Miliki Ketua Baru di Tahun Politik, KAI Minta MK Harus Profesional dan Independen

IMG_20180123_084442

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memilih Anwar Usman sebagai Ketua yang baru untuk masa jabatan 2018-2020. Selain Anwar Usman, MK juga memilih Aswanto sebagai Wakil Ketua MK. Keduanya terpilih melalui voting yang digelar pada Senin (2/4/2018) di Gedung MK.

Anwar merupakan Ketua MK pertama dari unsur MA. Kursi ketua MK sebelum Anwar diduki oleh Arief Hidayat yang berasal dari unsur DPR. Sebelum Arief ada Hamdan Zoelva yang berasal dari unsur pemerintah. Sedangkan, sebelum Hamdan ada Akil Mochtar dan Mahfud MD dari unsur DPR. Sedangkan Ketua MK pertama yaitu Jimly Ashiddiqie juga bukan berasal dari unsur MA.

Menanggapi terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Mia Lubis berpesan, 2018 hingga 2019 merupakan tahun politik, karenanya Ketua MK yang baru harus bisa menjadi garda terdepan sebagai pengawal konstitusi serta harus mampu mengembalikan citra MK yang beberapa waktu lalu sempat tercoreng kasus hukum.

“Ketua MK harus memiliki integritas dan etika yang tinggi, memiliki sikap kepemimpinan yang tinggi, jujur, negarawan dan tidak punya janji atau komitmen dengan pihak manapun terkait dengan perkara-perkara yang ditangani, karena itu akan merusak kredibilitas MK,” kata Mia Lubis kepada wartawan menanggapi terpilihnya Ketua MK yang baru.

Ia berharap MK ke depan harus benar-benar profesional dan independen karena akan banyak mengadili perkara Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. “Jadi tidak boleh main-main dalam menjalankan kewenangannya. Karena konstitusi tempat kita semua merujuk dan kembali. Jadi kita berharap ketua yang baru mempunyai integritas, bersih serta tidak mewakili kepentingan politik manapun,” harap Mia.

Ketua MK yang baru, imbuhnya, harus bisa berdiri di atas semua golongan. Tidak berpolitik ataupun condong ke salah satu partai politik, golongan maupun pihak tertentu. “MK harus menjadi pengawal konstitusi serta keadilan bagi masyarakat yang seluas-luasnya, bukan untuk kelompok tertentu, partai politik tertentu maupun golongan tertentu. MK harus berada di atas semua partai politik, semua kelompok, semua golongan dan semata-mata bekerja untuk menjaga konstitus,” pinta Mia Lubis.

Usai dilantik menjadi Ketua MK, Anwar Usman memastikan independensi dan netralitas masing-masing hakim konstitusi MK dalam perhelatan pesta demokrasi di Indonesia. “Insyaallah semua hakim konstitusi bukan saya saja atau wakil pak aswanto, seluruh hakim konstitusi memiliki independesi masing-masing dan tidak bisa saling mempengaruhi,” ungkapnya.