Hak Imunitas Advokat Dinilai Kebablasan

Koordinator Advokat Bergerak C Suhadi SH MH

Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredick Yunandi ditangkap oleh penyidik KPK pada Jumat (12/1/2017) malam. KPK berdalih bahwa Yunadi tak memenuhi panggilan yang dijadwalkan jumat kamarin. Fredrick yang disangkakan pasal menghalang-halangi proses penyidikan SN itu kini ditahan di rutan KPK Jakarta.

Ketidakhadiran Fredrick memenuhi panggilan KPK karena yang bersangkutan berdalih berprofesi sebagai Advokat, maka dia tidak bisa dituntut saat menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU No 18 2003 tentang Advokat yang dikuatkan dengan Putusan MK no 26/PUU-XI/2013 ‘advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan’.

“Masalahnya, apakah langkah yg diambil FY dalam membela kliennya masuk dalam ranah kekebalan seperti yang diuraikan dalam UU advokat? Tentunya untuk masuk dalam wilayah kekebalan/imun perlu kajian yang dalam, sebab tidak semua langkah langkah advokat dalam membela klien masuk dalam wilayah kekebalan,” kata C Suhadi SH MH, Ketua Bidang Pembelaan Organisasi DPN Peradi LMPP, kepada wartawan akhir pekan lalu di Jakarta.

Menurut Suhadi, ada dugaan saat FY sebagai kuasa hukum, meminta SN tak datang dalam pemeriksaan sebagai Tersangka di KPK, “secara implisit kalau benar sudah masuk dalam ranah menghalang-halangi, maka itu bukan langkah yang dibenarkan secara hukum buat seorang Advokat,” urai Suhadi.

Karena, imbuh Suhadi, pada dasarnya hak imun diletakan pada penegakan hukum yang selaras dengan profesi. Seperti, dalam membela hak klien yang dilanggar hak-hak azasinya tanpa dasar hukum dan dalam hal ini hak imun melekat buat Advokat untuk dibela sebab klien dianiaya. Contoh lain, klien di sidang diserang dengan cara cara yg bertentangan dengan hukum.

“Dan perlu disadari, hak imun itu harus dibarengi dengan itikad baik, artinya perjuangan dalam membela klien harus dalam bingkai pada norma norma hukum, norma-norma kepatutan bukan justru sebaliknya,” ingat Suhadi yang juga Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya ini.

Kalau sudah masuk skenario mengatur hal-hal yang bertentangan dengan hukum maupun undang undang, selain tidak masuk dalam hak imun juga si Advokat sudah tidak beritikad baik dalam arti hak imun yang kebablasan sehingga tidak perlu dicontoh.