Pemberantasan Korupsi Sulit Dilakukan Karena Sistem Hukum/Ekonomi/Politik Yang Memberi Celah

hartono1

Ada banyak pesan yang dititipkan kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) 2019 ini. Pesan-pesan itu tentu sebagai kontrol sosial demi KPK yang lebih baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam memilih Pansel KPK tersebut tentu sudah didasari oleh berbagai pertimbangan. Pansel KPK yang diketuai oleh Dr Yenti Garnasih tersebut dinilai, bukan sembarangan pekerjaan, karena mereka sudah belajar dan menguasai standar acuan dari konsep-konsep Pansel sebelumnya.

“Kita memberikan apresiasi untuk diberikan kesempatan yang kesekian kali untuk berpartisipasi mengabdi kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi. Namun di mata masyarakat selalu ada saja kekurangan dan yang pertama disorot adalah kredibilitas pansel KPK,” kata praktisi hukum senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL, kepada media di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Pansel KPK, imbuhnya, memang mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Harap maklum, mereka akan memilih orang-orang yang akan dijuluki “manusia setengah dewa” yang memiliki kredibilitas, bersih, clean yang disertai akhlakul karimah yang akan memimpin KPK sebagai Komisioner.

“Tentu ini tidak gampang, karena rekam jejaknya sangatpanjang, namun yang penting buat kita, orang orang tersebut memiliki komitmen dan spirit yang kuat dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi serta memenuhi standar pimpinan KPK,” harapnya.

Namun ia tidak sependapat bila calon Pimpinan KPK Petahana ikut mencalonkan kembali, karena akan ada konflik kepentingan, serta kinerjanya belum dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Meskipun dari prestasi mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang terpilih dan baik, namun Hartono meminta agar pimpinan KPK dari masa ke masa diisi oleh orang yang fresh dan kapabilitasnya semakin meningkat.

Memang, jalas Hartono, memberantas korupsi di Indonesia saat ini tidak mudah, “sistem hukum, system politik dan sistem ekonomi di Indonesia memberi peluang untuk melakukan korupsi. Kondisi politik yang penuh dinamika juga turut mempengaruhi putusan-putusan hukum. Dan yang menyebabkan korupsi tidak mudah diberantas adalah karena kesejahteraan ASN dan penegak hukum di Indonesia belum memadai,” ungkap Hartono yang berprofesi sebagai advokat ini.

Iapun mengajak untuk merubah sistem hukum Indonesia dari Eropa Continental ke Anglo Saxon, karena sistem Eropa Continental adalah warisan Belanda (dari codepenal Perancis) yang sudah berusia 426 tahun yang menghasilkan sistem yang korup, menghasilkan penegak hukum yang korup dan menghasilkan putusan-putusan yang korup.

Untuk itu, ia juga berharap untuk upaya mencegah dan memberantas korupsi tersebut harus berkoordinasi dan bersinergi dengan para lembaga-lembaga agama, semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI), PGI, Walubi, dll.

Hartono berpendapat, 100% penjahat yang ada di negeri ini adalah beragama. Sehingga formula pencegahannya harus dipikirkan kembali dan dievaluasi bagaimana berkoordinasi dengan lembaga-lembaga agama tersebut, jangan sampai lembaga-lembaga agama tersebut justru dituding gagal untuk menginsyafkan manusia.

Dengan situasi yang ada saat ini, ia meminta semua pihak harus mendukung Negara dan bangsa Indonesia untuk menuju pada proses perbaikan yang lebih maju dan sejahtera.