Implementasi Lembaga Inklusif, LPDB KUMKM Jalin Kemitraan dengan Dinaskop dan UKM di Seluruh Indonesia

IMG-20171012-WA0015

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM, berkomitmen akan mengusung paradigma baru untuk menjadi lembaga yang inklusif atau terbuka. Dalam konteks penyaluran dana bergulir, LPDB KUMKM akan menjalin kemitraan dan menjadikan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah sebagai mitra strategis yang sejalan dengan misi paradigma baru tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo saat membuka rapat koordinasi kerjasama program penyaluran/pinjaman pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM dengan pemerintah daerah, di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Menyongsong paradigma baru LPDB KUMKM sebagai lembaga yang inklusif, dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, pembinaan, optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, efektivitas pelaksanaan pengalihan, serta meningkatkan fungsi koordinasi, imbuh Braman, perlu dibangun suatu kerangka perjanjian kerjasama antara LPDB KUMKM dengan Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi seluruh Indonesia.

“Kerangka PKS tersebut harus didasari pada nilai trush, clear and clean, meskipun pada 2013 pernah dilakukan hal yang sama, karena adanya perubahan saat ini, perlu dilakukan addendum PKS yang disesuaikan kebutuhan,” pintanya.

Ke depan, LPDB akan membangun sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM di daerah melalui indikator keberhasilan, sukses menyalurkan, memanfaatkan, serta mengembalikan dana bergulir. “Agar lebih kompetitif dan inovatif, tuntutan teknologi informasi menjadi sebuah kewajiban dalam perubahan manajemen modern. Yang tidak ingin berubah, secara perlahan perusahaannya akan mati berguguran satu demi satu,” tegas Bram.

Rapat koordinasi yang mengambil tema “Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menyongsong paradigma baru LPDB UMKM sebagai lembaga yang inklusif” ini menurut Direktur Umum dan Hukum LPDB KUMKM Fitri Renaldi, dihadiri oleh ratusan orang yang berasal dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM provinsi di seluruh Indonesia serta pejabat Kementerian Koperasi dan UKM.

Rapat ini digelar dengan tujuan: mempercepat dan memperluas akses penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM kepada koperasi dan UKM, pembinaan koperasi dan UMKM di wilayah kerja masing-masing, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bergulir yang telah disalurkan oleh LPDB KUMKM, mengefektifkan pelaksanaan pengalihan program dana bergulir serta meningkatkan fungsi koordinasi secara berjenjang dan proporsional.

Seperti diketahui, sejak LPDB KUMKM berdiri pada 2008 hingga akhir 2017, telah menyalurkan dana bergulir kepada 4.300 Mitra LPDB KUMKM dan dimanfaatkan dananya oleh lebih dari 1.014.078 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total dana yang tersalurkan lebih dari Rp 8,4 triliun dan mampu menyerap sekitar sekitar 1,7 juta tenaga kerja.

Dengan target penyaluran pada 2017 mencapai Rp 1,5 triliun, akan dioptimalkan penyalurannya kepada koperasi sebesar 40% atau lebih Rp 600 milyar serta bagi UKM baik langsung maupun melalui lembaga perantara sebesar Rp 900 milyar atau 60%.