Pengamat Apresiasi PN Jaksel yang Perintahkan Ada Tersangka Baru dalam Kasus Centuri

Koordinator Advokat Bergerak C Suhadi SH MH

Dunia peradilan di Indonesia kembali membuat terobosan hukum, dengan dikabulkannya permohonan pra peradilan yang menstimulir perkara dugaan korupsi yang penangananya dinilai tanpa arah. Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, selasa (10/4/2018) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh MAKI, dengan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia.

Praperadilan ini bermula MAKI menengarai penanganan dugaan korupsi dalam kasus Bank Century jalan di tempat, karena langkah KPK menangani kasus ini hanya berputar di level yang paling rendah, tidak kepada yang mempunyai kebijakan, yaitu selevel Gubenur BI dan setingkatnya.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehubungan dengan putusan pra pradilan tersebut. Hakim berani mengamini permintaan MAKI, dengan begitu harapan masyarakat agar kasus ini terang benderang terjawab sudah,” kata praktisi hukum C Suhadi SH MH.

Langkah berani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu imbuhnya, bukan hanya membuka babak baru dalam dunia penyidikan, baik di tingkat KPK maupun di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan, sepanjang mempunyai peran dalam hal penyidikan, “namun juga telah membuka wawasan bagi pencari keadilan yang suka tidak suka menjadi pukulan telak bagi para penyidik untuk tidak bermain main dengan kasus yang ditanganinnya, sebab apabila perkara yang tidak kunjung selesai dapat diajukan praperadilan,” jelas Suhadi yang juga Pengurus DPN Peradi ini.

Parameter ini, tambahnya, dapat dilihat dari irah-irah yang tertuang dalam amar putusan, “Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yg berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” bunyi putusan Hakim Effendi Mukhtar.

“Tentunya KPK juga tidak dapat serta merta mengambil langkah hukum, karena untuk mencapai ke arah itu perlu alat bukti yang cukup atau sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kalau tidak menenuhi minimal dua alat bukti, KPK harus gentle untuk mengumumkan ke masyarakat tentang langkah yang diambil dalam perkara ini,” terang Suhadi yang juga Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) ini.

Meski demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan, putusan ini mengembalikan semuanya kepada KPK, apakah bisa melaksanakannya atau tidak. “Untuk melaksanakannya, kan tentu punya ukuran tersendiri, dengan bukti-bukti mereka. Karena itu, setelah misalnya melaksanakan (perintah pengadilan), tentu hasil kerjanya akan diuji dalam melimpahkan perkara tersebut. Jadi kembali ke KPK,” ujar pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, kepada wartawan usai putusan pra peradilan tersebut.

Atas putusan praperadilan, ditegaskan Guntur, KPK tidak memiliki upaya hukum lain. “Jadi praperadilan nggak ada upaya hukum,” sambungnya. Namun tidak ada batasan waktu bagi KPK untuk melaksanakan putusan itu. Sebab, saat ini belum ada aturan yang mengatur mekanisme tersebut.

“Tidak ada mekanisme itu (batasan waktu melaksanakan putusan). Tidak ada kalau aturan MA yang baru hanya menambahi soal penetapan tersangka dengan penyitaan dan penggeledahan,” kata Guntur.