Melalui Pelatihan Koperasi dan UKM, Kemenkop dan UKM Ingin Bangun Indonesia dari Pinggiran

IMG_20181005_133218

Salah satu upaya untuk mendukung program nawacita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Koperasi dan UKM membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangja NKRI. Sesuai dengan butir ke 3, 5 dan 7 program nawacita yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Rully Nuryanto kepada wartawan di Jakarta, jumat (5/10/2018). Ia didampingi oleh para Asdep pada Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM.

“Pada tahun ini, kita melakukan pendekatan affirmatif dengan melaksanakan kegiatan pelatihan yang terfokus pada pelatihan vokasi (keterampilan) terutama di daerah perbatasan tertinggal pasca bencana dan provinsi Papua serta Papua Barat,” kata Rully Nuryanto.

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM tersebut, imbuhnya, untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan (life skill) SDM Koperasi dan UMKM, agar mampu berdaya saing dan dapat menerapkan ilmu yang dimiliki pada dunia usaha.

Kegiatan yang dilakukan di daerah perbatasan antara lain di Kabupaten Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Jayapura.

Peran Kementerian Koperasi dan UKM juga pada upaya pemulihan sosial, ekonomi dan budaya melalui pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana pelaksanaan kegiatan pelatihan pada daerah pasca bencana. Hal itu sesuai PP no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana gempa di Lombok kemenkop dan UKM mengalokasikan pelatihan pada tahun 2018 dan rencana aksi 2019 berupa pelatihan vocasional,” jelas Rully.

Sementara kegiatan pelatihan terpadu dan pelatihan vocasional yang bekerjasama dengan Dekranas dan PKK yang sedianya dilaksanakan pada 8 Oktober di Kota Palu menurutnya, diundur, mengingat kondisi kota Palu pasca bencana dan tsunami masih belum kondusif karena bantuan yang lebih diperlukan dalam hal logistik medis dan perbaikan infrastruktur yang rusak.