RI Pertegas Peran Penting Kelapa Sawit Dalam Mencapai TujuanPembangunan Berkelanjutan

“Perkebunan dan industry pengolahan kelapa sawit merupakan sector kuncipencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, termasuk untuk mengatasi Kemiskinan dan kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu Indonesiasangat prihatin dengan sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap sawit Indonesia”, demikian ditegaskan Direktur Eksekutif CPOPC (Council of Palm Oil ProducingCountries), Mahendra Siregar, dalam briefing kepada para Duta Besar Negara – Negara Uni Eropa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 28 November 2017.

Briefing mengenai kelapa sawit tersebut diselenggarakan oleh Kementerian LuarNegeri untuk menegaskan posisi Indonesia atas sikap dan kebijakan diskriminatifterhadap kelapa sawit oleh berbagai pihak di Uni Eropa. Latar belakang briefing itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN  Uni Eropa yangdilangsungkan pada 14 November 2017 di Manila. Presiden meminta agardiskriminasi Uni Eropa terhadap Sawit dihentikan. Isu tersebut kembali menjadiprioritas dalam Annnual Consultation RI Malaysia di Kuching tanggal 22 November2017, yang intinya dimuat dalam dalam Joint Statement Presiden Joko Widodo danPM Najib Razak.

Selain Direktur Eksekutif CPOPC, briefing juga disampaikan oleh Kepala BadanPengkajian dan Perumusan Kebijakan (BPPK) Kemlu, Siswo Pramono, danDirektur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Pradnyawati.Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 (lima belas) Perwakilan Negara anggota UniEropa, antara lain Duta Besar Uni Eropa, Duta Besar Irlandia, Duta Besar Portugal,Duta Besar Bulgaria, Wakil Duta Besar Belanda, Wakil Duta Besar Swedia.

Pertemuan itu juga dihadiriDuta Besar Malaysia yang menunjukkan dukungan dan Kesamaan pandangan dengan Indonesia sebagai Negara anggota CPOPC.

 

Direktur Eksekutif CPOPC menjelaskan beberapa sikap dan langkah diskriminasioleh pihak – pihak di EU dan Negara – Negara anggotan yaitu adalah:

1.    Langkah anti-dumping dan subsidi yang mengada – ada dan tidak memiliki argumentasi dan bukti yang jelas;

2.    Langkah oleh European Institutions, termasuk oleh Parlemen Eropa yang paling keras menyuarakan posisi diskriminasi itu, antara lain ditunjukkan dengan resolusi tanggal 4 April 2017 tentang Sawit dan Deforestasi; danposisi Komisi Lingkungan Parlemen Eropa yang melarang sawit digunakan untuk biofuel di Eropa mulai tahun 2021;

3.    Amsterdam Declaration, yang apabila diadopsi sebagai kebijakan oleh EU atau Negara – Negara penandatangan merupakan kebijakan diskriminasi karena tidak diterapkan secara adil terhadap minyak nabati dalam negeri Eropa;

4.    Beberapa kajian Komisi Eropa yang sangat mengkritisi sawit, namun tidak diperlakukan sama dengan minyak nabati produksi domestic Eropa;

5.    Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tentu saja dapat menemukan satu dua kesalahan dinegara sebesar dan seluas Indonesia, namun sama sekali tidak melihat konteks dan kebijakan Pemerintah untuk mengatasinya;

6.    Kampanye negative pemasaran oleh berbagai perusahaan seperti yang dilakukan maskapai penerbangan KLM yang tidak mau menerima produk yang mengandung sawit;

7.    Berbagai merek dagang yang menyebutkan “produk bebas – sawit”;

Mahendra juga menjelaskan posisi Negara – Negara produsen sawit adalah melihat sawit justru sebagai satu – satunya minyak nabati berkelanjutan. Sebab, apabila tidak ada sawit, maka kebutuhan dunia akan minyak nabati harus digantikan oleh luas lahan pertanian rapeseed sampai 10 kali lebih besar atau luas lahan pertanian kedele sampai 5 kali lebih besar karena produktifitas kedua komoditas saingan sawit itu hanya 1/10 dan 1/5 sawit. Artinya, konversi lahan alam atau lahan lainnya dimasa depan akan jauh lebih luas dari pada yang ada sekarang. Belum lagi jika ditinjau dari segi keterjangkauan harga, maka tanpa sawit kebutuhan nutrisi bagi penduduk dunia khususnya di Negara – Negara berkembang untuk mencapai SDGs akan semakin sulit dicapai. Dalam konteks itulah program Replanting dan peningkatan produktifitas petani kecil sawit sangat strategik. Karena dengan menggunakan luasan lahan yang sama, maka produksi sawit dapat meningkatterus untuk memenuhi peningkatan permintaan, sekaligus meningkatkankesejahteraan para petani dan perekonomian didaerah – daerah yang kebanyakanjauh dari pusat – pusat pertumbuhan.

 

Padabagian akhir, Mahendra menyampaikan pula bahwa Presiden RI dan PM Malaysia Menugaskan CPOPC untuk memantau dan melaporkan sikap dan posisidiskriminasi berbagai pihak di EUitu.