Kemenkop dan UKM Ingin Wujudkan Koperasi yang Baik dan Bersih Sesuai Tata Kelola

IMG-20190206-WA0012

Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM terus mematangkan diri dalam pelaksanaan pengawasan koperasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan koperasi Indonesia. Hal itu dilakukan untuk tujuan terwujudnya koperasi yang sesuai dengan peraturan perundangan dan terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Deputi bidang Pengawasan.

Demikian antara lain disampaikan Deputi bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

“Pengawasan yang kami lakukan melalui serangkaian kegiatan seperti koordinaai, pemantauan, evaluasi baik di tingkat pusat/daerah maupun lintas/lintas sektor dan pelaksanaan analisa kebijakan untuk rancangan kebijakan selanjutnya,” kata Suparno.

Dari 516 jumlah koperasi nasional yang menjadi kewenangan Deputi bidang Pengawasan, 288 koperasi diantaranya telah dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan permasalahan antara lain:

Masalah kelembagaan, yaitu izin usaha simpan pinjamn, izin pembukaan kantor cabang, perubahan Anggaran Dasar, koperasi tidak melaksanakan RAT, belum memiliki peraturan khusus, SOM, SOP.

“Koperasi yang dipailitkan berjumlah 7 koperasi yang ada di sejumlah daerah,” jelas Suparno.