Output dari Pendidikan Harus Sesuai Kebutuhan Kerja

IMG_20191029_171524

Presiden Joko Widodo sudah membentuk Kabinet Indonesia Maju di era kedua pemerintahannya. Banyak masyarakat mengapresiasi para Menteri yang duduk di Kabinet, namun tak sedikit kritik dan saran yang diungkapkan.

Menteri itu sebagai pembantu Presiden, karenanya harus ahli di bidangnya. Presiden hanya sebagai top leader, untuk itu Menterinya harus orang yang mengetahui secara tekhnis pada departemen yang dipimpinnya.

“Begitupun Menteri pendidikan, juga harus ahli dalam bidang pendidikan sehingga kebijakan yang akan diambil harus paham betul arahnya kemana, permasalahannya apa sehingga solusinya juga tepat,” kata praktisi Pendidikan Prof Dr Sumaryoto kepada wartawan di Jakarta, selasa (29/10/2019).

Di bidang pendidikan, imbuhnya, masih banyak pekerjaan yang belum selesai seperti permasalahan guru, dosen dan lain-lain. Tidak boleh lagi guru kelas, namun harus guru bidang studi terkait. Guru matematika harus sarjana matematika, guru bahasa Inggris harus sarjana bahasa Inggris dan lain-lain. Ini menurutnya persoalan mendasar yang harus diselesaikan, tidak boleh lagi satu guru ngajar semua bidang studi.

Indonesia, jelasnya tidak perlu bersaing denga negara lain, namun cukup menguasai negeri sendiri. “Tugas kita adalah bertahan, karena kita negara yang baru merdeka dibandingkan negara lain, sehingga jangan dibandingkan dengan negara lain, bila perlu kita belajar dengan mereka,” jelas Sumaryoto yang merupakan Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) ini.

Yang penting, pintanya, Indonesia bisa menciptakan SDM handal untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia sendiri di berbagai bidang. Meskipun saat ini sudah masuk era digitalisasi, namun pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana nasib tenaga kerja kita, jangan semuanyanya mengandalkan tekhnologi.

“Kita memang harus mengantisipasi revolusi industri 4.0 namun perhatikan juga bagaimana nasib tenaga kerja, inilah tugas pemerintah,” ingatnya.

Oleh karena itu, harapnya, Menteri Pendidikan harus koordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan menteri perindustrian sehingga ada link and match antara pendidikan dan output pendidikan itu.