Kemenkop dan UKM Sukses Pertahankan Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut

IMG-20190719-WA0024

Kementerian Koperasi dan UKM berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI lima tahun berturut-turut. Opini WTP ini dipertahankan sejak tahun 2014 hingga 2018.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dari Pak Menteri kepada seluruh Pengelola Anggaran yang telah mensupport selama hampir lima tahun ini, sehingga Kemenkop dan UKM berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK lima tahun berturut-turut,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof UKM Rully Indrawan saat membuka Rakor Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemeterian Koperasi dan UKM Semester I TA 2019, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Ia berharap semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini tetap mempertahankan opini WTP tersebut.

“Di era keterbukaan saat ini semuanya serba transparan, sehingga tugas kita tidak ringan, kalau kita tidak sungguh-sungguh maka akan terlihat dengan jelas sekali dan sebagai aparat pemerintah akan terpantau oleh publik kinerjanya,” jelas Prof Rully.

Sebelumnya Kepala Biro Keuangan Kemenkop dan UKM Elly Muchtoria dalam sambutannya menyatakan harapannya bahwa dengan pelaksanaan Rakor SAI ini, laporan Keuangan Kemenkop dan UKM yg merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan dari 347 satuan kerja dapat tersaji secara akurat, akuntabel dan tepat waktu.

Rakor ini mengundang Inspektur Kemenkop dan UKM Adi Trisnojuwono sebagai nara sumber yang menyampaikan materi dengan tema ‘Langkah-langkah pencegahan terjadinya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan’.

Sebagai rangkaian acara ini, kemarin juga telah digelar Bimbingan teknis untuk memperkenalkan berbagai aplikasi Sistem dalam penyusunan laporan keuangan, yang diikuti oleh para petugas penyusun laporan keuangan dari 86 Satker Tugas Pembantuan yg baru terbentuk tahun 2019.

“Tujuannya peserta mampu secara mandiri melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” papar Elly Muchtoria.