Perlu Arus Baru Ekonomi Pengembangan UMKM

Pembahasan tentang pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam sidang komisi di Kongres Ekonomi Umat 2017 di Jakarta malam ini (23/4), menjadi pembahasan yang memanas, khususnya dalam memberikan rekomendasi para peserta kongres terhadap kebijakan pemerintah selama ini dalam keperpihakannya terhadap KUKM. Para peserta kongres meminta–adanya arus baru ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengembangan Koperasi dan UKM. Diantaranya adalah model ekonomi dan paradigma tentang pengembangan UMKM harus dirubah.

Peryataan ini disampaikan oleh M. Nadrattuzaman Hosen dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di acara tersebut yang mengatakan, bahwa arus baru ekonomi yang harus disampaikan kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang jelas, yakni bagaimana pengusaha besar bisa dipaksa berkerjasama dengan pelaku UMKM. Dengan demikian ada kemitraan yang jelas dan saling sinergi antara yang usaha besar dan yang kecil. Kebijakan ini harus serius dikembangkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan dan keadilan. “Kebijakan ini harus dibuat oleh pemerintah seperti halnya negara – negara Jepang dan Korea dalam mengembangkan industri otomotif yang kini maju dan berkembang,”paparnya.

Problem ekonomi Indonesia dalam mengembangkan KUKM adalah tidak adanya kebijakan pemerintah dalam menghentikan kapitalisme yang rakus yang berjalan di tanah air selama ini. Hal inilah, kata Nadra, yang menyebabkan ekonomi berjalan penuh ketimpangan. Untuk itu, perlu arus baru ekonomi Indonesia yang mengacu pada ekonomi konstitusi bahwa antara pengusaha besar dan kecil bisa saling sinergi dalam membangun ekonomi. Dengan demikian ada tatanan baru bagi pengembangan ekonomi nasional.

Sementara, Muhajir dari praktisi hukum koperasi dan UKM dalam rekomendasi tersebut, menyoroti tentang kebijakan regulasi tentang Program Kemiteran dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporte Social Responsibility (CSR)
yang selama ini diwajibkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang dirasakan sangat kurang relevan bagi pengembangan UMKM. Pasalnya dalam realitas yang ada dilapangan, dana PKBL dan CSR yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM tersebut hanya sekedar berpindah tangan saja yang dikelola oleh manajemen perusahaan itu sendiri. “Hal ini jelas program – program CSR dan PKBL tersebut hanya sekedar kamunflase saja pemberdayaan,”ucapnya.

Agar program PKBL dan CSR bisa berjalan sesuai dengan UU PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Muhajir meminta kepada pemerintah merevisi terkait peraturan pemerintah tentang PKBL dan CSR yang bisa disalurkan secara langsung dalam program pemberdayaan UMKM serta revisi jumlah dananya.

Kemudian terkait program program pemberdayaan UMKM, peserta kongres minta agar pemerintah melibatkan Ormas Islam khususnya Komite Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan pendampinhan bukan sekedar lembaga swadaya masyarakat (LSM) saja. Dengan demikian ada kemiteraan bersama dalam mengembangkan UMKM di Indonesia.