PERADI Protes Anggotanya Selaku Kuasa Hukum Novel Baswedan Diperiksa Polisiko

IMG-20171204-WA0009

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpun Advokat Indonesia telah menerima permohonan dari rekan advokad Algiffari Aqsa pada Rabu (24/1/2018) salah seorang anggota Tim Advokasi Novel Baswedan sehubungan panggilan dari Polda Metro Jaya.
Selanjutnya DPN PERADI melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian setelah mempelajari dan menganalisa dalam gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, Jumat (26/1/2018) di DPN PERADI, Slipi, Jakarta Barat terkait permasalahan yang menjadi pokok panggilan Polda Metro Jaya. Hasilnya, DPN PERADI berkeberatan atas akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Rekan Advokat Algiffari Aqsa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa DPN PERADI telah mendalami kasus posisi yang dimaksud dengan sungguh–sungguh dan telah melakukan pemanggilan lebih dahulu untuk diperiksa secara internal terhadap Alghiffari Aqsa, tersebut pada Rapat Bidang Pembelaan Profesi DPN PERADI bahwa dari pemeriksaan tersebut diperoleh fakta Alghiffari Aqsa memberikan pernyataan dalam program acara Metro Realitas dengan judul “Benang Kusut Kasus Novel” yang ditayangkan pada Tanggal 8 Januari 2018 pukul 22.00 WIB di Metro TV.

”DPN PERADI mempertimbangkannya sebagai bukti yang kuat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat yang harus dilindungi oleh Undang-Undang. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 16 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2012 menjamin dan melindungi Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagai berikut :
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

“Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam mapun diluar sidang pengadilan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas DPN PERADI merekomendasikan agar terhadap statement Alghiffari Aqsa, dimaksud dalam pokok perkara supaya digunakan Hak Jawab maupun Hak Tolak menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengingat statement itu termuat dalam suatu produk jurnalistik berupa tayangan Program Acara Metro Realitas dengan judul “Benang Kusut Kasus Novel” yang ditayangkan pada Tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Metro TV.

“Itu isi Surat Keberatan DPN PERADI yang ditandatangi oleh Ketua Bidang Pembelaan Profesi, saya Tasman Gultom, bersama-sama Daniel Heru B. Simorangkir, Bahrain, Mohammad Aqil Ali, Andrian Bayu Kurniawan dan Justiartha Hadiwinata, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pembelaan profesi Advokat yang diperuntukkan bagi seluruh Advokat anggota PERADI dimanapun berada,” ujar Tasman Gultom kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Tasman menambahkan DPN PERADI menghimbau kepada seluruh penegak hukum baik Polri, KPK dan Kejaksaan dll agar dapat berkordinasi terlebih dahulu kepada DPN PERADI ketika menghadapi Advokat yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan dengan terlebih dahulu melihat apakah ini merupakan tindak kejahatan murni atau terkait Advokat yang sedang menjalankan profesinya.

“DPN PERADI memiliki pranata yang lengkap guna melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Advokat,” pungkas Tasman.