Kementerian Luar Negeri RI Dorong Pertumbuhan Indonesia Melalui Diplomasi Ofensif

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan jajaran diplomatnya harus mengedepankan ‘diplomasi ofensif’ dalam memahami setiap detail dari setiap isu dunia yang dihadapi di berbagai bidang, mengantisipasi dan merencanakan aksi dengan selangkah lebih maju dari pihak/ negara lain, dan menjadi dasar kebijakan posisi Indonesia dalam menghadapi situasi global yang terus berubah dewasa ini.

 

Hal ini ditekankan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di depan para diplomat senior dalam presentasinya di Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 11 Juli 2018. Kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Latihan Kemenlu RI didampingi oleh Kepala Pusdiklat Kemlu RI, Yayan G.H. Mulyana; dan Direktur Diklat Sesparlu, June Kuncoro Hadiningrat.

 

Ditambahkan, untuk itu para diplomat Indonesia diharapkan mampu mengutamakan kedaulatan persatuan dan kepentingan negara, melakukan tugas diplomasi dengan baik dan sungguh-sungguh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan positif saat ini.

 

Sebagaimana dijelaskan Luhut B. Panjaitan, patut disyukuri bahwa di tengah perubahan dan ketidak pastian global yang tinggi saat ini, sektor ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan rata-rata 5,7%/ tahun tertinggi ke-3 diantara negara anggota G20 dan BRICS, dengan ratio hutang terhadap PDB hanya sebesar 69%, serta peringkat nilai investment grade BBB (Mei 2017). Reformasi berbagai bidang yang dilakukan pemeritah dinilai mampu membuat ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global.  Disamping itu, strategi pembangunan ekonomi sektor maritime semakin kokoh menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia, sekaligus mendorong penciptaan pemerataan. 

 

Khusus di bidang pengembangan sektor maritim, Luhut B. Panjaitan menilai tingginya keperluan Indonesia untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan maritim yang besar, dengan potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai USD1,3 triliun pertahunnya. Ditekankan terdapat keperluan mendesak untuk segera mengembangkan infrastruktur maritim nasional, seperti pelabuhan laut, destinasi wisata bahari, pengembangan wilayah terpadu dan sebagainya.

 

Kegiatan di akhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta Sesparlu angkatan 59, menekankan perlunya para diplomat Indonesia memahami arti penting sebuah proses untuk menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan “The end justifies the means”, serta harus mempunyai inovasi bekerja yang mengedepankan kepentingan nasional termasuk berfikir kedepan serta bekerja dengan bekerja secara tim.