Tren Ekonomi Kolaborasi Saat Ini Sesuai dengan Marwah Koperasi

Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan mengatakan koperasi lahir dari suatu kebutuhan yang lantas berkelompok untuk menolong dirinya sendiri. Karena itu berdirinya koperasi tak lagi top down seperti jaman dulu, namun lebih karena adanya kebutuhan untuk bekerjasama dalam membantu dirinya sendiri melalui suatu kelompok.

“Terhadap kelompok masyarakat atau pekerja yang belum tergerak mendirikan koperasi, yang bisa kita lakukan adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan apa itu koperasi dan bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari adanya sebuah koperasi,” kata Prof Rully Indrawan, dalam pertemuan dengan para pengusaha dan pegiat koperasi, di Kabupaten Sukabumi, Sabtu (18/5/2019).

Prof Rully menjelaskan, seiring di era revolusi industri 4.0 saat ini muncul tren ekonomi kolaborasi/ekonomi berbagi, dimana melibatkan banyak pihak dan semua pihak itu mendapatkan manfaat dari adanya suatu kegiatan ekonomi. “ Lihat saja perusahaan aplikasi seperti Traveloka maupun lainnya dimana pengusaha hotel tidak harus memiliki suatu hotel, demikian juga dengan Gojek atau Grab yang tidak harus memiliki ribuan mobil maupun motor. Semua mendapatkan manfaat, bahkan sampai ke konsumennya sekalipun dengan biaya yang lebih murah dan cepat mendapatkan layanan,” ujarnya.

Semangat ekonomi kolaborasi ini sudah sesuai dengan marwah dari koperasi yang mendasarkan diri pada saling kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. “Di kalangan generasi milenial trend ekonomi berbagai ini juga banyak kita lihat di kota-kota sehingga tercipta suatu kelompok-kelompok usaha atau co working,” ujarnya.

Menurut Prof Rully, disinilah peluang dari koperasi sebagai akar budaya nasional untuk masuk dengan dengan memberikan pendidikan kepada generasi muda mengenai perkoperasian. “Pendekatan yang dilakukan juga tak lagi bisa dilakukan secara konvensional seperti dulu, namun menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, misalnya setelah berkelompok dan usahanya berkembang, tentunya ada kebutuhan mereka akan adanya suatu badan hukum, nah koperasi merupakan wadah yang tepat bagi mereka akan kebutuhan suatu badan hukum,” ujarnya.

Berantas Rentenir

Sudarno Rais Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi yang juga Ketua Kopkar PT Muara Tunggal (MT), Sudarno menyampaikan, Kabupaten Sukabumi yang memiliki banyak pabrik besar, ternyata belum banyak yang memiliki koperasi karyawan (Kopkar), sehingga banyak karyawan/ pekerja yang terjerat rentenir dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut ia, hal itu disebabkan beberapa hal diantaranya kesadaran diantara pekerja untuk mendirikan koperasi masih rendah, adanya karyawan di tingkat middle/manager yang bekerjasama dengan rentenir, dan kurang adanya dorongan dari institusi terkait/eksternal, seperti misalnya dari pemerintah/dinas.

Padahal , bila ada karyawan terjerat praktek rentenir, maka akan berdampak kepada efektivitas kinerja dan menghambat hubungan internal karyawan, “Kami memiliki keinginan untuk memberantas serta menghindari maraknya praktek Rentenir yang dapat mencekik dan menyengsarakan para Karyawan dilingkungan perusahaan, dengan membangun dan membesarkan Kopkar yang keuntungannya akan dikembalikan kepada seluruh anggota berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam setiap tahunnya,” beber Sudarno.

“Sebenarnya keberhasilan seseorang karyawan Tidak dilihat dari berapa besar gaji yang didapatkan dalam setiap bulannya, tetapi keberhasilan seseorang karyawan dapat dilihat dari berapa besar uang dari penghasilannya yang dapat disisihkan dalam setiap bulannya,” ungkap Sudarno

Kopkar PT. MT pada tahun 2017 telah membuktikan dengan membagi SHU senilai 480 juta kepada anggotanya dan Rp 630 juta pada 2018, selain itu kopkar PT.MT melalui Mini Marketnya juga menyediakan sembako murah sebagai upaya membantu Karyawan memenuhi kebutuhan hidupnya.“Kami mengharapkan Kopkar PT.MT ini dapat dijadikan Row Model atau Contoh bagi Para Karyawan dan Pimpinan di Perusahaan – Perusahaan yang ada di wilayah Sukabumi. Kami juga menghimbau kepada segenap jajaran Pejabat Pemerintah Daerah terutama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi supaya Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Koperasi Karyawan (Kopkar) disetiap Perusahaan yang ada di Sukabumi, sehingga Karyawan dapat terhindar dari jeratan lintah darat dan mampu mewujudkan kesejahteraan para Karyawan,” pungkas Sudarno.

Kadinaskopdag Kab Sukabumi Hardiana menambahkan, saat ini jumlah Kopkar di Kab Sukabumi sebanyak 220 unit, namun yang beroperasi dengan baik baru sekitar 40 kopkar saja. “Sebenarnya kopkar ini bisa dibilang relative lebih mudah berkembang karena anggotanya berada dalam satu lingkup perusahaan. Namun biasanya tiap bagi pucuk pimpinan, berubah juga dukungannya, karena itu mungkin sosialisasi pentingnya adanya koperasi ini akan kita arahkan juga pada pimpinan perusahaan,” ujarnya.