Posbakum Tangerang Bantah Urus Perkara harus Bayar Rp 20 juta

Koordinator Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Tangerang Deddy Suryadi SH MH membantah pemberitaan di sebuah media online beberapa hari lalu, yang menyatakan bahwa mengurus perceraian melalui jasa Posbakum dimintai uang jasa Rp 20 juta. Berita tersebut menurutnya, tidak benar dan sangat menyesatkan dan ia merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan tersebut karena telah mencemarkan nama baiknya dan telah memfitnah dirinya.

“Berita tersebut tidak benar, yang benar membuat gugatan/permohonan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tangerang tidak dipungut biaya alias Rp. 0,-,” kata Deddy Suryadi kepada wartawan di Tangerang, senin (16/10/2017).

Oleh karena itu Deddy Suryadi menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada Kepolisan dengan laporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Fitnah sebagaimana diatur dan diancam dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008.

Isi pemberitaannya pun imbuhnya tidak benar, bahwa pada Rabu, 11 Oktober 2017, ada orang yang bernama UH, salah seoarang warga Cipondoh Kota Tangerang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Tangerang untuk mengurus perceraian. “Yang benar ada seseorang bernama DI bin CS datang ke PA Tangerang untuk mengurus perceraian terhadap istrinya yang bernama R binti T,” kata Deddy meluruskan.

Ia juga membantah ada perempuan muda yang ada di Posbakum menawarkan jasa biar lebih cepat dari jalur umum, karena kalau jalur biasa tak menentu putusnya bisa 9 bulan lebih. Yang benar, menurutnya, ada petugas Posbakum perempuan yang sedang melayani pencari keadilan untuk membuat surat gugatan/permohonan;

DI bin CS, jelas Deddy, datang ke Pengadilan Agama Tangerang ingin memakai jasa Advokat untuk mengurus perceraiannya dengan alasan ia tidak bisa menghadiri sidang-sidang di Pengadilan Agama karena sangat sibuk. DI bin CS pun meminta Deddy selaku advokat untuk mengurus perceraiannya.

Kemudian disepakati mengunakan Jasa Advokat Rp 10 – 15 juta bukan Rp 20 juta, namun biaya tersebut ditawar DI alias CS sebesar Rp. 13 juta dan akhirnya disepakati biaya Jasa Honorarium Advokat sebesar Rp 13 juta. “Tidak benar, ada biaya koordinasi dengan hakim-hakim agar cepat bisa diurus,” sanggahya.

Kemudian lanjut Deddy, DI bin CS diminta untuk membayar biaya Jasa Honorarium Advokat yang sudah disepakati sebesar 50 %nya, namun dia tidak sanggup dengan alasan bahwa uangnya harus minta dulu kepada istrinya. Karena belum ada biaya sehingga permohonan cerai talaknya belum bisa didaftarkan dan dia mengatakan akan pulang dahulu dengan alasan dipanggil bosnya dan besoknya akan kembali untuk menyerahkan uang yang sudah disepakati. Sebelum pulang DI bin CS meminta dokumen yang sudah diserahkan yaitu Buku Nikah Asli dan Surat Permohonan Cerai Talak, oleh karena tidak merasa curiga Deddy pun menyerahkan dokumen yang diminta tersebut.

“Malam harinya saya mendapat kabar bahwa Posbakum Pengadilan Agama Tangerang diberitakan meminta uang Rp 20 juta untuk mengurus perceraian,” pungkas Deddy.