Kemitraan Untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Delegasi Indonesia akan menyampaikan laporan dan melakukan dialog dengan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, 5-6 September 2017. Semangat kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya masyarakat sipil merupakan salah satu pesan yang akan digaungkan oleh Delegasi Indonesia dalam dialog tersebut. Kemitraan tersebut telah dikedepankan tidak hanya dalam penyiapan laporan namun juga dalam tindak lanjut pelaporan, khususnya dalam implementasi rekomendasi Komite nantinya.

Dalam dialog, Delegasi Indonesia juga akan menyampaikan upaya-upaya yang telah ditempuh Pemerintah  dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran.  Adapun capaian utama (landmark achievement) yang akan digarisbawahi, antara lain perubahan paradigma dari aspek penempatan menjadi perlindungan melalui revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia. Perubahan ini bersifat mendasar dan akan mengubah keseluruhan proses dan mekanisme rekruitmen, pengiriman, penempatan, dan pasca penempatan pekerja migran ke arah perlindungan, termasuk melalui memaksimalkan peran Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mempermudah migrasi aman melalui pembangunan 21 Layanan Terpadu Satu Pintu/Atap (LTSP/LTSA).

Sejumlah prakarsa telah pula dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran di negara destinasi, termasuk untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi baik secara bilateral melalui pembuatan dan review sejumlah MoU, pemberian pendampingan oleh pengacara bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum serta kampanya peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam konteks regional, Indonesia akan terus mengupayakan terbentuknya instrumen hukum bagi perlindungan pekerja migran di tingkat ASEAN. Sementara dalam konteks global (multilateral), Indonesia selalu menekankan pentingnya ratifikasi universal konvensi  dan menghimbau agar Negara-negara yang belum meratifikasi terutama Negara Tujuan dapat segera meratikasi Konvensi.

Penyusunan laporan inisial Indonesia sejak 2015 telah dilakukan secara inklusif dengan  melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah. Secara substantif, laporan juga mencakup perlindungan pekerja migran asing yang bekerja di Indonesia.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kemnaker, Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, BNP2TKI, Kantor Staf Presiden, dan Perwakilan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pelaporan dan dialog dengan Komite tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Indonesia meratifikasi ICMW pada tahun 2002 melalui UU No. 6/2012.