Marak Praktek Ilegal Koperasi, Kemenkop dan UKM Efektifkan Pengawasan Koperasi

IMG-20190516-WA0023

Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM selaku Unit Pelaksana pengawasan Koperasi di Indonesia terus berupaya menyempurnakan sistem pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menjangkau jumlah koperasi yang relatif bertambah di Indonesia.

Jumlah koperasi di Indonesia, saat ini mencapai 138.140 unit, dengan jumlah koperasi non KSP sebanyak 117.288 unit (84,91%) dan jumlah KSP 20.852 unit (15.09%), dimana di dalam Koperasi Non KSP itu sendiri terdapat unit-unit simpan pinjam sekitar 51.081 unit (36,98%), sehingga jumlah total usaha simpan pinjam koperasi sebesar 71.933 unit (52,07%).

Demikian antara lain disampaikan Deputi bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional dengan tema Strategi Membangun Sistem Pengawasan Koperasi yang Berkesinambungan, di auditorium Kemenkop dan UKM, kamis (16/5/2019).

Sebagai nara sumber pada seminar nasional tersebut adalah Senior Financial Sector Specialist World Bank Juan Buchenau, pengamat koperasi Ahmad Subagyo dan analis eksekutif Senior pada Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Roberto Akyuwen.

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain dari OJK, KPPU, Kemenko Perekonomian, sejumlah Deputi di Kemenkop dan UKM, Dekopin, Dekopinda DKI Jakarta, Dinas Koperasi Propinsi Kabupaten/Kota, Asosiasi dan Induk Koperasi.

“Kini indikasi semakin marak terjadinya praktek-praktek ilegal yang dilakukan koperasi, dan telah menjadi isu nasional yang tersebar luas melalui media massa terutama dengan modus penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, pengelolaan investasi yang menawarkan bunga tinggi dan lain-lain yang berakibat pada tindakan melawan hukum,” kata Suparno.

Untuk itu Deputi bidang Pengawasan semakin menyempurnakan diri, antara lain ingin menggali terkait pengawasan serta mengikuti tumbuh dan berkembangnya koperasi, dari Bank Dunia dan OJK. OJK dihadirkan untuk berbagi pengalaman mengenai Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan dalam Perspektif Regulator. Sementara Konsultan Finance dan Market Bank Dunia dihadirkan untuk menyampaikan mengenai kerangka pengawasan koperasi di Indonesia.

Melalui tele conference dari Amerika Serikat Juan Buchenau mengatakan, pengawasan koperasi di sejumlah negara berbeda-beda sistemnya. Ada yang dilakukan oleh Kementerian, ada yang melalui federasi maupun penggabungan keduanya. “Dalam pengawasan koperasi, yang jelas taat dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Masalah yang muncul karena regulasi dan pengawasan di suatu negara longgar sehingga membuka pintu penyalahgunaan oleh orang-orang tertentu”, jelasnya.

Pengamat koperasi Ahmad Subagyo dalam paparannya antara lain mendorong pelaku bisnis koperasi untuk mengelola risiko pada tingkat terendah, memiliki tata kelola yang baik (GCG) dan memfungsikan sistem pengendalian internalnya dalam mencapai tujuan.