merupakan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat dan tidak saja di atas kertas. Hal tersebut ditekankan Menlu RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN pada 26 April 2015, di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menlu RI juga menyampaikan bahwa kepemimpinan dan sentralitas ASEAN di kawasan harus terus dikedapankan. Dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan, ASEAN harus menunjukan kepemimpinan dan sentralitasnya dalam mencari solusi dan penyelesaiannya. Hal ini menurut Menlu RI dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme ASEAN yang ada. Selain itu, kerja sama ASEAN juga harus ditingkatkan dalam berbagai isu prioritas, diantaranya meningkatkan kerja sama dalam bidang maritim, termasuk konektivitas maritim, pemberantasan IUU fishing, serta kerja sama pemberian Humanitarian Assistance and Disaster Relief.

Para Menteri ASEAN mendukung proposal Indonesia dan Singapura untuk merampingkan pertemuan-pertemuan ASEAN. Tujuan perampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertemuan-pertemuan ASEAN. Sedangkan terkait rencana pembentukan satu zona waktu bagi semua ibu kota ASEAN, usulan tersebut masih perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam pembahasan mengenai komunitas politik dan keamanan ASEAN, Menlu RI menyampaikan pentingnya ASEAN mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan wilayah darat dan laut guna menjaga stabilitas di kawasan. Selain itu, juga ditekankan bahwa situasi di Laut Tiongkok Selatan perlu untuk terus dikelola dengan baik. Dalam kaitan ini para Menteri ASEAN mendorong agar semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan ketegangan, serta mengimplementasikan Declaration on the Conduct of Parties (DOC) secara penuh dan efektif serta segera menyelesaikan Code of Conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan.

Terkait dengan perlindungan pekerja migran, Menlu RI terus mendorong pentingnya dibuat suatu instrumen hukum ASEAN. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan buruh migran dan keluarganya, sesuai mandat dari Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran. Ditekankan pula pentingnya peningkatan kerja sama bantuan kekonsuleran di Negara ketiga dalam situasi krisis bagi warga negara anggota ASEAN.

Belasungkawa dan Bantuan RI untuk Nepal

Pemerintah RI telah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter di Nepal yang menelan korban hampir 2000 orang.

Indonesia sebagai negara yang juga rawan akan bencana alam akan memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Nepal dalam menghadapi bencana. Dalam kaitan ini Menlu RI telah berkoordinasi untuk pengiriman bantuan Indonesia sesuai kebutuhan di Nepal  antara lain berupa tenaga medis, bantuan SAR, makanan siap saji, selimut, tenda dan obat-obatan.

Kemlu juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KBRI Dhaka, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu serta berbagai pihak terkait  informasi sehubungan WNI di Nepal.

Dari data saat ada sekitar 18 orang WNI yang menetap di Nepal dan sekitar 16 WNI yang tercatat sedang melakukan kunjungan baik sebagai turis maupun kegiatan resmi, sehingga total WNI ada 34 orang. Dari jumlah tersebut sekiatar 17 orang telah berhasil dihubungi dan dalam keadaan baik.

Situasi yang saat ini terjadi di Nepal menyebabkan kelancaran jaringan komunikasi tidak stabil dan sulit untuk melakukan kontak.

Bagi masyarakat yang memiliki keluarga atau teman WNI yang berada di Nepal, mohon dapat menyampaikan informasi kepada Sdr. Hernawan Bagaskoro Abid, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, tlp. (021) 3813186 atau +6281284794696.

Belasungkawa dan Bantuan RI untuk Nepal

Pemerintah RI telah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter di Nepal yang menelan korban hampir 2000 orang.

Indonesia sebagai negara yang juga rawan akan bencana alam akan memberikan bantuan dan dukungan kepada rakyat Nepal dalam menghadapi bencana. Dalam kaitan ini Menlu RI telah berkoordinasi untuk pengiriman bantuan Indonesia sesuai kebutuhan di Nepal  antara lain berupa tenaga medis, bantuan SAR, makanan siap saji, selimut, tenda dan obat-obatan.

Kemlu juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KBRI Dhaka, Konsul Kehormatan RI di Kathmandu serta berbagai pihak terkait  informasi sehubungan WNI di Nepal.

Dari data saat ada sekitar 18 orang WNI yang menetap di Nepal dan sekitar 16 WNI yang tercatat sedang melakukan kunjungan baik sebagai turis maupun kegiatan resmi, sehingga total WNI ada 34 orang. Dari jumlah tersebut sekiatar 17 orang telah berhasil dihubungi dan dalam keadaan baik.

Situasi yang saat ini terjadi di Nepal menyebabkan kelancaran jaringan komunikasi tidak stabil dan sulit untuk melakukan kontak.

Bagi masyarakat yang memiliki keluarga atau teman WNI yang berada di Nepal, mohon dapat menyampaikan informasi kepada Sdr. Hernawan Bagaskoro Abid, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, tlp. (021) 3813186 atau +6281284794696.

Menlu RI Hadiri Peringatan 60 Tahun KAA di Bandung

Menlu RI, Retno Marsudi menghadiri Upacara Peringatan 60 Tahun KAA di Kota Bandung, 25 April 2015. Upacara peringatan tersebut di buka dan dihadiri langsung oleh Presiden RI bersama beberapa Kepala Negara Asing lainnya.  Sejumlah Kepala Negara, antara lain Presiden Tiongkok, PM Malaysia dan Presiden Timor Leste melakukan historical walk, didampingi para Menteri dari berbagai negara serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya di Bandung,  Presiden RI menegaskan kembali pentingnya implementasi Bandung Spirit, walaupun saat ini situasi dan tantangan yang dihadapi sudah sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi para pemimpin yang menjadi founding fathers KAA.

Tantangan yang dihadapi saat ini oleh negara-negara anggota KAA adalah untuk mensejahterakan seluruh bangsa dan rakyat di kawasan tersebut, melalui berbagai kerja sama sebagai negara-negara yang sejajar dan sederajat.

Disebutkan pula bahwa tantangan yang harus dihadapi negara-negara anggota KAA adalah meraih kesejahteraan bangsa melalui kerja sama di berbagai bidang, terutama ekonomi dan perdagangan.

Pada Pertemuan Tingkat Kepala Negara (Leader’s Summit) telah diadopsi tiga dokumen penting yaitu : Bandung Message, the Declaration on Reinvigorating the New Asian African Strategic Partnership dan Declaration on Palestine.

Upacara peringatan 60 Tahun KAA ini merupakan rangkaian dari kegiatan pertemuan yang telah dilakukan sejak tanggal 19 April 2015, yang diawali dengan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi, Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Tingkat Kepala Negara.

Pada rangkaian kegiatan KAA di Jakarta telah hadir sekitar  21 Kepala Negara, 91 negara, 15 observers, 11 organisasi internasional.

UNIFIL Apresiasi Prajurit TNI di Lebanon

Kehadiran prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) sebagai Peacekeeper dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB sangat bermanfaat bagi warga negara Lebanon, bukan hanya menyangkut faktor keamanan semata, namun juga bermanfaat bagi kehidupan sosial di lingkungan tempat tugas. Demikian apresiasi yang disampaikan Force Commander Unifil Mayjen Luciano Portolano beberapa waktu lalu pada saat pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di Lebanon.

 
Hal senada juga disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Lebanon Jenderal Jean Qahwaji ketika menerima kunjungan Panglima TNI beserta rombongan, yang mengatakan bahwa kehadiran Kontingen Garuda yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (United Nations Interim Force in Lebanon/ UNIFIL) bermanfaat bagi warga setempat. “Masyarakat Lebanon berharap selalu ada prajurit TNI Kontingen Garuda dalam  penugasaan UN Peacekeepers di Lebanon, karena pasukan Kontingen Garuda sangat mudah untuk berinteraksi dengan masyarakat Lebanon”, katanya.
 
Dalam kunjungannya di Lebanon, Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko yang didampingi oleh Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat R., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, dan Asops Kasad Mayjen TNI Johny L. Tobing, meninjau Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga), diantaranya Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-I/Unifil dan Satgas Force Protection Company Konga XXVI-G2/Unifil.
 
Kepada Pasukan Garuda di Lebanon, Panglima TNI menyampaikan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan, dan merasa terkesan dengan kehadiran masyarakat dan para tokoh masyarakat Lebanon Selatan yang turut menyambut kedatangannya.  “Saya terkesan dengan kedatangan para tokoh masyarakat maupun agama yang turut menyambut kedatangan saya beserta rombongan, saya harap hubungan baik dan kerja sama dengan masyarakat Lebanon Selatan yang telah terjalin agar terus di pelihara dengan baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit,” ujarnya.
 
Panglima TNI juga berpesan, agar Prajurit TNI selalu menjaga nama baik Bangsa Indonesia dan soliditas para Prajurit TNI khususnya Kontingen Garuda yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian dimanapun senantiasa dipelihara, selain itu kepada prajurit TNI agar tetap memelihara dan meningkatkan disiplin, loyalitas, semangat, kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta jaga nama baik Indonesia. “Dengan soliditas personel dan satuan yang baik, tugas-tugas mulia yang diemban para Prajurit TNI selama di daerah operasi niscaya akan dapat dilaksanakan dengan baik pula”, ungkapnya.

Wamenlu Gelorakan Kembali Semangat Bandung dalam Menghadapi Tantangan Global

Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir, berkesempatan membuka Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) bertajuk “Revitalisasi Semangat Bandung dan Peran Diplomasi Indonesia dalam Memperkokoh Kemitraan Strategis Asia-Afrika” di Bandung pada tanggal 14 April 2015. FKKLN yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kemlu ini bertujuan untuk menggelorakan kembali Semangat Bandung sebagai intisari nilai-nilai Dasasila Bandung yang masih sangat relevan guna menjawab berbagai tantangan global dewasa ini. Turut hadir sebagai pembicara dalam FKKLN tersebut adalah Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, H.E. Mr. Pakamisa Augustine Sifuba dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Mr. Fariz Mehdawi.

Dalam sambutan pembukaannya, Wamenlu RI A.M. Fachir menyampaikan bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah senantiasa sejalan dengan kontribusi aktif dalam menjalankan ketertiban dunia, bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Lebih lanjut, Wamenlu RI menegaskan bahwa FKKLN ini merupakan ajang bagi kita, bangsa-bangsa se-Asia dan Afrika, untuk menunjukkan kepada dunia konsistensi dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan solidaritas diantara negara selatan-selatan yang membawa manfaat bagi peningkatan kapasitas negara anggota dalam menghadapi berbagai tantangan global. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi showcase peran aktif Indonesia dalam upaya memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara Asia dan Afrika melalui peningkatan kerja sama.

Sepuluh tahun yang lalu New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) didirikan atas dasar semangat untuk meningkatkan kerja sama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Wamenlu RI menegaskan bahwa melalui kerangka NAASP, Pemerintah Indonesia berupaya untuk berbagi pengalaman, best practices, dan program-program peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi kepentingan dan manfaat bangsa-bangsa Asia dan Afrika, khususnya untuk memerangi tantangan global masa kini seperti kemiskinan, kesenjangan dalam pembangunan, pengangguran dan daya saing yang belum memadai.

Wamenlu RI menyampaikan harapannya agar FKKLN ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri ke depan, dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul, maupun memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka sejalan dengan perkembangan strategis regional dan global (BAM Kemlu).

Panglima TNI : Istri Prajurit TNI Boleh Ikut Kegiatan Politik

Sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Panglima TNI telah membuat kebijakan baru yaitu memberikan/ mengembalikan hak politik bagi para istri-istri Prajurit TNI. Mulai sekarang, istri para Prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik, sehingga nanti ada yang bisa menjadi Bupati atau Gubernur. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko selaku Pembina Utama Dharma Pertiwi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Pertiwi ke-51, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2015).

 
Panglima TNI menegaskan bahwa, di dalam Undang-Undang yang dilarang berpolitik praktis adalah prajurit TNI, sedangkan bagi istri Prajurit TNI tidak ada larangan dan hal tersebut diperbolehkan. Untuk itulah pada musyawarah nasional ke-12 beberapa waktu yang lalu, hal ini sudah dimasukkan dalam agenda program, untuk mempertegas dan memperjelas posisi istri Prajurit TNI boleh menggunakan hak politiknya.
 
Dalam kesempatan ini Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada para mantan Ketua Umum Dharma Pertiwi yang telah memberikan pijakan kuat di dalam membangun organisasi  Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi sampai saat ini telah eksis dengan baik dan sejalan dengan tugas pokok Panglima TNI”, ujarnya.
 
Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan bahwa, tugas pokok Panglima TNI itu ada yang namanya Tugas Komando, yaitu: Pertama, tugas menyiapkan pasukannya agar siap tempur. Kedua, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, menjaga dan memelihara kesejahteraan prajurit dan keluarganya”, ungkap Jenderal TNI Dr. Moeldoko.
 
Sementara itu, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Koes Moeldoko dalam sambutannya menyampaikan, bahwa lima puluh satu tahun bukanlah waktu yang pendek.  Perjalanan panjang pengabdian Dharma Pertiwi sebagai organisasi kemasyarakatan tetap konsisten dalam memperhatikan, membantu meningkatkan kepedulian sosial, pendidikan, dan kesejahteraan prajurit TNI beserta keluarganya. “Setiap kita memperingati hari ulang tahun, maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi diri, terhadap apa yang telah kita laksanakan selama ini, ungkapnya.
 
Kesempatan ini hendaknya tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, akan tetapi justru saat inilah waktu yang tepat untuk memberikan makna yang lebih dalam dengan mengambil hikmah ulang tahun, sehingga dapat terus meningkatkan semangat serta komitmen pengabdian dalam memajukan organisasi Dharma Pertiwi”, tegas Ibu Koes Moeldoko.
 
Lebih lanjut Ibu Koes Moeldoko mengatakan bahwa peringatan HUT ke-51 Dharma Pertiwi tahun ini, mengetengahkan tema “Dengan Semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan, Dharma Pertiwi Bertekad Meningkatkan Kepedulian Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI”. Tema ini membulatkan tekad segenap warga Dharma Pertiwi untuk lebih peduli kepada masalah-masalah sosial  guna meningkatkan kesejahteraan keluarga TNI pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 
Adapun rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-51 Dharma Pertiwi, yaitu pemberian bantuan kepada anggota yang sakit, mengadakan Bakti Sosial dan Pengobatan Massal di daerah Serang Banten, pemberian bantuan Mobil Ambulance ke Rumah Sakit TNI, memberikan santunan kepada Warakawuri dan Anak Yatim, serta melaksanakan Donor Darah. Selain itu, dilaksanakan juga olahraga bersama Bola Volly, Pingpong dan Woodball.