Ratusan Advokat KAI Ikuti Sosialisasi E-Court di Pengadilan Tinggi DKI

IMG-20180908-WA0014

Para advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengikuti sosialisasi penerapan sistem E-Court di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka terlihat antusias mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh nara sumber.

“Terima kasih kepada Pak KaPT DKI Jakarta yang telah menggelar acara sosialisasi E-Court. Ini tentu akan membantu advokat mendalami aturan baru dari MA,” kata Presiden KAI Siti Jamaliah Lubis, pada acara Sosialisasi E-court di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pekan lalu.

Sosialisasi yang mengambil tema “Mempermudah Advokat dalam Menjalankan Profesinya” ini merupakan kerjasama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI).

Aturan baru ini, imbuh Mia Lubis, demikian Siti Jamaliah Lubis kerap disapa, sangat efektif bagi organisasi advokat untuk mengontrol anggota karena semua advokat terdaftar secara online. Tentu juga akan sangat menguntungkan masyarakat pencari keadilan, karena tidak ada lagi advokat yang palsu.

Advokat yang tergabung di KAI saat ini imbuh Mia, berjumlah lebih dari 22 ribu dari 34 DPD dan DPC seluruh Indonesia dan yang mengikuti sosialisasi di DKI ini sekitar 300an advokat. “Dengan sistem ini juga diharapkan advokat tak berpindah-pindah organisasi dan kami yakin advokat KAI tidak akan pindah ke organisasi lain,” papar Mia yang disambut tepuk tangan peserta.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bapak Dr H Muh Daming Sunusi SH MHum merasa gembira dengan banyaknya advokat yang hadir.
Kita semua penegak hukum, hanya saja berbeda tugas dan fungsinya. “Ini kewajiban PT untuk mensosialisasikan hal ini, supaya dalam menjalankan Perma ini ada tuntunannya,” ujar Daming Sunusi.

Kalau sistem ini berhasil diterapkan tentu akan membantu bagi pengadilan maupun advokat. “Begitupun bagi organisasi advokat sangat terbantu. Jangan kesana kemari pindah organisasi advokat, di satu organisasi saja, besarkan KAI,” sarannya.

Hadir sebagai nara sumber Ahmad Yusak dan Ester Siregar moderator. Hadir juga para Hakim Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Sekretaris PT DKI. Dari KAI hadir Sekjen KAI Apolos Djarabonga, Ketua Dewan Penasihat Rusdi Tahir, Ketua Dewan Kehormatan MG Gunawan Raff, para Vice Presiden, Ketua KAI DKI Jakarta Ardi Mbalembout dan lain-lain.

Sistem E-court ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma E-Court) yang diundangkan sejak 4 April 2018. Aturan ini mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna e-court adalah: KTP, Kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah (BAS).