Kuasa Hukum Minta Pemerintah Nyatakan Bahwa Yang Terjadi pada Koperasi Komura bukan OTT

IMG-20170413-WA0040

IMG-20170413-WA0040Kuasa hukum Ketua Koperasi Komura, Indra Sahnun Lubis tetap tidak terima atas perlakuan terhadap kliennya yang dilakukan OTT oleh Tim saber pungli dan Polda Kaltim terkait dugaan pungli di TPK Palaran Pelabuhan Samarinda pekan lalu. Ia menyayangkan atas tidak ada ketegasan dari pemerintah yang tidak mau menjelaskan bahwa yang diperlakukan terhadap kliennya itu bukan OTT.

“Kami menyayangkan kenapa pemerintah tidak mau menegaskan bahwa klien kami bukan OTT, karena memang tidak ada tindak pidana yang dilakukan klien kami, dimana kesalahannya?”, ujar Indra Sahnun Lubis kepada wartawan usai rapat membahas permasalahan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, kamis (13/4/2017).

Rapat yang dipimpin oleh Deputi I/Poldagri Kemenko Polhukam Yoedi Swastono itu juga dihadiri oleh pihak Kemenaker, Kemendagri, Kementerian Kemaritiman, Kemenkop dan UKM, Polda Kaltim, Bareskrim dan lain-lain.

“Ini persaingan dan sebuah upaya menggusur buruh dengan menggunakan mesin dan keberadaan Koperasi akan digantikan oleh perusahaan atau yayasan. Karenanya kami minta pemerintah harus mencarikan solusinya, jangan bertindak represif yang berakibat menyengsarakan buruh dan buruh itu bekerja untuk makan, bukan untuk Kaya,” jelas Indra yang didampingi Apolos Djarabonga, Ali Asgar dan Teguh Putra.

Koperasi Komura merupakan Koperasi yang menyediakan Jasa TKBM (tenaga Kerja bongkar muat). Sesuai SK bersama tiga Dirjen, bahwa dibentuklah koperasi tenaga Kerja yang mengatur penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat, kesejahteraan buruh bongkar muat serta mengatur pola kerjanya di pelabuhan.

Sahnun juga meminta agar pihak Kemenko Polhulkam menyampaikan permintaannya kepada Presiden. “Kita juga minta bahwa isu ini segera dihentikan, dan jangan malu apa yang dilakukan bukan OTT”, pinta Indra.

Ia juga menjelaskan, uang Rp 5 juta yang disita dan dijadikan barang bukti dalam dugaan OTT tersebut adalah hak buruh yang merupakan panjar yang diberikan dari PT PSP untuk melakukan bongkar muat yang pelunasan pembayarannya dipotong dari panjar yang sudah diterima buruh”, jelasnya.

Sama halnya juga dengan uang senilai Rp 6,1 M yang disita juga, bahwa itu merupakan gaji buruh yang akan dibayarkan kepada buruh yang asal dananya dari tabungan yang diambil dari bank. Karenanya ia berkeyakinan bahwa OTT itu tidak sah.

Indra juga menjelaskan, Rapat yang dipimpin Yoedi Swastono itu tetap meminta semua pihak dapat mengedepankan eksistensi dari tenaga kerja bongkar muat di bawah naungan koperasi. Khusus perkara Komura, ia minta agar bukti-bukti yang disita yang menyangkut kepentingan umum dibuka agar buruh dapat bekerja kembali seperti semula, serta menghargai upaya hukum jika Ketua Koperasi Komura ingin menempuh upaya pra Peradilan.