Dalam Praperadilan SetNov, KPK bukan Malaikat

IMG-20170930-WA0033

Perkara prapradilan Setnov menjadi viral, dalam kontek menanggapi isi putusan yang melepaskan status Tsk Setnov. Tanggapan beragam muncul secara bergilir, ada yg mencemooh Hakim Tunggal Ceppy yang dianggap tidak mau berpihak pada kehendak keadilan dan ada yg menduga Hakim telah bermain mata dengan Terdakwa. Artinya perkara sudah diinden dan Hakim mengamini semua dalil yg diajukan.

Bagi saya semua praduga tersebut sangat maklum, karena ketidaktahuan terhadap proses beracara di Penyidikan baik itu proses hukum maupun bagaimana orang sudah dinyatakan diduga bersalah dalam proses penyidikan.

Dalam hukum acara ( KUHAP ), penyidikan adalah berjenjang yang dimulai dari penyelidikan, kemudian Penyidikan. Bahwa menurut pasal 109 KUHAP ayat 1, sebelum dimulainya penyidikan, Penyidik mengeluarkan Sprindik ( Surat Perintah dimulai penyidikan ). Berbekal alasan itu penyidik dapat memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti dan lain lain yang berhubungan dengan penyidikan.

Selain Sprindik diatur dalam KuHAP pasal 109, ayat 1 sprindik juga diatur dalam perkap ( Peraturan Kapolri ) No. 14 tahun 2012 dalam pasal 25, juga di kuatkan keberadaan sprindik oleh putusan Mahakamah Konstitusi ( MK ) No. 130/PUU-XIII/2015. Yang salah satu isinya, sprindik harus dikeluarkan dalam kaitan adanya serangkaian penyidikan. Tanpa penyidikan menjadi tidak sah dan dibenarkan menurut hukum.

Kemudian apakah sprindik itu? Sprindik adalah berupa surat yang dikeluarkan oleh Penyidik yang mempunyai level tertentu dalam rangka menjalankan serangkaian penyidikan. Jadi bentuknya secara limitatif berupa surat tugas yang diberikan atas penyidik kepada penyidik. Sehingga apabila melihat karakternya seperti ini, penyidik tidak akan dapat bekerja tanpa adanya sprindik.

Dalam kaitan kasus SN, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam salah satu alasan putusannya KPK dalam menetapkan TSK SN, tidak didahului dengan Sprindik dan memproses Perkara SN berdasarkan Sperindik yang dikeluarkan KPK. Artinya apabila mengamati isi putusan dari berita yg diinginkan oleh Pengadilan Praperadilan, KPK apabila hendak memproses kasus SN tidak boleh serta merta gegabah sprindik dikeluarkan dan pada saat -mungkin- bersamaan menetapkan SN Tersangka.

Apabila melihat konstruksi hukum yang dimaui pengadilan ada benarnya, karena di sana ada hak hak azasi SN yang harus dilindungi dan juga di hormati, sebab kita tahu KUHAP mengenal/ menganut azas hukum dalan proses perkara pidana “praduga tidak bersalah” yang diatur dalam KUHAP, butir 3 hurup c, dan UU Kehakiman No.48 tahun 2009, pasal 8.

Menurut Yahya Harahap SH, Dalam bukunya “Pembahasan dan Penererapan KUHAP, tentang azas Praduga tidak bersalah, di halaman 615, secara tegas beliau mengatakan “dalam kedudukannya sebagai Tersangka dia harus diposisikan sebagai subyek bukan sebagai obyek….. ” artinya hak-hak hukumnya termasuk di dalamnya hak hak azasinya harus di hormati. Karena dia belum dinyatakan bersalah menurut putusan pengadilan.

Kalau mengamiti semangat Putusan Pengadilan dalam Prapredilan SN, ini lebih kepada penekanan Administrasi penyidkan yang dikaitkan dengan hak hak subyektif SN. Artinya kalau memang SN hendak diproses dalam perkara E KTP yang sedang hangat hangatnya menjadi perhatian publik, terlebih dahulu KPK mengeluarkan sprindik untuk SN sebelum menetapkan tersangka. Atas dasar itu KPK baru bekerja yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi yg berkaitan dugaan keterlibatan SN, mengumpulkan dan mencari alat bukti semuanya yang berkaitan dengan keterlibatan SN. Baru setelah itu atas dua alat bukti yang sah apabila SN terlibat maka KPK baru menetapkan SN TSK.

Apakah dalam kejadian ini ( menetapkan SN TSK ) KPK salah, juga tidak begitu melihatnya.
Karena kalau kita membaca rumusan pasal 109 Ayat 1 KUHAP, menjadi sangat multi tafasir. Karena ruang dalam pasal itu hanya menyebutkan ; Dalam hal penyidik melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.

Dalam pasal ini, tidak dijelaskan secara limitatif kapan Sprindik itu dikeluarkan. Sehingga pasal ini tergolong menjadi multitafsir yang mungkin diadopsi oleh KPK agar perkara cepat selesai dengan menganalogikan Sprindik dapat diterbitkan kapan saja dan dalam keadaan apa saja, karena ketidaktahukan saya dengan SOP KPK dalam penerbitan sprindik.

Kemudian, dengan kejadian ini apakah KPK dapat melanjutkan pemeriksaan kembali terhadap SN. Menurut saya karena masalah ini adalah masalah sprindik yang dikeluarkan kurang tepat pada sasarannya yang diasumsikan pasal 109 ayat 1, KUHAP. Maka dengan KPK dapat melanjutkan kembali dengan mengeluarkan sprindik baru, selanjutnya berdasarkan sprindik baru itu Penyidik KPK memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan keterlibatan SN, juga mengumpulkan alat bukti yang sama. Baru kemudian apabila cukup bukti maka menaikkan status TSK kepada SN.

Oleh karena itu dalam tulisan ini kita boleh berkaca dan bercermin, bahwa tidak selamanya tujuan mulia itu akan menghasilkan kemulian manakala kemulian itu masih harus diukur dengan suatu dokrin tentang keilmuan.

Sekian dari saya.
C. Suhadi SH MH
Ketua Umum Ninja.
Ketua LBH JPKP.
Pengurus DPN Peradi LMPP
Pengurus Cab. Peradi Lmpp Jak Bar.