KAP KPK Minta Kepala Dinas yang Bagi-bagi sembako Terkait Pilkada Kab Sidrap Diusut Tuntas

IMG_20180412_170046

Penangkapan salah seorang Kepala Dinas di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan oleh masyarakat karena diduga melanggar aturan kampanye Pilkada sangat disesalkan. Peristiwa itu terjadi saat salah seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah melakukan pembagian sembako ke rumah-rumah warga yang terjadi pada Selasa (10/4/2018) kemarin lusa.

“Ini mengindikasikan sulitnya menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada dan semakin memanaskan suasana politik di masyarakat,” kata wakil ketua Komite Advokat Pendukung (KAP) KPK Abd Lukman Hakim, kepada wartawan, kamis (12/4/2018).

Sebagaimana dilansir dari sejumlah media lokal, upaya pembagian sembako bagi kepentingan salah satu pasangan Cabup-Cawabup tersebut telah dilakukan sejak beberapa hari lalu dan telah terpantau oleh masyarakat hingga kemudian dilakukan penangkapan tersebut.

“Kita sangat menyayangkan tidak adanya efek jera bagi pelaku-pelaku money politics dalam pelaksanaan Pilkada khususnya di Sidrap yang mengusung pasangan petahana atau keluarga nya,” sesal Lukman Hakim yang juga praktisi hukum ini.

Ia minta perbuatan Kepala Dinas tersebut harus diusut tuntas untuk mencari otak yang merencanakan pembagian sembako, karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut diketahui oleh pasangan Cabup-Cawabup yang didukungnya.

Sikap senada juga disampaikan oleh Mohammad Aqil Ali, yang juga menjabat Wakil Ketua KAP KPK. Ia menyerukan Polres Sidrap segera berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memproses dugaan tindak pidana money politics tersebut.

“Sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP sudah jelas tentang apa itu tertangkap tangan, lalu dihubungkan dengan tertangkapnya oknum Kepala Dinas oleh masyarakat sedang bagi-bagi sembako, maka prosesnya harus cepat. Penyidikan 14 hari dan penuntutan 5 hari”, pinta Aqil.

Ia mengkhawatirkan akan daluarsanya penanganan proses pidana menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang di Kabupaten Sidrap. “Jadi jelas nanti apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika memenuhi maka jatuhkan sanksi, namun jika tidak maka masyarakat pun tidak resah serta suasana tidak memanas. Itu gunanya hukum ditegakkan”, tambah Aqil.

Pilkada memang rentan dengan bentuk-bentuk pemberian dan atas nama apapun money politics harus diberantas bersama. Baik Lukman Hakim maupun Aqil mengapresiasi masyarakat Sidrap yang sigap memantau seluruh proses pilkada di daerahnya. ” Itu menunjukkan bahwa masyarakat Sidrap memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi”, jelas Aqil.

Panwas juga diharapkan bersikap tegas terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan pasangan Cabup-Cawabup dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Kalau perlu Aqil minta pasangan yang terbukti berbuat curang diskualifikasi agar Pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang baik, jujur dan memenuhi harapan masyarakatnya. “Kalau di saat kampanye saja sudah bagi-bagi uang, bagaimana nanti mau memimpin dengan amanah. Nanti malah kejar balik modal, masyarakat dan negara akan sangat dirugikan”, demikian Aqil mengakhiri.