UU Koperasi yang Baru harus dapat Melindungi Sebagian Besar Masyarakat Berusaha

IMG_20190116_112521_1

Undang-undang Koperasi yang baru untuk menggantikan Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang Koperasi, dinantikan pengesahannya oleh para pelaku dan penggerak Koperasi di Indonesia. UU no 17 telah dibatalkan oleh MK pada 28 Mei 2014 lalu, sehingga yang berlaku kini kembali ke UU no 25 tahun 1992.

Saat ini Pemerintah dan DPR membentuk tim khusus dan tim tekhnis guna menyelesaikan RUU Koperasi agar segera diundangkan. Sejauh mana pasal-pasal dalam RUU Koperasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Hal itu antara lain benang merah dari seminar dengan tema “Urgensi Undang-undang Koperasi Baru, Menyongaong Reposisi Bisnis Koperasi Era Distruptif”, yang digelar oleh Majalah Peluang, di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Pasca dibatalkannya UU Koperasi no 17 teraebut, sudah dilakukan pembahasan antara Pemerintah dengan DPR. “Pada 10-12 Januari 2019 juga telah dilakukan konsinyering terakhir bersama Panja dan selanjutnya diserahkan kepada Timus dan Timsin untuk melanjutkan pembahasan RUU Perkoperasian,” kata Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan MSi, saat menjadi keynote speech dalam acara seminar tersebut.

DPR RI, imbuhnya, mentargetkan RUU Perkoperasian ini dapat selesai dibahas dalam masa sidang ketiga, pertengahan februari bulan depan.

Di era modern ini Undang-undang Koperasi juga harus disesuaikan dengan perkembangan tekhnologi saat ini. “Dengan sistem online saat ini layanan publik bisa dilakukan dengan lebih cepat,” harap Rully.

Demikian juga di bidang usaha, ia minta regulasi baru ini harus dapat melindungi sebagian besar masyarakat.

Akademisi dan Pengamat Ekonomi Revrizond Bazwir dalam kesempatan yang sama meminta agar di dalam RUU Koperasi mengatur Dekopin tidak lagi mendapat alokasi dana dari APBN. “Supaya mandiri dalam melakukan pengawasan, Dekopin juga harus diisi orang-orang yang independen, seperti penggerak dan pegiat koperasi,” pinta Bazwir.

Inas Nasrullah Zubir, Wakil Ketua Komiai VI DPR RI juga meminta RUU Koperasi harus mengacu kepada Koperasi Konsumen dan Produsen, bukan hanya mengutamakan pada koperasi simpan pinjam.