Menteri Puspayoga : Peran Koperasi Bisa Tekan Angka Pengiriman TKW Ilegal

Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mengatakan apabila koperasi dikelola secara baik (koperasi berkualitas) akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu kata Puspayoga peran koperasi bisa menekan angka pengiriman tenaga kerja Indonesia, maupun wanita (TKI/TKW) secara ilegal ke luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Puspayoga saat menyerahkan secara simbolis akta pendirian 820 koperasi se-Kabupaten Tulungagung, Blitar dan Kediri, Bantuan KUR, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UKM di Hotel Crown Victoria, Tulungagung, Jatim, Sabtu (22/9/2018).

Hadir dalam acara itu, Plt Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Untung Tri Basuki, Dirut LLP-KUKM Emilia Suhaimi, Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Sekunder Bushido Perwira Nusantara Titik Prasetyowati Verdi, dan Asdep Pengembangan Kewirausahaan pada Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Budi Mustopo.

“Dengan lapangan kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat. Dan masalah TKI atau TKW gak perlu lagi kerja keras ke luar negeri karena lapangan kerja sudah tersedia,” kata Puspayoga.

Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mencatat sumbangan devisa tertinggi dari pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri, yakni sebesar Rp 13 triliun per tahun. Namun angka perceraian di daerah ini tertinggi dari seluruh Indonesia. Angka perceraian tinggi ini dipicu oleh keinginan warga untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.

“Percuma kita bilang jangan ke luar negeri tapi kalau lapangan kerja gak ada bagaimana ? Makanya kita harus kejar pertumbuhan ekonomi itu supaya lapangan kerja meningkat untuk menurunkan pengangguran, untuk menurunkan angka TKI/TKW tadi. Dan salah satunya solusinya koperasi. Untuk itu saya harapkan bapak-ibu yang hadir di sini untuk kita saling bergandengan tangan,” imbuh Puspayoga.

“Saya apresiasi, ini suatu program yang mulia bagaimana kita tidak “menjual” TKI/TKW ke luar negeri. Walaupun dampak positifnya ada, tapi dampak negatifnya itu sampai tadi yang dibilang “dijual” TKI kita apalagi yang berasal dari sini, itu kan sakit kita,” sambungnya.

Puspayoga menuturkan upaya kementeriannya menciptakan koperasi berkualitas yakni melalui gerakan Reformasi Total Koperasi, dengan mengubah paradigma pengembangan koperasi tidak lagi diorientasikan pada peningkatan jumlah koperasi, tapi berorientasi ‎pada peningkatan kualitas koperasi. Koperasi tidak perlu banyak, tapi yang penting bisa memberikan manfaat pada lebih banyak anggota.

“Mari kita jaga ini, kita urus dengan baik supaya tujuan baik kita bisa tercapai melalui koperasi ini,” tandasnya.

Titik Prasetyowati Verdi menginisiasi berdirinya 820 koperasi dari tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni Tulungagung, Blitar dan Kediri. Ia mengaku terdorong karena melihat banyak kasus yang menimpa TKW Indonesia di luar negeri. Mulai dari kasus perdagangan orang, korban pembunuhan, yang berimbas pada tingginya angka perceraian khususnya di Kabupaten Tulungagung.

“Terima kasih sudah ada koperasi berdiri dan pelatihan yang sedang diikuti hari ini. Supaya mengangkat harkat wanita Indonesia dan memperkecil rating perceraian di sini,” ujar Titik.

“Dengan masuknya koperasi ini kalau bisa jangan lagi jadi TKW dari pada nanti menimbulkan penderitaan bagi keluarga di sini. Mudah-mudahan dengan berdirinya koperasi ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.