Kembalikan Pengelolaan TPI oleh Koperasi, Payung Hukum Perpres Sangat Dinantikan

IMG-20180221-WA0007

Kementerian Koperasi dan UKM memprioritaskan agar pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kembali dikelola oleh Koperasi Perikanan. Inilah yang menjadi target utama Menkop dan UKM Puspayoga sejak ia menjadi Menteri.

Hal itu dikatakan oleh Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta dalam diskusi “Menanti Payung Hukum Pengelolaan TPI oleh Koperasi Perikanan”, di Jakarta, Rabu (21/2/2017).

Program ini juga dalam rangka mendukung program peningkatan kehidupan yang berkelanjutan khususnya masyarakat pesisir sebagai program nawacita pengembangan poros maritim. “Salah satu poin untuk hal itu adalah kita menantikan Terbitnya Perpres pemberdayaan Koperasi Perikanan sebagai penyelenggara TPI sebagai dasar hukum,” kata Wayan.

Dengan pengelolaan TPI dikembalikan kepada koperasi, imbuhnya, pemerintah tidak perlu lagi menyediakan anggaran asuransi untuk nelayan. “Kesejahteraan nelayan akan kembali terlihat ketika pengelolaan TPI dikelola kembali oleh koperasi,” jelas Wayan.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri sangat optimis Perpres ini segera terbit, karena pemegang kekuasaan saat ini sama-sama dari partai yang sama dan mempunyai kepentingan yang sama.

“Kalau Perpres ini sampai setahun belum terbit ya kebangetan, karena Menterinya dari PDIP, Seskabnya PDIP, Presidennya juga PDIP, jadi saya yakin Perpres akan segera terbit,” ujar Rokhmin optimis.

Ia juga berharap, pemerintah memberikan bantuan untuk kapal besar supaya bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak dan bisa menangkap ikan di laut dalam yang selama ini ikannya dicuri oleh kapal-kapal dari luar, yaitubkapal yang beratnya 30 GT. Tanpa kapal ini, tidak akan mampu menangkap ikan di laut dalam yang menjadi tempat pencurian ikan oleh kapal luar tersebut.

Di tempat yang sama Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia Ono Sutarno juga sangat berharap Perpres ini segera terbit. Koperasi, imbuhnya, bisa menjembatani negoisasi antara nelayan dan kepentingan pasar.

Ia juga mengungkapkan, dari 3.000 an kapal yang dibantu pemerintah untuk nelayan, kapal-kapal tersebut hanya bisa beroperasi di laut dangkal, dan justru akan menganggu potensi laut itu sendiri karena terlalu banyak kapal.

Sementara menurutnya, ikan itu hanya sekitar 6 bulan yang bisa ditangkap, selebihnya musim paceklik.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Neldi Rafinaldi mengungkapkan, di dalam Perpers itu nantinya nelayan tidak hanya menjadi obyek, tapi menjadi subyek. Dengan menjadi subyek maka tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi koperasi, ataupun mengatasnamakan koperasi mengelola TPI, sehingga koperasi menjadi sangat kuat,” papar Neldi.

Seperti diketahui, era 1997-2004, sebelum terbitnya UU Otonomi Daerah, TPI dikelola oleh Koperasi Perikanan. Di era itu koperasi perikanan sangat berjaya, karena solid antara anggota dan koperasi. Nelayan menjual ikan tangkapannya hanya ke koperasi dan tidak ada tengkulak.