Menkop dan UKM Teten Masduki Minta Senator Bantu UMKM Kembangkan Pariwisara Inklusif

IMG-20200114-WA0015

Kementerian Koperasi dan UKM meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membantu pengembangan pariwisata inklusif di lima destinasi wisata prioritas. Menkop dan UKM Teten Masuki juga meminta bantuan para senator dalam mengembangkan pariwisata di daerah untuk tidak memprioritaskan investasi dari luar, karena sebenarnya bisa memberdayakan masyarakat di daerah setempat.

“Kami ingin pertumbuhan pariwisata di daerah bisa dinikmati oleh masyarakat, kita akan mengembangkan konsep home stay dengan memperbaiki rumah-rumah penduduk supaya bisa buat menginap wisatawan budaya sehingga bisa bersosialosasi dengan masyarakat sekitar dan masyarakat juga bisa mengembangkan produk-produk wisata alam di daerahnya,” kata Teten Masduki saat rapat dengan Komite IV DPD RI, di ruang Rapat Komite IV DPD RI Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Rapat tersebut digelar dengan agenda pembahasan Realisasi Program Kemenkop UKM di daerah tahun 2019 dan Rencana Program tahun 2020.

Dalam mengembangkan UMKM, Teten juga mengungkapkan pihaknya melakukan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra produksi komoditas dan wilayah. “Prioritas pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada sektor riil atau produksi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor,” jelas Teten.

Pemberdayaan KUMKM tersebut juga dilakukan secara lintas sektoral dan melibatkan pihak ketiga sebagai offtaker atau avalis. Pemberdayaannya dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM serta memodernisasi dan inovasi tekhnologi.

Rapat yang dipimpin Ketua Komite IV DPD RI Elfiana (Jambi) juga dihadiri oleh Seskemenkop UKM Rully Indrawan, Para Deputi pada Kemenkop dan UKM, para Dirut BLU, para Kepala Biro, Inspektur dan para Sekretaris Deputi serta para Senator komite IV yang berasal dari berbagai daerah.

Ketua Komite IV DPD RI Elfiana mengatakan komite IV sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI memiliki tugas salah satunya bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ingin melakukan pengawasan pelaksanaan UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Rapat ini dimaksudkan menjadi bahan pengayaan materi dan informasi bagi komite IV dalam menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan serta aspirasi masyarakat yang terhimpun pada masa reses terkait dengan UMKM dan UU yang mengaturnya,” kata Elfiana.

Komite IV dalam kesimpulannya antara lain mengapresiasi kinerja Kemenkop dan UKM atas realisasi program pada 2019 dan paparan program 2020. Komite IV juga mengapresiasi Kemenkop dan UKM dalam memperluasan akses pasar, daya saing produk, meningkatkan SDM dan manajemen usaha, pembiayaan dan investasi, kemudahan berusaha.