Menteri Puspayoga Dorong Koperasi dan UMKM Manfaatkan Peluang di Era Digital

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan dalam perekonomian Indonesia, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang nemiliki jumlah paling besar. Selain itu, dalam perjalanan waktu, UMKM terbukti tahan terhadap berbagai goncangan kriris ekonomi.

“Karena itu sangat beralasan jika pemerintah berusaha terus mengembangkan dan memberdayakan para pelaku UMKM dan koperasi,” tegas Menteri Puspayoga dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD HIPMIKINDO (Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah) Provinsi Lampung dan pengurus DPC di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, periode 2018-2023 di Bandar Lampung, Sabtu (22/12/2018).

Hadir dalam acara itu Walikota Bandar Lampung Herman MN, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Rulli Nuryanto, Kadinas Koperasi Provinsi Lampung Isron Vatikar, Ketua Umum DPP HIPMIKIMDO, H MAZ Pandjaitan, Ketua DPD HIPMIKIMDO Provinsi Lampung Rosyid Effendi, pengurus tingkat DPC dan perwakilan HIPMIKIMDO seluruh Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu Menteri Puspayoga juga menyerahkan sejumlah program strategis Kementerian diantaranya Nomor Induk Koperasi (NIK), sertifikat Hak Cipta Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Wirausaha Pemula (WP), pelatihan peningkatan kapasitas SDM, dana bergulir LPDB dan KUR dari BNI, BRI, Bank Mandiri, BPD Lampung dan BRI syariah.

Menteri Puspayoga memaparkan, saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh positif di angka 5,17 persen, artinya bicara pertumbuhan ekonomi kondisi Indonesia lebih baik dari banyak negara lain.

Tetapi, selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis ekonomi kerakyatan.

“Karena bila pertumbuhan ekonomi tidak disertai pemerataan kesejahteraan artinya ekonomi hanya dinikmati sebagian golongan saja,” ujar Menteri Puspayoga.

Menurut Puspayoga, sejumlah langkah nyata pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan antara lain melalui kebijakan penurunan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) menjadi 7 persen , menurunkan pajak UMKM menjadi 0.5 persen.

Selain itu, bagi koperasi dan UMKM yang belum bankable, pemerintah menyediakan kredit Ultra Mikro (UMi).
Ekosistem Digital

Lebih lanjut Menteri Puspayoga menjelaskan, pemerintah juga mendorong koperasi dan UMKM memanfaatkan peluang di era digitalisasi atau revolusi industri 4.0 saat ini.

Contohnya, kredit UMi kini juga sudah menggunakan layanan digital, setelah beberapa waktu lalu Kemenkop dan UKM bersama Kemenkeu, Kominfo, Kemendes PDTT dan Badan Ekonomi Krratif meluncurkan ekosistem digitalisasi kredit UMi dengan mengajak tiga perusahaan sistem pembayaran yaitu Go-pay T-cash san T-money dan satu market place yaitu Bukalapak.

“Dengan adanya digitalisasi kredit UMi itu akan semakin banyak masyarakat yang belum bisa dilayani perbankan, kini bisa mengakses kredit UMi.