Diduga Nagih Hutang ke Prem Ramchand tak Didasari Bukti, Bank Mandiri Dipolisikan

hartono

Prem Ramchand Harjani, seorang WNA yang mempunyai usaha bidang asuransi dan properti di Jakarta, keberatan atas surat dari Bank Mandiri No SAM.SA1/JKO.1044/2016 tertanggal 10 November 2016 yang isinya peringatan agar ia menyelesaikan perjanjian kredit No 32/006/KMK.PDN tanggal 05-01-1991. Dalam surat tersebut Prem diminta agar ia menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bank Mandiri senilai Rp 2,8 Miliar lebih.

Menurut Prem, melalui kuasa hukumnya Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH, perjanjian kredit yang ditagihkan oleh Bank Mandiri tersebut sudah berlangsung 25 tahun yang lalu. “Apa benar untuk kewajiban kredit berdasarkan perjanjian kredit di Bank Mandiri itu masih exist hingga kini,” kata Hartono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Jika iya, imbuhnya, ia minta agar kliennya dapat diberi bukti copy aktivitas rekening miliknya, beserta dengan turunan lengkap dari perjanjian kredit tersebut. “Apakah ada asset jaminan milik klien kami untuk mengcover kewajiban kredit sebesar Rp 2,8 lebih tersebut, jika ada, tentu nilai asset jaminan tersebut telah mengalami kenaikan nilai apprasial pasca 25 tahun tersimpan di Bank Mandiri,” ungkap Hartono.

Atas pertanyaan itu, Bank Mandiri membalasnya dengan surat nomor SAM.SA1/JKO.1192/2016 tertanggal 9 Desember 2016. “Ya benar, sdr Prem Ramchand Harjani memiliki pinjaman kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian kredit No 32/006/KMK.PDN tanggal 05-01-1991 dengan posisi kewajiban kredit/pinjaman sebesar Rp 2.875.521.555,” tulis Bank Mandiri dalam suratnya.

Bank Mandiri juga menyatakan, berdasarkan lampiran surat dari KPKNL tersebut, agunan kredit yang dikembalikan kepada bank berupa SHM no 72/Kadubeureum atas nama Amirudin bin Bahrudin (luas 99.940 M2) terletak di Desa Kadubeureum, kec Pabuaran, Kabupaten Serang Jawa Barat.

Hartono juga kembali melayangkan surat klarifikasi kepada Bank Mandiri pada Januari 2017. Dalam suratnya, ia menyatakan pihak Bank Mandiri hanya membahas tentang permintaan komitmen dari kliennya untuk menyelesaikan kewajiban kredit, namun tidak ada diperlihatkan dokumen asli selain dari dokumen copy yang telah dikirimkan kepadanya.

Sehingga ia merasa tidak yakin bahwa Bank Mandiri masih menyimpan dokumen asli sertifikat tanah tersebut. Karena sudah diberi kesempatan agar Bank Mandiri memperlihatkan dokumen-dokumen asli agunan kredit tersebut, maka Prem Ramchand melalui kuasa hukumnya Hartono, melaporkan Direktur Utama Bank Mandiri dan Vice Presiden RSAM Region III Jakbar ke Polda Metro Jaya dengan no: TBL/4879/X/2017/PMJ Dit.Reskrimsus tertanggal 9 Oktober 2017.