Ingin Berantas Korupsi, Tingkatkan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum dan ASN

djonggisimorangkir

Rendahnya gaji ASN dam aparat penegak hukum menjadi kendala pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain gaji yang rendah, kesejahteraan ASN juga dinilai masih minim. ASN serta penegak hukum seperti Jaksa, Hakim dan Reserse Kepolisian harus diperhatikan kesejahteraannya supaya bekerja profesional.

“Selama gaji ASN dan penegak hukum masih rendah, maka akan sulit korupsi diberantas, karena antara gaji dengan kebutuhan hidup tidak sebanding,” kata ahli pidana Dr Djonggi Simorangkir SH MH, kepada wartawan di Jakarta, kamis (4/7/2019), ketika berbincang terkait sedang dilakukannya seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain gaji, imbuhnya kesejahteraan lainnya juga harus diperhatikan seperti tempat tinggal, kendaraan maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi menurutnya, kalau kesejahteraan belum dapat terpenuhi maka mereka tidak akan bisa bekerja secara profesional.

Khusus penegak hukum, gaji dan kesejahteraan yang diterimanya sangat jauh lebih rendah dibanding dengan para anggota KPK yang sangat tinggi. Karenanya, menurut Djonggi, tidak heran jika KPK mampu bekerja secara profesional.

“Kita lihat saja, banyak jaksa maupun polisi yang mendaftar menjadi komisioner KPK, karena di KPK gajinya besar makanya mereka melamar,” ungkapnya.

Jadi menurutnya, jangan hanya bilang polisi, jaksa dan hakim tidak profesional dalam bekerja, tapi lebih karena gaji dan kesejahteraan yang minim. Oleh karena itu ia minta gaji aparat penegak hukum dinaikkan, dan jika mereka bekerja tidak profesional maka langsung dipecat.

“Adapun KPK maka tidak akan menyelesaikan masalah selama masalah utamanya belum terselesaikan, bayangkan saja bila perut lapar maka apapun akan dilakukan,” jelasnya.

Karenanya Djonggi meminta Pemerintah dan DPR harus bersama-sama untuk memperhatikan kesejahteraan ASN ini.