Kembangkan UMKM Alternatif Atas Kesenjangan dan Kemiskinan di Jabar Selatan

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof. Rully Indrawan mengatakan, saat ini masih terjadi ketimpangan yang luar biasa di Jawa Barat Selatan. Kondisi tersebut, dinilai cukup memprihatinkan bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Barat Utara.

Tak hanya itu, kata Rully, angka kemiskinan di Jawa Barat Selatan, juga terbilang cukup tinggi ketimbang di Jawa Barat Utara. Tidak heran bila Jawa Barat Selatan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengentaskan persoalan tersebut.

“Kalau kita lihat peta statistik, angka kemiskinan yang terjadi di Jabar Selatan memang cukup tinggi dibandingkan dengan Jabar Utara. Karenanya, persoalan yang terjadi di Jabar Selatan ini, menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah Jawa Barat,” ujar Prof Rully, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ‘Implementasi Perda No. 28 Tahun 2010 tentang Pembangunan Wilayah Jabar Selatan Tahun 2020-2029′ dengan tema Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jabar Selatan, di Grand Inna Beach Samudera Hotel, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019).

Acara yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, juga dihadiri Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie, dan Ketua ICMI Orwil Jabar Prof M Najib.

Menurut Rully, persoalan itu sesungguhnya bisa diatasi melalui kebijakan. Sayangnya, kata dia, hingga saat ini kebijakan tersebut dinilai masih belum berpihak kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Makanya kemarin Pak Jokowi agak nyemprot kepada bank nasional kita. Padahal, sektor UMKM berkontribusi besar kepada perekonomian secara nasional. Makanya ada anekdot bahwa UMKM itu disebut ‘usaha maneh kumaha maneh’. Yang artinya usaha kamu bagaimana kamu,” ujar Rully menambahkan.

Padahal, katanya, bila dibandingkan dengan negara lain, seperti di Jepang, Singapura, atau di Korea, besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian negaranya, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM.

“Kalau mau jujur, masalah yang sangat serius dalam urusan keberpihakan adalah menyangkut nasib UMKM. Dimana UMKM yang menikmati dana perbankan dengan kebijakannya, baru sekitar 12 persen saja dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Selebihnya pembiayaan UMKM kita berasal dari rentenir,” katanya.

Menurut Rully, semua itu merupakan persoalan UMKM yang dihadapi saat ini, tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi persoalan hampir sama juga dihadapi di seluruh Indonesia. Terutama menyangkut birokrasi, bukan infrastruktur, khususnya terkait masalah perijinan.

“Persoalan UMKM nasional kita, ternyata bukan pada modal atau pembiayaan, bukan juga persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut persoalan birokrasi. Pak Jokowi, dalam berbagai kesempatan sering menyinggung soal lamanya pengurusan perijinan. Di luar negeri, pengurusan perijinan cukup membutuhkan hitungan hari, bahkan cukup dengan hitungan jam, tapi di Indonesia memakan waktu berminggu-minggu, lama dan ‘mahal’,” ujarnya menambahkan.

Ke depan, katanya, diharapkan pengurusan perijinan tidak perlu memakan waktu lama, dan yang terpenting tidak dipungut biaya alias gratis. Sebab, kata Rully, bila ingin menunjukkan mengembangkan UMKM di Indonesia, perlu difasilitasi seperti itu.

Pada kesempatan tersebut, Rully juga menjawab sejumlah pertanyaan dari peserta seminar terkait upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengambangan koperasi dan UMKM, khususnya di Jawa Barat.

Menurut Rully, seiring dengan era revolusi industri 4.0 saat ini, muncul tren ekonomi kolaborasi atau ekonomi berbagi, dimana melibatkan banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan ekonomi.

“Jadi, berdirinya koperasi, saat ini tak lagi top down seperti zaman dulu, namun lebih karena adanya kebutuhan untuk bekerja sama membantu dirinya melalui suatu kelompok. Terhadap kelompok masyarakat atau pekerja yang belum tergerak mendirikan koperasi, yang bisa kita lakukan adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan apa itu koperasi dan bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari sebuah koperasi,” kata Rully.

Dia mengatakan, dunia yang berubah dan penuh dengan disrupsi ini, harus direspon dengan berbeda. Sepuluh tahun lalu, katanya, tak pernah terbayang profesi tukang ojek semenarik hari ini. Juga tak pernah terbayang bila istilah driver memiliki konotasi yang positif daripada sopir zaman dulu.

“Aplikasi sharing economy telah merubahnya. GoJek, Grab, Uber lahir dan hal-hal yang tak terbayangkan itu menjadi nyata di depan mata. Dulu mencari informasi hotel yang sesuai dengan budget harus kita lakukan dengan telpon sana sini. Dunia berubah dan menawarkan website untuk setiap hotel,” katanya.

“Di pulau Bali sana salah satu koperasi mulai menjajaki modus itu. KSP TEB Artha Mulia yang berdiri pada 2014, telah terhubung (interconnected) dengan sebelas koperasi lain di sana. Hasilnya sangat menggembirakan. Statistik anggota dan asetnya meningkat tajam. Dengan aplikasi berbasis Android anggota dilayani,” katanya.

Pada kesempatan itu, Rully juga menyinggu soal anggapan masyarakat terkait keberadaan koperasi. Selama ini, kata dia, masyarakat selalu menganggap bahwa koperasi merupakan usaha yang gurem, lemah, terbelakang.

“Kita harus bergegas untuk mengubah pola pikir klasik dan klise, yang memandang koperasi sebagai bangun usaha yang kumel, gurem, lemah, dan terbelakang, sehingga koperasi pantas menjadi objek belas kasihan,” katanya menambahkan.