Penyelenggaraan “Regional Conference on Contemporary Warfare: Global Trends and Humanitarian Challenges ”oleh BPPK Kemlu dengan ICRC 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral (Pusat P2K Multilateral), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) menyelenggarakan Regional Conference on Contemporary Warfare: Global Trends and Humanitarian Challenges” pada tanggal 5 September 2018 di Jakarta.

Konferensi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan saling tukar pandangan di kawasan dalam menghadapi tantangan-tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang timbul akibat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi otonomi dalam sistem persenjataan.

Konferensi di buka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi yang didahului dengan penyampaian laporan oleh Kepada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Dr. Siswo Pramono. Prof. Jurg Kesselring, ICRC Board Member, dalam pidatonya di sesi pembukaan menyampaikan pentingnya diskusi pada konferensi ini dalam menjawab berbagai perdebatan terkait pengaturan international mengenai penggunaan teknologi modern dan digital dalam peperangan. Dalam kesempatan ini, Prof. Kesselring juga menyampaikan penghargaannya kepada Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dan menyampaikan harapan agar Indonesia dapat berperan sebagai “the voice of moderation” di Dewan Keamanan dalam  menangani berbagai masalah di dunia saat ini yang memiliki dampak kemanusiaan.

Dalam pidato-nya, Menlu RI menyampaikan perubahan sifat dan karakter konflik dewasa ini telah membuat misi kemanusiaan menjadi lebih menantang. Mengenai penggunaan teknologi modern dalam peperangan dan peperangan siber, Menlu RI menyampaikan bahwa negara harus mematuhi hukum internasional dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Kerja sama untuk memerangi dan memberantas serangan siber oleh aktor non-negara sudah seharusnya menjadi norma yg berlaku.

Konferensi dihadiri oleh lebih dari 100 (seratus) peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, corps diplomatic, organisasi internasional, lembaga think-tank, dan akademisi dari Indonesia dan berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, antara lain Australia, Kamboja, Russia, Malaysia, Pakistan, India, Singapura, Myanmar, dan Lao PDR.

Bertindak sebagai pembicara pada Konferensi ini antara lain adalah Kepala BPPK Kemlu, Dr. Siswo Pramono; Prof. Dr. Makarim Wibisono (Diplomat Senior RI); Dr. Tim Mcfarland (Peneliti dari UNSW Australia) ; Neil Davison (Scientific and Policy Adviser on Legal Division Arms Unit  ICRCMadhulika Srikumar(Peneliti dari ORF India); Benjamin Ang (Peneliti RSIS Singapura); Dr. Kusnanto Anggoro (FISIP UI);  dan Dr. Connie Rahakundini Bakrie (Institute of Defense and Security Studies).