Forum Advokat Muda Indonesia Dukung Achmad Rifai sebagai Ketua Pengawas KPK

IMG_20191122_124402

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh sebagian kalangan dirasa kurang efektif, yang diakibatkan oleh adanya lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum. Terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya lainnya.

Untuk itu dalam upaya mendukung pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, diperlukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan oleh Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) usai menyampaikan dukungan berupa surat kepada pihak Istana, untuk Achmad Rifai sebagai ketua Dewan Pengawas KPK.

“Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya mendukung tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua Umum FAMI Zenuri Makhroji kepada wartawan Di Istana Negara, jumat (22/11/2019).

Untuk itu, imbuhnya, benar-benar sangat dibutuhkan sosok yang memiliki integritas moral dan keteladanan yang baik sehingga dapat berperan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) utamanya dalam tindakan pencegahan sehingga pada akhirnya timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tersebut diatas, Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 69A UU No 19 tahun 2019 diberikan wewenang untuk menunjuk pertama kalinya Ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan Kriteria sebagaima ditentukan dalam Pasal 37D UU No 19 tahun 2019.

“Kami sangat berharap Presiden tidak salah pilih orang, sehingga Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi benar-benar dapat diharapkan dalam upaya efektifitas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia,” tambah Zenuri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekjen FAMI Syaiful Anam menambahkan, FAMI memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Presiden untuk menunjuk Achmad Rifai sebagai Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019 – 2023 sebagai perwakilan dan representasi dari Advokat.

“Usulan itu dengan pertimbangan kredibilitas, kapabilitas, kapasitas, serta pengalaman yang memadai.
Achmad Rifai merupakan sosok ideal untuk menduduki jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi selain memenuhi Kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37D UU No 19 tahun 2019,” jelas Syaiful.

Dari segi pengalaman, menurutnya, tidak diragukan lagi karena pernah menjadi bagian dari Pengacara KPK dalam kasus Bibit Chandra. “Untuk itu sangat layak dan tepat bagi Presiden Joko Widodo agar berkenan dan menindaklanjuti dukungan dan rekomendasi dari kami ini,” pungkas Syaiful.