Gaduh Garuda Indonesia

teguhputra

PT Garuda Indonesa (Persero) Tbk adalah maskapai penerbangan nasional yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selaku maskapai kebanggaan Indonesia, Garuda telah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA yang berarti bahwa Garuda telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan masuk dalam daftar maskapai bintang empat dari Skytrax yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selaku Persero yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan dengan tujuan untuk mengejar keuntungan, maka Pada tanggal 11 Februari 2011 Garuda memulai IPO sehingga berubah statusnya menjadi Perusahaan Persero Terbuka, yaitu Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal yang berarti terdapat kepemilikan sahamni oleh Masyarakat Umum. Garuda Indonesia memutuskan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia. Pada 27 April 2012, CT Corp melalui PT Trans Airways membeli 10.9% saham Garuda Indonesia di harga Rp 620 per lembar dengan total sebesar Rp 1,53 triliun. Harga ini lebih rendah dari harga terendah yaitu Rp 395 per lembar, tapi masih di bawah harga IPO sebesar Rp 750 per lembar.

Seiring dengan sederet prestasinya, Garuda Indonesia saat ini menghadapi sorotan, khususnya pada saat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan barang selundupan berupa motor Harley Davidson berikut suku cadangnya dan sepeda lipat Brompton yang dibawa di pesawat baru, Airbus A330-900 neo pada 17 November 2019. Barang-barang ilegal itu disebut milik petinggi Garuda Indonesia, Bahkan ada rumor bila pemilik barang-barang itu adalah Direktur Utama Garuda, I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara. Atas kejadian tersebut, Ditjen Bea Cukai dan segenap instansi pun melakukan tindakan hukum berikut juga komite audit dewan komisaris Garuda yang menyimpulkan, ada dugaan itikad tidak baik menghindari pemeriksaan saat pesawat tersebut mendarat di Jakarta. Selain itu, pesawat baru Garuda yakni Airbus A330-900 yang dikirim dari Prancis itu seharusnya tak boleh membawa muatan karena masih baru dan belum beroperasi.

Menanggapi hal ini, pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, kasus tersebut tentu akan masuk ranah hukum, jika terbukti memasukan barang dengan jumlah tertentu, tetapi tak sesuai dengan surat keterangannya sehingga kurang bayar bea masuknya. “Maka itu adalah kesalahan administratif, sehingga hukumannya adalah membayar kekurangan plus denda,’ ujarnya. Namun, kata Fickar, jika membawa barang, tidak dilindungi dengan surat atau laporan manivest dalam pesawat, maka tindakan ini dapat dikualifisikasi sebagai tindak pidana kejahatan penyeludupan. “Penyelundupan (bisa) dipidana (karena) melanggar pasal 102 A UU UU 17/2006 dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 5 miliar,” katanya. “Selain itu, juga melanggar UU No.17 tahun 2006 jo UU No.10 th 1995 tentang Kepabeanan,” kata dia.

Namun Mengingat kasus ini adalah soal pajak, maka akan ditindak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai. Mabes Polri juga telah melimpahkan penyidikan kasus ini kepada Bea Cukai. Seperti diketahui, Kasus penyelundupan sparepart motor Harley Davidson bekas beserta beberapa unit sepeda Brompton yang melibatkan karyawan Garuda Indonesia berinisial SAW ini diduga merugikan negara sekitar Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Sejak maskapai pelat merah itu berada di bawah kepemimpinan Ari Askhara mulai September 2018, terdapat beberapa keputusan atau peristiwa yang mencuri perhatian publik, yaitu: Skandal Laporan Keuangan: Rugi ‘Dipoles’ Jadi untung dimana Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat menemukan adanya pelanggaran pada laporan keuangan tahunan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Untuk itu, kedua regulator ini sepakat menjatuhkan hukuman kepada akuntan publik, kantor akuntan publik, maupun perseroan, Buka Tutup Rute Jakarta-London dimana Maskapai Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan rute Jakarta-London pada 13 Desember 2018. Padahal rute ini sempat ditutup karena rugi, Keputusan membuka rute itu berdasarkan analisa internal perusahaan. Bahkan, tingkat keterisian penumpang diklaim sangat tinggi. Tak berhenti disitu, rute ke Eropa pun dikembangkan mulai 1 Oktober 2019.

Selain dari hal-hal diatas, ternyata Garuda Indonesia juga mempunyai/membentuk anak usaha dan perusahaan patungan, diketahui saat ini Garuda Indonesia memiliki 7 anak perusahaan dan 19 cucu perusahaan dengan berbagai bidang usaha. Diantaranya seperti maskapai penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC), ground handling, inflight catering, maintenance facility, jasa teknologi informasi, jasa reservasi, perhotelan, transportasi darat, e-commerce & market place, jasa ekspedisi kargo, hingga tour & travel.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Menteri BUMN yang berujung dikeluarkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait penataan anak dan cucu. Dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir membuat aturan soal pelarangan sementara (moraturium) perusahaan BUMN untuk membentuk anak usaha dan perusahaan patungan (joint venture). Larangan ini tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN.

Terhadap hal tersebut pihak Garuda pun merespon “Kami juga berkomitmen dengan saat ini telah menghentikan pengembangan dan meninjau ulang pendirian anak/cucu perusahaan yang baru, yang tidak sesuai dengan core bisnis penerbangan,” ujar Plt.Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2019).

Atas hal-hal tersebut dapat kita simpulkan, sesuai dengan tujuannya. BUMN didirikan adalah untuk mencari keuntungan, salah satu cara untuk mencari keuntungan tersebut adalah dengan membentuk anak perusahaan guna menopang bisnis utama di maskapai penerbangan yang sudah menjadi rahasia umum saat ini dalam kondisi merugi. Meskipun demikian ternyata anak perusahaan yang dibentuk tidak sesuai dengan core bisnis dari Garuda oleh karenanya pihak Kementerian pun ingin menertibkan hal tersebut agar Garuda dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain dari hal tersebut oleh karena adanya insiden penyelundupan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama Garuda ditambah berita soal adanya perselingkuhan dengan pramugari, maka akibat dari perbuatannya tersebut ia pun dinonaktifkan dan dipecat oleh Menteri BUMN Erick Tohir dan sebagaimana berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Garuda Indonesia, maka pada tanggal 22 Januari 2020 Garuda Indonesia resmi mengumumkan Direktur Utama yang baru, yaitu Irfan Setiaputra yang dalam keterangannya dalam program kerjanya akan fokus di safety dan profit.

Disusun oleh: Teguh Putra A Lubis SH.